Democracy

AKU PILIH DEMOKRASI

Ada beberapa contoh sistem pemerintahan di dunia, misalnya: sistem otoriter, junta militer, negara agama/teokrasi, dan kerajaan/monarki. Contoh sistem pemerintahan beserta negara yang mengimplementasikannya dapat dilihat di tabel berikut.

Tabel 1. Contoh Negara yang Menganut Sistem Pemerintahan Demokrasi, Otoriter, Junta Militer, Teokrasi, dan Monarki

No

Sistem Pemerintahan

Negara yang Menganut

1

Demokrasi

Korea Selatan (1993-sekarang), Indonesia (1999-sekarang), Turki, Bangladesh (1991-2001), Austria (1955-sekarang), Brazil (1985-sekarang)

2

Otoriter

Syiria (1967-2011), Indonesia (1965-1999), Myanmar (1965-1986)

3

Junta Militer

Ekuador (1972-1979), Peru (1968-1980), Bolivia (1964-1982), Argentina (1976-1983), Uruguay (1973-1985) and Brazil (1964-1985), Myanmar (1962-1988)

4

Teokrasi/Negara Agama

Iran (1979-sekarang), Pakistan (1956-1958), Vatikan (1929-sekarang)

5

Monarki/Negara Kerajaan

Arab Saudi (1932-sekarang), Brunei (1984-sekarang), Inggris (10 M-1689), Thailand (1946-sekarang)

Sumber : Diolah dari berbagai sumber, 2019

Berikut ini adalah penjelasan dari setiap sistem pemerintahan yang disebutkan di atas.

Otoriter adalah model pemerintahan yang biasanya dikaitkan dengan kekuasaan tunggal yang terpusat. Didasarkan kepatuhan pada otoritas, menentang kemandirian dan kemerdekaan individu dalam pemikiran maupun tindakan (Bedeski, tt.). Pemimpin sering menggunakan kekuasaan mereka secara sewenang-wenang dan menganggap diri mereka kebal terhadap hukum. Tidak menolerir kritik partai oposisi dan kelompok otonom (akademisi, mahasiswa, media, NGO). Mereka biasanya tidak mengadakan pemilihan umum yang jujur, bebas, dan adil  sehingga sulit mengganti mereka secara konstitusional.

Junta militer adalah model pemerintahan ketika pemerintahan militer telah dilembagakan. Junta militer berbeda dengan tirani karena aturan dalam junta militer lebih bersifat kolegial daripada pribadi. Kekuasaan sebagai kepala eksekutif dimiliki oleh beberapa perwira militer berpangkat tinggi yang melakukan junta, atau penguasa oligarki. Negara dengan pemerintahan dimana tentara sering melakukan intervensi dan memiliki potensi untuk mendominasi sering disebut negara praetorian.

Negara agama atau teokrasi adalah bentuk pemerintahan yang ditandai oleh integrasi politik dengan otoritas keagamaan. Teokrasi adalah pemerintahan oleh bimbingan Dewa/Tuhan atau oleh para pejabat yang dianggap mendapatkan wahyu dari Dewa/Tuhan (Cosgel & Miceli, 2013). Dalam banyak teokrasi, para pemimpin pemerintahan adalah bagian pemuka agama, dan sistem hukum negara didasarkan pada hukum agama.

Negara kerajaan atau monarki adalah bentuk pemerintahan yang penguasanya (bisa seorang raja/ratu, kaisar, atau sultan) mewarisi kekuasaan (CVISD.org, tt.). Penguasa monarki memerintah karena dianggap sebagai hak kelahirannya. Ketika penguasa wafat, kekuasaan otomatis diteruskan oleh salah satu dari anak atau saudara dekat penguasa. Penguasa monarki berkuasa, tetapi tidak memerintah seperti di Inggris, Jepang, Belanda. Penguasa monarki berkuasa serta memerintah seperti di Yordania, Arab Saudi, Brunei.

Demokrasi adalah sistem pemerintahan yang berdasarkan aturan hukum (rule of laws) (SJSU.edu, t.t., hlm. 64). Hukum adalah otoritas tertinggi, Siapa pun orangnya harus mematuhinya. Jadi, setiap orang tidak bisa semena-mena karena semua itu ada aturan hukumnya. Sekalipun wakil yang terpilih yang membuat hukum, tetapi tetap saja kekuasaan mereka dibatasi oleh hukum. Demokrasi menjamin semua warga negara sama di mata hukum, tidak ada diskriminasi berdasarkan suku, ras, agama dan gender. Setiap orang dapat mencapai apa yang ingin mereka raih sesuai kemampuan dan kerja keras mereka. Demokrasi menjamin hak-hak warga negara seperti hak untuk berbicara, berpendapat, berserikat dan berkumpul dan setiap orang dapat menggunakan haknya sepanjang menghormati hak orang lain.

Demokrasi kini banyak dipilih di antara sistem pemerintahan yang ada, khususnya di masa gelombang ketiga demokrasi. Jika merujuk pernyataan Winston S. Churchill, mantan Perdana Menteri Inggris 1940-1945:

“No one pretends that democracy is perfect or all-wise. Indeed it has been said that democracy is the worst form Government except for all those other forms that have been tried from time to time…..”

(Winston S. Churchill, 1947)

Sebagaimana pernyataan Churchill bahwa demokrasi adalah sistem pemerintahan yang terburuk, kecuali sistem-sistem pemerintahan lainnya yang telah dicoba. Jadi, Jika dibandingkan dengan sistem pemerintahan yang lain, aku pilih demokrasi!

Referensi:

Aisyah A. (2014). Nasionalisme dan Pembentukan Negara Islam Pakistan. Jurnal Politik Profetik, Vol 4 No. 2 hlm 80-93.

Bedeski, Robert. (tt). Authotarian System. Government and Politics, Vol. 1. Encyclopedia of Life Support Systems.

Churchill, W. S., (1947). Pidato pada tanggal 11 November 1947 di United States House of Commons.

Cosgel, M., Miceli, T.J., (2013). Theocracy. Prosiding dalam ASREC Conference, 11-14 April 2013, Washington DC.

CVISD.org. (t.t.). Types of Government, Chapter 14. 28 Februari 2019. https://www.cvisd.org/cms/lib/TX01001642/Centricity/Domain/1530/Types%20of%20Government%20Systems.pdf

Devi, K. Shakila. (2014). Myanmar Under The Military Rule 1962-1988. International Research Journal of Social Science, Vol. 3 No. 10 hlm 46-50

Monarchist.org.uk. (t.t.) Constitutional Monarchy. 22 Maret 2019. http://www.monarchist.org.uk/constitutional-monarchy.html

SJSU.edu. (t.t.). The Principles of Democracy. 1 Maret 2019. http://www.sjsu.edu/people/ken.nuger/courses/pols120/Ch-3-Principles-of-Democracy.pdf

Zich, Arhur. (1986). 1 Maret 2019. The Marcos Era. Wilson Quarterly, Vol. 10 No. 3 hlm 116-129. 

Penulis: Anjar Maulitfiani, S.I.P & Fitria Jelita, S.I.P

Keduanya merupakan Sarjana Ilmu Politik Universitas Indonesia dan aktif dalam kegiatan penelitian dan pendidikan politik bagi anak muda.

Tags

Related Articles

Leave a Reply

Back to top button