Democracy

ADA APA DI BALIK RUU HALUAN IDEOLOGI PANCASILA?

Benarkah Pancasila final dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegera bagi bangsa Indonesia? Seharusnya final! Karena Pancasila adalah dasar bangsa Indonesia bernegara sebagaimana dituliskan di dalam Pembukaan UUD 1945. Tetapi realita dalam kehidupan sehari-hari menunjukkan hal yang berbeda.

Di masa era Orde Baru, pemerintah membangun kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara melalui penataran P4. Bertahun-tahun penataran dilaksanakan secara masif, ternyata perilaku Pancasila tidak terbumikan. Di era reformasi, banyak pihak tidak tahu menyalahkan siapa yang akhirnya menunjuk reformasi, sehingga Pancasila tidak menjadi perhatian. Aneh mengapa reformasi disalahkan. Lalu di mana pemerintah yang harus mempedomani UUD 1945 yang pada Pembukaan UUD 1945 jelas-jelas menunjuk sila-sila Pancasila sebagai dasar bernegara. Pemerintahan yang terpilih absen? 

Pemerintahan demi pemerintahan boleh saja mengklaim bahwa selama era kepemimpinannya, kemajuan bangsa telah dapat dicapai, apalagi kalau pakai ukuran ekonomi makro, peningkatan devisa, dan apalagi pembangunan yang bersifat fisik, memang nyata. Tetapi pembangunan karakter bangsa? 

Belakangan ini, di tengah pandemi COVID-19 yang sedang mewabah dan entah kapan dapat diselesaikan, tiba-tiba masyarakat dikagetkan oleh isu RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) yang tidak menggunakan TAP MPRS Nomor XXV/1966 sebagai konsideran “Mengingat”. Konon, RUU in telah sampai ke pemerintah, karena telah melalui sidang paripurna DPR-RI dalam format video conference dan seluruh fraksi telah menyetujui. Tinggal menunggu surpres! Benarkah? Banyak pernyataan anggota DPR mengiyakan, tetapi kenyataannya beberapa partai dan banyak anggota DPR tidak menyetujuinya. Mungkinkah mereka cari selamat di mata rakyat?

Dalam bahasa mencuriga, sepertinya ada fraksi yang mendorong RUU ini sebagai RUU inisiatif DPR dengan memanfaatkan pleno melalui video conference. Tidak bisa disangkal rendahnya validitas kualitas pleno DPR-RI yang menggunakan video conference dan kuorum yang sangat mungkin diperdebatkan. Katanya, ada bargaining antara RUU HIP dengan RUU Cipta Kerja, suara samar-samar yang berhembus dari Senayan. Benarkah? Menarik juga untuk dicermati.

Yang menjadi persoalan adalah munculnya RUU ini memantik isu bangkitnya PKI yang sudah kencang menjadi semakin kencang. Apalagi beredar masif di media sosial “Mantan Anggota DPR : Ketua Panja RUU HIP Anak PKI” , yang disangkal oleh TB Hasanudin dari PDIP: “Pernyataan Ahmad Yani Tak Sesuai Kenyataan”. Lepas dari saling sodok, sesungguhnya ada apa di balik isu RUU HIP ini?

Dari draft yang beredar, memang benar bahwa TAP MPRS Nomor. XXV/1966 tidak tertulis sama sekali di dalam konsideran “Mengingat”. Padahal ada 7 TAP MPR yang dimasukkan ke dalam konsideran “Mengingat”, apakah kata sementara yang membedakan? Menkopolhukam pun ikut mempertanyakan sikap anggota DPR dalam hal ini. 

Mencermati Pasal 3, ayat (1) pokok-pokok pikiran HIP memiliki prinsip dasar yang meliputi: ketuhanan; kemanusiaan; kesatuan; kerakyatan/demokrasi; dan keadilan sosial. Rumusan ini telah menyimpang jauh dari empat pokok pikiran yang terkandung di dalam Pembukaan UUD 1945 yang meliputi: Persatuan bangsa; Keadilan sosial; Kerakyatan/demokrasi perwakilan, serta; Budi pekerti luhur yang berdasarkan kemanusiaan yang adil dan beradab. Haruskah penyimpangan terhadap Pancasila menjadi satu-satunya yang paling konsisten dalam kehidupan bangsa Indonesia? Ironi.

Oleh karena itu, apabila judul artikel ini mempertanyakan apa di balik RUU HIP ini, merupakan pertanyaan kritis dan beyond dari fenomena yang sedang berkembang. Menurut beberapa sumber yang dibutuhkan bukan UU HIP tetapi UU tentang Kelembagaan BPIP yang dibutuhkan, diperkuat dan lestari. 

Merujuk pada keberadaan BP7 dengan P4 nya yang melekat selama Orde Baru, faktanya Pancasila juga tidak bisa membumi. Implementasi butir-butir Pancasila hanya menjadi hafalan yang tidak pernah bisa dilaksanakan, apalagi pemerintah Orde Baru juga inkonsistensi dengan jargon “melaksanakan UUD 1945 secara murni dan konsekuen” tetapi yang terjadi melanggengkan kekuasaan melalui tafsir subjektif tentang keanggotaan MPR dari utusan daerah dan golongan, serta menggunakan segala cara yang jauh dari nilai demokrasi apapun melalui 3 jalur pemenangan di dalam faksi Golkar.

Secara objektif perilaku warga negara dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara harus berdasarkan konstitusi sebagai hukum dasar yang disepakati bersama. Dalam kontek Indonesia, sumber dari segala sumber hukum adalah Pancasila yang nyata-nyata sila-silanya tersurat di dalam Pembukaan UUD 1945. Kalau kedudukan Pancasila dalam piramida hukum di Indonesia sebagai sumber dari segala sumber hukum, maka apapun peraturan perundangan dibawah UUD 1945 harus terjiwai oleh Pancasila.

Atas dasar pikiran ini, apabila hendak membumikan Pancasila, semua upaya harus dikembalikan kepada Pembukaan UUD 1945 dengan empat pokok pikiran yang terkandung di dalamnya yang mengatur perilaku warga negara dan ketatanegaraan Indonesia yaitu : Persatuan bangsa; Keadilan sosial, Kerakyatan/ demokrasi perwakilan, serta; Budi pekerti luhur yang berdasarkan kemanusiaan yang adil dan beradab

Amandemen UUD 1945 hingga empat kali, memang tidak merubah Pembukaan UUD 1945. Artinya pokok-pokok pikiran yang ada di dalamnya tidak berubah dan lestari. Tetapi, tindakan mengamandemen batang tubuh UUD 1945 tanpa hirau terhadap kehendak Pembukaan UUD 1945 dapat ditafsir inkonstitusional. Transformasi nilai dasar negara Pancasila ke dalam batang tubuh tidak terjadi. Yang terjadi, demokrasi perwakilan menjadi demokrasi liberal dan ekonomi kerakyatan berubah menjadi ekonomi kapitalis.

Oleh karena itu tidaklah berlebihan apabila dalam beberapa kesempatan Prof. Dr. Kaelan dari UGM mengatakan bahwa kalau dikatakan Indonesia berdasarkan Pancasila, pernyataan tersebut merupakan kebohongan publik. Bahkan, menurut beliau, Bhineka Tunggal Ika pun telah diabaikan, buktinya DPD yang dipilih sama sekali tidak mewakili utusan golongan yang merepresentasi kebhinekaan.

Memang, satu satunya yang abadi dalam kehidupan dunia adalah perubahan. Tetapi, perubahan selain untuk menyesuaikan dengan dinamika perkembangan, juga tidak meninggalkan nilai-nilai dasar yang telah disepakati bersama dan tertulis secara keseluruhan di dalam Pembukaan UUD 1945 yang disepakati tidak boleh dirubah.

Artinya, kalau niatan luhur untuk menjalankan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara benar-benar ingin berdasarkan Pancasila, tidak ada perlunya RUU HIP dilanjutkan. Sebuah langkah tindakan pemborosan tanaga dan sumber daya. Tenaga dan sumber daya yang ada lebih baik untuk mengkaji ulang Perubahan UUD 1945 yang nyata-nyata melenceng dari kehendak Pembukaan UUD 1945.

Penulis: Letjen TNI (Purn) Bambang Darmono

Ketua Dewan Pembina IDESSS, Direktur Utama BWASS dan Ketua Bidang Pengkajian PPAD, serta; Mantan Kepala Unit Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat (UP4B), Sekjen Wantanas, Komandan Kodiklat TNI AD, Komandan Bantuan TNI Penanggulangan Tsunami, dan Pangkoops TNI Aceh.

Tags

Related Articles

Leave a Reply

Back to top button