Democracy

KEPATUTAN DAN KEPANTASAN

Penulis: Letjen (Purn) Bambang Darmono

Sejak mencuatnya isu masa jabatan presiden tiga kali untuk memberi peluang Presiden Jokowi dipilih kembali pada Pemilu 2024 dihembuskan oleh Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, isu ini telah memantik kontroversi di panggung politik nasional. Banyak isu ikutan yang menyertainya. Belakangan, isu yang populer pasca UUD IKN diundangkan adalah isu penundaan pemilu 2024.

Adakah hubungan antara isu-isu tersebut dengan IKN?. Banyak analisis media menghubung-hubungkan hal tersebut. Dalam konteks ini, kepentingan utamanya adalah menjamin proyek IKN tidak terhenti pasca Pemilu 2024. Walaupun banyak yang menepis, tetapi itulah persepsi dan pendapat publik.

Artikel ini secara khusus tidak akan menyoroti isu masa jabatan dan penundaan pemilu. Banyak pihak telah memberikan analisis dan komentarnya, baik politisi maupun para cerdik pandai. Yusril Ihza Mahendra misalkan, memberikan tiga alternatif jalan keluar tentang hal ini. Pertanyaannya apakah saran dan kritikan tersebut didengar oleh orang-orang pemerintah?

Tentu menjadi aneh manakala para pejabat negara atas nama demokrasi ikut bahkan mendorong diskursus tentang ketidak taatan terhadap konstitusi. Tidak taat karena pejabat negara yang terpilih seharusnya menjalankan tupoksi di masing-masing jabatan dan posisinya. Mereka disumpah untuk setia dan menjalankan UUD 1945.

Dari berbagai pemberitaan baik media mainstream maupun media sosial, sepertinya ada rekayasa dari kekuasaan untuk untuk mendorong perpanjangan masa jabatan presiden. Dalam berbagai pemberitaan, Luhut digambarkan media telah memanggil tiga Ketum Partai dan meminta untuk mendorong perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi. Benarkah kasak-kusuk berita ini?. Wallahualam, belum lagi berita klaim Luhut terkait big data yang sudah menjadi diskursus.

Menurut http://id.opr.news/3051e4e920309id-id?ink=1&client=news, skenario perpanjangan masa jabatan Jokowi sesungguhnya telah dijalankan sejak tahun lalu. Sejumlah narasumber berita soal peran, lagi-lagi orang kepercayaan Presiden, Andi Widjayanto ada dalam penyusunan skenario tersebut, mulai dari yang terbaik hingga yang terburuk.

Di parlemen, lobi untuk mendukung perpanjangan masa jabatan Jokowi juga dilancarkan. Sejumlah anggota DPR bercerita, kolega mereka di Senayan juga meminta dukungan tersebut. Para wakil rakyat termasuk yang diuntungkan, jika wacana tersebut menjadi nyata. Alasannya masuk akal, yaitu masa jabatan merekapun ikut diperpanjang.

Dalam dinamika seperti ini, sesungguhnya, mereka-mereka itu pencari kekuasaan atau pencari kerja?. Kalau hal ini betul terjadi, satu fenomena yang dapat diungkap yaitu “Pemerintah gagal mem-Pancasila-kan warga negara dan gagal menciptakan lapangan kerja”.

Menanggapi pemberitaan ini, Presiden Jokowi dalam beberapa kali pernyataan, mengatakan, pertama Jokowi merasa dijerumuskan; kedua Jokowi tidak berminat; ketiga presiden bukan hanya taat dan tunduk, tetapi juga patuh kepada konstitusi. Tiga hal inilah yang diungkapkan oleh Presiden Jokowi.  

Pertanyaannya adalah, mengapa secara formal Presiden tidak mau memerintahkan menghentikan isu ini?. Apalagi isu ini dilontarkan oleh para pembantu dekat dan koalisi di pemerintahannya. Dalam satu pernyataannya, Jokowi menyatakan sah-sah saja pernyataan penundaan sebagai bagian dari demokrasi karena Indonesia adalah negara demokrasi.

Tetapi, reaksi yang terjadi di masyarakat berbalik. Tidak keluarnya pernyataan larangan inilah yang sesungguhnya memantik diskursus kecurigaan dan prasangka “Jokowi yang menghendaki penundaan pemilu 2024 atas kegalauan kontinuitas proyek IKN”. Sah-sah saja prasangka publik. Perbaikan ekonomi akibat pandemi Covid-19 adalah argumentasi yang mengada-ada. Apalagi dalam beberapa kesempatan pemerintah selalu mengatakan ekonomi nasional sedang tumbuh kembali.  

Pemilu adalah agenda rutin 5 tahunan yang ditetapkan dalam UUD NRI 1945, sehingga kewajiban pemerintahan siapapun yang berada dipanggung pemerintah untuk melaksanakannya. Apapun kondisinya saat ini, stabilitas nasional sangat baik dan kondusif.

Bukankah demokrasi juga memiliki etika dan pembatasan-pembatasan yang wajib untuk diindahkan oleh para pejabat negara?. Kebebasan berpendapat bagi masyarakat tentu tidak dapat serta merta disamakan dengan kebebasan pejabat negara yang mengangkat sumpah sebelum memangku jabatannya. Disinilah sila pertama Pancasila menuntutnya.

Dari perspektif sumpah jabatan, bukankah pejabat negara yang membuat pernyataan tidak sesuai dengan sumpah jabatan merupakan perbuatan yang dapat dikatagorikan atau paling tidak dapat dipersepsi atau ditafsir publik sebagai tindakan dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap sumpah jabatan.

Kepatutan dan kepantasan para pejabat negara dalam bertindak dan berbicara selalu dilihat dan menjadi perhatian masyarakat, khususnya konsistensi terhadap tugas dan tanggung jawab jabatan serta sumpah jabatan yang mengikatnya. Inilah etika publik yang wajib diperhatikan serta dijalankan baik oleh setiap pejabat publik apalagi pejabat negara.

Kepatutan dan kepantasan hanya akan dapat dilakukan oleh mereka-mereka yang memiliki komitmen kuat terhadap etika publik yang mengikatnya. Demikian pula kita juga tidak dapat berharap banyak terhadap para pejabat untuk memiliki komitmen dan konsistensi menjalankan etika publik dalam suatu masyarakat yang kurang memiliki peradaban dan kemartabatan.

Komitmen para pejabat publik untuk menjalankan etika publik adalah ciri tinggi dan rendahnya peradaban dan martabat manusia, masyarakat dan bangsa. Komitmen pejabat untuk menjalankan etika publik akan menghasilkan kepercayaan masyarakat kepada para pejabatnya. Lebih jauh carut marut kegaduhan dinamika politik bangsa akan dapat diatasi dengan baik.

Tags

Related Articles

Leave a Reply

Back to top button