Democracy

POTENSI KONFLIK SUMBER DAYA EKONOMI DI TENGAH GAIRAH PEMBANGUNAN EKONOMI KOTA DEPOK

Dalam rangka membangun sistem peringatan dini pencegahan konflik di Kota Depok, Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Depok (Kesbangpol Kota Depok) bekerja sama dengan Institute for Democracy, Security, and Strategic Studies (IDESSS) menyusun dan melakukan survei pengukuran Indeks Konflik Sosial Kota Depok Tahun 2019. Merujuk pada sumber konflik yang tercantum dalam Pasal 5 UU Nomor 7 Tahun 2012, kemudian diturunkan menjadi enam aspek yang menjadi penyusun Indeks Konflik Sosial Kota Depok, yaitu: 1) Aspek Identitas Agama; 2) Aspek Identitas Suku/Ras; 3)Aspek Identitas Kewilayahan; 4) Aspek Sumberdaya Ekonomi; 5) Aspek Relasi Sosial Kelompok Status Sosial Ekonomi (SSE); 6) Aspek Orientasi Politik.

Ruang lingkup pengambilan data Indeks Konflik Sosial dilakukan di 11 kecamatan yang ada di wilayah Kota Depok. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dan kualitatif, dengan menggunakan instrumen penelitian berupa kuesioner dan panduan wawancara mendalam serta studi pustaka. Metode sampling yang digunakan adalah purposive sampling. Responden kuesioner terdiri dari satu orang pengusaha lokal, satu orang tokoh budaya, dua orang warga asli kecamatan, dua orang warga pendatang, satu orang pengurus Dewan Kesejahteraan Masjid, dan satu orang pengurus gereja.

Adapun untuk informan pada wawancara mendalam terdiri atas satu orang yang merupakan aparat kecamatan, satu orang dari Forum Pembauran Kebangsaan (FPK), satu orang mewakili Kantor Urusan Agama (KUA), dan satu orang yang mewakili Organisasi Masyarakat (Ormas) yang ada di Kecamatan tersebut. Selain di tingkat kecamatan, juga dilakukan wawancara mendalam di tingkat Kota Depok. Informan yang terpilih untuk wawancara mendalam ini terdiri dari satu orang dari Kantor Kesbangpol Depok, satu orang dari Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), satu orang dari Komunitas Intel Daerah (Kominda), dan tiga orang yang merupakan anggota DPRD Kota Depok 2019-2024. Jika ditotal maka jumlah responden dan informan keseluruhan sebesar 138 orang.

Temuan pokok penelitian memperlihatkan bahwa potensi konflik sosial di Kota Depok semakin rendah dibandingkan tahun 2018. Tahun 2018 Kecamatan Sawangan terkategori rawan. Tahun 2019 tidak ada lagi kecamatan yang terkategori rawan. Seluruh kecamatan di Kota Depok terkategori cenderung aman dan relatif aman. Namun, yang penting untuk menjadi catatan adalah survei ini dilakukan setelah pelaksanaan Pemilu 2019 (September-November 2019), ketika situasi sosial-politik sudah lebih kondusif.

Potensi konflik sosial terendah (relatif aman) ditemukan di Kecamatan Bojongsari. Dibandingkan 2018, potensi konflik sosial Kecamatan Bojongsari, turun dari “cenderung aman” ke “relatif aman”. Potensi konflik sosial tertinggi (cenderung aman) ditemukan di Kecamatan Cipayung. Dibandingkan 2018, potensi konflik sosial Kecamatan Cipayung, meningkat dari 1,89 ke 1,93 walaupun masih dalam satu kategori “cenderung aman”.  Tiga isu yang paling potensial menjadi sumber konflik sosial Kota Depok adalah sumber daya ekonomi, orientasi politik, dan identitas kewilayahan.

            Menurut salah seorang Anggota DPRD Kota Depok tahun 2019-2024 Ketua Fraksi PDIP, Ikravany Hilman, tingginya potensi konflik dari aspek sumber daya ekonomi sangat berkaitan erat dengan tingkat pengangguran di Kota Depok yang tinggi. Data menunjukkan bahwa pada tahun 2019 angka pengangguran di Depok masih tinggi yaitu mencapai 6,6%. Angka tersebut melebih rata-rata nasional yang tengah mengalami penurunan hingga titik terendah sepanjang reformasi yakni dari 5,61% pada tahun 2018 menjadi 5,3% pada tahun 2019 (merdeka.com, 2019). Adapun, 40% dari jumlah pengangguran di Depok pada tahun 2019 yakni sebanyak 70.380 adalah lulusan dari SMK (Jabar.suara.com, 2019). Salah satu sebab dari tingginya pengangguran adalah migrasi penduduk dari luar kota menuju Depok untuk keperluan mencari kerja (Viva.co.id, 2018). Akibatnya para pencari kerja tidak hanya bersaing dengan sesama penduduk asli saja melainkan juga dengan penduduk pendatang.

Potensi konflik aspek ekonomi Kota Depok juga berkaitan dengan pembangunan infrastruktur dan tata ruang wilayah yang seringkali berwujud konflik vertikal sengketa lahan antara penduduk terdampak pembangunan dengan investor. Lokasi Kota Depok yang strategis dan menjadi penyangga wilayah Ibukota DKI Jakarta berpengaruh terhadap laju investasi di Kota Depok. Investor pun akan terus semakin tertarik untuk menanamkan modalnya di Kota Depok.

Merujuk pada data yang dirilis oleh Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Depok, laju investasi di Depok bergerak cepat dan signifikan dari tahun 2016 hingga tahun 2017. Pada tahun 2015-2016 laju investasi berada pada tingkat 34,92% kemudian naik secara signifikan pada rentang tahun 2016-2017 menjadi 95,29%. Tercatat pada akhir tahun 2017 investasi yang masuk di Kota Depok memiliki nilai sebesar Rp. 12.709.438.031.113 (Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Depok, 2018). Bahkan pada tahun 2018 nilai investasi tersebut meningkat menjadi 18,9 triliun (Pemerintah Kota Depok, 2019). Adapun potensi investasi yang dapat dikembangkan investor meliputi berbagai sektor seperti perikanan, peternakan, infrastruktur, properti, MICE (Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition), industri dan perdagangan, pariwisata, fashion, dan pertanian.

Pada tahun 2018 sektor properti menjadi penyumbang investasi terbesar di Kota Depok yakni sekitar 87,64% dan telah melebihi target yang ditetapkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Depok. Nilai Investasi sektor properti tersebut sebesar Rp. 18,9 triliun atau tiga kali lipat dari target yang ditetapkan yakni Rp. 6 triliun (Beritasatu.com, 2019)­. Peningkatan investasi tersebut tentu akan menjadi daya tarik bagi penduduk pendatang untuk bermukim di Kota Depok.  Hal ini dikhawatirkan akan semakin mempertajam kesenjangan ekonomi antara pendatang dengan warga asli Depok. Bahkan kesenjangan ekonomi tersebut sangat mungkin akan merambah pada aspek konflik lainnya seperti identitas, sosial, budaya, dan politik.

Pergerakan laju investasi di Kota Depok yang sangat signifikan menunjukkan bahwa Kota Depok fokus untuk menciptakan iklim berbisnis yang ramah terhadap investor dan menyediakan kemudahan berbisnis. Investasi yang masuk kemudian akan berperan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Sehingga, Pemerintah Kota Depok akan mendorong potensi sumber daya ekonomi yang ada untuk terus berkembang.

Data ini kemudian memperlihatkan bahwa Depok dilihat sebagai lokasi yang strategis untuk bermukim dan berbisnis karena sektor properti yang paling mendominasi investasi yang masuk di Depok. Hal ini kemudian juga berperan terhadap masuknya arus migrasi dari daerah Ibukota ataupun daerah lainnya untuk bermukim dan menjadi pendatang di Kota Depok. Terlebih lagi infrastruktur yang terus berkembang juga akan menjadi daya tarik tersendiri bagi pebisnis properti. Sebagaimana yang terjadi di Sawangan saat ini. Selain letaknya yang strategis yakni berbatasan langsung dengan Jakarta Selatan, Serpong, Ciputat, dan Bogor prospek kawasan Sawangan akan semakin baik dengan adanya proyek tol yang sedang digarap pemerintah yaitu tol Depok-Antasari (Desari) maupun JORR 2 (Jalan Tol Lingkar Luar Jakarta 2) (Beritasatu.com, 2019). Melihat prospek ekonomi tersebut, sangat mungkin Sawangan akan tumbuh menjadi kota baru.

Melihat temuan-temuan di atas Pemerintah Kota Depok bersama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Pusat perlu menggarisbawahi bahwa pertumbuhan ekonomi haruslah diiringi dengan upaya peningkatan kesejahteraan ekonomi untuk menghilangkan kesenjangan yang ada serta mereduksi jumlah angka pengangguran. Jika hal ini berhasil dilakukan, Pemerintah Kota Depok dapat meminimalisir potensi konflik sosial ekonomi di dalam masyarakatnya.

Tim Peneliti: Reni Suwarso, Ph.D (Ketua), Anjar Maulitfiani, S.I.P (Anggota), Muchammad Imam F., S.I.P (Anggota), Komagi Dinar P., S.I.A (Anggota), Cahya Irvandi K., S.Sos (Anggota), Tri Nopiyanto, S.I.P (Anggota), M. Rhevi Geraldi, S.I.P (Anggota), Wahyu Juliangga, S.I.P (Anggota), Heru Utomo Adji, S.I.P (Anggota)

Tags

Related Articles

Leave a Reply

Back to top button