Security

SISHANKAMRATA ANTARA ANGAN DAN KEHENDAK

“Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisisan Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung”, sebuah klausul di dalam Pasal 30, ayat 2 UUD 1945 yang menjadi rujukan pengelolaan pertahanan dan keamanan negara yang direncanakan, disiapkan dan didayagunakan.

Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta (Sishankamrata) sebagaimana sejarah bangsa Indonesia, lahir karena kebutuhan perjuangan merintis dan mempertahankan NKRI. Sistem ini telah teruji kesahihan dan keandalannya. Dari sejarah ini pula, lesson learnt menunjukkan bahwa penyelenggaraan pertahanan negara yang bersifat semesta mewajibkan pelibatan seluruh sumber daya negara berupa warga negara, wilayah dan sumber daya nasional lainnya.

Sistem pertahanan seperti ini menuntut kesadaran akan hak dan kewajiban setiap warga negara serta keyakinan pada kekuatan sendiri. Konsekuensinya, menempatkan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) sebagai komponen utama yang harus didukung oleh komponen cadangan dan komponen pendukung yang disiapkan.

Menjadi keniscayaan, sumber daya negara ini harus dipersiapkan secara dini serta diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, dan berlanjut dengan tujuan untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala macam bentuk ancaman.

Walau demikian, peluang, tantangan dan ancaman kekinian pasti menuntut penyesuaian apabila dibandingkan dengan saat kelahirannya, agar menjadi sebuah sistem yang relevan dengan tuntutan dinamika perkembangan lingkungan strategis yang mempengaruhi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Terkait Sishankamrata, persoalan yang justru mencuat dan terjadi adalah akibat pemisahan fungsi dan peran pertahanan dan keamanan sebagaimana TAP MPR-RI Nomor 6 tahun 2000. UU Pertahanan Negara (UU Nomor 3 tahun 2002) telah diundangkan, tetapi UU tentang keamanan negara tidak pernah dipikirkan. Buktinya, rancangannya pun tidak ada dalam Rencana Prolegnas 2020 sampai dengan 2024. Sebuah kehendak yang hanya menjadi angan-angan konstitusional

Padahal, dalam penyelenggaraan Sishankamrata dipastikan terjadi tumpang tindih (over lapping) diantara peran dan fungsi pertahanan dan keamanan yang harus dikelola secara baik, sehingga mampu mencapai titik optimum yang diharapkan untuk menghadapi berbagai ancaman yang spektrumnya sangat luas mulai dari mengancam warga negara, masyarakat dan negara.

Pemikiran untuk mengimplementasikan Sishankamrata menjadi isu yang ramai diperbincangkan setelah dilontarkan oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Persetujuan Komisi I DPR-RI terhadap gagasan ini menunjukkan pemahaman terhadap rancang bangun pertahanan dan keamanan negara.

Secara khusus, dinamika lingkungan strategis juga berimplikasi terhadap terjadinya pergeseran dimensi ancaman, baik secara fisik maupun nonfisik dalam bentuk ancaman militer maupun non militer dengan spektrum yang luas, mengancam warga negara hingga mengancam negara berupa ancaman nyata dan ancaman potensial.

Ancaman nyata masih berupa separatisme dan pemberontakan bersenjata; radikalisme dan terorisme; pelanggaran perbatasan; penculikan warga negara Indonesia; pelanggaran wilayah perbatasan; kejahatan transnasional; cybercrime ,intelijen perampokan dan pencurian sumber daya alam; bencana alam dan lingkungan; wabah penyakit; peredaran dan penyalahgunaan narkotika, serta ancaman lain yang dapat mengganggu kepentingan nasional.

Sedangkan ancaman potensial adalah perang terbatas akibat konflik perbatasan yang meluas di kawasan Laut Cina Selatan (LCS). Dari indikator lapangan dipahami bahwa konflik LCS tidak akan memicu perang terbuka dalam skala luas, tetapi peluang konflik terbuka dalam bentuk perang terbatas diperkirakan terjadi seperti antara China dan Vietnam terkait perebutan Spratley tahun 1988.

Sementara itu, ancaman non-fisik berupa ancaman yang bersifat ideologis masih akan terus datang baik yang berasal paham komunisme, sosialisme, liberalisme, maupun radikalisme. Ruang ini sangat dimungkinkan karena UUD 1945 yang diamandemen empat kali menghasilkan kebebasan tanpa batas.

Dalam perspektif ini, konsep pertahanan dan keamanan negara harus disiapkan agar memiliki kemampuan mengeliminasi dan mengatasi segala bentuk ancaman yang bersifat militer, non-militer serta bentuk-bentuk perang hibrida, baik melalui langkah-langkah diplomasi, dialog, penangkalan maupun penindakan.

Untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara dalam sistem seperti ini, diperlukan sebuah konsep yang mampu mengintegrasikan seluruh sistem pertahanan militer dan pertahanan non militer dalam bentuk keterpaduan kekuatan, kemampuan dan penggelaran sumber daya negara dalam suatu sistem pertahanan negara yang bersifat semesta. Tetapi, harus tetap dikembangkan berdasarkan doktrin dan strategi pertahanan negara serta faktor-faktor geopolitik, geostrategi serta serta karakteristik NKRI sebagai negara kepulauan.

Pertahanan militer dikembangkan menjadi sistem senjata teknologi dalam pola Tri-Matra terpadu, dirancang berdasarkan strategi militer yang sesuai untuk negara kepulauan dengan memadukan secara total dan serasi kemampuan fungsi-fungsi perang ketiga matra (Intelijen; Pemukul; Mobilitas; Proyeksi kekuatan; Komando dan Pengendalian; Proyeksi Kekuatan, serta; Dukungan) agar menghasilkan kemampuan dan kekuatan yang memadai untuk melakukan segala upaya untuk mencapai tujuan pertahanan.

Pertahanan non-militer dikembangkan menjadi sistem senjata sosial, melalui peningkatan peran serta Kementerian/Lembaga (K/L) dan Pemerintah Daerah (Pemda) untuk mencapai kemampuan yang dapat dihadapkan kepada ancaman non militer. Dilaksanakan secara terintegrasi dalam satu sistem pertahanan negara yang bersifat semesta, melalui pembinaan warga negara serta pengelolaan wilayah dan sarana prasarana nasional agar menjadi Ruang, Alat dan Kondisi (RAK) juang yang tangguh, mumpuni serta handal untuk mengatasi bentuk ancaman non-militer dan segala bentu perang hibrida.

Muara kemampuan Sishankamrata yang diharapkan adalah kemampuan RAK juang yang tangguh, memiliki kesiapan tinggi dan mampu dihadapkan kepada ancaman dengan spektrum yang sangat luas serta meningkatnya daya tahan bangsa dan negara terhadap proxy lawan. Ruang juang adalah wilayah; alat juang adalah TNI, warga negara Indonesia dan sarana parasana pertahanan, serta kondisi juang adalah jiwa, semangat dan suasana kebatinan kebangsaan Indonesia yang menampilkan keuletan dan ketangguhan untuk melawan semua bentuk ancaman. 

Pemikiran dan konsep ini hanya mungkin bisa diwujudkan apabila UU tentang pertahanan dan kemanan negara dapat dilahirkan sebagai kehendak Pasal 30, ayat 2, UUD 1945, sekaligus menata ulang sistem perundang-undangan untuk pengelolaan pertahanan dan keamanan negara.

Kehadiran UU Nomor 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara tetapi absennya UU keamanan negara merupakan kondisi yang tidak memungkinkan hidupnya konsep Sishankamrata yang telah diuji keandalan, kesahihan dan kebenarannya dalam perjuangan merintis dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia.

Penulis: Letjen TNI (Purn) Bambang Darmono

Ketua Dewan Pembina IDESSS, Direktur Utama BWASS dan Ketua Bidang Pengkajian PPAD, serta; Mantan Kepala Unit Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat (UP4B), Sekjen Wantanas, Komandan Kodiklat TNI AD, Komandan Bantuan TNI Penanggulangan Tsunami, dan Pangkoops TNI Aceh.

Tags

Related Articles

Leave a Reply

Back to top button