Democracy

ANGGARAN PENANGANAN COVID-19, UNTUK SIAPA?

Tahun 2020 mungkin akan menjadi salah satu tahun yang akan berusaha segera dilupakan dan ditinggalkan oleh masyarakat seluruh dunia. 2020 dimulai dengan berbagai kejadian yang tidak mengenakkan, seperti memanasnya tensi Amerika Serikat dengan Republik Islam Iran karena terbunuhnya salah satu pemimpin militer tertinggi Iran, Jenderal Qassem Soleimani. Selain itu, di Indonesia sendiri sempat mengalami konflik wilayah perbatasan dengan Republik Rakyat Tiongkok (RRT) di kawasan Laut Natuna. Meningkatnya tensi antara negara-negara tersebut mampu membuat seluruh dunia khawatir akan terjadinya perang dunia ketiga. Setelah tensi politik tersebut mereda, dunia kembali diguncang oleh pa virus yang diduga berasal dari RRT, yaitu COVID-19. 

COVID-19 adalah virus yang berasal dari kelompok coronavirus. Laman WHO Indonesia menyebutkan bahwa coronavirus adalah suatu kelompok virus yang dapat menyebabkan penyakit pada hewan atau manusia. Beberapa jenis coronavirus diketahui menyebabkan infeksi saluran nafas pada manusia mulai dari batuk pilek hingga yang lebih serius seperti Middle East Respiratory Syndrome (MERS) dan Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS). Coronavirus jenis baru yang ditemukan menyebabkan penyakit COVID-19. Virus baru dan penyakit yang disebabkannya ini tidak dikenal sebelum mulainya wabah di Wuhan, Tiongkok, bulan Desember 2019.

Virus COVID-19 telah menjadi wabah hampir seluruh negara atau hampir tidak ada negara yang mampu menghindari virus tersebut. Hingga tulisan ini dibuat, 15 Juni 2020, jumlah kasus dikonfirmasi di seluruh dunia telah mencapai 7,69 juta jiwa. Sementara di Indonesia kasus COVID-19 terkonfirmasi sebanyak 39.294 jiwa. Virus COVID-19 menjadi wabah yang mampu membuat seluruh negara ketakutan karena mudahnya penyebaran virus tersebut. Kondisi diperparah dengan tingginya mobilitas penduduk dunia sehingga penyebaran COVID-19 semakin cepat dan massif. 

Akibatnya, sebagian besar negara-negara dunia kemudian menetapkan kebijakan lockdown atau menutup akses mobilitas penduduk, baik dalam skala nasional maupun lokal untuk menekan laju penyebaran virus. Kebijakan lockdown juga dilakukan dengan menutup seluruh industri, fasilitas hiburan, maupun segala aktivitas yang mengundang orang banyak. Kondisi tersebut menyebabkan berhentinya aktivitas perekonomian sebagian besar negara di dunia, salah satunya Indonesia.

Kebijakan yang diambil pemerintah Indonesia adalah dengan memberlakukan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) yang diterapkan sejak 10 April hingga awal Juni 2020. Kebijakan PSBB tersebut berimplikasi terhadap berhentinya perekonomian karena industri tidak bisa berjalan, pusat hiburan seperti mall dan bioskop ditutup, hingga institusi pendidikan turut ditutup dan menggunakan pembelajaran online atau jarak jauh. Berhentinya berbagai sektor tersebut berdampak terhadap perekonomian sebagian besar masyarakat. Mereka tidak dapat bekerja karena tempat kerja mereka ditutup dan bahkan dalam beberapa kasus banyak yang mengalami PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) karena perusahaan-perusahaan harus melakukan efisiensi agar tetap bertahan.

Badan Pusat Statistik (BPS) telah mengeluarkan data pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal I yang tumbuh sebesar 2,97 persen. Sementara itu, terjadi inflasi sebesar 0,84 persen pada Maret 2020 yang didorong inflasi kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Menurut Menteri Keuangan, pada kondisi normal, angka inflasi tersebut cukup bagus. Namun, angka ini juga harus diwaspadai, karena dapat berarti ada penurunan permintaan akibat adanya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Yang perlu dikhawatirkan adalah peningkatan angka pengangguran, kemiskinan, dan perekonomian mengalami krisis atau resesi.  Oleh karena itu pemerintah perlu menyediakan anggaran untuk membantu masyarakat terdampak wabah, khususnya masyarakat menengah ke bawah yang tidak dapat bekerja atau bahkan mengalami PHK. Selain itu, pemerintah juga harus menyediakan pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang telah terkonfirmasi COVID-19, baik melalui penyediaan fasilitas pengujian atau tes COVID-19, fasilitas perawatan, maupun fasilitas kesehatan lainnya.

Berdasarkan laporan Kompas dan disampaikan secara langsung oleh Presiden Jokowi melalui akun media sosialnya, per tanggal 4 Juni 2020 pemerintah telah menaikkan anggaran penanganan COVID-19 dari Rp 405,1 triliun menjadi Rp 677,2 triliun. Hal itu disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani seusai rapat bersama Presiden Joko Widodo melalui video conference, Rabu (3/6/2020). “Biaya penanganan COVID-19 yang akan tertuang dalam revisi Perpres adalah diidentifikasikan sebesar Rp 677,2 triliun,” kata Sri Mulyani. Ia memaparkan besaran anggaran itu terdiri dari berbagai hal.

Pertama, anggaran sebesar Rp 87,55 triliun untuk bidang kesehatan yang meliputi belanja penanganan COVID-19, tenaga medis, santunan kematian, bantuan iuran untuk jaminan kesehatan nasional, pembiayaan gugus tugas, dan insentif perpajakan di bidang kesehatan. Kedua, Rp 203,9 triliun akan dialokasikan untuk perlindungan sosial masyarakat terdampak COVID-19 seperti pembiayaan Progran Keluarga Harapan (PKH), bantuan sembako, Bantuan Sosial (Bansos) untuk masyarakat Jabodetabek, Bansoss bagi masyarakat di luar Jabodetabek, Kartu Prakerja, diskon tarif listrik, bantuan langsung tunai (BLT), dan dana desa.

Ketiga, Rp 123,46 triliun yang disasarkan pada pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terdampak COVID-19 sebesar. Anggaran sebesar itu digunakan untuk membiayai subsidi bunga, penempatan dana untuk restrukturisasi dan mendukung modal kerja bagi UMKM yang pinjamannya sampai Rp 10 miliar, serta belanja untuk penjaminan terhadap kredit modal kerja darurat. Keempat, Rp 120,61 triliun untuk insentif dunia usaha agar mereka mampu bertahan dengan melakukan relaksasi di bidang perpajakan dan stimulus lainnya. Kelima, Rp 44,57 triliun untuk pendanaan korporasi yang terdiri dari BUMN dan korporasi padat karya. “Terakhir, dukungan untuk sektoral maupun kementerian dan lembaga serta Pemda yang mencapai Rp 97,11 triliun. Jadi total penanganan COVID-19 adalah Rp 677,2 triliun,” lanjut Sri Mulyani.

Dengan adanya jumlah anggaran yang sangat besar tersebut tentunya perlu adanya pengawasan dan keterbukaan realisasi anggaran untuk menghindari penyalahgunaan atau korupsi. Apabila dibandingkan, jumlah anggaran penanganan COVID-19 yang  mencapai Rp 677,2 triliun dan postur APBN 2020 yaitu sebanyak Rp 2.233,2 triliun maka anggaran penanganan COVID-19 mencapai sekitar 30,3% dari postur APBN Indonesia tahun 2020. 

Sekretaris Jenderal Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), Misbah Hasan, menyebutkan bahwa terdapat sejumlah potensi korupsi dalam penanganan COVID-19. Potensi korupsi antara lain saat pemerintah menggelontarkan dana bantuan untuk warga yang mengalami pelemahan ekonomi karena pandemi COVID-19. “Penggelapan dana bantuan. Bisa saja anggaran-anggaran sudah ditransfer bermasalah di pelaksananya, jumlah bantuan tak sesuai dengan yang diterimakan,” ujar Misbah dalam sebuah diskusi online, Kamis (9/4/2020). Pihaknya pun merekomendasikan agar pemerintah membuat item khusus untuk anggaran penanganan COVID-19 agar penggunaannya jelas dan dapat dilaporkan secara berkala. Oleh karena itu, perlu adanya sebuah mekanisme/sistem pelaporan alokasi dan realisasi anggaran penanganan COVID-19 untuk meminimalisasi potensi penyalahgunaan atau korupsi, terutama korupsi yang bersifat sistematis atau kompleks.

Adapun contoh langkah yang dapat ditempuh pemerintah melalui kebijakannya untuk meminimalisasi potensi korupsi yakni dengan penyederhanaan/mempermudah proses pencairan anggaran dan menghilangkan proses/mekanisme check and balances hanya karena pertimbangan bahwa anggaran tersebut perlu segera dicairkan. Hal ini juga dapat menghindari adanya regulasi formal yang justru mampu menciptakan celah-celah korupsi. Di samping itu perlu adanya proses monitoring terhadap keterlibatan aktor-aktor negara seperti kementerian dan lembaga serta pemerintahan daerah yang berwenang mengelola anggaran COVID-19. Hal ini dilakukan demi efektifitas dan efisiensi anggaran untuk kepentingan masyarakat umum, bukan kepentingan individu atau kelompok tertentu.

Pada intinya, untuk menjaga penggunaan anggaran penanganan COVID-19 tersebut perlu adanya sebuah sistem anggaran yang baik serta adanya keterlibatan seluruh pihak, termasuk kita sebagai rakyat perlu ikut serta melakukan pengawasan terhadap adanya indikasi-indikasi praktik-praktik lancung atau bisnis terhadap anggaran tersebut. Sehingga kita tahu untuk siapa uang rakyat tersebut? Apakah untuk kepentingan rakyat banyak atau justru menjadi bahan bancakan segelintir elit dan aktor bisnis pemburu rente? Sehingga anggaran yang begitu besar tersebut tidak mampu terserap dengan maksimal. Sebagaimana kita lihat dari kemarahan Presiden Jokowi akhir-akhir ini akibat masih rendahnya penyerapan anggaran kesehatan untuk penanganan COVID-19. 

Penulis: Tri Nopiyanto, S,IP (Tim peneliti IDESSS)

Tags

Related Articles

Leave a Reply

Back to top button