Security

COVID-19: MUSUH BERSAMA INDONESIA?

Sejak diketahui kemunculan Covid-19 di Wuhan, ibukota Provinsi Hubai, China di penghujung tahun 2019, persebarannya telah menjangkau 193 negara di dunia. Secara global per tanggal 13 April 2020 jumlah terkonfirmasi positif Covid-19 sebanyak 1.852.686, dengan jumlah kematian mencapai 114.214 atau 6,05%. Sementara jumlah kesembuhan berjumlah 423.479 atau 22,9%.

Dalam konteks negara, di AS sebanyak 560.425 orang positif dengan kematian 22.108 atau 3,94%. Di Spanyol sebanyak 166831 orang positif dengan jumlah kematian 17.209 atau 10,3%, dan di Italia sebanyak 156.363 orang positif dengan kasus kematian sebanyak 19.899 atau 12, 7%.

Dari angka-angka global tersebut, menurut data pemerintah tentang Covid-19 di Indonesia, sebanyak 4557 orang dinyatakan positif, 380 orang dinyatakan sembuh atau 8,33% dan 399 orang meninggal duna atau 8,75%. Sebuah angka kematian tertinggi di ASEAN. Malaysia memang masih mencatatkan penderita terbanyak yaitu, 4871 kasus tetapi jumlah kematian hanya 77 orang atau 1,58%. Di negara ASEAN lainnya jumlah kasus terinfeksi dan meninggal masih dibawah Indonesia.

Sebagai pembanding yang patut untuk dicermati adalah Vietnam. Negara ini berbatasan langsung dengan China sebagai negara pertama yang terserang Covid Tercatat sebanyak 262 orang terinfeksi Covid-19 tetapi tidak terjadi kasus kematian dari jumlah tersebut. Hal tersebut sangat dimungkinkan terjadi karena Vietnam responsif dan warga negaranya patuh terhadap pemerintahnya.

Dalam konteks Indonesia, menurut Tempo.co 11 April 2020, para peneliti perguruan tinggi (ITB, Unpad, UGM, ITS, Universitas Brawijaya, Undana, serta peneliti asal Indonesia di luar negeri, yaitu di Essex & Khalifa University, University of Southern Denmark, dan Oxford University) yang tergabung dalam SimcovID Team merilis hasil riset terkait perkembangan kasus Covid-19. Temuan mereka untuk Jakarta saja mencapai angka 32 ribu kasus.

Hitungan tersebut berdasarkan data kasus di Jakarta pada 31 Maret dengan kasus kematian 83 orang, dan kasus positif 747 pasien. Selain Jakarta temuan tersebut juga menunjukkan Jawa Barat 8.090 kasus positif dan Jawa Timur 3.080 kasus positif. Kemudian provinsi di luar pulau Jawa, Bengkulu, Papua Barat, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kepulauan Riau, dan Bali.

Angka-angka penelitian ini, sepertinya mengkonfirmasi pendapat beberapa pihak seperti John Hopkins University dan Perdana Menteri Australia ada benarnya. Tidak mengherankan apabila banyak perwakilan negara sahabat mempertanyakan validitas pernyataan pemerintah Indonesia saat itu.

Memang banyak faktor yang menjadi penyebab rendahnya angka-angka dari data yang disampaikan oleh pemerintah, diantaranya jumlah masyarakat yang telah diperiksa dan kualitas alat pengetesan yang digunakan.

Menurut pakar epidemiologi UI, Pandu Riono, dalam Kompas.com Senin 13 April 2020, Indonesia sudah terjangkit sejak Januari hingga Februari 2020. Pernyataan ini terkait dengan penyangkalan penularan Covid-19 dari warga negara Jepang kepada pasien 01 dan 02 yang berdomisili di Malaysia.

Menurut Pandu, sejak Januari-Februari lalu sudah terdapat banyak laporan pasien bergejala Covid-19, tetapi pemeriksaan laboratorium Badan Peneliti dan Pengembangan Kesehatan belum siap mendeteksi Covid-19, sehingga hasilnya selalu negatif.

Belum lagi pernyataan-pernyataan Menkes Terawan yang saat itu dinilai banyak pihak termasuk WHO tidak mendorong respon cepat negara terhadap penularan, seperti Covid-19 dapat sembuh sendiri apabila kekebalan tubuh baik, Covid-19 dapat sembuh dengan doa serta kebijakan terpusat yang dipaksakan dalam pengetesan Covid-19, sementara Jokowi lebih memikirkan dampak ekonomisnya khususnya di sektor pariwisata.

Dalam kaitan ini, terlihat Presiden Jokowi ragu-ragu sepanjang Februari dan awal Maret tentang cara menangani dan mengatasi pandemi ini. Hingga 15 Maret, presiden hanya memberikan penekanan orang untuk “bekerja di rumah, belajar di rumah, berdoa di rumah” tanpa benar-benar mengharuskan mereka melakukannya.

Walaupun sulit untuk dapat dipahami, akibatnya dasar hukum untuk menangani Covid-19 baru diterbitkan pada 31 Maret 2020 dengan diterbitkannya Perpu Nomor 1/2020, walaupun sebelumnya telah menerbitkan Keppres Nomor 7/2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penangan Covid-19. Langkah yang sangat terlambat. Sementara perdebatan tentang karantina wilayah sudah muncul sejak Akhir Februari 2020.

Dari data, peta dan situasi yang telah terjadi saat ini, barangkali terus menguak persoalan-persoalan terkait dengan respon rendah diawal kehadiran Covid di Indonesia hanya penting untuk menjadi catatan dan evaluasi pemerintah, bangsa dan masyarakat Indonesia. Tetapi, hal yang utama saat ini adalah fokus menghadapi Covid-19.

Dengan penyebaran yang telah meluas ke seluruh provinsi, peningkatan jumlah terinfeksi melebihi 300 perhari dan hanya mampu mencatatkan dua kali angka kematian dibawah kesembuhan, Covid-19 nyata-nyata telah meneror rakyat Indonesia. Kondisi ini seharusnya telah menjadikan Covid-19 sebagai musuh bersama masyarakat bangsa Indonesia.

Mengapa Covid-19 harus dijadikan musuh bersama? Pertama, Covid-19 telah meneror setiap orang, dengan kondisi ini seharusnya setiap orang memiliki kepentingan yang sama, yaitu tidak tertular dan selamat; Kedua, meluasnya Covid-19 membatasi gerak manusia untuk mencari kehidupan, mengakibatkan kemerosotan ekonomi, pengangguran dan kelaparan, serta; Ketiga, dengan masa inkubasi 5 s.d 6 hari, maka penularannya akan sangat cepat dan meluas, maka dibutuhkan kesatuan tindakan berdasarkan kesamaan kepentingan dan persepsi.

Melihat fenomena yang ada dan terus berkembang, terlihat jelas masyarakat bangsa Indonesia belum melihat Covid-19 sebagai musuh bersama. Kondisi ini terlihat dari, kegaduhan akibat perbedaan implementasi kebijakan jaga jarak khususnya pembatasan berkendaraan; Rendahnya kesatuan tindak antara pusat dan daerah; Rendahnya kepatuhan terhadap kebijakan menjaga jarak dalam banyak aktivitas; Munculnya keputusan rakyat untuk menutup wilayahnya tanpa hirau kebijakan pemerintah, serta; Penolakan dibeberapa wilayah terkait dengan pemakaman jenazah Covid-19, dll.

Tetapi, ketidakmampuan menjadikan Covid-19 menjadi musuh bersama juga tidak terlepas dari lemahnya kepemimpinan nasional. Contoh-contoh seperti kontroversi mudik lebaran, ketidakpaduan antara Permenhub 18/2020 dan Permenkes 09/2020, serta tidak ditaatinya kebijakan menjaga jarak di dalam kereta api komuter akibat ketidaktegasan para pemimpin terhadap pelaksanaan kebijakan. Bahasa menghimbau adalah bahasa keraguan dalam kepemimpinan.

Harus diakui bahwa sejak keluarnya Permenhub Nomor 18/2020 yang ditanda tangani Menhub Ad Interim Luhut Panjaitan, telah memunculkan polemik dan kegaduhan yang keras dalam masyarakat, sebab dalam permenhub tersebut memuat aturan yang bertentangan dengan Permenkes Nomor 9/2020 sebagai dasar penerapan PSBB. Tidak urung menimbulkan kecurigaan masyarakat adanya kepentingan terselubung di dalam pemerintahan Jokowi.

Menyatunya pikiran dan tindakan masyarakat dengan pemimpin adalah ciri utama keberhasilan kepemimpinan, tidak peduli siapapun mereka mulai dari presiden sampai dengan kepala desa atau lurah. Tantangan kepemimpinan s.d. tahun 2024 telah dijawab oleh rakyat dengan meletakkan pilihan pada Jokowi.

Saatnya Jokowi menunjukkan kualitas kepemimpinan yang meyakinkan bangsa Indonesia bahwa kebijakan yang ditempuh dapat mengatasi kemelut Covid-19 dengan segala eksesnya. Kalaupun ada menteri yang nyata-nyata menempuh langkah yang tidak sesuai dengan kebijakannya dalam rangka melawan Covid19, harus dipinggirkan. Ia harus membuat kepemimpinannya solid mulai dari tingkat pusat sampai keseluruh daerah.

Dalam kondisi dimana terdapat kebimbangan atas kebijakan publik, keputusan tegas presiden akan menjadi orientasi bersama. Rakyat pasti mengikuti bahkan mendukung, apalagi bila meyakini kebijakan Jokowi mampu melawan Covid-19 yang menjadi musuh bersama.

Sangat tidak diharapkan kepercayaan masyarakat yang saat ini masih besar kepada Presiden Jokowi rusak dan merosot akibat berbagai keragu-raguan yang terjadi dalam pemerintahnya. Ujungnya akan merembet kepada ketidakpercayaan kepada pemerintah. Kondisi yang sangat berbahaya.

Kebijakan dimaksud harus memiliki outcome menyelamatkan rakyat dari teror Covid-19 serta kebutuhan masyarakat terjamin selama krisis Covid-19 terjadi. Carut marut kebijakan saat ini harus diakhiri agar kepercayaan masyarakat tetap terjaga. Dalam status Darurat Kesehatan dan Bencana Nasional, Presiden harus menjadi Panglima perang yang diyakini akan memenangkan perang.

Penulis: Letjen TNI (Purn) Bambang Darmono

Ketua Dewan Pembina IDESSS, Direktur Utama BWASS dan Ketua Bidang Pengkajian PPAD, serta; Mantan Kepala Unit Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat (UP4B), Sekjen Wantanas, Komandan Kodiklat TNI AD, Komandan Bantuan TNI Penanggulangan Tsunami, dan Pangkoops TNI Aceh.

Tags

Related Articles

Leave a Reply

Back to top button