Security

POLITISASI PERGANTIAN JABATAN PUNCAK TNI

Penulis: Letjen TNI (Purn) Bambang Darmono

Sejak isu pergantian Panglima TNI mencuat, sejumlah media baik mainstream maupun media sosial mengangkat kasak kusuk masa depan Jenderal Andhika Perkasa yang didukung oleh tiga partai politik besar sejak anggota Komisi I DPR-RI, Efendi Simbolon dari PDIP mengangkat isu ini. Tidak mau kalah, anggota Komisi III DPR-RI mengatakan, sesuai urutannya, Kasal yang harus menggantikan Hadi Tjahjanto.

Tidak cukup dengan berita tersebut, rencana bergesernya Jenderal TNI Andhika Perkasa diikuti mencuatnya isu penggantinya yaitu letjen TNI Dudung Abdurahman. Sayang, beredar framing issues bahwa naiknya Letjen Dudung keposisi tersebut terkait baliho HRS. Benarkah?, yang pasti nuansa politis yang dihembuskan para pihak yang berkepentingan sangat terasa.

Pasca reformasi 1998, perubahan besar terkait reformasi di sektor keamanan adalah peran dan fungsi TNI sebagai upaya meletakkan landasan civil supremacy sebagai agenda utama.

Isu Pergantian Panglima TNI

Pasal 13, UUD 34/2004 tentang TNI merupakan rujukan tatacara penggantian panglima TNI. Secara garis besar pasal 13 yang terdiri dari 11 ayat menjelaskan bahwa calon diajukan oleh Presiden berasal dari kepala staf angkatan (kas angkatan) dan mendapat persetujuan DPR-RI. Jumlah calon yang diajukan satu orang dan bila tidak disetujui diajukan calon pengganti yang jumlahnya juga 1 orang.

Pasal 5 ayat (1), Pasal 10, Pasal 11 ayat (1), Pasal 12, Pasal 20, Pasal 22 A, Pasal 27 ayat (3), dan Pasal 30 UUD NRI 1945 adalah rujukan UU 34/2004. Persoalannya adalah, mengapa lahir Pasal 13, UU 34/2002?.

Yang pasti, tatacara ini lahir sebagai bagian dari reformasi yang menempatkan TNI sebagai alat pertahanan negara yang tidak boleh digunakan rezim untuk merepresi rakyat dan tidak dapat digunakan sebagai alat politik rezim berkuasa.

Inti pokok semangat UU 34/2004 adalah mengembalikan TNI sebagai alat negara yang bertugas untuk pertahanan negara yang meliputi menegakkan kedaulatan negara, menjaga keutuhan wilayah nasional, serta melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Tugas TNI dalam bidang-bidang lain diatur dalam Pasal 7 ayat (2).b. yang disebut sebagai operasi militer selain perang.

Sebagaimana peran, fungsi dan tugasnya pasca reformasi, maka TNI sebagai alat pertahanan negara tidak boleh terlibat dan dilibatkan dalam politik kecuali politik negara. Persoalannya adalah, tidakkah penggantian Panglima TNI sebagaimana Pasal 13, UU 34/2002 menyeret partai politik memanfaatkan situasi untuk kepentingan partainya atau diam-diam para calon mendekati partai politik. Rame-rame dukungan dari dalam parlemen menunjukkan indikasi hal tersebut.

Politik Tentara adalah Politik Negara.

Merujuk pada ketatanegaraan, Presiden Republik Indonesia adalah Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan. Oleh karena itu, sebagai alat negara, TNI merupakan alat presiden dalam kapasitasnya sebagai kepala negara, konsekuensinya TNI bertanggung jawab langsung kepada Presiden selaku Kepala Negara.

Konsep ketatanegaraannya tertulis di dalam Pasal 10, 11, dan 12 UUD NRI 1945 yaitu: Presiden memegang kekuasaan penuh terhadap angkatan darat, laut dan udara; Presiden menyatakan keadaan bahaya, serta; Presiden dengan persetujuan DPR menyatakan perang, damai dan membuat perjanjian dengan negara lain.

Kalau para pendahulu TNI mengkongkritkannya kedalam Sumpah Prajurit dimana kesetiaan TNI hanya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, maka sumpah inilah sikap TNI.

Melihat Pasal 10 UUD NRI 1945, tampaknya ada kerancuan terkait panglima TNI. Dalam pasal tersebut status Presiden adalah Panglima Tertinggi TNI. Sebagai Panglima Tertinggi TNI, yang dibutuhkan adalah Kepala Staf Gabungan (Kasgab), katakan seperti Amerika Serikat.

Tetapi, sejarah TNI sejak pembentukannya berbicara lain. Realita kebutuhan organisasi tugas, TNI menetapkan struktur panglima bukan kasgab sebagaimana Panglima Besar Jenderal Sudirman. Terkait tentang ini, Pasal 10 UUD 1945 perlu dikaji ulang karena banyak implikasi politiknya. Setidaknya heboh isu politisasi pergantian jabatan selalu terjadi menjelang akhir masa jabatan panglima TNI.

Dengan realita kebutuhan organisasi tugas, diperlukan pasal tentang Presiden memegang kekuasaan tertinggi atas TNI, dan; TNI terdiri dari TNI-AD, TNI-AL dan TNI-AU. Dengan pasal ini, Presiden tetap sebagai Panglima tertinggi TNI, civil supremacy ditegakkan, kohesi TNI akan lebih solid dan kasak-kusuk upaya  politik jabatan panglima TNI dapat dihilangkan.

Lebih jauh, dalam struktur TNI seperti ini, merit sistym dapat dijalankan penuh, intervensi politik dari partai politik dapat dihilangkan dan mekanisme penggantian Panglima TNI tidak perlu heboh melalui DPR-RI yang ujungnya terkesan formalitas karena yang kuat di DPR biasanya partai penguasa dan koalisinya.  

Wajar apabila yang menjadi panglima TNI adalah kas angkatan sebagaimana UU 34/2004, sebab untuk sampai pada jabatan ini serangkaian pengalaman jabatan, penugasan dan pendidikan harus dilalui. Pergantian berdasarkan giliran matra adalah opsi terbaik dan adil agar tidak terjadi iri dan politisasi. 

Lama jabatan panglima TNI yang rasional baik untuk pelaksanaan tugas maupun regenerasi adalah 2 tahun. Durasi ini akan berdampak pada mekanisme internal angkatan, bahkan kasak-kusuk politik calon pengganti kepala staf angkatan dapat dihindari. Intervensi Presiden apabila ada kepentingan keselamatan negara atau kas angkatan pengganti terlibat kriminal. Dengan masa pensiun saat ini, usia kas angkatan yang akan mengganti panglima TNI 55-56 tahun.

Dengan pola ini, politisasi pergantian panglima TNI dapat dihindari, rivalitas angkatan dapat dihilangkan, sehingga soliditas TNI dan interoperability antar angkatan dapat terwujud. Implikasinya TNI akan semakin fokus pada misi dan profesionalitasnya. Untuk ini implikasinya review UU TNI dan kaji ulang UUD NRI 1945 menjadi keniscayaan.

Tags

Related Articles

Leave a Reply

Back to top button