Uncategorized

MENGANTISIPASI BADAI OMNIBUS LAW INKONSTITUSIONAL BERSYARAT

Penulis: Letnan Jenderal (Purn) Bambang Darmono

Mahkamah Konstitusi menyentak suasana tenang sejak kasus Covid-19 melanda, melalui keputusan Mahkamah Konstitusi yang menilai bahwa UU Cipta Kerja bertentangan dengan UUD NRI 1945 secara bersyarat atau inkonstitusional bersyarat.

Menurut mantan Ketua MK, Mahfud MD, Menko Polhukam, persoalan atas dikabulkannya secara bersyarat pengujian formil UU Cipta Kerja adalah prosedur pembentukan UU tersebut. Mahfud MD menyebut bahwa MK dalam putusannya menganggap pembentukan UU Cipta kerja kurang melibatkan stakeholder lain sehingga perlu perbaikan.

Atas keputusan ini, Ketua Umum Apindo Haryadi Sukamdani menegaskan bahwa UU Nomor 11/2020 tentang Cipta Kerja tidak dibatalkan, mengacu pada putusan yang dikeluarkan MK pada 25 November 2021. Putusan tersebut hanya meminta pemerintah untuk merevisi terkait landasan pembuatan UU Cipta Kerja, sehingga tidak mengganggu materi muatan yang ada dalam UU Cipta kerja.

Agak berbeda dengan penilaian Yusril Ihsa Mahendra yang mengomentari putusan Mahkamah Konstutitusi menyatakan, UU Nomor 11/2020 tentang Cipta Kerja inkonstitusional. Menurutnya MK juga menyatakan UU Cipta Kerja tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat.

Sementara itu anggota DPD RI Sultan Bin Najamudin mengapresiasi keputusan MK bahwa Omnibus Law sebagai produk hukum yang inkonstitusional, “Mahkamah Konstitusi telah menjawab tuntutan dan harapan daerah serta masyarakat khususnya kaum buruh yang sejak UU ini dibahas telah menunjukkan penolakannya”.

Selaku oposisi pemerintah, Mardani Ali Sera dari PKS justru menunjuk hidung pemerintah yang dianggap memicu perintah perbaikan Omnibus Law Cipta Kerja oleh MK, “ini catatan besar bagi pemerintah sebagai pengusul dan yang merapikan paling akhir. Beragam kesalahan ketik dan dampaknya menurunkan kualitas perundang-undangan”.

Seirama dengan PKS, Partai Demokrat melalui Hinca Panjaitan mengungkapkan, suara Demokrat tidak didengar saat pengesahan Omnibus Law pada 2 November 2002. Hinca mengatakan, “ini adalah sebuah teguran keras kepada pemerintah dan DPR yang pada tanggal 2 November 2020 lalu produk Omnibus Law UU Cipta Kerja resmi ditandatangani dan diundangkan oleh Presiden Jokowi di tengah masifnya penolakan publik saat itu”.

Satu hari pasca putusan MK, banyak komentar baik tokoh, praktisi maupun cerdik pandai terkait putusan ini, bahkan mengkritiknya karena MK dinilai mengambil jalan tengah yang membuat kebingungan karena putusannya dapat ditafsir berbeda. Maka tidak heran bila muncul komentar dan kritikan di media dan medsos, Hartarto tidak punya malu, masih ngotot jalankan UU Cipta Kerja. Para pihak dan politisi terlihat bersiap mengambil ancang-ancang untuk memainkan, khususnya kepentingan pemilu 2024.

Sejak gagasan dan prosesnya, Omnibus Law banyak dikritisi dan diprotes oleh berbagai pihak, baik Aliansi Jurnalis Independen, Organisasi Buruh, Serikat Buruh, Serikat Pekerja, Mahasiswa maupun berbagai kalangan dan praktisi. Terkesan, lahirnya sengaja dipaksa di tengah pandemi Covid-19 yang sedang melanda untuk menghindari penolakan besar-besaran.

Amar putusan MK yang mengatakan inkonstitusional bersyarat merupakan puncak akumulatif berbagai tuntutan dan penolakan banyak pihak. Tetapi apapun putusan ini, merupakan kekalahan telak pemerintah atas perlawanan masyarakat melalui MK, apalagi diputus bertentangan dengan UUD NRI 1945 alias inkonsitusional, walau bersyarat.

Dari perspektif inkonstitusional, pembentuk UU yaitu Pemerintah dan DPR telah melakukan tindakan atau perbuatan inkonstitusional. Sesuatu yang dapat memicu preseden.

Dari proses pembentukannya, pemerintah merasa bahwa dengan menguasai mayoritas partai-partai politik di DPR, akan menguasai panggung kekuasaan dan dapat meloloskan Omnibus Law Cipta Kerja. Apalagi, disinyalir banyak pihak, ditopang oleh oligarki yang banyak dikritisi dan dikritik masyarakat. Beruntung MK masih punya hati.

Inkonstitusional dalam kaitan ini adalah, tindakan haram yang tidak boleh dilakukan oleh para pembentuk UU untuk membuat produk turunan UUD NRI 1945 yang bertentangan baik proses pembentukan maupun substansinya.

Padahal, seluruh penyelenggara negara baik anggota DPR maupun pejabat pemerintahan pasti disumpah sebelum memangku jabatannya, yang isi sumpahnya “setia dan akan melaksanakan UUD NRI 1945 selurus-lurusnya”. Paradoks!.

Kasus ini memberi petunjuk bahwa power tend to corrupt, dalam hal ini kekuatan koalisi yang sangat kuat mendorong kolusi antara eksekutif dan legislatif dalam pembentukan UU.

Pertanyaannya adalah mengapa mentalitas para penyelenggara negara hasil pemilu langsung dan diklaim demokratis mengingkari sumpah jabatan, mengingkari para pemilihnya, tidak taat azas dan melanggar sumpah setia kepada UUD NRI 1945?.

Sejak amandemen UUD 1945 hingga empat kali, sistim demokrasi yang dihasilkan oleh pemilu langsung telah melahirkan banyak implikasi negatif dalam masyarakat, bangsa dan negara. Faktanya melahirkan politik uang, mahar politik, pemilu berbiaya tinggi dan ujungnya persatuan dan kesatuan bangsa acapkali terkoyak karena pembelahan masyarakat.

Muaranya, output yang dihasilkan adalah penyelenggara negara baik legislatif maupun eksekutif cenderung bermental KKN. Faktanya kasus-kasus korupsi pasca reformasi meningkat di semua sektor dan tingkatan pemerintahan. Secara akumulatif diyakini tidak mungkin menghasilkan negarawan yang mementingkan rakyat, bangsa dan negara.

Beruntung, pengujian yang dilakukan menggunakan pisau analisis UUD NRI 1945 yang liberal, masih berpihak kepada masyarakat yang mengajukan pengujian formil UU Nomor 11/2020, meski menurut MK yang bermasalah adalah prosesnya bukan substansi.

Dalam perspektif Pancasila baik sebagai ideologi maupun dasar negara, dipastikan bahwa substansi UU Nomor 11/ 2020 memihak kepada pengusaha dan investor. Omnibus Law memang untuk mendukung percepatan investasi, karenanya memberi ruang luas untuk berkembangnya liberalisasi pendidikan, yang banyak dikritik pakar-pakar pendidikan.

Dalam jangka pendek yang harus diantisipasi adalah meningkatnya ketidakpercayaan masyarakat kepada pemerintah, karena MK menyatakan bahwa UU Nomor 11/2020 bertentangan dengan UUD NRI 1945 atau inkonstitusional bersyarat. Gencar dan viralnya informasi pemberitaan hal ini, pasti modus yang dimainkan oleh lawan-lawan politik pemerintah. Belum sehari putusan MK, Said Iqbal dan Menteri Hartarto telah berselisih pendapat.

Penolakan terhadap sistim dan tata kelola pemerintahan yang dinilai koruptif dan menghasilkan produk inkonstitusional harus diantisipasi, baik dari aspek politik maupun keamanan apabila negara tidak ingin terdadak. Isu-isu Pemilu 2024 merupakan isu yang sangat seksi dimanfaatkan untuk menyudutkan pemerintah saat ini. Fakta-fakta dan situasi yang mudah terprediksi, semakin menambah petunjuk bahwa UUD NRI 1945 hasil empat kali amandemen UUD 1945 tidak membawa kemaslahatan bagi masyarakat bangsa dan negara. Solusinya adalah membumikan Pancasila melalui Kaji ulang UUD 1945.

Leave a Reply

Back to top button