Strategic
Trending

KENISCAYAAN KAJI ULANG PERUBAHAN UUD 1945 UNTUK MEMBUMIKAN PANCASILA

Penulis: Letjen Purnawirawan Bambang Darmono (Sekretariat Bersama GKUP UUD 1945)

Sah-sah saja kalau ada orang mengaku dirinya Pancasila-is, tetapi kalau tidak mendukung Kaji Ulang UUD NRI 1945 mereka adalah munafik

Umum.

Tidak ada produk hukum yang mengesahkan UUD 10 Agustus 2002 (UUD 1945 palsu) dan tidak ada produk hukum yang membatalkan UUD 18 Agustus 1945 (UUD 1945 asli). Terjadi dualisme konstitusi di Indonesia selama 19 tahun, wajar kalau terjadi kerancuan berbangsa dan bernegara. Inilah penggalan kalimat dr Zulkifli di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 28 Oktober 2020 atas laporannya kepada Bareskrim Polri pada tanggal 17 September 2020 tentang pemalsuan dokumen UUD 1945.z

Dalam salah satu gugatannya dr. Zulkifli mengatakan, bahwa dalam perubahan keempat UUD 1945, tergugat MPR-RI dalam konsideran Penetapan Perubaan UUD 1945 Keempat yang ditetapkan pada tanggal 10 Agustus 2002, telah mencantumkan kalimat sebagai berikut: “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama, kedua, ketiga, dan perubahan keempat ini adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan diberlakukan kembali dengan Dekrit Presiden pada tanggal 5 Juli 159 serta dikukuhkan secara aklamasi pada tangal 22 Juli 1959 oleh Dewan Perwakilan Rakyat”. Adanya pernyataan yang menyatakan bahwa Perubahan UUD NRI 1945 adalah UUD 1945 yang disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 adalah secara nyata merupakan pernyataan pemalsuan dokumen, sebagaimana ditentukan dalam pasal 262 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Sungguh ironi apabila pernyataan diatas benar, sebab Indonesia adalah negara hukum sementara hukum dasar dinyatakan palsu sebagai akibat atau mungkin kecerobohan. Baik kesengajaan maupun kecerobohan, lebih jauh ironinya UUD NRI 1945 telah dirujuk untuk menyusun peraturan perundangan turunannya yang operasional untuk mengatur tata-kelola pemerintahan serta kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kondisi ini adalah “Kerancuan berbangsa dan bernegara”, kata dr Zulkifli. Paradoks!.

Konsekuensinya semua produk peraturan perundangan pasca dan merujuk kepada UUD NRI 1945 merupakan produk hukum yang tidak memiliki landasan konstitusional. Oleh karena itu peraturan perundangan tersebut seharusnya batal demi hukum. Patut ditunggu hasilnya persidangan di Pengadilan Jakarta Pusat tersebut, agar semuanya menjadi terang benderang dan tidak menjadi gosip politik. Bahkan momentum ini bisa digunakan seluruh komponen bangsa untuk saling membuka dan melengkapi, sehingga menjadi terang benderang sebagai bagian rembuk nasional dalam upaya memperbaiki kerancuan berbangsa dan bernegara.

Kalaupun gugatan dr. Zulkifli kalah, faktanya klausul gugatan tersebut nyata adanya. Harus diakui menang atau kalah di Pengadilan Indonesia terkadang bukan hanya ditentukan kebenaran formil dan materiilnya saja, tetapi juga banyak dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang kadang-kadang sulit dipahami. Yang pasti, kita harus menunggu proses peradilan tersebut. Apapun argumentasi yang dibangun, sesungguhnya sangat ironi dan menyedih-kan cara-cara perwakilan rakyat kita melakukan perubahan UUD 1945 sebagaimana gugutan tersebut.

Apabila dirunut lebih dalam, gugatan hukum diatas sangat berhubungan erat dengan implementasi Pancasila yang harus membumi di Indonesia baik sebagai filosofi maupun sebagai sumber dari segala sumber hukum. Dengan hukum dasar UUD 1945 yang dijiwai nilai-nilai dasar filosofi Pancasila, memberikan jaminan bahwa kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dapat diwujudkan di Indonesia, sekalgus menjamin demokrasi politik dan demokrasi ekonomi dapat dilaksanakan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebaliknya dengan hukum dasar UUD NRI 1945 yang tidak dijiwai nilai-nilai dasar Pancasila jangan berharap keadilan sosial berdasarkan Pancasila dapat diwujudkan, yang terwujud adalah ketimpangan sosial.  

Sejak diundangkannya pada 10 Agustus 2002, usia UUD NRI 1945 telah mencapai 19 tahun, atau hampir satu generasi. Dalam perjalanan selama itu, selain ada hal-hal positif yang dirasakan, terlalu banyak hal-hal mudarat terhadap Pancasila yang mengakibatkan banyak pihak mewacanakan kembali ke UUD 1945, amandemen terbatas dan kaji ulang.

Dalam pengantar buku Kaji Ulang Perubahan UUD 1945, Forum Bersama Purnawirawan TNI-Polri dan Organisasi Mitra Seperjuangan, menyatakan: “Dari berbagai tinjauan filosofis, ideologis, historis, sosiologis, empiris dan yuridis, amandemen empat kali UUD 1945 tersebut dilakukan tanpa konsep (grand design), tidak komprehensif, tergesa-gesa, bertentangan dengan Pembukaan UUD 1945 dan Pancasila, bahkan ditandai dengan adanya campur tangan asing, melanggar kesepakatan MPR-RI sendiri, serta tidak dilakukan dengan adendum, sehingga nilai-nilai dari keaslian UUD 1945 hilang, terlebih dengan dihapuskannya Penjelasan telah menimbulkan multi tafsir yang menyesatkan”.

Perubahan yang bertentangan dengan Pembukaan UUD 1945 ini pada kenyataannya telah mengakibatkan tata kelola pemerintahan mengalami perubahan signifikan. Pancasila sebagai filosofie grondslag, staats fundamental norm dan dasar negara, tidak lagi menjadi dasar kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, baik dalam perspektif ideologi, politik, ekonomi, sosial dan budaya, pertahanan dan keamanan. Benar bahwa Pancasila merupakan living dan working ideology, oleh karena itu wajar apabila UUD 1945 dari waktu kewaktu harus disesuaikan dengan kemajuan jaman agar dapat menjawab tantangan kekinian yang diakibatkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam kontek inilah kaji ulang UUD 1945 dilakukan.

Dalam perspektif living dan working ideology, nilai-nilai dasar ke-Indonesia-an yang harus terkandung di dalam UUD 1945 tentu tidak boleh diubah dan tetap lestari, karena di dalamnya berisi karakter yang menunjukkan jati diri bangsa Indonesia. Perubahan yang sesuai dengan keadaan jaman tetapi meninggalkan karakter dan sifat bangsa Indonesia sama halnya dengan mencabut akar jati diri bangsa. atau membubarkan negara. Merujuk pada sidang-sidang BPUPKI, terlihat jelas bahwa para pendiri bangsa mencari dan mengeksplorasi sifat dan karakter bangsa Indonesia yang akhirnya mereka bersepakat bahwa Pancasila sebagai dasar negara. Terkait dengan nilai-nilai dasar untuk membentuk bangsa dan negara yang telah disepakati founding fathers, persoalan aktual yang dihadapi bangsa Indonesia saat ini adalah hubungan antara Pembukaan dan UUD NRI 1945 tidak koheren. Kalau kondisi ini dibiarkan kerusakan negara akan terjadi permanen.

1 2 3 4 5Next page
Tags

Related Articles

Leave a Reply

Back to top button