Democracy

PARADOKS PANCASILA DALAM UUD 2002?

Ketika Megawati Soekarno Putri menggulirkan wacana perlunya Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) sebagai haluan negara di awal pemerintahan Jokowi pada 2015, wacana ini bergulir cepat dan mendapat respons positif dari berbagai kalangan.

GBHN memang hilang dalam UUD 1945 amandemen keempat yang disebut banyak pihak sebagai UUD 2002. Padahal, Pasal 3 UUD 1945 asli menyebut, ”MPR menetapkan Undang Undang Dasar dan garis-gari besar dari pada haluan negara”. Oleh karena itu, banyak pihak juga menyebut pembangunan Indonesia maju mundur seperti tarian poco-poco.

Wacana memunculkan kembali GBHN di dalam UUD 1945 menjadi momentum meluasnya kehendak untuk mengamandemen UUD 1945 yang sempat berhenti di era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Berbagai pemikiran ini telah masuk ke MPR 2014-2019, dan mengemuka sejak pemerintahan baru Jokowi-Ma’ruf dilantik.

Berbagai aspirasi dan kepentinganpun mengemuka terkait isu amandemen. Akan tetapi, Presiden Jokowi menolak amandemen UUD 1945 lantaran berpotensi melebar kemana-mana. Dia menilai lebih baik tak usah dilakukan amandemen konstitusi sama sekali.

Pernyataan ini menyiratkan bahwa Presiden tidak menghendaki amandemen walaupun mungkin yang sedang ditanggapi terkait dengan masa kepresidenan. PDIP melalui Ahmad Basarah mengatakan, ”ya sebenarnya Pak Jokowi tidak harus emosional menyikapi dinamika wacana rencana amandemen terbatas UUD 1945 untuk menghadirkan kembali haluan negara”.  

Sesungguhnya keprihatinan banyak pihak yang menghendaki amandemen UUD 1945 dikarenakan realita ketatanegaraan dan sistem ekonomi yang terbangun pasca amandemen keempat jauh dari kehendak nilai-nilai luhur Pancasila.

Padahal, pada 1 Juni 2019, Presiden Jokwi menyampaikan bahwa bangsa Indonesia dianugerahi Pancasila yang menjadi pemandu dalam bermasyarakat, berbangsa, dan benegara.

“Yang menjadi benteng untuk menghadapi bahaya ideologi-ideologi lain dan yang jadi rumah bersama bagi seluruh komponen bangsa”. Ujar Presiden Jokowi saat memimpin upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila Nasional tahun 2019 di Gedung Pancasila Kementerian Luar Negeri  Republik Indonesia.

Menanggapi wacana amandemen, Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto menilai amandemen UUD 1945 dalam waktu dekat tidak perlu. “Amandemen dalam waktu dekat tidak perlu, kami akan mengkaji secara dalam”, Ujar Airlangga di DPP Golkar, Slipi, Jakarta Barat.

Hal senada juga dikemukakan oleh Partai Demokrat, “ kita berterima kasih kepada Pak Presiden, kalau kami Partai Demokrat, ya kita terima kasih, karena itu sejalan dengan Partai Demokrat untuk tidak usah mengamandemen”. Kata Syarif Hasan di Gedung DPR pada Jumat, 6 Desember 2019.

Pernyataan seperti ini menyiratkan urgensi kepentingan kelompok dan golongan di atas kepentingan bangsa dan negara. Mereka melupakan hakikat utama tujuan amandemen UUD 1945 yaitu menjadikan Pancasila sebagai benteng terhadap ideologi lain dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Walaupun kata Pancasila tidak disebut secara eksplisit di dalam Pembukaan dan Batang tubuh UUD 1945, tetapi dasar bernegara sebagaimana Pembukaan UUD 1945 yang terdiri dari lima butir dalam alinea keempat dipahami, dirujuk, dan disebut sebagai Pancasila. Lima butir itu adalah Pancasila sebagai dasar negara.

Telah menjadi pengetahuan bagi sebagian masyarakat Indonesia, bahwa proses amandemen UUD 1945 yang dilakukan hingga empat kali tidak sesuai dengan kesepakatan di MPR itu sendiri. Ada tiga kesepakatan yang dilanggar.

Semula disepakati tidak menghilangkan/menghapus Naskah Penjelasan UUD 1945 “asli”, kenyataannya dihilangkan; Semula MPR menetapkan bahwa perubahan disertai adendum, tetapi yang dilaksanakan adalah amandemen; Semula MPR berketetapan bahwa sistem pemerintahan yang dianut adalah sistem semi presidensial, tetapi yang terjadi adalah sistem presidensial.

Proses amandemen ini ternyata melibatkan National Democratic Institute for International Affair (NDI) sebuah LSM di Amerika Serikat. Bahkan, menurut Salamudin Daeng, aktivis sekaligus peneliti yang dimuat SINAR HARAPAN.CO, pada 15 Februari 2019 mengungkap bahwa sumber dana amandemen UUD 1945 berasal dari NDI. Akibatnya, arah kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara melenceng.

Dari tinjauan sosio-politik, amandemen batang tubuh UUD 1945 kenyataannya telah mereduksi, mengubah, dan mengacaukan sistem ketatanegaraan. Prinsip musyawarah-mufakat dan perwakilan dalam demokrasi Indonesia yang termuat dalam Pembukaan UUD 1945 telah diganti dengan sistem voting sebagai prinsip demokrasi liberal  yang tidak sesuai dengan Pancasila yang menjunjung tinggi prinsip musyawarah, kekeluargaan, dan gotong-royong. Penyelenggaraan negara secara perlahan bergerak menuju ke mekanisme yang lebih memberi peluang kepada mayoritas sehingga kebhinekaan memudar dan mulai dinafikkan.
 

Dari tinjauan sosio-ekonomi, bentuk, arah, serta tujuan Indonesia merdeka yaitu masyarakat Indonesia yang adil dan makmur tanpa exploitasi, sebagaimana sila ke-lima Pancasila, tetapi telah merubah arah menuju kapitalisme  berdasarkan prinsip-prinsip neo-liberalisme, free market oriented, dan survival of the fittes.

Dari tinjauan sosio-historis, perubahan UUD 1945 yang berlangsung selama empat kali merupakan keputusan politik emosional, dilakukan pada waktu yang tidak tepat dan terburu-buru, serta ditunggangi kepentingan asing.

Maka, tidak mengherankan apabila perkembangan neo-liberalisme dan kapitalisme menjadi digdaya dari waktu ke waktu, sehingga hanya survival of the fittes bagi mereka yang tidak memiliki kekuatan. Sungguh berbahaya bagi kelangsungan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Hal yang lebih merisaukan adalah berkembangnya upaya untuk mendorong amandemen ke-5 (lima) UUD 1945 dengan tujuan penguatan DPD dengan memberi hak penyusunan anggaran dan hak pengawasan. Apabila ini dilakukan sama halnya mendorong Indonesia sebagai negara bercirikan Federalistik.

Semua ini menunjukan bahwa telah terjadi kekeliruan berpikir arah amandemen UUD 1945. Akibatnya, Batang Tubuh UUD 1945 tidak selaras dengan Pembukaan UUD 1945. Inilah paradoks Pancasila dalam UUD 1945 yang diamandemen.

Suka tidak suka, apabila Pancasila ingin tetap menjadi benteng terhadap ideologi yang bertentangan sebagaimana dikatakan Presiden Jokowi pada 1 Juni 2019, maka nilai-nilai luhur Pancasila harus ditransformasikan ke dalam Batang Tubuh UUD 1945.

Upaya yang dilakukan adalah melakukan kaji ulang UUD 1945 dan mewujudkan pemerintahan yang bersih agar negara tidak kalah dengan pemegang kapital besar yang menyandera pemerintahan pasca reformasi.

Penulis: Letjen TNI (Purn) Bambang Darmono

Ketua Dewan Pembina IDESSS, Direktur Utama BWASS dan Ketua Bidang Pengkajian PPAD, serta; Mantan Kepala Unit Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat (UP4B), Sekjen Wantanas, Komandan Kodiklat TNI AD, Komandan Bantuan TNI Penanggulangan Tsunami, dan Pangkoops TNI Aceh.

Tags

Related Articles

Leave a Reply

Check Also

Close
Back to top button