Democracy

PINJAMAN LUAR NEGERI MENCAPAI 4.817,55 T: CHECK AND BALANCES SETENGAH HATI

Kementerian Keuangan atau Kemenkeu mencatat posisi utang pemerintah per akhir Januari 2020 sebesar Rp 4.817,55 triliun. Dengan begitu, rasio utang pemerintah terhadap Produk Domestik Bruto atau PDB menjadi 30,21%. Angka ini mengalami kenaikan apabila dibandingkan akhir 2019 sebesar Rp. 4.778 T atau sebesar 29,8 persen dari PDB

Menurut Sri Mulyani (7 Januari 2020), di dalam UU No 17 Tahun 2013 tentang Keuangan Negara, rasio utang pemerintah diperbolehkan hingga menyentuh 60 persen dari PDB. Jika dibandingkan dengan negara tetangga, rasio utang Indonesia juga relatif masih aman. “Rasio utang Indonesia terjaga di 30 persen. Kalau dibandingkan dengan negara lain kita masih cukup hati-hati.”

Apabila melihat lebih dalam terhadap struktur utang, khususnya yang berasal dari pinjaman luar negeri, data BI pada Maret 2019 menunjukkan bahwa Singapura menjadi negara pemberi pinjaman terbesar yaitu USD 64 miliar. Disusul oleh Jepang sebesar USD 29,01 miliar, Amerika Serikat (AS) USD 21,35 miliar, China USD 17,91 miliar, Hong Kong USD 15 miliar, dan negara Asia lainnya sebesar USD 10,46 miliar.

Benarkah besaran utang dalam angka-angka ini telah mendapatkan persetujuan DPR sebagai lembaga negara yang disebut harus memberikan persetujuan terhadap perjanjian termasuk pinjaman dana yang dibuat oleh Presiden dengan negara lain? Sebuah mekanisme check and balances yang harus berjalan dalam sebuah negara demokrasi, pun dikehendaki dalam Pasal 11 UUD 1945.

Melalui media massa yang tersedia, nyaris tidak pernah terdengar perdebatan tentang chek and balances terkait dengan perjanjian utang Indonesia kepada pihak luar negeri. Suka tidak suka, utang piutang walaupun antar negara, dipastikan melalui proses perjanjian di antara negara-negara yang bertransaksi. Dalam konteks Indonesia, yang muncul di media massa adalah besaran utang yang sudah dilakukan pemerintah sebagaimana berita-berita diatas.

Padahal menurut Pasal 10, UU Nomor 24 tahun 2000 ada enam area yang harus mendapat persetujuan DPR apabila Presiden membuat perjanjian internasional terkait : Politik; Perubahan wilayah atau penetapan batas wilayah negara; Kedaulatan atau hak berdaulat negara; Hak asasi manusia dan lingkungan hidup; Pembentukan kaidah hukum baru, dan; Pinjaman dana atau hibah luar negeri. Apalagi pasal ini telah dilengkapi sebagai hasil judicial review sesuai Keputusan MK pada 22 November 2018.

Akan tetapi frasa dengan persetujuan DPR ternyata tidak diatur di dalam Pasal 2, UUPI. Yang justru diatur di dalam UUPI adalah frasa “dengan berkonsultasi dengan DPR dan pengesahan perjanjian internasional dengan undang-undang”. Artinya yang dibutuhkan konsultasi dengan DPR bukan persetujuan DPR, sebuah pengingkaran dengan frasa Pasal 11 UUD 1945.

Ada prinsip prinsip kedaulatan yang hilang dari UU Perjanjian Internasional ini. Maka, pada 14 Februari 2018, sembilan Lembaga Swadaya Masyarakat dan lima orang petani petambak garam yang tergabung dalam Tim Advokasi Keadilan Ekonomi mengajukan judicial review terkait Pasal 2, Pasal 9 (2), Pasal 10 dan Pasal 11 (1) ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Pada 22 November 2018, MK membacakan putusan atas perkara No.13/PUU-XVI/2018 atas pengujian UU nomor 24/2000 tentang Perjanjian Internasional terhadap Undang-undang Dasar 1945. Tiga ditolak dan satu diterima yaitu permohonan terhadap Pasal 10 UUPI. Terkait judul artikel ini ada dua catatan penting perlu digaris bawahi.

Pertama, frasa “dengan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat dalam hal yang menyangkut kepentingan publik” sebagaimana Pasal 2 UU 24/2000, dinyatakan tidak bertentangan dengan UUD 1945. Tetapi, dapat dipahami bahwa konsultasi dengan DPR akan melahirkan rekomendasi apakah perjanjian internasional itu penting atau tidak penting, sehingga memerlukan persetujuan DPR atau tidak. Dari interpretasi tentang hal ini, persetujuan DPR tidak harus dalam bentuk hukum tertentu

Kedua, memperluas cakupan yang harus mendapatkan persetujuan DPR, dari yang tadinya hanya meliputi 6 (enam) area seperti diatur Pasal 10 UUPI, yaitu (a) Politik; (b) Perubahan wilayah atau penetapan batas wilayah negara; (c) Kedaulatan atau hak berdaulat negara; (d) Hak asasi manusia dan lingkungan hidup; (e) Pembentukan kaidah hukum baru; dan (f) Pinjaman dana atau hibah luar negeri, ditambahkan area perjanjian internasional lain yang menimbulkan akibat luas dan mendasar yang terkait dengan beban keuangan negara dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang.

Secara politis, Putusan MK ini menegaskan bahwa peran DPR sangat signifikan dalam pengesahan perjanjian internasional, khususnya di bidang ekonomi. Oleh karena itu, berdasarkan Putusan MK terhadap Pasal 10 UUPI, DPR perlu melakukan hal-hal sebagai berikut,

Pertama, merumuskan tata tertib konsultasi, sehingga mampu mengeluarkan rekomendasi apakah perjanjian internasional memerlukan persetujuan DPR atau tidak, bukan sekedar DPR membahas rancangan undang-undang tentang pengesahan suatu perjanjian internasional;

Kedua, menyusun standar dan indikator berdasarkan analisis dampak yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat, sehingga indikatornya tidak sekedar beban keuangan Negara dan pembentukan atau perubahan undang-undang.

Ketiga, inventarisasi dan identfikasi perjanjian internasional yang sudah atau akan diikuti oleh Pemerintah Indonesia apakah sesuai atau tidak sesuai dengan mandat konstitusi;

Keempat, karena persetujuan adalah proses di dalam konsultasi, berarti ada proses juga yang seharusnya dilakukan DPR, yaitu mendengarkan pendapat masyarakat apakah perjanjian internasional tersebut akan membawa dampak luas dan mendasar bagi rakyat atau tidak.

Keempat hal sebagai tindak lanjut dari keputusan MK yang menerima Judicial Review Pasal 10 UUPI pada tanggal 22 November 2018 seharus telah menjadi produk DPR dan atau oleh pemerintah yang digunakan sebagai instrument untuk menjalankan mekansime dan fungsi check and balances.

Dari pemikiran ini, andaikata benar DPR belum memiliki instrument yang sesuai dengan kebutuhan check and balances sebagaimana diamanatkan UUD 1945, tidak salah apabila dikatakan ketiadaan instrument check and balances merupakan strategi pemerintah dan DPR untuk memudahkan mendapat utang luar negeri.

Lebih jauh berarti DPR membiarkan Pemerintah terjerat utang luar negeri, apalagi bila utang tersebut berupa jebakan utang (debt trap) dari China yang telah memakan korban beberapa negara.

Kalau sudah seperti ini situasinya, maka tidak ada kata lain kecuali tunduk, setia, hormat, serta taat kepada pemberi hutang tanpa membantah kemauan atau putusan mereka.

Penulis: Letjen TNI (Purn) Bambang Darmono

Ketua Dewan Pembina IDESSS, Direktur Utama BWASS dan Ketua Bidang Pengkajian PPAD, serta; Mantan Kepala Unit Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat (UP4B), Sekjen Wantanas, Komandan Kodiklat TNI AD, Komandan Bantuan TNI Penanggulangan Tsunami, dan Pangkoops TNI Aceh.

Tags

Related Articles

Leave a Reply

Back to top button