Democracy

DIMANA KEDAULATAN RAKYAT INDONESIA?

Penulis: Letjen (Purn) Bambang Darmono

Terkait dengan kedaulatan rakyat, Pembukaan UUD 1945 alinea ke-empat mengamanatkan….……., yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Konsisten terhadap norma fundamental di dalam Pembukaan UUD 1945, Para pendiri bangsa telah memilih untuk membentuk negara Indonesia sebagai sebuah negara bangsa, bersistim demokrasi perwakilan dengan kedaulatan rakyat sebagai kekuasaan tertinggi. Para pendiri bangsa menyadari bahwa kekuasaan negara itu berasal dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Inilah demokrasi yang mereka kehendaki.

Kalau kemudian Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 berbunyi “Kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat”. Maka pasal ini konsisten dan koheren dengan Pembukaan UUD 1945 yang mengamanatkan pembentukan negara bangsa yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Pancasila. Sebuah sistim perwakilan yang menempatkan MPR sebagai pelaksana kedaulatan rakyat.

Mereka menyebutnya sistim sendiri atau sistim pemerintahan negara berdasarkan Pancasila. Bukan parlementer dan bukan pula presidensial sebagaimana mereka perdebatkan di dalam sidang BPUPKI. Kedua sistim tersebut menurut pendiri bangsa tidak cocok dengan budaya dan karakter rakyat dan bangsa Indonesia.

Persoalannya, kondisi ini semua berubah pasca 10 Agustus 2002, ketika UUD NRI 1945 (UUD 1945 yang diamandemen) ditetapkan berlaku. Dimana dan dalam bentuk apa kedaulatan rakyat itu?. Pertanyaan ini penting, karena menurut Pasal 1 ayat (2), “kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang Undang Dasar”. Padahal, pasal-pasal terkait kedaulatan rakyat di dalam UUD NRI 1945 tidak jelas artikulasinya.

Menurut UUD NRI 1945, Pasal 2, Ayat (1) MPR terdiri dari anggota DPR dan anggota DPD yang dipilih melalui pemilihan umum. Terkait pasal ini, jumlah anggota DPR sebanyak 575 orang wakil partai politik, dan anggota DPD sebanyak 136 orang wakil dari daerah. Artinya anggota DPD hanya 23,6% dari anggota DPR, atau 19,1% dari anggota MPR.

Dalam hal kewenangan MPR di dalam Pasal 3 UUD NRI 1945, yaitu: Mengubah dan menetapkan Undang Undang Dasar; Melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta; Dapat memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam jabatan menurut Undang-Undang Dasar. Pasal ini jelas bertentangan dengan Pembukaan UUD 1945, yang disepakati tidak boleh diubah dalam proses amandemen.

Menurut Pasal 37 ayat (1) s.d (4) UUD NRI 1945, perubahan pasal UUD dapat diagendakan apabila usul tersebut diajukan oleh minimal 1/3 dari jumlah anggota MPR, diajukan dalam bentuk tertulis, sidang MPR harus dihadiri 2/3 jumlah anggota dan disetujui oleh 50% ditambah satu dari seluruh anggota MPR. Berdasarkan ayat ini, terlihat jelas bahwa jumlah anggota DPD yang hanya 136 orang tidak seimbang dengan anggota DPR yang berjumlah 575 orang.

Melihat Pasal 2, ayat (1), Pasal 3 dan Pasal 37 ayat (1) s.d (4) baik dari aspek jumlah anggota, fungsi legislasi yang melekat maupun ketentuan jumlah anggota MPR yang dibutuhkan untuk merubah pasal-pasal UUD, kapasitas DPD memang tidak sebanding dengan DPR. Artinya sistim penyelenggaraan negara hanya bertumpu kepada partai politik.

Merujuk data Pilpres sejak UUD NRI 1945, pemilih presiden dan wakil presiden terpilih pada 2004, 76.6% partisipan; Pada 2009, 71.7% partisipan; Pada 2014, 75.7% partisipan, dan; Pada 2019, 81.97% partisipan. Persentase ini hampir sama dengan Pileg sejak tahun 2004. Setidaknya 25% rakyat meletakkan pilihannya untuk tidak memilih dalam Pileg dan Pilpres.

Dengan sistim ini dapat diartikan rakyat yang ikut menentukan masa depan bangsa adalah mereka yang memenangkan pemilu Pilpres dan Pileg yang masuk DPR. Berbeda dengan sistim sendiri, seluruh rakyat Indonesia yang diwakili partai politik, perwakilan daerah dan golongan-golongan yang ada bersama-sama menentukan masa depan bangsa. Tentu dengan catatan penentuan perwakilan daerah dan golongan melalui sistim yang transparan dan akuntabel.

Dalam konteks keanggotaan MPR, Pasal 2, ayat (1), UUD NRI 1945, MPR terdiri dari anggota DPR dan DPD yang dipilih melalui pemilihan umum. Ayat ini menunjukkan, adanya keinginan meniru sistim bicameral Kongres Amerika Serikat. Benarkah?. Yang pasti serupa, tapi total berbeda. Banyak cerdik pandai menolaknya. 

Sebab, menurut konstitusi Amerika, kekuasaan legislatif dilakukan oleh Kongres yang terdiri atas Senat dan DPR. Dalam sistim ini, Senat memiliki kekuasaan yang lebih besar dari pada DPR, khususnya dalam hal impeach terhadap presiden dalam sosal-soal pertahanan, ekonomi negara dan hal-hal vital lainnya, disamping penentuannya berbeda.

Sedangkan menurut UUD NRI 1945, Pasal 22 D, ayat (1), DPD hanya dapat mengajukan RUU kepada DPR yang berkaitan dengan otonomi daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi, perimbangan keuangan pusat dan daerah. Kata dapat mengajukan berarti DPD tidak punya fungsi legislasi.

Menurut Pasal 20 A, UUD NRI 1945, DPR memiliki fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan. Khusus dalam fungsi legislasi, Pasal 20, ayat (2) setiap RUU dibahas oleh DPR dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama. Artinya DPR dan Presiden pada kedudukan yang sejajar.

Persoalannya, mekanisme di dalam partai politik mewajibkan setiap anggota harus tunduk kepada Ketua Umum Partai. Artinya kepentingan partai diutamakan dan tersimpul kedaulatan rakyat beralih kepada Ketua Umum Partai. Apalagi basis partai di Indonesia bukan ideologi tapi kepentingan ketua umumnya.

Implikasi negatif yang sangat serius adalah terbangunnya oligarki politik yang ditopang oleh pengusaha yang ujung-unjungnya menghasilkan regulasi pesanan pengusaha. Banyaknya UU yang diprotes masyarakat karena bernuansa oligarki adalah bukti tentang hal tersebut.

Di wilayah kekuasaan, bagi-bagi kekuasaan diantara partai koalisi dalam pemerintahan, konon juga tidak terhindar dari pengaruh pengusaha. Harus jujur bahwa oligarki telah merajalela disemua sektor.

Kepentingan rakyat adalah jargon, semua ini dilakukan untuk kekuasaan, yang dalam banyak hal telah mengarah kepada penyelenggara negara korup dan rakyat kehilangan kadaulatannya. Sistim demokrasi yang berjalan adalah “dari partai, oleh partai dan untuk partai”. Kalau kemudian sistim yang dibangun dalam UUD NRI 1945 telah meninggalkan rakyat sebagai pemilik keadaulatan, pertanyaannya adalah: “Apakah sistim ini harus dibiarkan terus berlangsung?”. Kalau rakyat menghendaki demokrasi “dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat”, tentu menjadi keniscayaan rakyat Indonesia, bersama-sama  mendorong MPR RI untuk mengkaji kembali UUD NRI 1945 yang nyata-nyata mengingkari Pancasila.

Tags

Related Articles

Leave a Reply

Back to top button