DemocracySecurity

ANCAMAN TERHADAP PANCASILA: BAGAIMANAKAH SIKAP TENTARA NASIONAL INDONESIA?

Terkait situasi nasional belakangan ini, Pancasila sebagai dasar, ideologi, dan falsafah negara, serta staatsfundamentalnorm sedang mendapat ancaman dan ganguan baik dari terwujudnya perubahan UUD 1945 melalui amandemen empat kali yang dilakukan oleh kelompok liberal kapitalis; sisa-sisa PKI yang masih menginginkan komunisme hidup kembali di Indonesia, serta; radikalisme dan paham khilafahisme yang semakin menyebar luas di dalam masyarakat. Persoalannya adalah: “Bagaimana sikap TNI sebagai alat negara terhadap ancaman terhadap Pancasila?”.

Tentara Nasional Indonesia sebagaimana disebutkan di dalam UUD 1945, Pasal 30 ayat (3), “Tentara Nasional Indonesia terdiri atas angkatan darat, angkatan laut, dan angkatan udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara”. Terkait status TNI dalam UUD 1945 yang harus digarisbawahi dalam hal ini adalah sebagai alat negara. 

Dalam status alat negara, TNI bukanlah alat dari pemerintah. Oleh karena itu penggunaan TNI sesuai dengan UUD 1945 hanya untuk kepentingan mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan negara. Dalam status ini maka UU Nomor 34/ 2004 pasal 18, mengamanatkan bahwa kewenangan pengerahan TNI hanya oleh Presiden dengan persetujuan DPR dalam hal ini pasti untuk kepentingan politik negara. Mengapa politik negara?

Politik negara adalah pernyataan Panglima Angkatan Perang Republik Indonesia (APRI) Jenderal Soedirman, “Tentara adalah alat negara, tentara tidak berpolitik. Politik tentara adalah politik negara”. Pernyataan ini termuat dalam tulisan Roeslan Abdulgani “Tingkah Laku Politik Panglima Besar Soedirman”. Sayang, pengertian politik negara tidak terjelaskan dalam tulisan tersebut, bahkan juga tidak tertera di dalam UU terkait dengan TNI. 

Hal yang sama juga disampaikan oleh Presiden Jokowi “Saya ingat pesan Jenderal Soedirman tentang jati diri TNI, yang saya yakin sangat relevan sampai sekarang bahwa politik tentara adalah politik negara, politik TNI adalah politik negara, loyalitas TNI adalah loyalitas negara.

Frasa tugas TNI mempertahankan, melindungi dan  memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. Terlihat jelas bahwa tugas TNI berhubungan dengan negara (wilayah, rakyat, dan pemerintahan). Maka tidak dapat disangkal bahwa politik TNI adalah politik negara. Kongkritnya terlihat jelas di dalam Sapta Marga dan Sumpah Prajurit. 

Sesuai dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit, politik TNI adalah politik yang dijalankan untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah NKRI, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Karena kedua hal tersebut menjadi rujukan, maka pengabdian TNI yang paling utama adalah kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), Undang-undang Dasar (UUD) 1945, dan Pancasila. Sebagaimana Sumpah Prajurit yang pertama “Setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Dalam konteks ketaatan atau loyalitas TNI, ketaatan dan loyalitas TNI beserta seluruh jajarannya jatuh kepada Presiden Republik Indonesia, sebagaimana tersurat pada sumpah prajurit ketiga, “ Taat kepada atasan dengan tidak membantah perintah atau putusan”. Atasan TNI dalam hal ini tersurat di dalam Pasal 10, UUD 1945 “Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas angkatan darat, angkatan laut, dan angkatan udara”.

Secara konsep, politik negara dapat diartikan sebagai garis politik dalam sistem ketatanegaraan untuk mencapai cita-cita nasional. Jika merujuk pada UU No. 34 tahun 2004 tentang TNI, kebijakan politik negara tersebut sesuai dengan mekanisme ketatanegaraan dan mengacu pada nilai demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia, ketentuan hukum nasional, dan ketentuan hukum internasional yang telah diratifikasi. 

Pernyataan politik sebagai ekspresi pelaksanaan politik negara yang dianut TNI tidak menyalahi UUD 1945 dan UU Nomor 34/2004 tentang TNI. Apalagi dalam konteks RUU HIP, Presiden selaku atasan TNI juga menyatakan tidak setuju dan pemerintah melalui pernyataan Menkopolhukam jelas-jelas meminta untuk menunda sebagai ekspresi penolakannya terhadap RUU HIP. 

Demikian pula dalam wawancara dengan Associated Press pada Jumat 26-7-2019 Presiden Jokowi menjelaskan kemungkinan tak akan memberikan perpanjangan izin kepada FPI dalam periode terakhirnya sebagai Presiden RI, “Jika organisasi itu membahayakan secara ideologi, saya tak akan kompromi. Tetapi kalau ideologinya masih sama, Pancasila, kita bisa bersama-sama membangun negeri ini.” Hal ini ditunjukkan presiden dengan pembubaran HTI.

Pertanyaan ini perlu diungkap, karena banyak pihak menanyakan posisi politik negara yang diemban oleh TNI yang sekaligus menjadi kepentingan utamanya. Di negara kampiunnya demokrasi pun seperti Amerika Serikat, Kastaf Gabungan, Jenderal Mark Miley terlibat perdebatan keras dengan presiden Donald Trump dalam soal demo George Floyd, dia mengatakan “Saya tidak akan melakukan itu, karena tugas mereka (tentara) tidak untuk penegakan hukum”. Sebuah posisi politik tentara yang konsisten dengan konstitusi Amerika.

Di era perang generasi keempat (4GW) musuh yang akan dihadapi tidak hanya militer dengan alutsistanya yang serba canggih, tetapi juga berupa ancaman yang bersifat nirmiliter yang di dalamnya termasuk ideologi dengan berbagai bentuk proxy yang dapat diciptakan. 

Faktanya, rumusan Pancasila sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 alinea IV, dewasa ini tidak lebih dari sekedar rumusan verbal sehingga tidak koheren dengan pasal-pasal UUD 1945 (hasil amandemen) sebagai dasar normatif dalam penyelenggaraan negara secara praksis. 

Kondisi ini dapat dikatakan dengan kalimat lain bahwa secara das sollen, negara Indonesia berdasarkan ideologi Pancasila, namun das sein (pada kenyataannya) rincian pelaksanaan dan penyelenggaraan negara secara praksis, telah berubah dan digantikan dengan ideologi liberal-kapitalis dengan prinsip dasar filosofi kebebasan manusia sebagai individu. Realita ini telah menjauhkan kehidupan masyarakat bangsa Indonesia dari nilai-nilai Pancasila. 

Pembukaan UUD 1945 yang memuat dasar negara Pancasila memang tidak boleh diubah, karena selama proses pembahasan amandemen UUD 1945, Panitia ad hoc I (masa sidang tahun 1999-2000) telah menyusun lima kesepakatan dasar. Poin pertama dari lima kesepakatan tersebut adalah tidak mengubah Pembukaan UUD 1945. Banyak pihak menyebut UUD 1945 hasil empat kali amandemen identik dengan UUD Neolib. Bagaimana sikap TNI selaku alat negara yang harus konsisten dengan politik negara? 

Penulis: Letjen TNI (Purn) Bambang Darmono

Tags

Related Articles

Leave a Reply

Back to top button