Democracy

DEMOKRASI INDONESIA ATAU DEMOCRAZY

Penulis: Letjen (Purn) Bambang Darmono

Democracy (from demos “people” and kratos “rule”) is a form of government in which the people have the authority to celebrate and decide legislation (direct democracy), or to choose governing officials to do so (“representative democracy”).

Demokrasi juga dimaknai sebagai seperangkat gagasan dan prinsip tentang kebebasan beserta praktek dan prosedurnya, serta mengandung makna dan penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia. Berasal dari kata Yunani demokratia yaitu kekuasaan rakyat, yang terbentuk dari (demos) “rakyat dan (kratos) “kekuasaan atau kekuatan”.

Dari pengertian ini tersurat dan tersirat jelas, esensi demokrasi adalah kekuasaan rakyat. Kongkritnya rakyatlah yang memiliki hak untuk menentukan hukum dasar negara, arah masa depan dan pemimpin tertinggi bangsanya. Maka wajar apabila tiap negara memiliki model demokrasinya sendiri-sendiri.

Terkait model yang dipilih, setidaknya ada lima faktor yang menentukan, yaitu filosofi, budaya, sejarah, politik kebangsaan, dan pengaruh lingkungan strategis bangsa bersangkutan. Oleh karena itu naif dan sesat apabila suatu negara harus menjiplak (copy paste) model demokrasi negara lain seperti UUD 2002.

Demokrasi berdasarkan Pancasila sebagai pilihan.

Menyimak rapat-rapat BPUPKI, para pendiri bangsa juga memperdebatkan lima faktor ini dan bersepakat bulat memilih model demokrasi yang sesuai untuk bangsanya, yaitu demokrasi yang berdasarkan Pancasila. Mengapa?

Lihat saja penafsiran tokoh-tokoh pendiri bangsa. Ada dua konsepsi demokrasi yang mereka cermati. Mereka menyebutnya dualisme, yaitu demokrasi negara-negara Barat yang Liberalis Kapitalis dan demokrasi negara-negara Timur yang Sosialis. Ternyata para pendiri bangsa tidak memilih keduanya, tetapi memilih demokrasi politik model negara Barat dan demokrasi ekonomi model negara Timur. Demokrasi politik dan demokrasi ekonomi untuk mencapai keadilan sosial.

Model campuran inilah kemudian menjadi ciri khas demokrasi di Indonesia. Dari perdebatan ini terlihat, para pendiri bangsa benar-benar memahami berbagai konsepsi demokrasi dan secara rasional bersepakat memilih model yang sesuai untuk Indonesia, negara yang dibentuknya.

Menurut Bung Karno, yang dikemukakan pada 1 Juni 1945, “Prinsip nomor 4, sekarang saya usulkan. Saya di dalam tiga hari ini belum mendengar prinsip itu, yaitu prinsip kesejahteraan, prinsip tidak akan ada kemiskinan di dalam Indonesia Merdeka. Saya katakan tadi; prinsipnya San Min Chu ialah Mintsu, Min Chuan, Min. Sheng yang artinya: Nationalism, Democracy, Sosialism. Maka prinsip kita harus (berdasar apa?): Apakah kita mau Indonesia merdeka, yang kaum kapitalnya merajalela ataukah yang semua rakyatnya sejahtera, yang semua cukup makan, cukup pakaian, hidup adalah kesejahteraan, merasa dipangku oleh ibu pertiwi yang cukup memberi sandang-pangan kepadanya?. Mana yang kita pilih, saudara-saudara?. Jangan saudara kira, bahwa kalau Badan Perwakilan Rakyat sudah ada, kita dengan sendirnya sudah mencapai kesejahteraan ini. Kalau kita lihat di negara-negara Eropa adalah Badan Perwakilan, adalah parlementaire demokratie. Tetapi tidakkah di Eropa justru kaum kapitalis merajalela?”.

Tetapi, menurut Bung Hatta, dalam phamflet yang berjudul Arah Indonesia Merdeka, “Jadinya, demokrasi barat yang dilahirkan oleh Revolusi Perancis tiada membawa kemerdekaan rakyat yang sebenarnya, melainkan menimbulkan kekuasaan kapitalisme, Sebab itu demokrasi politik saja tidak cukup untuk mencapai demokrasi yang sebenarnya, yaitu kedaulatan rakyat. Haruslah ada demokrasi ekonomi”.

Dalam menentukan model demokrasi untuk Indonesia, tidak hanya pendapat Bung Karno dan Bung Hatta yang mencuat dalam sidang-sidang BPUPKI, tetapi juga pendapat banyak tokoh seperti Supomo, Mohamad Yamin, Radjiman dan anggota BPUPKI lainnya. Kemudian, tokoh-tokoh dari wilayah Timur yang hadir pada proklamasi kemerdekaan turut menyempurnakan Pembukaan UUD 1945.

Terlepas dari perbedaan persepsi para tokoh terhadap demokrasi, UUD 1945 yang ditetapkan oleh PPKI pada 18 Agustus 1945 sebagai bagian integral Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945 memastikan, Pancasila adalah filosofi, ideologi dan dasar negara sebagaimana dinyatakan di dalam Pembukaan UUD 1945.

Sistim Sendiri sebagai sistim ketatatnegaraan.

Terkait demokrasi berdasarkan Pancasila, dalam konteks ketatanegaraan, sesunguhnya sistim apa yang beliau-beliau sepakati melihat sifat kolektivisme masyarakat Nusantara? Bila merujuk pada sidang-sidang BPUPKI, para pendiri bangsa mantab bersepakat tidak menghendaki parlementer maupun presidensial. Mereka menghendaki “sistim sendiri”, sebuah sistim pemerintahan khas Indonesia. Menurut Ismail Suni, sistim quasi presidensial.

Mengutip penjelasan Soepomo (sumber Soepomo dalam Setneg RI, 1995) pada rapat PPKI tanggal 18 Agustus 1945 tentang sistim pemerintahan khas Indonesia yang dirumuskan oleh para perancang konstitusi, beberapa saat sebelum UUD 1945 disahkan:

  • Pokok pikiran untuk UUD, untuk susunan negara, ialah begini, Kedaulatan ada di tangan rakyat, sebagai penjelmaan rakyat, di dalam suatu badan yang dinamakan disini: Majelis Permusyawaratan Rakyat. Jadi Mejelis Permusyawaratan Rakyat adalah suatu badan negara yang memegang kedaulatan rakyat, ialah badan yang paling tinggi, yang tidak terbatas kekuasaannya.
  • Maka Majelis Permusyawaratan Rakyat yang memegang kedaulatan rakyat itulah yang menetapkan UUD, dan Majelis Permusyawaratan itu yang mengangkat Presiden dan Wakil Presiden.
  • Maka Majelis Permusyawaratan Rakyat menetapkan Garis-Garis Besar halua Negara…… Maka Presiden tidak mempunyai politik sendiri, tetapi mesti menjalankan haluan negara yang ditetapkan, diperintahkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat.
  • Disamping Presiden adalah Dewan Perwakilan rakyat (DPR)……. Badan yang bersama-sama dengan Presiden, persetujuan dengan Presiden, membentuk undang-undang, jadi suatu badan legislatif.

Di era kekinan, penjelasan Soepomo ini menurut Prof. Sofyan Efendi, mantan Rektor UGM, susunan pemerintahan negara ini dipandang mampu mengatasi ancaman diktatorial pada sistim parlementer atau bahaya kelumpuhan politik (political paralysis) pada sistim presidensial, bila presiden terpilih tidak didukung oleh partai mayoritas yang mengusai DPR.

Locus of Sovereignity yang hilang.

Merujuk pada uraian serta fakta-fakta diatas, model demokrasi berdasarkan Pancasila adalah demokrasi yang meletakkan kedaulatan rakyat di MPR sebagai locus of sovereignity. Rakyatlah yang menentukan Hukum Dasar, Garis Besar Haluan Negara serta, Pimpinan Tertinggi Negara, sebagaimana dikatakan oleh Soepomo pada rapat PPKI tanggal 18 Agustus 1945.

Konsisten dengan kesepakatannya, para pendiri negara merancang dan merumuskan pedoman ketatanegaraan berdasarkan paham kekeluargaan, yang sesuai dengan nilai-nilai dasar Pancasila. Untuk menjaga agar hak warga negara tidak menjadi obyek kekuasaan negara, secara tegas para pendiri bangsa memasukkan klausula hak untuk berserikat, berkumpul dan menyatakan pendapat sebagai hak-hak dasar manusia (HAM) dalam sebuah negara yang berdasarkan kedaulatan rakyat.

Tetapi paradoks, pasca amandemen keempat UUD 1945 rakyat Indonesia tidak lagi memiliki hak untuk menentukan arah masa depan bangsa dan negaranya. Makna terbesarnya UUD 2002 dibuat untuk mengkebiri kedaulatan rakyat. Sebab, satu-satunya kedaulatan yang masih dimiliki rakyat hanyalah memilih presiden dan wakil presidennya, selebihnya telah dimiliki partai politik.

Dengan realita UUD 2002 yang tidak lagi menempatkan MPR sebagai locus perwujudan kedaulatan rakyat, konsekuensinya MPR menjadi lembaga tinggi negara dengan keanggotaan terdiri dari anggota DPR dan DPD.

Akan tetapi bila melihat jumlah anggota DPD yang hanya 136 orang (19,1% dari seluruh anggota MPR) sedangkan jumlah anggota DPR sebanyak 575 orang, sesungguhnya DPD tidak memiliki arti. Tidak heran kalau DPD menuntut peran lebih melalui usulan amandemen kelima.    

Dari persepektif peran dan komposisi, terlihat jelas wadah kedaulatan rakyat telah hilang. Sebab, andaikata MPR harus mengubah UUD 2002, maka yang akan menentukan perubahanpun partai politik. Dengan demikian, partai politiklah yang paling diuntungkan dan menikmati UUD 2002.

Inilah UUD 2002, instrumen negara untuk mengkebiri kedaulatan rakyat sebagai ciri demokrasi Indonesia. Tidaklah berlebihan apabila banyak pihak mengatakan demokrasi yang berlaku saat ini bukan demokrasi Indonesia, tetapi democrazy. Untuk ini, kaji ulang UUD NRI 1945 atau UUD 2002 menjadi keniscayaan.

Tags

Related Articles

Leave a Reply

Back to top button