Strategic

INKONSISTENSI PEMBUBARAN GAM DAN SIKAP PEMERINTAH

Penulis: Letnan Jenderal (Purn) Bambang Darmono

Sebuah berita WA dari seorang sahabat, “Aceh juga dalam bahaya, hari ini bendera GAM naik di Lhokseumawe n daerah daerah lainnya”. Ia merespon artikel saya yang berjudul “Ada apa Bintang Kejora berkibar di Australia?”.

Ini adalah situasi yang berlangsung di Aceh setiap tanggal 4 Desember. Aneh dan tidak habis pikir!. Sebab inkonsistensi dibiarkan berlarut oleh pemerintah. Mudah di duga, alasan aparat keamanan diyakini berdalih kebebasan berekspresi yang dijamin UUD NRI 1945. Akibatnya melarang  orang berekspresi adalah pelanggaran HAM.

Benarkah harus didiamkan?. Saya teringat, diskusi dengan Pieter Feith, Head of the AMM sebelum Commission on Security Arrangement (COSA) meeting ke 44 dilaksanakan pada hari itu, Sabtu 2 Desember 2006.

Pagi itu saya sedang sarapan di Pendopo bersama pak Sofyan Jalil, Wakil Pemerintah RI di AMM. Tiba-tiba Pieter Feith datang dan mengajak diskusi. Dia, menginformasikan isu terkait pembubaran GAM, bahwa Zaini Abdullah dan Malik Mahmud petinggi GAM, tidak mau membubarkan GAM. Saya sangat tidak nyaman dengan informasi tersebut.

Pieter memahami, bahwa saya menuntut GAM secara formal membubarkan diri, karena telah membentuk Komite Peralihan Aceh (KPA), wadah transformasi GAM menjadi partai politik lokal. Pieter Feith meminta saya mendiskusikan langsung dengan mereka berdua sebelum rapat formal COSA yang membahas persoalan ini. Saya setuju, dan pertemuan dilakukan tertutup di Pendopo Gubernuran.

Melalui pertemuan ini, Pieter Feith menghendaki dilakukan diskusi langsung antara saya dan pak Sofyan Jalil dengan Malik Mahmud dan Zaini Abdullah. Sebagai pengarah dan sekaligus saksi pertemuan adalah Pieter Feith dan dua orang dari AMM serta Plt Gubernur Aceh Mustofa Abubakar.

Setelah pengantar Pieter Feith, diskusi berlangsung ketat. Seperti diskusi di dalam COSA, saya berbicara lugas, apa adanya dan menjelaskan kemungkinan dampak yang terjadi apabila GAM tidak membubarkan diri secara formal. Malik Mahmud dan Zaini Abdullah terus berkelit.

Dari pengantarnya, Pieter Feith tidak menghendaki proses perdamaian gagal. Pieter mengatakan, “Malik dan Zaini, anda harus bertanggung jawab terhadap kontinuitas perdamaian ini. Saat ini anda hidup di Eropah dan menjadi warga negara Swedia, saya mengetahui dan mengikuti sepak terjang anda di Eropa. Saya bisa membawa masalah ini kedalam forum Uni Eropah. Saya harap anda harus memegang komitmen perdamaian, termasuk segera mengajukan recitizenship kepada pemerintah Indonesia”.

Setelah pernyataan Pieter Feith, Zaini Abdullah mengatakan kepada saya, Pak Bambang, saya mohon anda bisa memahami kami, sebab kami juga mendapat tekanan dari mantan combatan, karena mereka belum siap untuk membubarkan diri”. Saya menjawab, “itu urusan anda selaku pimpinan GAM untuk meyakinkan mereka”. Kemudian Zaini melanjutkan, “Kami setuju untuk membubarkan diri selambat-lambatnya 6 bulan setelah Peraturan Pemerintah tentang partai politik lokal diberlakukan sebelum akhir tahun. Waktu ini kami butuhkan untuk mentransformasi diri kepada partai politik”. Akhirnya, kompromi dapat dicapai.

Kesepakatan ini kemudian menjadi basis pertemuan COSA 44, sebagaimana tertulis pada Minutes 044, Commission on Security Arrangement. Untuk menjamin bahwa kesepakatan akan tetap berlaku, COSA 44 memutuskan, “the Mou will remain valid after AMM’s departure on 15December as will the signatories, including Malik Mahmud on behalf of GAM”.

Pasca AMM meninggalkan Aceh, saya tidak lagi bertugas di Aceh. Tetapi bukan berarti tidak mempedulikan Aceh. Dimata saya, potensi konflik dalam masyarakat masih eksis. Walaupun sebanyak 1018 pucuk telah dihancurkan selama dekomisi (840 pucuk standar dan sisanya senjata rakitan) oleh AMM, tetapi rumor dalam masyarakat menyebut, masih banyak senjata ditanam di dalam tanah. Fakta kemudian, senjata-senjata tersebut digunakan untuk tindak kekerasan dalam kampanye pilkada di Aceh hingga kini. Seperti biasa tuduhan selalu tertuju kepada Orang Tidak Dikenal (OTK).

Pada tangal 29 Januari 2009, saya ditugasi pemerintah dalam hal ini Menkopolhukam Widodo AS untuk menghadiri pertemuan pihak pemerintah dengan mantan GAM di Helsinki sebagai tindak lanjut monitoring Forum Komunikasi Aceh, IPI dan PACTA. Salah satu yang dibahas adalah isu pembubaran GAM yang hingga pertemuan ini dilakukan GAM tidak memiliki komitmen untuk membubarkan diri sebagaimana Minutes COSA 44.

Dalam pertemuan tersebut yang hadir dari pihak pemerintah adalah Pak Sofyan Jalil, saya dan Ibu Harkristuti Harkrisnowo. Seperti biasa pihak GAM dihadiri Malik Mahmud dan Zaini Abdullah serta beberapa orang mantan combatan GAM. Dalam pertemuan tersebut juga hadir Pieter Feith dan beberapa pihak lain dari EU dan CMI sebagai pengamat.

Ketika masuk pada substansi isu pembubaran GAM, perdebatan cukup keras terjadi. Saya menuntut konsistensi serta komitmen Zaini Abdulah dan Malik Mahmud selaku pimpinan GAM terkait kesepakatan pertemuan 2 Desember 2006 dan substansi COSA 44. Pada kesempatan ini Zaini kembali meminta pemahaman saya terhadap situasi yang dihadapinya, “Pak Bambang, terkait pembubaran GAM, saya ingin menggunakan perumpamaan sebatang pohon, ketika pohon itu tua, maka daunnya akan layu dan rontok, setelah habis daunnya maka rantingnya akan lapuk dan akhirnya pohon tersebut total habis”. Saat menyampaikan pernyataan, saya memperhatikan, mereka terlihat mengirimkan SMS.

Menjawab Zaini, saya menyampaikan, “saya setuju perumpamaan proses mati dan lapuknya pohon seperti yang anda kemukakan, persoalannya, realita yang anda jalankan, tidak sesuai dengan perumpamaan tersebut. Pengalaman saya mengatakan, pohon tersebut adalah pohon plastik yang tidak mungkin lapuk”.

Tidak lama setelah saya menjawab pernyataan Zaini, pak Sofyan Jalil menunjukkan SMS yang baru diterimanya, kurang lebih SMS tersebut berbunyi, “Pak Sofyan, agar disampaikan kepada pak Bambang, jangan terlalu keras menghadapi mereka nanti bisa rusak semua”. Setelah saya membaca, saya mengatakan kepada pak Sofyan, “Baik pak, saya lempar handuk,  yang kita hadapi bukan GAM tapi kita sendiri”.

Faktanya, pembubaran GAM secara formal hingga kini tidak dilakukan, Milad GAM dari waktu kewaktu tetap berjalan disertai pengibaran bendera GAM yang dilarang dalam MoU Helsinki. Situasi ini adalah ekses GAM secara formal tidak pernah membubarkan diri. Disisi lain, aparat keamanan terlihat tidak berdaya menghadapi jurus kebebasan berekspresi.

Pembiaran tidak berujung terus terjadi. Ironi memang!. Dari perspektif peraturan perundangan, realita ini diyakini akibat pasal-pasal hak kebebasan yang dijamin oleh UUD NRI 1945. Haruskah kondisi yang berpotensi konflik ini terus dibiarkan?????. Kalau betul terjadi pembiaran ini terkatagori violence by ommission.

Tags

Related Articles

Leave a Reply

Back to top button