Democracy

DEMOKRASI EMANG GAK GAMPANG

“Despite his conviction that democracy is the best available means of collective decision-making, Dahl never claims that implementing democratic ideals is easy”

(Coglianese, 1990)

Seperti yang diakui oleh Dahl (1989) dalam Coglianese (1990), tidak ada contoh negara demokrasi sempurna yang sesuai dengan teori/konsep. Memang, gak gampang menerapkan demokrasi. Ada enam penjelasan untuk itu.

Pertama, gak gampang menegakkan dan menghormati hukum. Apakah kalian pernah melanggar hukum, seperti melanggar lalu lintas? Ada contoh, orang naik motor boncengan bertujuh.  Padahal, yang boleh itu cuman boncengan berdua sebagaimana Pasal 106 Ayat 9 UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Sebagai warga negara yang baik, sebaiknya kita mematuhi dan menghormati hukum. Apalagi, Indonesia adalah negara demokrasi dan demokrasi adalah negara yang berdasarkan hukum.

Kedua, gak gampang bertanggung jawab atas hak kebebasan berpendapat. Menyebarkan hoaks adalah contoh memanfaatkan hak kebebasan berpendapat yang tidak bertanggung jawab. Menurut detik.com, terdapat 53 kasus hoaks dan 324 kasus hate speech di 2018 (Purnamasari, 2018). Penyidik Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri menyebutkan bahwa isu hoaks yang disebarkan pada 2018 adalah isu penculikan ulama, guru ngaji, muazin; penghinaan tokoh agama, penguasa, badan hukum; dan sentimen SARA (Qodar, 2018). Kebebasan kita berpendapat yang sudah dijamin oleh Pasal 28 E Ayat 3 UUD 1945, jangan disalahgunakan misalnya dengan membuat dan menyebarkan hoaks.

Ketiga, gak gampang menghormati perbedaan. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mencatat sedikitnya 101 kasus diskriminasi ras dan etnis di Indonesia dalam periode 2011-2018 (Bhaskara, 2018). Kasus ini meliputi, pembatasan terhadap pelayanan publik, maraknya politik etnisitas atau identitas, pembubaran ritual adat, diskriminasi atas hak kepemilikan tanah bagi kelompok minoritas, serta akses ketenagakerjaan yang belum berkeadilan. Salah satu contoh kasus tentang adanya diskriminasi agama di Indonesia ialah kasus NWA, siswa yang ditolak ketika mendaftar di SMPN 3 Genteng, Banyuwangi karena alasan perbedaan agama (Stefanie, 2017). Di negara demokrasi, kita harus menghormati perbedaan, baik perbedaan pendapat karena pilihan politik, maupun perbedaan karena suku, ras, agama, antar golongan, dan gender. Sebagaimana yang dijamin dalam UUD 1945 Pasal 28 I Ayat 2.

Keempat, gak gampang mewujudkan keadilan. Contoh ketidakadilan adalah masih banyak ditemukannya kasus-kasus eksploitasi buruh akibat target kerja yang terlalu tinggi dan tidak manusiawi; minimnya perlindungan terhadap kesehatan dan keselamatan kerja; diskriminasi upah buruh perempuan; dan masih adanya pekerja anak (Rahayu, 2018). Untuk mewujudkan keadilan bagi tenaga kerja, UU No. 13 Tahun 2013 Tentang Ketenagakerjaan harus lebih ditegakkan.

http://usmlo.org/arch2008/2008-06/photos/080610-KoreaLeeMyungBakProtest-01.jpg
Sumber:
links.org.au

Kelima, gak gampang mengawasi kekuasaan. Soalnya “Power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely” (Lord Acton, 1887), tapi negara demokrasi memberi kita kesempatan untuk mengawasi kekuasaan. Contohnya, candlelight protest yang dilakukan oleh masyarakat Korea Selatan berhasil menurunkan Presiden Korea Selatan, Park Geun Hye karena terbukti melakukan skandal politik pada 2016. Candlelight protest diorganisir beberapa kali dengan pendukung yang masif. Dalam waktu singkat, pendukungnya meningkat tajam. Contohnya aksi 29 Oktober 2016 diikuti hanya 120.000 orang, kemudian menjadi 200.000 orang pada 5 November 2016 (David, 2016). Kasus diatas memperlihatkan kekuasaan bisa dibatasi di negara demokrasi, tapi emang gak gampang.

Keenam, gak gampang bertanggung jawab atas hak kebebasan berkumpul. Ada contoh kelompok pelajar di Yogyakarta berkumpul untuk tawuran. Kapolsek Gondokusuman mengatakan, “Pada Jum’at 1 Februari 2019, malam itu Kelompok AK dan kelompok AGW janjian untuk tempur atau berkelahi di Ring Road Utara. Tepatnya di depan UPN (Veteran Yogyakarta) terjadi bentrokan” (Hadi, 2019). Hak kebebasan berkumpul diatur dalam Pasal 28 E ayat 3 UUD 1945, namun pemanfaatan hak ini harus diikuti dengan tanggung jawab.

Demokrasi memang tidak sempurna, tapi demokrasi dipilih karena kita ingin bebas menyampaikan pendapat, berserikat dan berkumpul, berkompetisi tanpa ada diskriminasi, berpartisipasi tanpa ada kekerasan” (Reni Suwarso, 2019).

Demokrasi emang gak gampang, tapi kita harus optimis karena demokrasi butuh waktu untuk berproses…

Referensi:

Bhaskara, Ign L. Adhi. (2018). Survei Komnas HAM : Diskriminasi Etnis & Ras Masih Terus Ditolerir. 21 Maret 2019. https://tirto.id/survei-komnas-ham-diskriminasi-etnis-amp-ras-masih-terus-ditolerir-dahP

Coglianese, Cary. (1990). Democracy and Its Critics. Faculty Scholarship.Paper, 88: 1241, 1662 1667. http://scholarship.law.upenn.edu/faculty_scholarship/1241

David, Josef Volodzko. (2016). What Happens if South Korea’s President Park Geun Hye Resigns?. 21 Maret 2019. http://www.scmp.com/week-asia/politics/article/2047352/what-happens-if-south-koreas-president-park-geun-hye-resigns

Hadi, Usman. (2019). Bacok saat tawuran, 2 Pelajar Yogya Diciduk Polisi. 21 Maret 2019. https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-4418007/bacok-saat-tawuran-2-pelajar-yogya-diciduk-polisi

Purnamasari, Niken. (2018). Wiranto: Ada 53 Kasus Hoax dan 324 Hate Speech Sepanjang 2018. 29 Maret 2019. https://news.detik.com/berita/d-4272642/wiranto-ada-53-kasus-hoax-dan-324-hate-speech-sepanjang-2018

Qodar, Nafiysul. (2018). Bareskrim Tangkap 18 Penyebar Hoax dan Hate Speech Sepanjang 2018. 29 Maret 2019. https://www.liputan6.com/news/read/3308196/bareskrim-tangkap-18-penyebar-hoax-dan-hate-speech-sepanjang-2018

Rahayu, Y.A., (2018). Selain upah, ini daftar ketidakadilan pada buruh penghasil emas hijau Indonesia. 29 Maret 2019. https://www.merdeka.com/uang/selain-upah-ini-daftar-ketidakadilan-pada-buruh-penghasil-emas-hijau-indonesia.html

Stefanie, Christie. (2017). Menteri PPPA: Siswa Ditolak Sekolah karena Diskriminasi Agama. 8 Februari 2019. https://www.cnnindonesia.com/nasional/20170717164312-20-228414/menteri-pppa-siswa-ditolak-sekolah-karena-diskriminasi-agama

Wong, Youngsu. (2016). South Korea’s historic candle light protests bring down President Park. 26 Maret 2019. http://links.org.au/south-korea-park-impeachment-candlelight-protests

Xaverya, I.A. (2017). VIDEO: Bawa 7 Orang di Satu Motor, Netizen Miris Sama Ekspresi Pengemudi dan Posisi Anak-anaknya. 26 Maret 2019. http://jatim.tribunnews.com/2017/07/02/video-bawa-7-orang-di-satu-motor-netizen-miris-sama-ekspresi-pengemudi-dan-posisi-anak-anaknya?page=3

Penulis: Anjar Maulitfiani, S.I.P & Fitria Jelita, S.I.P

Keduanya merupakan Sarjana Ilmu Politik Universitas Indonesia dan aktif dalam kegiatan penelitian dan pendidikan politik bagi anak muda.


Tags

Related Articles

Leave a Reply

Back to top button