Halaman Konsultasi

@little_vonyiiiii

Pertanyaan :

sistem negara demokrasi tapi kenapa kebebasan berbicara dibatasi dan ditangkapkan di negara ini? ttg pemilihan presiden yg terjadi, dimana keadilan dan kebenaran yg ada? thx

Jawaban :

Di negara demokrasi, orang harus menghormati HAM, termasuk kebebasan berpendapat, tetapi bukan berarti kebebasan yang dimiliki harus melabrak HAM milik orang lain. Pasal 28 J (Ayat 1) UUD 1945, “setiap orang wajib menghormati hak asasi orang lain, dalam tertib kehidupan berbangsa dan bernegara”.


@farahfp_

Pertanyaan :

Menurut mba reni dan pak bambang, seberapa penting pemindahan ibu kota jakarta? Apa jakarta sudah tidak bisa dibenahi lagi sehingga harus membuat ibu kota baru?

Jawaban :

Pemindahan ibu kota negara menjadi penting apabila fungsi pemerintahan negara yang ada di ibu kota negara sudah tidak bisa dijalankan lagi, oleh karena berbagai permasalahan, seperti inefisiensi di berbagai bidang dan kepadatan penduduk yang tidak bisa ditoleransi. Dalam konteks Jakarta, kedua hal ini masih perlu dikaji.


@nasihul_ibat

Pertanyaan :

22 mei, bukti bukti mengarah pada siapa ya kira2 sebagai dalangnya?

Jawaban :

Ketika berbicara tentang kecurigaan terhadap seseorang/kelompok/organisasi sebaiknya menunggu investigasi yang dilakukan oleh pihak yang memiliki kewenangan terhadap hal tersebut. Mencurigai boleh, tetapi tidak untuk menjadi wacana publik.


@Hersalputra

Pertanyaan :

Isu agama menjadi isu yang sangat seksi, berawal dari pilgub jakarta dan bahkan sampai pada pilpres 2019 kemarin. Apakah isu agama akan menjadi isu yang seksi di pemilihan 2024 atau pilkada kedepannya? Jika iya, mengapa?

Jawaban :

Dalam konteks Pilgub Jakarta 2017 dan Pilpres 2019 politik identitas sangat menonjol. Menjadi lebih bermasalah ketika isu agama dimanfaatkan untuk meraih dukungan. Seharusnya, politik identitas seperti ini tidak lagi digunakan dalam Pemilu 2024.


  • @yosepineclim

    Pertanyaan :

    Heterogenitas dan pluralisme dalam masyarakat masih menjadi omong kosong, ketika masih didominasi kelompok yang merasa mayoritas dan berbuat sewenang-wenang

    Jawaban :

    Diktator mayoritas dan tirani minoritas seharusnya tidak boleh terjadi dalam negara Pancasila. Apabila konsisten melaksanakan HAM, pihak manapun yang merasa mayoritas seharusnya dapat menghormati pihak manapun yang minoritas.


    @afifahmarwa

    Pertanyaan :

    Saya prihatin dengan radikalisme berbasis agama yang semakin marak di Indonesia, kini, dijadikan sebagai alat untuk memobilisasi politik di negeri ini. Kini, konsepsi tentang agama Islam telah membingungkan karena sebagian kelompok memiliki konsepsi bernegara yang berbeda, meski secara agama sama. Konsepsi bernegara itu telah dibiaskan seolah kepada ajaran syariat, sehingga, membuat mereka mengadu saudara sendiri seiman yang percaya terhadap konsepsi NKRI. Sehingga, pemerintah berusaha menindak tegas kelompok yang melanggar konsepsi NKRI, tetapi di sisi lain pemerintah selalu dianggap tidak demokratis. Lalu proses yang demokratis seperti apa yang relevan untuk menindak kelompok seperti ini?

    Jawab :

    Konsepsi bernegara sudah tuntas di dalam Pembukaan UUD 1945, seharusnya semua pihak dapat menghargai konsepsi negara yang telah disepakati oleh para founding fathers. Oleh karena itu, hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu. Upaya-upaya untuk mencerdaskan bangsa Indonesia harus ditingkatkan agar masyarakat Indonesia memahami dengan baik konsep bernegara yang dikehendaki UUD 1945.


    (@rizkantk

    Pertanyaan :

    Bisa ga yaa nasionalisme sipil di Indonesia dikuatkan lagi? Dan gimana caranya mastiin masyarakat Indonesia bisa dapet pendidikan politik yang mendasar dan komprehensif? Karena khawatir juga sih ngeliat kecenderungan secara global sekarang ini di kontestasi politik berkutat pada masalah agama dan hate crimes

    Jawaban :

    Konsep nasionalisme sipil tidak ada, yang ada adalah konsep nasionalisme. Nasionalisme adalah wujud rasa cinta tanah air, bangsa, dan negara. Sayangnya, sejak reformasi di Indonesia, upaya membangun rasa cinta tanah air kalah dengan hiruk pikuk politik pemilu dan politik identitas. Intensitas politik pemilu dan politik identitas harus dikurangi. Sedangkan upaya membangun rasa cinta tanah air harus lebih ditingkatkan. Negara harus menghormati hak-hak warga negaranya dengan baik.


    @andinayaka

    Pertanyaan :

    Apakah kemajuan teknologi meningkatkan kualitas literasi politik masyarakat Indonesia?

    Jawaban :

    Kemajuan teknologi telah meningkatkan literasi politik masyarakat Indonesia. Tetapi, kualitasnya masih perlu diperbaiki. Messenger harus memahami bahwa message yang disampaikan dapat mempengaruhi sikap dan perilaku masyarakat. Oleh karena itu, message yang disampaikan harus positif dan membangun.


    @Tashwirul

    Pernyataan :

    Orang Indonesia susah banget buat disiplin di ruang publik

    Tanggapan :

    Tidak setuju. Buktinya, orang Indonesia kalau di luar negeri patuh dan taat aturan. Mungkin, yang keliru adalah para penyelenggara negara, tidak mampu menegakkan disiplin masyarakatnya.


    @anittrahayu

    Pertanyaan :

    Terkait pendidikan di Indonesia, mengapa ketimpangan pendidikan (baik dalam hal kualitas guru maupun fasilitas sekolah) sangat tinggi di Indonesia? Contohnya saja dalam satu kecamatan, ketimpangan bisa terjadi antara sekolah satu (unggulan) dengan sekolah lainnya. Langkah utama apa yang bisa dimulai untuk mengatasi permasalahan tersebut?

    Jawaban :

    Setuju. Sebab, strandarisasi pendidikan belum mampu diwujudkan baik dalam soal-soal yang terkait dengan kurikulum, metode pengajaran, kualitas guru, sarana prasarana pendidikan, maupun evaluasi pendidikan. 


    @el_luthfie

    Pernyataan :

    Cebong Kampret ga berguna, Jokowi Prabowo pemecah belah, Politik nir substansi.

    Tanggapan :

    Setuju. Dimunculkannya istilah cebong dan kampret adalah bentuk politik pecah belah ala penjajah. Seharusnya masyarakat Indonesia cerdas untuk melihat fenomena ini, sehingga tidak terbawa dalam politik pecah belah tersebut.