About Us

IDESSS berdiri karena keprihatinan terhadap praktek demokrasi di Indonesia yang membuka peluang terjadinya artikulasi politik ekstrem dan bertentangan dengan Pancasila seperti liberalisme, radikalisme, fundamentalisme, sektarianisme, dan terorisme, serta ajaran lain dalam bentuk politisasi SARA, ujaran kebencian, kebohongan, fitnah untuk mencapai tujuan politik kelompok atas nama rakyat.

Akibatnya, situasi dan kondisi politik yang terbentuk justru menjauhkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Padahal, demokrasi diyakini oleh bangsa Indonesia sebagai metode terbaik untuk mencapai tujuan dan cita-cita proklamasi sebagaimana tertuang di dalam Pembukaan UUD 1945.

Pasti ada yang salah dalam implementasi dan praktek demokrasi sehari-hari. Distorsi praktek demokrasi yang menghasilkan residu sosial politik berupa ketidakharmonian dalam bermasyarakat dan berbangsa, ketidakadilan Hak Asasi Manusia (HAM), radikalisasi agama yang menghadirkan intoleransi diyakini akan menjadi penyebab timbulnya masalah-masalah keamanan yang mengancam persatuan dan kesatuan serta keutuhan bangsa Indonesia. Persoalan ini menjadi masalah bangsa kekinian yang nyata hadir dalam kehidupan bangsa Indonesia. Apakah persoalan ini terjadi dengan sendirinya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara?. Tentu tidak.

Perkembangan teknologi dan informasi serta globalisasi yang terjadi dengan segala implikasinya memberi pengaruh, baik positif maupun negatif. Dalam konteks global, Indonesia adalah sebuah bangsa dan negara yang hidup dan menjadi bagian dari perkampungan global di mana seluruh masyarakat bangsa dan negara akan berinteraksi satu dengan lainnya. Dalam konteks Indonesia, realita geopolitik dan geostrategi pasca perang dingin telah mempolarisasi dunia kedalam tiga kutub, yaitu kutub Amerika, Cina, dan Timur Tengah. Ketiga kutub ini sekarang memengaruhi realitas politik di Indonesia secara dominan.

Dalam konteks inilah, Institute for Democracy, Security and Strategic Studies  (IDESSS) lahir untuk memberikan kontribusi kepada para pihak melalui pendidikan/pelatihan, penelitian/pengkajian, konsultasi, publikasi, formulasi, dan evaluasi kebijakan (policy studies) yang dapat dirujuk sebagai upaya untuk mencapai cita-cita bangsa yang berdaulat, bersatu, adil, dan makmur serta sejajar dengan bangsa lain di dunia.

Tentang IDESSS

  • IDESSS adalah lembaga independen dan non-partisan yang memfokuskan pada pendidikan/pelatihan, penelitian/pengkajian, konsultasi, publikasi, formulasi, dan evaluasi kebijakan terkait dengan demokrasi, keamanan, dan masalah-masalah strategis.
  • Yang dimaksud dengan prinsip independen adalah tidak dipengaruhi/ dikendalikan pihak lain dan bebas dari kepentingan dan tekanan politik mana pun. Sedangkan non partisan diartikan sebagai bebas dari berbagai afiliasi dan bebas dari bias.

Visi

Menjadi lembaga pendidikan dan kajian independen serta non-partisan untuk mengembangkan pemikiran kritis dalam perspektif Demokrasi, Keamanan, dan Masalah-Masalah Strategis berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Misi

  • Membangun jiwa dan wawasan kenegarawanan untuk memajukan kesadaran berpolitik dan bernegara.
  • Membangun medium intelektual untuk menghasilkan gagasan dan pemikiran Bhineka Tunggal Ika.
  • Mengawal demokrasi Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Tujuan

Mendorong munculnya tokoh-tokoh pembaru yang inspiratif dan negarawan yang berjuang untuk memajukan kehidupan kebangsaan yang ber-Bhineka Tunggal Ika.

Pendiri

Lembaga ini didirikan oleh Letjen TNI (Purn) Bambang Darmono bersama Reni Suwarso Ph.D, dan Jhon Goan M Damanik, B.Sc sebagai upaya untuk meneruskan cita-cita dan gagasan para pendiri NKRI untuk memastikan agar demokratisasi di Indonesia berjalan melalui proses berpolitik untuk bernegara berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.

Letjen TNI Purn. Bambang Darmono adalah alumnus AKABRI tahun 1974. Selain mendapatkan pendidikan formal hingga Lemhannas di dalam negeri, pendidikan luar negeri yang diikutinya cukup beragam seperti di Amerika Serikat, Belgia, Australia, Italia dan Pakistan. Secara khusus juga mendapatkan pendidikan tentang Hukum HAM dan Humaniter Internasional di San Remo, Italia. Pada masa Status Darurat Militer diterapkan di Aceh, beliau dipercaya menjadi Panglima Komando Operasi TNI di Aceh. Selain jabatan prestisius tersebut, jabatan lain yang dibanggakannya adalah Komandan Satuan Tugas Bantuan TNI ketika memimpin penanggulangan bencana tsunami di Aceh dan gempa bumi di Jogjakarta, Anggota Delegasi Pemerintah RI dalam Dialog Damai Aceh di Helsinki serta Pelaksana Harian Wakil Tetap Pemerintah RI di Aceh Monitoring Mission (AMM) pada masa implementasi Perjanjian Damai Helsinki. Variasi tugas yang sangat unik ini, oleh surat kabar terpopuler Singapura, The Strait Time tanggal 15 Januari 2005 disebut sebagai “Man of War to Man of Peace”. Dari semua kesuksesan tersebut, pada tanggal 15 Agustus 2010 dianugerahi “Bintang Mahaputra Pratama” oleh Pemerintah Republik Indonesia. Sebagai prajurit TNI, puncak karir militernya adalah Komandan Kodiklat TNI AD. Di pemerintahan, menjadi Sekretaris  Jenderal Dewan Ketahanan Nasional RI pada 2008 sampai 2010, dan Kepala Unit Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat (UP4B), sebuah jabatan setingkat menteri di era Pemerintahan SBY-Budiono. Kemampuan membangun dan memfasilitasi hubungan dengan militer Kamboja di saat Pemerintah Kamboja membangun Pasukan Pengamanan Perdana Menteri, kemudian dianugerahi “Medalle Sahakmetrei Moha Sena” oleh Pemerintah Kamboja.

Reni Suwarso, Ph.D adalah ahli politik dan kebijakan publik yang mengajar di Departemen Ilmu Politik, FISIP Universitas Indonesia sejak tahun 1991, pendiri dan direktur Center for Election and Political Party UI sejak 2013-2018, pemegang lisensi “Rock the Vote” di Indonesia sebuah program pendidikan politik generasi muda sejak 2013-sekarang. Beliau juga menjadi Ketua Tim peneliti kerjasama luar negeri (khusus aspek politik dan kebijakan publik) antara UI dan Warwick University, dengan dana dari Newton Fund, Inggris (2016 – 2018), serta UI dan Monash University dengan dana dari AIC Fund, Australia (2017 – 2019). Selain itu, juga menjadi Ketua Tim kerjasama CEPP UI dan DPR RI untuk program penguatan kelembagaan dan hubungan masyarakat pada tahun 2013-2015. Ketua Pokja FISIP UI untuk Masterplan Acceleration and Expansion of Indonesian Social and Political Development pada tahun 2013-2014. Ketua Program Sarjana Ilmu Politik FISIP UI masa bhakti 2001-2003, Sekretaris Pasca Sarjana Ilmu Politik FISIP UI masa bhakti 2013-2015. Beliau menyelesaikan program doktor di Victoria University, Melbourne, Australia dengan disertasi berjudul “Indonesia Democracy: The Impact of Electoral Systems on Political Parties, 1955-2009”, Penerima Australian Leadership Award, Fullbright Scholarship USA, AusAID Scholarship, The Asia-Australia Institute Grant, The Canadian Government Grant, The Habibie Center Grant, and The Supersemar Scholarship.

Jhon Goan M Damanik, B.Sc adalah penggiat dunia startup dan perusahaan IT , memulai startup dan perusahaan IT di tahun 2013 hingga saat ini. Selain pendidikan formal di Universitas Indonesia dan University of Hertfordshire, juga sudah mengikuti Lemhanas dalam negeri. Goan pernah menjadi penasehat dan konsultan Humas Mabes Polri 2014-2016, dan juga menjadi staff ahli IT dan media sosial DPR RI 2013 – 2015. Hingga saat ini, Goan masih berstatus sebagai konsultan IT beberapa BUMN dan juga penasehat untuk beberapa startup nasional.

Pendanaan

Seluruh kegiatan dan operasional lembaga didanai dari sumber-sumber yang sah dan legal, baik dari dalam maupun luar negeri yang sesuai dengan peratuan perundangan yang berlaku.

Produk

Produk IDESSS selalu dalam perspektif demokrasi, sekuriti, dan studi strategis; dihasilkan melalui proses penelitian dan pengkajian yang berdasarkan data, fakta dan informasi yang diyakini kebenarannya melalui proses dan kaidah akademis, dan menggunakan metode yang dapat dipertanggungjawabkan.


Back to top button