Democracy

PROXY POLITIK UNTUK KUASAI INDONESIA ?

Sejak beberapa tahun terakhir, masyarakat Indonesia mulai terbiasa mendengar istilah proxy. Istilah ini, merupakan bahasa server internet, untuk sebuah alat yang berfungsi meneruskan permintaan pengguna ke server lain di dalam komunikasi internet.

Dengan analogi ini, istilah proxy politik ingin saya gunakan untuk mengartikulasi pikiran terkait dengan fenomena kebijakan publik yang dikehendaki oleh sekelompok masyarakat berpengaruh untuk memperoleh keuntungan melalui lembaga negara.

Baru-baru ini Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) buka rahasia yang bukan rahasia, bahkan diamini masyarakat. Dalam suatu forum Focus Group Discussion (FGD), Bamsoet mengatakan bahwa untuk meng-goal-kan sebuah Rancangan Undang Undang (UU) di Indonesia yang perlu dikuasai adalah Partai Politik.

Masih seirama dengan pernyataan di dalam FGD tersebut, menurut Bamsoet untuk menguasai partai politik seorang pemodal cukup merogoh kantong tak lebih dari Rp. 1 T. Pernyataan ini tentu bukan bluffing semata, sebab Bamsoet yang saat ini Ketua MPR RI adalah mantan Ketua DPR RI.

Itu karenanya Bamsoet menjamin apa yang dikatakannya sahih. Tentu, berdasarkan pengalaman beliau sekian puluh tahun terjun di dunia politik, termasuk pernah mencoba maju menjadi Ketua Umum Partai Golkar. Namun melalui lobi-lobi, tarik ulur dan tekanan politik dia harus mengalah kepada Airlangga Hartarto.

Secara hitung hitungan, rasanya tidak ada salahnya pernyataan tersebut, karena yang memiliki panggung di Indonesia saat ini adalah partai politik. Betapa tidak? Untuk meng-goal-kan sebuah RUU pasti akan diproses di Lembaga Negara DPR RI, dimana secara keseluruhannya adalah anggota Partai Politik.

Begitu pula kalau mau mendorong amandemen UUD 1945, andai partai politik yang berada di DPR dikuasai, dipastikan amandemen akan berjalan. Masyarakat tentu sangat mengetahui hitung-hitungan ini di era demokrasi kuantitatif.

Kalau kita cermati pemberitaan media yang berkembang, konon Omnibus law merupakan sebuah Rancangan Undang Undang (RUU) yang dinilai banyak pihak sebagai RUU yang sangat berpihak kepada Pengusaha. Itu karenanya, buruh berteriak tidak setuju bahkan di banyak tempat organisasi organisasi buruh mulai teriak dan meributkan RUU ini.

Merujuk kepada majalah Forbes 2020 yang menghadirkan daftar orang-orang kaya di Indonesia, semua muka-muka tersebut adalah pengusaha. Rasanya memang tidak mungkin dari ASN dan Prajurit TNI, sebab angka yang mereka miliki sungguh luar biasa dan tidak mungkin selain pengusaha.

Menurut hitung-hitungan, tidak ada salahnya ucapan Bamsoet. Sebab, dengan kekayaan para pengusaha dalam jumlah tersebut, angka Rp. 9 T untuk menguasai Partai Politik yang berada di DPR merupakan angka yang terhitung peanut

Memang cerita dari mulut kemulut, bahkan boleh jadi hoax, ketika media dan masyarakat bercerita tentang 9 naga dengan segala variannya. Meskipun 9 naga belum tentu merupakan orang terkaya di Indonesia, namun mereka adalah pengusaha berpengaruh kuat di Indonesia.

Di era Orde Baru, mungkin Pak Harto salah hitung. Asumsinya kalau digemukkan sebagai orang kaya, mereka tidak akan punya pengaruh politik. Padahal begitu mereka memiliki kekayaan signifikan, pengaruh politik mereka mulai menguat bahkan menggigit.

Celakanya setelah kaya, mereka menetapkan prinsip “tidak perlu duduk di kursi kekuasaan, yang diperlukan adalah membeli kekuasaan”. Baru ketika mereka sadar telah menjadi konsorsium ekonomi, mereka berprinsip: “Nggak penting siapa yang menguasai sapi yang penting kita bisa memerah susunya”.

Terkait clometan atau desas-desus semacam ini, UUD 1945 pun telah berubah total melalui amandemen empat kali. Menurut Forum Bersama Purnawirawan TNI-POLRI dan Organisasi Mitra Seperjuangan dalam bukunya yang berjudul Kaji Ulang Perubahan UUD 1945, “secara ceroboh amandemen UUD 1945 telah melibatkan National Democratic Istitute (NDI), sebuah LSM Amerika Serikat”.

Since February 2000, NDI has been providing vital comperative materials and information on constitutional and electoral reforms to Indonesia lawmaker involved in these issue, including members of the People’s Consultative Assembly (MPR), the highest political institutional of the state and it is mandate to determine the constitution and to decree the guidelines of state policy. The materials provided by NDI have informed the MPR’s continuing issues.

Dengan cuplikan peran NDI dalam proses amandemen UUD 1945, hal yang patut dipertanyakan adalah, haruskah amandemen UUD 1945 sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia di intervensi oleh LSM asing yang memang punya agenda dan setting untuk Indonesia? Ironi!

Menganalogikan situasi kekinian dimana banyak produk kebijakan yang juga menguntungkan pengusaha seperti gejolak buruh menanggapi RUU Omnibus Law yang dimotori Menko Bidang Perekonomian yang juga Ketua Partai Golkar. Menurut kritik kalangan perburuhan, mereka tidak pernah dilibatkan dalam proses perancangan draft RUU sehingga banyak hal akan merugikan ketenaga kerjaan di Indonesia.

Hal lain adalah wacana untuk merevisi ketenagakerjaan yang mencuat medio 2019 ketika kalangan pengusaha menyampaikan usulan revisi UU Ketenaga-kerjaan kepada Presiden Jokowi. Kalangan pengusaha mengeluhkan ketentuan UU Ketenagakerjaan yang selama ini memberatkan, seperti pesangon, upah dan fleksibilitas hubungan kerja. Bisa jadi benar tetapi juga bisa jadi berlebihan bila melihat realitas kehidupan buruh di Indonesia.

Menurut Direktur Indef Tauhid Ahmad dalam diskusi Optimalisasi Penerimaan Negara Melalu Kebijakan Tarif  Cukai di Jakarta (28-08-2018). Dirinya telah melakukan kajian terhadap Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 156 tahun 2018 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau.

Point penting yang dikemukakan adalah ditemukannya perusahaan besar yang masih bersaing dengan perusahaan kecil, serta indikasi pada tujuh perusahaan rokok multinasional yang notabene pelaku industri besar, memproduksi dalam jumlah banyak tetapi membayar tarif cukai rokok pada golongan rendah

Dari fenomena ini terlihat pengaruh kuat invisible hand dalam pengambilan kebijakan publik di lembaga negara. Inilah modus proxy politik yang memang di mainkan oleh pengusaha. Tentu tidak berlebihan apabila melalui fenomena ini, ujung proxy politik pada akhirnya adalah untuk menguasai permainan politik melalui peraturan perundangan?

Penulis: Letjen TNI (Purn) Bambang Darmono

Ketua Dewan Pembina IDESSS, Direktur Utama BWASS dan Ketua Bidang Pengkajian PPAD, serta; Mantan Kepala Unit Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat (UP4B), Sekjen Wantanas, Komandan Kodiklat TNI AD, Komandan Bantuan TNI Penanggulangan Tsunami, dan Pangkoops TNI Aceh.

Tags

Related Articles

Leave a Reply

Back to top button