Democracy

DILEMA PRESIDENTIAL THRESHOLD

Penulis: Letjen (Purn) Bambang Darmono

Belakangan ini presidential threshold kembali menjadi pergunjingan masyarakat Indonesia. Wajar, menjelang pemilu presiden. Apalagi isu seksi untuk dibicarakan, khususnya mereka yang ingin mencalonkan diri sebagai presiden dan para pendukungnya serta partai partai politik yang tidak memiliki kemampuan mencalonkan jagonya karena ketentuan tersebut.

Setidaknya ada 19 putusan pengujian Pasal 222 UU No.7 tahun 2017 tentang Pemilu, tetapi hanya 3 putusan yang pokok perkaranya dipertimbangkan. Sedangkan 16 sisanya tidak dapat diterima (niet onvantkelijke verklaard).

Terakhir, Ketua Umum partai PBB Yusril Ihza Mahendra dan Ketua DPD RI LaNyala Matlaliti mengugat presidential threshold ke Mahkamah Konstitusi (MK). Keduanya berharap aturan dalam Pasal 222, UU Pemilu itu dihapus. Turut menandatangani permohonan itu Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono, Mahyudin dan Sutan Bahtiar Najamudin.

Dalam Petitum yang disampaikan pemohon yang dikutip dari berkas permohonan yang dilansir Website MK, “Menyatakan Pasal 222 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat”.

Pasal 222 UU Pemilu menyatakan “Pasangan calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya.

Sementara itu, Pasal 6A, ayat (2) UUD NRI 1945 berbunyi: “Pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum”.

Artikulasi kalimat Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu terkesan bertentangan dengan Pasal 6A, Ayat (2) UUD NRI 1945, karena Pasal tersebut tidak menyebut nominal persentase ambang batas pencalonan presiden. Maknanya presidential threshold sebagai ambang batas nyata-nyata membatasi jumlah calon presiden, sehingga menghalangi hak warga negara mendapatkan banyak pilihan calon presiden dan wakil presiden.

Dari informasi yang ada, tidak didapati pembahasan presidential threshold selama empat kali amandemen UUD 1945. Justru dari aspek sosiologi nyata-nyata menunjukkan telah terjadi pembelahan di dalam masyarakat pada Pemilu 2019 yang didominasi oleh dua pasangan calon. Pembelahan tersebut masih terasa hingga tahun 2022.

Apa alasan perlunya presidential threshold dalam  UU Nomor 7 Tahun 2017?. Dalam salah satu putusannya, Mahkamah Konstitusi menyatakan presidential threshold … ”adalah konstitusional karena ketentuan ini dibutuhkan untuk memberi kepastian dukungan parlemen terhadap presiden sebagai salah satu syarat stabilitas kinerja presiden. Presidential threshold memperkuat sistim presidensial”. Benarkah putusan ini?.

Argumentasi lain yang juga bertebaran adalah untuk menciptakan efektivitas pemerintah dalam hal ini presiden, penyederhanaan kepartaian dan menyeleksi calon presiden dan wakil presiden. Makna dari argumentasi ini juga berhubungan dengan dukungan parlemen terhadap kinerja presiden dalam sistim pemerintahan presidensial.

Menurut Syamsuddin Haris, peneliti LIPI menyebut secara teoritis basis legitimasi seorang presiden dalam skema sistim presidensial tidak ditentukan oleh formasi politik parlemen hasil pemilu legistlatif. Lembaga presiden dan parlemen dalam sistim presidensial adalah institusi terpisah yang memiliki legitimasi berbeda. Dengan demikian, sistim pemerintahan presidensial akan tetap efektif dan kuat meskipun pemilu serentak dilaksanakan tanpa harus ada presidensial threshold atau menghilangkan ketentuan presidential threshold. Benarkah?

Faktanya, penerapan presidential threshold dapat memunculkan presiden dan wakil presiden yang kuat, karena mendapat dukungan politik yang besar di parlemen. Dukungan ini membuat pemerintahan berjalan effektif.

Pada masa kepresidenan Jokowi banyak orang merasakan efektivitas pemerintahan bahkan belakangan ini menyebut Jokowi otoriter. Pada masa  pemerintahan SBY juga berjalan efektif, walaupun banyak anggota partai koalisi pemerintah mengkritik habis pemerintah khususnya dalam kasus Bank Century.

Fakta lain dari dua kali pemerintahan sejak berlakunya presidential threshold telah melahirkan koalisi untuk memperkuat dan mengefektifkan pelaksanaan pemerintahan. Persoalannya pemilu 2019 berbeda dengan pemilu 2024, karena pemilu serentak. Konsekuensinya koalisi harus terbangun sebelum pelaksanaan pemilu itu sendiri.

Kecenderungan diskursus tentang presidential threshold akan terus terjadi, walaupun MK mengabulkan permohonan penggugat. Diksi “….. diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum ……” memberi peluang multi interpretasi sesuai dengan kepentingan masyarakat saat mengajukan. 

Apabila presidential threshold tidak diterapkan, peluang terjadinya instabilitas dan kegaduhan politik akan terbuka. Tetapi, partai politik peserta pemilu yang terleseksi oleh KPU akan berhak mengajukan calonnya.

Ada dua persoalan yang dapat terjadi, diantaranya: Pertama, adalah fakta dalam pemilu presiden popularitas calon menjadi faktor utama keterpilihan seorang calon, walaupun kapasitasnya belum teruji dan karena itu lembaga survey laku; Kedua, Masyarakat Indonesia lebih banyak yang merasa bisa dari pada bisa merasa, realita ini mencuat kepermukaan melalui berbagai media.

Presidential threshold memang dilematis. Diadopsi, diinterpretasi bertentetangan dengan UUD NRI 1945, tidak diadopsi sistim presidensial tidak terjamin berlaku. Artinya Pasal 6 A UUD NRI 1945 selamanya akan menimbulkan kegaduhan acapkali pemilu presiden dan wakil presiden akan dilaksanakan.

Sesungguhnya, para pendiri bangsa telah meneropong persoalan-persoalan ini akan terjadi, ketika memperdebatkan sistim pemerintahan presidensial atau parlementer. Jawabnya adalah sisitim sendiri atau disebut oleh Ismail suni sistim Quasi Presidensial. Dalam bahasa yang mudah adalah demokrasi yang berdasarkan Pancasila. Disinilah keniscayaan kaji ulang UUD 1945.

Tags

Related Articles

Leave a Reply

Back to top button