Security

MITIGASI BENCANA SETENGAH HATI

Haruskan korban jiwa dan harta benda terus berlanjut karena bencana?

Dimana pun bencana akan mengakibatkan korban, baik jiwa maupun harta benda. Akan tetapi meminimalisasi korban dapat dilakukan. Konstruksi tahan gempa terlahir karena reaksi manusia terhadap bencana di wilayah yang selalu digoyang gempa. Mengapa Jakarta tidak pernah mampu melawan banjir yang mengerikan?

Sebuah legenda masyarakat Pulau Semeulue, Aceh, terkait mitigasi adalah refleks masyarakat apabila terjadi gempa dan melihat air laut surut mendadak. Mereka akan meneriakkan kata-kata “semao-semao-semao” terus menerus. Kata ini adalah isyarat kepada masyarakat harus pergi ke perbukitan. Itu karenanya korban tsunami 2004 di pulau tersebut sangat sedikit jumlahnya.

Mitigasi menurut artikelsiana.com diartikan upaya yang dilakukan untuk mengurangi dan/atau menghapuskan kerugian dan korban yang mungkin terjadi akibat bencana, yaitu dengan membuat persiapan sebelum terjadinya bencana.

Sedang menurut UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, mitigasi adalah suatu rangkaian upaya yang dilakukan untuk meminimalisasi resiko dan dampak bencana, baik melalui pembangunan infrastruktur maupun memberikan kesadaran dan kemampuan dalam menghadapi bencana.

Dari dua pengertian tersebut disimpulkan makna terpenting dari mitigasi adalah upaya sistematis meminimalisasi resiko dan dampak bencana. Itu karenanya dalam siklus penanggulangan bencana mitigasi merupakan langkah awal yang diikuti dengan langkah kesiapan, langkah merespon bencana, dan langkah pemulihan.

Pada dasarnya ada dua jenis mitigasi. Mitigasi struktural adalah upaya yang dilakukan melalui pembangunan prasarana fisik dan pemanfaatan teknologi, serta; Mitigasi non-struktural adalah upaya yang dilakukan melalui kebijakan tertentu yang dikeluarkan oleh Pemerintah.

Lesson learnt yang paling berharga dalam penanggulangan tsunami di Aceh pada tahun 2004 adalah pentingnya mitigasi untuk meminimalisasi korban yang diakibatkan oleh bencana, apapun bencana tersebut. Itu karenanya salah satu prioritas yang dilakukan oleh pemerintah adalah memasang alat monitoring tsunami di beberapa wilayah Indonesia.

Pada tsunami dan likuefaksi di Palu beberapa waktu lalu, banyak pihak dan para pakar telah memberi peringatan kepada pihak Pemerintahan di Palu bahwa akan terjadi gempa bumi yang diikuti oleh tsunami beberapa bulan sebelum bancana tiba. Tetapi, Pemerintah Daerah sepertinya abai terhadap mitigasi, dan akibatnya dirasakan dan diketahui masyarakat.

Sejak isu global warming, pemerintah sejatinya telah memberi peringatan kepada masyarakat bahwa sebagai negara kepulauan, Indonesia akan banyak dilanda bencana banjir apakah akibat curah hujan maupun banjir karena naiknya permukaan laut. Sayang, hanya sebatas peringatan dan kurang diikuti langkah-langkah pembangunan yang sistematis berorientasi mitigasi.

Dalam konteks banjir seperti di Jakarta yang sedang menjadi Breaking News TV, pemerintah dan masyarakat dari waktu ke waktu serta pemerintahan demi pemerintahan telah mengetahui dengan pasti ancaman banjir di setiap musim penghujan yang secara spesifik selalu terjadi pada bulan Januari dan Februari.

Persoalannya adalah apakah pemerintah dan masyarakat telah menyiapkan mitigasi bencana ini? Memberi peringatan kepada masyarakat akibat global warming itu pun langkah mitigasi non-strukural yang telah dilakukan oleh pemerintah.

Cukupkah peringatan tersebut? Tentu tidak! Tetapi harus bersifat instruktif dan panduan yang mudah diikuti masyarakat, bahkan mendorong dan memaksakan kesiapan masyarakat menghadapi bencana.

Terkait mitigasi dan kesiapan masyarakat, menurut Pakar Cuaca dan Iklim, Armi Susandi, dalam wawancara di Metro TV pada 3 Januari 2020, saat ini peralatan untuk meramal cuaca sangat canggih yang dapat mendeteksi dengan mudah waktu dan tingginya curah hujan yang akan terjadi. Abai?

Sengketa pendapat dan saling sindir antara Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Menteri PUPR), Basuki, dengan Gubernur DKI, Anies Baswedan, tentang normalisasi Daerah Aliran Sungai (DAS) memberi petunjuk bahwa pembangunan di Jakarta tidak berorientasi kepada mitigasi struktural. Apabila iya, tidak menjadi prioritas. Padahal banjir adalah ancaman nyata yang selalu dihadapi Jakarta setiap Januari dan Februari. Abai?

Suka tidak suka pembangunan yang berorientasi kepada mitigasi bencana harus menjadi mindset punggawa pemerintah, baik pusat maupun daerah. Sebab, konstitusi yang menjadi pegangan punggawa pemerintah tersebut nyata-nyata mengamanatkan melindungi segenap bangsa Indonesia.

Belum lagi banyak diungkap dalam banyak pemberitaan bahwa Presiden Jokowi mengambil alih penanganan banjir. Apabila benar, apakah bencana banjir Jakarta sudah bersifat nasional? Status pun belum ditentukan oleh pemerintah. Anehnya Menteri Dalam Negeri (Mendagri) justru mendorong Kepala Daerah agar menetapkan status bencana.

Secara logika, bukankah penentuan status bencana menjadi tugas dan tanggung jawab pemerintah? Penentuan ini akan diikuti oleh penggunaan dan mobilisasi sumber daya yang tersedia, baik di daerah maupun di pemerintah. Apabila cukup menggunakan sumber daya daerah maka berstatus lokal, namun apabila hanya bisa ditanggulangi dengan sumber daya nasional maka berstatus bencana nasional.

Seharusnya tidak boleh berulang peristiwa gempa di Yogyakarta tahun 2006, ketika antara Jakarta dan Yogyakarta saling dorong status bencana. Jakarta menyebut bencana lokal dan Yogyakarta menyebut bencana nasional. Ironi!

UU Nomor 24 Tahun 2007 telah memberikan bimbingan, petunjuk, pedoman, serta langkah untuk menanggulangi bencana yang terjadi. Dibentuknya Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) adalah untuk hal tersebut. Oleh karena itu, Kepala BNPB harus berkomitmen mendorong penyelenggaraan pembanguan yang berorientasi kepada mitigasi bencana.

Melihat fenomena ini, barangkali “Mitigasi Setengah Hati” merupakan kalimat yang pas untuk keadaan penanggulangan bencana di Indonesia yang tidak pernah terkoordinasi dengan baik dan diwarnai kegaduhan antar pejabat.

Penulis: Bambang Darmono, mantan Dansatgas Bantuan TNI Penanggulang Tsunami Aceh 2004/2005 dan Koordinator Bakornas Aju untuk gempa bumi Yogyakarta 2006.

Tags

Related Articles

Leave a Reply

Back to top button