Security

GEMPURAN BUDAYA ASING TAK TERTAHAN

Penulis: Letjen (Purn) Bambang Darmono

Hanya bangsa yang kokoh memegang nilai-nilai budaya dan tradisinya akan behasil menjadi bangsa yang besar dan maju. Sebaliknya bangsa yang tidak mampu memegang teguh nilai-nilai budaya bangsanya akan menjadi bangsa yang hanya sibuk dengan urusan-urusan yang tidak bermanfaat bagi bangsanya, bahkan berpeluang untuk menjadi negara gagal.  

Lihat saja Inggris, Jerman, Jepang, Korea, bahkan China. Dengan semboyan “Modern country with Chinese Characteristic” China berhasil menjadi bangsa yang besar dan maju pesat di dunia. Melalui strategi One Belt One Road mereka mampu menggalang kekuatan dunia. Sebaliknya Uni Sovyet hancur berkeping keping akibat Balkanisasi, karena secara kultural bangsa sovyet tidak terbentuk.

Merujuk Wikipedia, budaya adalah cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sekelompok orang, bahkan diwariskan dari generasi ke generasi. Budaya terbentuk dari banyak unsur yang rumit, seperti sistem agama dan politik, adat istiadat, bahasa, perkakas, pakaian, bangunan dan karya seni. Oleh karena itu budaya merupakan bagian yang tak terpisahkan dari diri manusia, sehingga banyak orang menganggapnya diwariskan secara genetis.

Oleh karena itu tidak mengherankan, melalui budaya sebagai cara pendekatan, sebuah bangsa dapat dikooptasi oleh bangsa lain, kemudian ditransformasikan menjadi bangsa yang tercabut dari akar budayanya dan ujungnya dimanfaatkan untuk kepentingan bangsa lain tersebut. Banyak cara sebuah bangsa mentransformasikan budayanya kepada bangsa lain di dunia, salah satu cara diantaranya melalui film.

Kemajuan teknologi yang mendorong kehadiran baik film berbasis digital maupun film-film streaming dan sejenisnya membuat pertunjukan film semakin beragam di tanah air, tetapi tetap saja membutuhkan proses filtrasi. Apalagi saat ini bermunculan kanal-kanal film dengan berbagai ragam kebutuhan.

Menurut Menko Perekonomian Airlangga Hartarto yang saya kutip dari merdeka.com pada 22 September 2021, perkembangan ini harus diiringi dengan proses filtrasi dan penyensoran yang sesuai dengan norma dan budaya serta aspek religi bangsa Indonesia, termasuk diperlukannya keterangan terkait klasifikasi usia yang tepat untuk menonton film tersebut.

Terkait dengan filtrasi, menurut Hartarto, “kami menyambut baik dan mengapresiasi Lembaga Sensor Film Indonesia (LSI) yang mencanangkan budaya sensor mandiri guna mendorong masyarakat memilih dan memilah dalam menonton yang sesuai dengan klasifikasi usia. Para orang tua diharapkan terus ikut mengawasi apa yang ditonton oleh anggota keluarganya”. Mungkinkah?

Di era gedget saat ini, hampir semua kebutuhan manusia dapat diperoleh dan dibantu oleh HP. Wajar, apabila orang menjadi sangat tergantung kepada HP. Tetapi negatifnya, sifat egoistis manusia berkembang pesat. Perkembangan ini tentu berimplikasi pada budaya baik yang positif maupun negatif. Pertanyaannya, mampukah bangsa Indonesia membendung derasnya laju nilai-nilai negatif budaya asing yang masuk ke Indonesia melalui film digital dan sejenisnya?.

Mungkin, saya orang yang skiptis terhadap pertanyaan ini, karena melihat fenomena hedonis yang menggejala dan meningkat, saya harus  menjawab tidak mampu. Benar bahwa Pancasila adalah living dan working ideology, artinya menerima perkembangan sebagai konsekuensi perkembangan dunia, tetapi nilai-nilai Pancasila harus tetap lestari dalam perubahan tersebut.

Dalam konteks perubahan, manusia pada dasarnya membutuhkan sesuatu yang baru dan nilai-nilai baru dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Tidak heran bila ada motto atau slogan, “hari ini harus lebih baik dari kemarin dan hari esok harus lebih baik dari pada hari ini”.

Hanya saja dalam perspektif perubahan akibat banyaknya tayangan film yang terus terjadi, budaya filtrasi mandiri dan bertanggung jawab terhadap diri dan lingkungan juga harus ditumbuh kembangkan. Contoh, kalau di dalam satu film tertulis caption “Film ini hanya untuk 18 tahun, bila belum berusia 18 tahun harus didampingi orang tua”. Hanya anak dan atau orang yang memiliki filtrasi diri, secara sadar akan mengikuti caption tersebut. Begitu juga sikap orang tua yang peduli, akan melihat caption ini sebagai peringatan.

Sayangnya di era yang hedonis ini, artikel di atas juga mengatakan bahwa berdasarkan statistik, pendapatan dari langganan video on demand di Indonesia bisa mencapai 411 juta dolar AS di tahun 2021 dengan penetrasi pengguna sebesar 16% di tahun 2021 dan diperkirakan akan naik menjadi 20% di tahun 2025. Saya melihatnya, yang justru ingin ditonjolkan dalam pernyataan ini adalah sisi bisnisnya. Apakah dalam upaya mengejar pertumbuhan harus tega mengorbankan nilai-nilai kehidupan bangsanya? Paradoks!.

Dalam perspektif perdagangan dunia, keanggotaan Indonesia di dalam WTO (World Trade Organization), suatu organisasi internasional yang mengatur perdagangan antar negara pengganti GATT, didasarkan pada kepentingan nasional untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan, memperkuat  posisi runding Indonesia dalam konteks pembangunan, kekayaan intelektual, lingkungan hidup, dan pembentukan aturan WTO. Ujungnya akan terkait dengan sektor jasa.

Di sektor jasa, Cetak Biru Sektor Jasa Nasional yag diterbitkan Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional, ada lima sektor yang berkaitan dengan klasifikasi WTO. Perfilman nasional, tentu di satu sektor jasa terkait yaitu “Jasa sebagai pencipta lapangan kerja (Jasa distribusi; Jasa bisnis; Jasa rekreasi olah raga budaya, dan; Jasa Pariwisata). Pada sektor jasa pencipta lapangan kerja inilah perfilman nasional menginduk.

Sehingga sama statusnya dengan dengan pendidikan, film adalah jasa komoditas yang diperdagangkan. Oleh karena itu kalau Menteri Hartarto melihat ini sebagai peluang ekonomi tentu tidak ada salahnya. Persoalannya adalah bagaimana menangkal ancaman nilai budaya asing yang masuk melalui jasa film digital, jasa film streaming atau jasa-jasa film lainnya yang begitu banyak?. Inlah yang harus dipikirkan para pejabat negara.

Pasal 32 UUD NRI 1945, ayat (1) mengatakan, Negara memajukan budaya nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. Dengan mudah kalimat ini bermakna liberal.

Apabila kalimat ini ditranformasikan kedalam UU, maka para pihak yang menyusun UU akan memiliki kebebasan untuk mengartikulasikan kebudayaan bangsa, karena tidak satupun kalimat memberi penjelasan tentang budaya nasional Indonesia. Apalagi arah kemajuan budaya yang dikehendaki juga tidak jelas. Berbeda jauh bila dibandingkan dengan Pasal 32 UUD 1945 yang asli, beserta penjelasannya.

Apabila kemudian kebijakan dalam menyikapi derasnya nilai-nilai negatif budaya asing negara seolah tidak berdaya baik karena keanggotaan dalam WTO maupun lebih mengutamakan unsur-unsur ekonominya, ini adalah konsekuensi pasal yang mengatur tentang budaya di dalam UUD NRI 1945 yang memberi keleluasaan seluas-luasnya serta menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. Dalam konteks ketahanan budaya, pada perspektif inilah kaji ulang UUD NRI 1945 diniscayakan dilakukan untuk membangun budaya bangsa menuju ke arah kemajuan adab, budaya dan persatuan, dengan tidak menolah bahan-bahan baru dari kebudayaan asing yang dapat memperkembangkan atau memperkaya kebudayaan bangsa sendiri, serta mempertinggi derajad kemanusiaan bangsa Indonesia.

Tags

Related Articles

Leave a Reply

Back to top button