Democracy

ISU LIAR RUU HIP

Sejak bergulirnya isu RUU HIP awal Juni 2020 yang gegap gempita di seluruh negeri, kini situasinya telah memasuki tahap-tahap yang dapat mengakibatkan perpecahan masyarakat bangsa Indonesia. Mengapa?.  Kerena polarisasinya sedang mengkerucut antara kekuatan partai yang ditengarahi menjadi inisiator RUU inisatif DPR-RI dengan kelompok masyarakat yang dimotori oleh FPI, PA 212 dan GNPF yang bisa merembet kepada masyarakat Indonesia lainnya. 

Isunya bergerak semakin liar, ketika kelompok masa yang melakukan demo di DPR-RI mengarahkan tuduhannya kepada PDIP sebagai pihak yang bertanggung jawab atas gagasan RUU HIP. Dengan tuduhan ini, mereka membakar bendera PDIP, serta mengangkat isu-isu lain yang mengidentikkan PDIP adalah PKI. 

Lebih jauh tuntutan juga mengarah pada pembubaran PDIP karena menurut mereka, partai ini ditafsir memberi peluang hidupnya kembali PKI di Indonesia serta mengganti Pancasila yang tertera di dalam Pembukaan UUD 1945 dengan Pancasila 1 Juni 1945 sebagaimana terlihat dari ketiadaan TAP MPR XXV/1966 sebagai konsideran dan substansi pasal 7 ayat (2) dan (3) RUU HIP yang dikirimkan kepada pemerintah.

Dengan RUU HIP, boleh-boleh saja masyarakat memiliki interpretasi dan tafsir negatif terhadap  PDIP dengan dalih membela Pancasila. Tetapi, dari isu liar yang berkeliaran terbaca, kelompok masyarakat ini belum rela dengan terpilihnya Jokowi dalam Pilpres yang lalu. 

Bahkan, sebagian masyarakat juga banyak tahu ada kelompok radikal yang memanfaatkan isu RUU HIP untuk membangun ketidak percayaan masyarakat terhadap pemerintah. Hal ini terlihat kental dalam berbagai spanduk demo dan unggahan yang dimuat oleh media sosial. 

Walaupun mungkin hoax, tetapi ramainya isu ini dibahas di media sosial bisa menjadi petunjuk adanya pihak-pihak yang sedang bermain dengan isu HIP untuk kepentingan kelompoknya. Isu ini terus berkembang dan lebih tepat dikatakan isu liar karena tuntutan yang diajukan selain tidak substansial juga diluar kontek isu RUU HIP itu sendiri. 

Sesungguhnya, pemerintah melalui berbagai pernyataan Menkopolhukam telah menyampaikan sikap pemerintah saat Purnawirawan TNI/Polri berkunjungan kekantornya yaitu menunda dan memberi peluang kepada DPR untuk menyerap aspirasi masyarakat. Pernyataan senada juga disampaikan Presiden Jokowi saat menerima Purnawirawan TNI di Istana Bogor.

Menunda RUU HIP adalah frasa yang digunakan oleh pemerintah, khususnya oleh Menkopolhukam, karena RUU ini adalah usulan DPR RI dan bukan usulan pemerintah. Pemerintah dalam hal ini tidak memiliki hak untuk menolak RUU HIP inisiatif DPR dikirimkan kepada pemerintah. 

Sikap ini sebagaimana diatur di dalam UUD 1945 Pasal 20 ayat (1), kekuasaan untuk membentuk undang-undang (UU) ada pada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR); ayat (2), setiap rancangan undang-undang (RUU) dibahas oleh DPR dan Presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama. Rincian pembuatan undang-undang ditetapkan di dalam UU12/2011, UU 27/2019 .

Terkait isu liar ini, hal yang tidak proporsional dan sangat terkesan mengada-ada adalah permintaan agar presiden Jokowi mengundurkan diri, serta mendorong MPR melakukan sidang istimewa untuk menghentikan presiden Jokowi. Sebuah tuntutan yang tidak masuk akal yang dibawa oleh penumpang gelap dalam isu RUU HIP yang sedang on fire.

Kalau dicermati secara seksama, berbagai pernyataan baik dari pihak FPI, PA 212 dan GNPF maupun dari pihak PDIP dan para pendukungnya, pertentangan yang mengedepan memang masih di ruang pemberitaan baik media mainstream maupun media sosial serta demo massa. Akan tetapi, apabila tidak terkelola baik, bukan tidak mungkin akan meningkatkan tensi kegaduhan menjadi kerusuhan yang berujung pada pembelahan dan perpecahan.

Kalau melihat prosesnya, sesungguhnya hanya dua partai di dalam paripurna DPR terkait RUU HIP yang tidak setuju yaitu Demokrat dan PKS, sementara partai-partai lain memberi dukungan terhadap RUU HIP menjadi RUU inisiatif DPR yang diajukan kepada pemerintah, apalagi RUU tersebut memang sudah masuk di dalam prolegnas yang menjadi tanggung jawab DPR-RI.

Artinya RUU inisiatif DPR ini sudah disetujui partai-partai yang ada di DPR. Dari proses ini terlihat mereka yang bersidang tidak menyadari keberadaan RUU HIP akan men down grade Pancasila. Apapun proses yang telah terjadi, RUU HIP adalah produk DPR-RI dengan fraksi-fraksi yang ada didalamnya. RUU HIP sama sekali bukan produk pemerintah. Maka anggota DPR dalam kontek kelembagaan harus bertanggung jawab atas hadirnya RUU HIP. 

Pertanyaannya kemudian adalah mengapa partai-partai pendukung RUU HIP buang badan?. Mereka seolah tidak mau bertanggung jawab, atau banyak kader partai yang berusaha menghindar dari tanggung jawab. Barangkali seperti difahami dalam politik kuantitatif, “suara rakyat adalah suara Tuhan”, sehingga berkelit dengan kata-kata menjadi kebiasaan anggota DPR. 

Merujuk pada daftar 50 RUU yang masuk prolegnas tahun 2020, Menteri Hukum dan HAM Yasona Laoly dan Badan Legislasi (Baleg) DPR-RI menyetujui 50  rancangan UU yang masuk dalam prolegnas prioritas tahun 2020, selanjutnya daftar prolegnas prioritas tahun 2020 ini, disahkan melalui Sidang Paripurna DPR-RI, pada 16 Januari 2020.

Menurut CNN Indonesia, Kamis 16/01/2020, “Pada prinsipnya seluruh fraksi setuju terhadap 50 RUU yang ditetapkan hari ini”, kata Ketua Baleg DPR-RI Supratman Andi Agtas di Komplek Parlemen. Dia menjelaskan bahwa enam dari sembilan fraksi menyetujui secara bulat 50 RUU yang masuk prolegnas prioritas 2020. Tiga fraksi tersebut, yaitu Nasdem, Golkar dan PDIP memberikan catatan.

Nasdem memberi catatan terkait RUU minerba, Golkar memberikan catatan terkait RUU penyadapan, sementara PDIP memberikan banyak catatan, tetapi tidak dijelaskan catatan terhadap RUU apa dalam berita tersebut. Sehingga semua fraksi setuju pengesahan RUU prolegnas prioritas tahun 2020, dimana nomor urut 24 dari 50 prolegnas prioritas 2020 adalah, RUU tentang Pembinaan HIP. Tidak ada catatan dari semua fraksi terhadap RUU Pembinaan HIP ini.

Persoalannya adalah, mengapa RUU HIP yang tidak ada di dalam 50 prolegnas prioritas justru menjadi RUU inisiatif DPR?. Faktanya, RUU HIP inilah yang di kirimkan kepada pemerintah. Apapun dalih dan argumentasinya, setelah menjadi produk DPR-RI maka tanggung jawab berada di pundak DPR-RI sebagai lembaga tinggi negara yang meloloskan RUU inisiatif di dalam Paripurna DPR-RI. 

Suka tidak suka, ketika bola panas tanggung jawab ada di DPR-RI maka DPR-RI harus mengambil langkah strategis terkait RUU HIP. Membiarkan isu RUU HIP dengan isu liar yang berpotensi membelah persatuan dan kesatuan nasional adalah pembiaran perpecahan negara dan bangsa akan terjadi. 

Untuk mencegah perpecahan masyarakat bangsa Indonesia, maka DPR-RI harus menarik RUU HIP yang telah dikirimkan kepada pemerintah, selanjutnya DPR-RI harus dapat menjelaskan kepada masyarakat, mengapa bukan RUU Pembinaan HIP yang menjadi prolegnas prioritas tahun 2020 yang dibentuk. 

Apabila langkah ini dilakukan, isu-isu liar yang berkeliaran terkait isu RUU HIP pasti bisa dieliminasi. Memang, terkesan prosedural tetapi tindakan ini adalah langkah yang sangat bijaksana dan elagan. Rakyat Indonesia pasti akan bangga memilki anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang bijaksana, semoga!

Penulis: Letjen TNI (Purn) Bambang Darmono

Tags

Related Articles

Leave a Reply

Back to top button