Uncategorized
Trending

KEBENARAN: KOSA KATA YANG SERING MEMICU KONFLIK

Salah satu hal penting dan senantiasa aktual dalam pergumulan hidup manusia adalah upaya mempertanyakan dan membahasakan kebenaran. Kebenaran boleh dikata merupakan tema yang tidak pernah tuntas untuk dibawa ke ranah akal dan batin manusia.  Karena itu dunia belum mengenal kata akhir untuk menemukan kebenaran mutlak.

Kebenaran menurut leksikalnya sebagaimana di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah keadaan (hal) yang cocok dengan keadaan (hal) yang sesungguhnya. Itu berarti kebenaran merupakan tanda tanya yang dihasilkan oleh pemahaman (kesadaran) yang menyatu dalam bahasa logis, jelas dan terpilah-pilah (Bagus, 1991: 86).

Menurut teori tentang kebenaran, setidaknya ada 3 sifat dasar untuk menguji kebenaran secara ilmiah, yaitu: Rasional/logis, karena teruji oleh kesimpulan yang logis atau rasional; Empiris, karena perlu diuji dengan kenyataan yang ada, dan; Pragmatis karena menggabungkan kedua sifat kebenaran (logis dan empiris) agar berguna bagi kehidupan manusia untuk membantu memecahkan persoalan manusia dalam kehidupannya.

Dengan ketiga sifat tersebut, maka kebenaran ilmiah merupakan kebenaran yang dianggap paling obyektif, karena ditemukan melalui budi daya manusia dalam bentuk uji coba dan penelitian. Banyak pihak menyebutnya sebagai kebenaran relatif, dan nyatanya tidak abadi, karena kebenaran hasil penelitan yang lalu dapat dimentahkan oleh hasil penelitian berikutnya.

Karena kebenaran merupakan tanda tanya yang dihasilkan oleh pemahaman (kesadaran) maka dari ketiga sifat dasar ini, sesungguhnya ditemukan empat kebenaran dalam realita kehidupan manusia baik sebagai individu, bagian dari masyarakat maupun sebagai warga negara, yaitu kebenaran hakiki, kebenaran subyektif, kebenaran normatif dan kebenaran konstitusional. 

Kebenaran hakiki adalah suatu kebenaran yang diakui oleh siapapun dan inilah kebenaran yang sesungguhnya karena ia tidak pernah berubah. Akan tetapi kebenaran ini belum pernah tersentuh, belum pernah terjamah, belum pernah dimengerti dan juga belum pernah dibuktikan. Kebenarannya menyatu dengan hati sanubari dan karenanya dikatakan hanya milik Tuhan.

Berbeda dengan kebenaran ilmiah, kebenaran hakiki ini tidak memerlukan bukti empirik, karena sumbernya adalah wahyu (firman Tuhan) yang kebenarannya didasarkan atas keyakinan (kepercayaan) subyektif bahwa wahyu tersebut adalah benar.

Artinya, manusia menafsirnya menurut akal, budi dan pikiran atau nalarnya berdasarkan dalil pengetahuan dan wawasan yang terbentuk dari pengalaman hidup, dan karena itu menjadi keyakinan. Apabila seseorang meyakininya, maka tidak ada pihak lain yang mampu mengubah atau memaksa mengubahnya, kecuali hati nuraninya sendiri.

Oleh sebab itu pasti akan timbul masalah jika kebenaran ini dipaksakan sebagai kebenaran yang harus diikuti bersama di dalam masyarakat apalagi di dalam masyarakat majemuk yang terdiri dari berbagai macam agama dan keyakinan. Jangankan antar pemeluk agama berbeda yang tentu berbeda pula kitab sucinya, di antara pemeluk agama yang samapun sangat mungkin terdapat perbedaan pemahaman dan penafsiran.

Untuk itu diperlukan kebenaran yang bersumber pada kesepakatan bersama untuk mengatur relasi warga masyarakat. Kesepakatan bersama itulah yang disebut konstitusi dan segala peraturan perundang-undangan turunannya, yang tidak lain adalah norma-norma yang telah disepakati untuk mengatur hubungan antar sesama warga negara dan hubungan antara negara dengan warga negara.

Kebenaran subyektif, yaitu suatu kebenaran yang diyakini oleh seseorang atas dasar subyektivitas pribadi yang dipengaruhi oleh pengetahuan yang dimiliki baik dari orang tua dan keluarga, hasil belajar maupun pengalaman hidup yang menempa seseorang. Setiap orang akan memiliki perspektif pribadi terhadap sesuatu hal. Kebenaran subyektif ini pula dalam kehidupan sehari-hari sering mendasari tafsir tentang sesuatu hal, termasuk tafsir seseorang terhadap dalil-dalil agama yang diyakininya.

Kebenaran normatif, yaitu suatu kebenaran yang diyakini oleh sekelompok masyarakat tertentu berdasarkan entitas negara, suku bangsa dan profesi khusus tertentu. Kebenaran ini hanya berlaku pada kelompok dan entitas tersebut. Banyak pihak mengatakan local wisdom. Dan karena itu masyarakat Minang mengatakan “ dimana bumi dipijak, disitu langit dijunjung”. 

Kebenaran konstitusional, yaitu suatu kebenaran yang didasarkan pada konstitusi berbangsa dan bernegara. Karena konstitusi adalah hukum dasar, maka ia harus menjadi rujukan peraturan perundangan. Itu karenanya konstitusi merupakan kesepakatan yang menjadi suatu kebenaran yang harus dijunjung tinggi dan ditegakkan oleh masyarakat bangsanya. Tentu tidak benar manakala ada pihak-pihak yang mengatakan sinis “konstitusi kan buatan manusia”

Keempat kebenaran inilah yang sesungguhnya mengikat kehidupan masyarakat sehari-hari, baik sebagai individu, warga masyarakat maupun warga negara. Kesadaran untuk memahami realita kebenaran ini sangat penting karena terkait dengan penghormatan terhadap hak-hak orang dan warga masyarakat lainnya. 

Dari fakta-fakta yang ada, fenomena ketegangan di dalam masyarakat yang acap kali terjadi dikarenakan ketidak mampuan seseorang memahami hak orang lain yang juga meyakini satu kebenaran tertentu. Diyakini akan indah kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara apabila tiap-tiap warga negara tidak memaksakan kebenaran subyektif yang ia miliki dan yakini.

Dalam kontek kekinian, adalah peraturan yang menjadi jabaran teknis dari konsep keamanan bagi  bangsa Indonesia untuk “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia”, berupa larangan berkumpul baik dalam kontek sosial maupun fisik (social and physical distancing) disaat pandemi Covid-19. 

Tentu tidak beretika dan melabrak aturan larangan berkumpul disaat pandemi, ketika Gatot Nurmantio dkk. memaksakan pengerahan/pengumpulan orang diluar ketentuan untuk manuver politik dengan berbagai dalih pembenaran.

Adalah sah apabila aparat keamanan membubarkannya. Tetapi membiarkan kelompok lain berdemo menjadi tandingan kelompok Gatot Nurmatio adalah tindakan konyol. Peraturan yang menjadi kebenaran konstitusional dijalankan memihak.

Kebenaran subyektif telah mewarnai kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Tiap orang dan kelompok masyarakat mengklaim bahwa yang mereka lakukan adalah kebenaran yang harus mereka tegakkan, tanpa peduli dengan kebenaran yang juga dimiliki orang dan kelompok masyarakat yang lain. Konflik dan gaduh adalah jawabannya.

Hal yang sama juga terjadi terhadap kebenaran hakiki dan kebenaran normatif. Faktanya bullying dan pemaksaan kehendak atas nama kebenaran sebyektif menjadi warna kehidupan masyarakat Indonesia. Konflik kepentingan dan gaduh dalam aroma SARA di media sosial merupakan santapan harian.  

Para penyelenggara dan aktor negara yang memiliki kewenangan hendaknya tidak hanya faham atas fenomena yang terus berkembang ini, tetapi harus ada langkah dan tindakan sistematis untuk mencegah dan menghilangkannya. Pesimisme terhadap negara akan tumbuh subur apabila kebenaran hakiki, konstitusional dan normatif terus menerus dikangkangi oleh kebenaran subyektif bahkan dibiarkan berlarut terjadi.  

Penulis: Letjen TNI (Purn) Bambang Darmono

Tags

Leave a Reply

Back to top button