Security

INDONESIA CINTA DAMAI TAPI LEBIH CINTA KEMERDEKAAN

Selain puncak perjuangan melawan penjajahan, bagi bangsa Indonesia, kemerdekaan juga dimaknai sebagai suatu kebebasan. Bebas dari segala bentuk penindasan dan penguasaan bangsa asing. Bebas menentukan nasib sendiri, sekaligus menjadi bangsa yang berdaulat di seluruh teritori Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Akan tetapi, di laut Natuna realitanya tidak demikian. Sebagian wilayah tersebut diklaim Tiongkok sebagai wilayah miliknya melalui nine dash line, tanpa hirau bahwa UNCLOS 82 yang juga mereka tandatangani.

Kehadiran kapal-kapal Coast Guard Tiongkok yang melakukan pengawalan akhir-akhir ini memberi petunjuk jelas bahwa mereka sedang mengawal wilayah kedaulatannya. Bahkan, kehadiran kapal-kapal TNI-AL yang memberi peringatan tidak mereka hiraukan.

Berbicara wilayah laut Indonesia di Utara Natuna, sesungguhnya juga berbicara Laut Cina Selatan (LCS), sebuah wilayah yang sedang disengketakan oleh Tiongkok, Taiwan, Filipina, Malaysia, Brunei, Indonesia, dan Vietnam. Tiongkok memaksakan kepemilikan atas LCS terhadap negara pemilik lainnya dengan dalih hak historis.

Padahal, pada 2016 Pengadilan Arbitrase Permanen di Den Haag telah memutus mendukung Filipina dalam sengketa dengan Tiongkok, dengan mengatakan tidak ada dasar hukum dalam UNCLOS 82 bagi Beijing untuk mengklaim hak historis di laut. Tetapi Beijing tetap menolak keputusan itu,

Mudah dipahami, alasan ini adalah rekayasa argumentasi yang dibangun untuk meyakinkan dunia bahwa secara historis LCS yang mereka klaim melalui nine dash line dan Laut Natuna sebagai traditional fishing right adalah wilayah China. Mengapa?

Sejak dekade 1970-an, klaim kepemilikan Tiongkok terhadap LCS didasarkan pada beberapa hal pokok, yakni: Kemajuan ekonomi yang mendorong meningkatnya kebutuhan energi; Kepentingan keamanan jalur pelayaran; Pertumbuhan penduduk yang tergolong cepat sehingga meningkatkan pemanfaatan energi, serta; Cadangan minyak LCS diprediksi melimpah, bahkan memenuhi kebutuhan dan cadangan energi.

Menjadi realistis, sejak inisiatif Tiongkok menghidupkan Jalur Sutera (New Silk Road) dan dikenal dengan One Belt One Road (OBOR), banyak pihak menengarahi OBOR adalah strategi Tiongkok untuk kepentingan keamanan pangan dan energi (food and energy security) seiring modernisasi yang sedang dijalankan.

Terkait kepentingan ini, menjadi wajar bila modernisasi militer Tiongkok dilaksanakan dengan tujuan untuk membangun militer kelas dunia yang dapat memenangkan perang abad kini dengan fokus prioritas kepada Angkatan Laut dan Angkatan Udara, Pasukan Roket, dan Pasukan Pendukung Strategis.

Tiongkok menyadari selain kaya sumber daya energi, LCS juga merupakan sea line of communication (SLOC) yang menghubungkan Eropa dan Afrika dengan Asia Timur atau Samudra Hinda dengan Pasifik. Oleh karena itu, menguasai LCS berarti mengontrol SLOC.

Membangun pulau-pulau buatan seperti Pighes Reef, Woody Island, dan Fiery Cross, serta Scarborough di wilayah Spratley adalah membangun platform untuk pengendalian SLOC serta meningkatkan kapabilitas military power projection.

Dalam konteks perang hibrida, kemampuan dikembangkan diberbagai sektor, termasuk pembangunan kekuatan nelayan yang diformat dalam satu komando yang dipersiapkan untuk melakukan pengacauan di laut. Sehingga, keberadaan nelayan Tiongkok di laut Natuna tidak boleh dilihat sebagai kegiatan nelayan tradisional, tetapi pemanfaatan nelayan tradisional untuk perang hibrida.

Sedangkan di sektor pendanaan, untuk mewujudkan inisiatif OBOR, Tiongkok membentuk New Silk Fund dengan anggaran yang sangat besar untuk membantu negara-negara di sepanjang Jalur Sutera tetapi tidak cukup memiliki pendanaan membangun infrastruktur. Dalam soal pendanaan ini, banyak pihak menyebut jebakan hutang (Debt Trap).

Negara seperti Srilanka, Djibouti, Kyrgystan, Laos, Maldives, Pakistan, Mongolia, Montenegro, dan Tajikistan adalah negara-negara yang sudah dan bakal terkena konsekuensi atas hutang mereka. Akankah Indonesia mengorbankan diri?.

Dalam konteks hutang luar negeri, beberapa kalangan menilai sikap Indonesia atas kisruh Laut Natuna dikaitkan-kaitkan dengan ketergantungan Indonesia pada Tiongkok, khususnya hutang yang mencapai US$ 17.09 M per Agustus 2019. Semua ini dipersepsi dari ketidakjelasan sikap sejumlah Menteri.

Namun demikian Presiden Jokowi menegaskan bahwa kedaulatan Indonesia tidak bisa ditawar-tawar. “Bahwa tidak ada yang namanya tawar-menawar mengenai keadulatan teritorial negara kita”, tegas Jokowi dalam rapat kabinet paripurna di Istana Merdeka, Senin 6 Januari 2020.

Sementara itu di lapangan, pada 4 Januari 2020 Pangkogabwilhan I TNI, Lakdya TNI Yudo Margono melalui beberapa media mengatakan, mereka saat ini (coast guard dan nelayan Tiongkok) pada posisi 130 mil dari perairan Natuna dan belum mau meninggalkan posisi tersebut.

Tentang posisi ini, mereka sedang berada di ZEE atau di wilayah hak berdaulat bukan kedaulatan, tetapi sudah melanggar wilayah yang tidak boleh ditoleransi. Sikap dan cara sebagaimana dilakukan Indonesia melalui Menteri Luar Negeri patut didukung, tentu disertai dengan kesiagaan pertahanan disemua lini.

Akan tetapi, penegasan Pangkogabwilhan I TNI tidak akan ada perang di Natuna, menyusul masuknya kapal penjaga pantai Tiongkok, “tidak akan perang, itu terlalu dibesar-besarkan” (Antara, 4/1/ 2020), merupakan pernyataan yang tidak perlu keluar dari seorang Panglima yang bertugas di lapangan.

Yang justru harus fokus dilakukan adalah mengusir mereka sesuai dengan Rule of Engagement (ROE) yang ada serta menyiagakan kekuatan untuk menghadapi semua skenario yang akan terjadi, bukannya bicara politik. Dalam kondisi yang serba tidak menentu, tekanan politik harus terus dilakukan kepada Tiongkok baik oleh pemerintah maupun rakyat.

Sesunguhnya, apa yang sedang di peragakan Tiongkok terkait konflik-konflik di LCS masih dalam format Slow Intensity Conflict (Mewaspadai OBOR China, PPAD 2019), sebuah strategi yang diadopsi untuk mengklaim dan menguasai LCS. Ada tiga tahapan yang dilakukan yaitu:

Tahap I, yaitu penggunaan hard power yang dilakukan pada era 1970-1980, yang implementasinya dalam bentuk pertempuran dengan Vietnam di Paracel tahun 1974 dan 1978. Dampaknya Hainan menjadi bagian provinsi Guangdong;

Tahap II, yaitu penggunaan hard power yang dikombinasikan dengan soft power. Implementasinya, Tiongkok menegaskan konsep “People’s Republic of China on Territorial and Contiguous Territories” pada era 1990-an. Penyelesaian konflik dengan Filipina yang semula melalui proses bilateral dialihkan melalui forum Asean Regional Forum (ARF);

Tahap III, sejak tahun 2002 Tiongkok melakukan pendekatan soft power yang menghendaki penyelesaian LCS melalui perjanjian multilateral Code of Conduct, yaitu sebuah perjanjian antara negara-negara Asean dengan Tiongkok. Saat ini disepakati bahwa Code of Conduct (COC) di update, dan diharapkan tahun 2021 akan selesai. Apakah manuver Tiongkok di LCS saat ini terkait COC?

Dari fenomena-fenomena yang muncul kepermukaan, terlihat jelas bahwa Tiongkok secara sistematis berusaha menjadikan LCS miliknya. Oleh karena itu, fenomena agresif Tiongkok dengan menggunakan jebakan hutang, penggunaan dan menjadikan nelayan sebagai perisai hidup, menghadirkan Coast Guard di wilayah yang mereka klaim adalah rangkaian diplomasi memaksa.

Sebagai bangsa yang lebih mencintai kemerdekaannya, konsekuensi apapun untuk melindungi wilayah NKRI harus dihadapi termasuk proxy yang sedang dijalankan Tiongkok. Kehadiran TNI-AL dalam wujud effective present di Laut Natuna harus menjadi keniscayaan, serta segera membangun Coast Guard Indonesia. Dalam konteks Asean, perkuat kerjasama Asean untuk menghadapi Tiongkok.

Preseden no man land seperti Sipadan dan Ligitan yang justru dimanfaatkan dan telah menjadi milik Malaysia tidak boleh terjadi lagi.

Penulis: Bambang Darmono, mantan Dansatgas Bantuan TNI Penanggulang Tsunami Aceh 2004/2005 dan Koordinator Bakornas Aju untuk gempa bumi Yogyakarta 2006.

Tags

Related Articles

Leave a Reply

Back to top button