Democracy

HEBOH POLRI DIBAWAH KEMENTERIAN

Penulis: Letjen (Purn) Bambang Darmono

Gubernur Lemhannas, Agus Wijoyo menjelaskan mengapa Polri harus di bawah Kementerian Dalam Negeri. Menurutnya, “sebetulnya kurang effektif menempatkan sebuah lembaga langsung di bawah presiden, ini terjadi dalam konteks Polri”. Masih menurutnya, “ketika Polri di bawah Presiden, maka Presiden harus memikirkan segala kebijakan terkait Polri sampai pada level teknis, dan ini bisa dicegah dengan menempatkan Polri di bawah suatu kementerian”.

Menanggapi pernyataan Gubernur Lemhannas tersebut, anggota Komisi III DPR RI dari fraksi P3 Asrul Sani mengkhawatirkan, “itulah yang harus kita lihat karena kita juga menyaksikan di dalam tata pemerintahan kita, kabinet itu kan disusun juga dengan menteri-menteri dari berbagai partai politik dan juga dari kalangan non partai politik”. Bahkan menurut Asrul, “usulan Lemhannas terlalu dini disampaikan ke publik. Sebaiknya dibahas di internal bersama Presiden dan juga DPR lebih dahulu”.

Senada dengan pandangan Asrul Sani,  anggota Komisi III DPR RI dari fraksi Demokrat Didik Mukrianto mengatakan, “dalam sistim ketatanegaraan kita, konsensus besar bangsa yang dituangkan kedalam UU No. 2 /2002 tentang Kepolisian, secara eksplisit menegaskan kedudukan Polri berada di bawah Presiden. Masih menurutnya, “akan sangat membahayakan apabila Polri di bawah kementerian dan menterinya berasal dari partai politik, maka potensial sekali terjadi politisasi di tubuh Polri untuk kepentingan politik praktis, padahal kehadiran Polri di politik harus netral dan tidak boleh berpihak kepada kepentingan politik praktis”.

Terkait dengan diskursus ini, Juru Bicara Divisi Humas Mabes Polri, Kombes Trunoyudho Wisnu Andiko mengungkapkan, pihak Korps Bayangkara masih terus menjalankan tugas yang selama ini telah diatur dalam UU. “Polri dalam hal ini masih pada koridor amanah UU sebagaimana amanah UU Nomor 2 tahun 2002 ini tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia”. Rasanya pernyataan ini terkesan dingin.

Apapun isunya, inilah diskursus publik yang menyeruak kepermukaan di awal tahun 2022, yaitu diskursus yang mempersoalkan kedudukan Polri dalam sistim ketatanegaraan, apakah di bawah Presiden ataukah di bawah Kementerian. Sejak reformasi, isu Polri dibawah kementerian memang telah berulang kali terjadi dan tidak ada kelanjutan dari isu tersebut, apalagi tindak lanjutnya. Banyak pihak menengarahi ada skenario dan permainan politik dalam isu tersebut.

Kedudukan Polri dalam dinamika sejarah.

Terlepas dari persepsi politik, merujuk pada sejarah Polri dalam sistim ketatanegaraan Indonesia, dinamika yang berdampak pada peran, kedudukan dan tanggung jawab Polri dari waktu ke waktu cukup tinggi, yang semuanya terkait dengan tarik menarik kepentingan.

Menurut sejarah Polri yang tertulis di Wikipedia, pada 19 Agustus 1945 dibentuk Badan Kepolisian Negara oleh PPKI, kemudian pada 29 Agustus 1945 Presiden Sukarno melantik Komisaris Jenderal Polisi R.S Soekanto Tjokrodiatmodjo menjadi Kepala Kepolisian Negara.

Kepolisian Negara dengan sebutan Djawatan Kepolisian Negara berada dalam lingkungan Kementerian Dalam Negeri dalam hal administrasi serta bertanggung jawab kepada Jaksa Agung dalam soal-soal operasional. Selanjutnya sejak 1 Juli 1946, Djawatan Kepolisian Negara bertanggung jawab langsung kepada Perdana Menteri.

Pada periode 1950 – 1959 Kepolisian Negara bertanggung jawab kepada Perdana Menteri/ Presiden. Terkait kedudukannya, berdasarkan Keppres No.153/1959 tanggal 10 Juli 1959, Kepala Kepolisian Negara diberi kedudukan sebagai Menteri Negera ex-officio dan kemudian berdasarkan Keppres No. 154/1959 tanggal 13 Juli 1959, Kepala Kepolisian juga menjabat sebagai Menteri Muda Kepolisian dan Menteri Muda Veteran. Tetapi sejak 26 Agustus 1959 dengan Surat Edaran Menteri Pertama No. 1/MP/RI/1959, jabatan Kepala Kepolisian Negara diubah menjadi Menteri Muda Kepolisian.

Sebutan Menteri Muda Kepolisian ini ditiadakan berdasarkan Keppres No. 21/1960 dan diganti dengan sebutan Menteri Kepolisian Negara bersama Angkatan Perang lainnya, serta dimasukkan dalam bidang keamanan nasional.

Berdasarkan UU Pokok Kepolisian yang disahkan oleh DPR-GR No.13/1961, kedudukan Polri menjadi salah satu unsur ABRI yang sederajat dengan TNI AD, AL dan AU. kemudian dengan Keppres No. 94/1962 berubah lagi menjadi Menteri/Kepala Staf Angkatan Kepolisian (Menkasak). Hanya berumur dua tahun, pada tahun 1964 jabatan Menkasak diganti lagi berdasarkan Keppres No. 290/1964 menjadi Menteri/Panglima Angkatan Kepolisian dan langsung bertanggung jawab kepada Presiden.

Pada masa orde baru, berdasarkan SK Presiden No. 132/1967 tanggal 24 Agustus 1967 ditetapkan Pokok-Pokok Organisasi dan Prosedur Bidang Pertahanan dan Keamanan, dimana ABRI merupakan bagian dari organisasi Departemen Hankam yang masing-masing Angkatan dipimpin oleh Panglima Angkatan dan bertanggung jawab kepada Menhankam Pangab. Namun sejak tahun 1969 dengan Keppres No. 52/1959 sebutan Panglima Angkatan Kepolisian diganti menjadi Kepala Kepolisian Negara.

Sejak era reformasi, berdasarkan Instruksi Presiden No. 2 tahun 1999, Polri dinyatakan terpisah dari ABRI. Instruksi Presiden ini dikuatkan dengan keluarnya TAP MPR No. VI/2000 dan TAP MPR No VII/2000 kemandirian Polri berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden RI. Untuk kepentingan operasionalisasi TAP MPR ini, pada tanggal 8 Januari 2002 diundangkan UU Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia sampai sekarang.

Dari rangkaian sejarah ini terlihat jelas bahwa, sejak berdirinya Kepolisian Negara pada 19 Agustus 1945 dinamika perubahan organisasi dan kedudukan Kepolisian Negara sangat tinggi. Tetapi, tercatat hanya pada era orde baru Polri berada di bawah Menhankam/Pangab, selebihnya berada di bawah Perdana Menteri atau Presiden Republik Indonesia.

Merespon diskurus terkini.

Terkait diskursus yang dikemukakan oleh Gubernur Lemhannas, Agus Wijoyo bahwa tidak effektif menempatkan lembaga yang bersifat operasional berada di bawah Presiden, akibatnya Presiden akan dilibatkan pada  persoalan kebijakan Polri hingga pada level teknis, pertanyaannya mengapa TNI berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden?.

Pertanyaan ini patut dikemukakan terkait kedudukan dan tugas keduanya di dalam UUD NRI 1945, Pasal 30. Pada ayat (3) tentang TNI dan tugas-tugasnya serta ayat (4) tentang Polri dan tugas-tugasnya, baik TNI maupun Polri disebut alat negara. TNI sebagai alat pertahanan negara bertugas mempertahankan, melindungi dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara; Sementara Polri sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum.

Dari tugas yang diberikan kepada kedua institusi lembaga negara ini oleh UUD NRI 1945 terlihat jelas, keduanya adalah lembaga yang bersifat operasional. Hal yang wajar apabila keduanya berkedudukan dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

Terkait diskursus yang diungkap, dari perspektif ketatanegaraan, yang menjadi persoalan adalah posisi politik Polri dalam pemerintahan, yaitu siapa pejabat politik (political appointee) Polri?. Di dalam pemerintahan, Menteri Pertahanan adalah pejabat politik bagi TNI. Sedangkan dalam praktek pemerintahan yang berjalan, kenyataannya Kapolri sebagai pimpinan tertinggi Polri yang notabene sebagai lembaga operasional juga sebagai political appointee. Sebuah sistim yang dapat dikatagorikan sebagai monopoly of power. Padahal baik TNI maupun Polri adalah lembaga yang harus terbebas dari soal-soal politik praktis.

Merujuk pada sejarah Polri pada tahun 1945, dimana Badan Kepolisian Negara yang juga disebut Jawatan Kepolisan Negara, secara administrasi Polri berada di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan secara operasional bertanggung jawab kepada Jaksa Agung. Model ini dapat dirujuk, tetapi dengan membentuk Kementerian Keamanan Dalam Negeri sebagai Pejabat Politik bagi Polri, sedangkan kedudukan Polri tertap berada dan bertangung jawab langsung kepada Presiden.

Dengan komposisi seperti ini menjadi jelas menteri negara apa yang menjadi pembantu Presiden sebagai penanggung jawab politik keamanan dalam negeri sekaligus menjadi Pejabat Politik bagi Polri dalam pemerintahan. Pikiran-pikiran negatif diantara pemangku kepentingan baik disektor pertahanan maupun keamanan dapat terjawab dan terselesaikan. Lebih jauh, kehendak Pasal 30 ayat (3) dan (4) dapat dijalankan secara effektif dan effisien.

Dalam konteks politik, apabila komposisi seperti ini yang diwujudkan, kekhawatiran atau bahkan mungkin kecurigaan politisi sebagaimana diungkapkan oleh anggota Komisi III tidak perlu muncul dan berlanjut apalagi memunculkan kegaduhan baru. Hal terpenting dalam hal ini adalah prinsip civil supremacy sebagai salah satu semangat dan kehendak reformasi nasional dalam tatakelola pemerintahan tetap dapat ditegakkan. Barangkali, pemikiran ini menjadi solusi dalam situasi keamanan dalam negeri yang masih banyak persoalan dan berpotensi munculnya persoalan baru yang menjadi residu persoalan keadilan sosial yang masih jauh dari angan masyarakat bangsa Indonesia di era demokrasi seperti saat ini.

Tags

Related Articles

Leave a Reply

Back to top button