Democracy

SEMAKIN PUDARNYA PUTIH DI DEPOK

Lima belas tahun, bukan waktu yang singkat di dalam kehidupan manusia. Ia cukup signifikan untuk menakar pertumbuhan atau perkembangan. Lima belas tahun, merupakan waktu yang cukup untuk melangkah maju dan menunjukkan kedewasaan. Tapi,mungkin 15 tahun, merupakan waktu yang terlalu lama bagi warna putih untuk bertahan, dan makin memudar ia, tergerus oleh zaman. Inikah tanda perubahan, atau hanya noda kecil dalam kekuasaan?

Depok, sebuah kota satelit di sebelah selatan kota Jakarta, yang menjadi penopang bagi megahnya sang ibukota, dan rumah bagi mereka yang membanting tulang di sana. Sejak menjadi kotamadya pada tahun 1999 –sebelumnya hanya bagian dari Kabupaten Bogor-, Depok terus berbenah dan berkembang baik dari segi infrastruktur dan pemerintahan. Dari segi infrastruktur, Depok kini tidak ubahnya kota-kota besar, dengan banyaknya pusat perbelanjaan dan pemukiman kelas atas. Pertumbuhan infrastruktur ini pun juga menciptakan pertumbuhan ekonomi di Kota Depok, dengan menjamurnya berbagai tempat usaha dan jasa. Namun, apa kabar dengan dinamika politiknya?

Faktanya, sejak tahun 1999, warga kota Depok hanya dipimpin oleh tiga walikota. Diawali oleh Badrul Kamal yang terpilih sebagai walikota pertama di pada bulan April 1999, dilanjutkan oleh Nur Mahmudi Ismail yang memimpin selama dua periode, yakni 2005-2010 dan 2010-2015, dan dilanjutkan oleh Mohammad Idris untuk periode 2015-2020. Yang menarik, dua nama terakhir sama-sama diusung oleh Partai Keadilan Sejahtera. Praktis, selama satu setengah dekade terakhir, bisa dikatakan Depok dikuasai oleh PKS. Tren itu pun seakan menular pada pemilu legislatif, dengan konsisten berada di tiga besar sejak pemilu 2004, hingga puncaknya pada Pemilu 2019 lalu di mana PKS berhasil mendapatkan kursi terbanyak untuk DPRD Kota Depok, yakni sebanyak 12 kursi.  

Namun, hanya beberapa bulan setelah hasil pemilu dikukuhkan, riak perubahan di kota Depok mulai terlihat, setidaknya pada level elit politik. Menjelang pilkada kota Depok 2020, partai-partai politik di kota Depok justru mengusung wakil walikota menjabat, Pradi Supriatna, sebagai gacoan mereka. Berdasarkan sumber, tercatat sudah ada lima partai yang melakukan pendekatan, atau mengisyaratkan akan mendukung Pradi, yakni Partai Gerindra, -yang merupakan partai asal Pradi-, PDI-P, PAN, Partai Golkar, dan PPP. Kelima partai ini memberi nama koalisi mereka sebagai Koalisi Depok Bangkit (KDB). Sementara, wali kota petahana, yakni Mohammad Idris sejauh ini belum menunjukkan tanda-tanda serius untuk mencalonkan diri kembali, terlebih memiliki partai pengusung. Bahkan PKS justru melaksanakan pemilihan internal partai untuk menyeleksi kader-kader yang nantinya akan diusung untuk menjadi calon walikota Depok, tanpa melibatkan Idris.

Fenomena ini tentu menarik untuk dilihat, mengingat PKS saat ini merupakan partai yang memiliki kekuatan terbesar di Depok, apabila ditinjau dari jumlah kursi di DPRD. Pun PKS dikenal memiliki basis kader dan simpatisan yang besar dan militan, yang terdiri dari berbagai macam lapisan masyarakat, baik kelas atas hingga bawah, dari akademisi hingga tokoh masyarakat. Kelanggengan “dinasti” PKS selama 15 tahun terakhir merupakan bukti nyata dari hal tersebut. Namun, kenapa PKS saat ini justru terkesan melaju sendiri, dan partai politik lain pun belum ada yang mendekat? Apakah ini sebuah usaha untuk menggulingkan “dinasti”, atau hanya kebetulan semata?

 Jika ditinjau dari sudut pandang PKS,  kepercayaan diri mereka untuk langsung melakukan seleksi internal untuk memillih calon walikota Depok dapat dimaklumi. Berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah, mereka memang mampu mengajukan calon, tanpa harus berkoalisi dengan partai lain karena jumlah kursi mereka di DPRD sudah melewati ambang batas 20% atau 10 kursi. Pun, kesolidan kader dan simpatisan mereka seperti yang disinggung di atas sudah teruji. Dengan membawa ideologi bahwa percaturan politik adalah bagian dari perjuangan atas nama agama, siapapun calonnya, kader-kader PKS akan siap melaksanakan arahan dari para elit, tentunya dengan kepercayaan mereka bahwa calon yang diusung merupakan opsi terbaik untuk ideologi dan pergerakan yang mereka usung. Ideologi dan narasi, bagaimanapun, merupakan bahan perdagangan politik yang efektif jika dikomunikasikan dengan cara yang benar dan pada audiens yang tepat. Dengan ideologi dan narasi agama, yang terbukti masih efektif di masyarakat pada pemilu presiden 2019, pantaslah jika PKS merasa optimis.

Sedangkan di kubu KDB, dinamika koalisi mereka, terutama partai Gerindra yang sebelumnya berkoalisi dengan PKS di Pilkada 2015, mengilustrasikan kutub politik yang sangat berbeda dengan PKS. Jika PKS mengusung ideologi sebagai kendaraan politik utama mereka, maka KDB dapat dilihat sebagai koalisi yang bersifat rasional dan pragmatis. Harus diakui, selain PKS, sulit untuk menemukan partai dengan basis dukungan yang militan dari berbagai lapisan masyarakat, memiliki narasi yang konsisten, dan penjaringan kader yang terorganisir hingga ke berbagai organisasi masyarakat.  Untuk menggulingkan tahta PKS, menghimpun kekuatan memang opsi yang paling realistis, karena otomatis jumlah simpatisan dan kader yang akan mendukung salah satu calon akan berlipat ganda.

Bisa dikatakan, bahwa saat ini alarm tanda bahaya sudah mulai menyala untuk PKS. Mereka boleh percaya diri dengan kekuatan dan pamor mereka di antara para pemilih, namun KDB dan calon yang diusung bukanlah lawan sembarangan. Otomatis, meski tidak memiliki dasar dan narasi ideologis yang kuat, namun masyarakat dan elit politik yang merasa terwakili kepentingannya oleh masing-masing partai  di dalam KDB akan memilih calon mereka yakni Pradi Supriatna. Pradi pun bukan anak kemarin sore dalam kancah perpolitikan Depok. Sebagai orang asli Depok, namanya sudah terkenal sebagai pengusaha lokal, salah satunya melalui harian Monitor Depok,  dan juga cukup aktif di berbagai organisasi masyarakat, seperti Organda Kota Depok, Forkabi Kota Depok, dan tentunya sebagai Ketua DPC Partai Gerindra Kota Depok. Sudah pasti, jaringan Pradi baik sebagai pengusaha, aktivis, dan politisi akan berpengaruh pada hasil Pilkada nanti.

Tidak hanya keberadaan lawan politik, namun lunturnya pengaruh PKS pun bisa jadi, merupakan konsekuensi dari beberapa tindakan kadernya sendiri. Sudah sedari era walikota Nur Mahmudi, para walikota gacoan PKS dikenal memiliki kebijakan-kebijakan yang dianggap “nyeleneh”, atau setidaknya membuat masyarakat mengernyitkan dahi. Yang paling populer tentu saja, kebijakan memasang lagu ciptaan walikota Mohammad Idris di beberapa titik lampu merah di Kota Depok, hingga isu razia LGBT pada beberapa pekan terakhir. Kebijakan-kebijakan seperti ini bisa berakibat fatal yakni hilangnya potensi dukungan dari swing voters¸terutama mereka yang masuk dalam golongan anak muda millennial, karena sama sekali tidak menyentuh, atau berlawanan sama sekali dengan kepentingan mereka.

Lalu, apakah tahta PKS akan berakhir pada tahun 2020? Ataukah militansi kader mereka masih akan berjaya? Entahlah, semua kemungkinan itu ada. Pada akhirnya, saat ini “putih” PKS masih merupakan warna yang paling dominan mewarnai panorama politik Kota Depok, namun warna-warna lain kini sudah mulai menggoreskan warnanya sendiri, bersatu, menjanjikan perpaduan yang lebih indah dari sekedar “putih”. Terlepas dari hasil Pilkada nanti, tanda-tanda memudarnya warna “putih” itu semakin nyata, dan mungkin ini saatnya untuk Depok memadukan kombinasi warna yang berbeda, dengan atau tanpa “putih”.

Kendati demikian, setidaknya terdapat satu kajian teoritik tentang demokrasi yang dapat menggambarkan dinamika atau pergerakan politik elit dalam Pilkada Kota Depok 2020 mendatang. Barrington Moore, seorang pakar sosiologi politik pada tahun 1966 dalam bukunya, Social Origins of Dictatorship and Democracy, menegaskan bahwa no bourgeoisie no democracy, yang berarti bahwa pertumbuhan dan perkembangan demokrasi dewasa ini kerapkali diwarnai oleh manuver politik kelas borjuis yang aktif dan kuat dalam demokratisasi. Konstelasi politik elektoral baik di tingkat nasional maupun tingkat lokal di Indonesia pasca reformasi berjalan pararel dengan doktrin ini. Terlepas dari karakter partai politik yang fragmentatif dan pragmatis, fakta memperlihatkan bahwa semakin banyak kelas pengusaha yang berhasil memenangkan pertarungan di atas panggung politik elektoral. Oleh karenanya sangatlah mungkin skenario politik Kota Depok dalam pilkada 2020 akan mengikuti teori ini di mana persona Pradi Supriatna dalam KDB sebagai sosok pengusaha muda akan memberikan keunggulan tersendiri dalam meraih kursi sebagai Walikota Depok 2020-2025.

Penulis: Cahya Rizky Irvandi, S.Sos (Peneliti IDESSS)

Tags

Related Articles

Leave a Reply

Back to top button