Democracy

CARUT MARUT KEBIJAKAN NIKEL : YANG KONSISTEN HANYALAH INKONSISTENSI

Presiden Jokowi saat menghadiri kegiatan pemberian penghargaan Indonesia Mining Association (IMA), Rabu 20 November 2019, menyatakan bahwa dirinya optimis permasalahan defisit neraca perdagangan akan selesai dalam tiga tahun, jika hilirisasi mineral, khususnya nikel berjalan. Sebuah pernyataan yang menantang dicermati, sejalan dengan fenomena carut marut kebijakan nikel belakangan ini.

Sebagaimana diketahui, Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia (Kementerian ESDM RI) pada 30 April 2018 mengeluarkan Peraturan Menteri ESDM (Permen ESDM) Nomor 25 Tahun 2018 yang di antaranya mengatur ekspor nikel ore dengan kadar 1,7% ke bawah.

Kebijakan ini ditempuh untuk mendorong para penambang membangun smelter yang biayanya sangat mahal dengan batas waktu sampai dengan 11 Januari 2022. Para penambang meyakini bahwa kebijakan ini sebagai jalan tengah yang komprehensif agar kehendak UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Minerba dapat dilaksanakan.

Akan tetapi, dengan pertimbangan cadangan nikel yang hanya tinggal 7 sampai 8 tahun (Dirjen Energi dan Sumber Daya Mineral, 2 September 2019), pada 30 Agustus Pemerintah melalui Kementrian ESDM menerbitkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2019 sebagai perubahan Peraturan Menteri ESDM Nomor 25 Tahun 2018 yang bertujuan mempersingkat waktu ekspor menjadi 31 Desember 2019. Percepatan ini kontan membuat gaduh per-nikelan nasional.

Namun, yang membuat lebih gaduh dan memicu ketidak pastian di kalangan penambang nikel yang notabene pengusaha yang sedang membangun smelter adalah keputusan dan pernyataan Kepala BKPM yang mengeluarkan larangan ekspor nikel ore 1.7% mulai 29 Oktober 2019 secara lisan, serta tanpa disertai pertimbangan dan alasan yang dapat dipahami.

Pernyataan ini sendiri adalah keputusan diskusi antara Kepala BKPM, Bahlil dengan pengusaha nikel pada 28 Oktober 2019. Benarkah mereka mewakili penambang nikel?. Kalau melihat hiruk pikuk Sekjen Asosisiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) Meidy di berbagai media, tersirat bahwa mereka tidak mewakili penambang nikel.

Keputusan tersebut diperkirakan terkait dengan pernyataan Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan yang mengatakan telah terjadi peningkatan signifikan terhadap pengapalan nikel ore yang semula pada kisaran 20 kapal/bulan menjadi 100 – 130 kapal/bulan, negara dirugikan sangat besar.

Sayang, tidak dijelaskan mulai kapan peningkatan tersebut terjadi dan apa hubungannya dengan Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2109. Yang pasti bertentangan dengan Permen ESDM tersebut.

Tidak tanggung-tanggung dalam pernyataan lisan tersebut, jajaran terkait juga diperintahkan untuk tidak menerbitkan izin dan pelayanan ekspor kepada kapal yang sudah tiba maupun sedang dalam proses pemuatan. Tindakan yang sangat merugikan penambang. Bukankah langkah dan tindakan ini terkategori sebagai abuse of power ?.

Apapun argumentasinya, dipastikan penambang sulit memahami, karena terkait dengan perhitungan finansial, kepercayaan, dan penyelesaian smelter yang sedang dalam proses.

Akan tetapi, para penambang juga berusaha untuk dapat memahami apalagi demi kepentingan mobil listrik yang gencar dipromosikan oleh Luhut Binsar Panjaitan. Tentu, sepanjang pemerintah menerbitkan Tata Niaga Nikel yang transparent, accountable, dan applicable.

Pasca keluarnya larangan ekspor per 29 Oktober 2019, tidak hanya kalangan penambang yang tergabung dalam APNI, ketidak pastian sesungguhnya juga muncul di antara stake holder ekspor nikel ore dalam pemerintahan.

Terkait Tata Niaga Nikel, harga Ni kadar 1.7% , harga yang dikehendaki APNI adalah Harga Patokan Mineral (HPM) yang ditetapkan pemerintah berdasarkan harga internasional. Tuntutan APNI ini bukan tidak berdasar, tetapi dihitung dari beban penambang untuk seluruh biaya produksi ditambah biaya angkut, pajak- pajak, dan royalti kepada pemerintah sebesar 5%.

Inkonsistensi justru datang dari pemilik smelter yang berkewajiban menyerap nikel berkadar Ni 1.7%. Mereka hanya mau membeli dengan harga US$ 15 dan tidak mempedulikan HPM. Dalam kondisi tertentu, mereka bahkan tidak mau membelinya. Sebuah situasi yang sangat sulit dihadapi para penambang.

Hal penting lain terkait Tata Niaga Nikel yang dikeluhkan penambang adalah surveyor. Pemerintah telah menunjuk lima surveyor yaitu Sucofindo, Surveyor Indonesia, Carsurin, Geo Service dan Anindya. Realitanya, kelima surveyor ini hanya digunakan oleh penambang, sebaliknya pemilik smelter hanya menggunakan surveyor yang mereka kontrak sendiri.

Dalam Tata Niaga yang tidak mengikat para pihak seperti ini, yang dirugikan pasti para penambang. Akibatnya , reject terhadap nikel ore yang siap dibeli.

Dalam situasi ini, hanya ada dua pilihan bagi penambang, menerima atau memberikan nikel ore cuma-cuma.

Menerima, karena kalau tidak, penambang harus mengeluarkan biaya operasi dan biaya pengiriman baru. Sebaliknya, apabila menolak pasti akan memberikan ore cuma-cuma kepada pemilik smelter.

Apabila fenomena kisruh kebijakan nikel ini benar, sesungguhnya inkonsistensi terhadap kebijakan Pemerintah telah terjadi. Suka tidak suka, pemerintah harus berdiri di tengah, bijaksana, dan adil. Rencana Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) akan melakukan investigasi merupakan langkah tepat dan bagus.

Akan tetapi, hasil dan keputusan KPPU pasca investigasi harus dipatuhi semua pihak dan menjadi bahan penyusunan Tata Niaga Nikel oleh Pemerintah yang transparent, accountable, dan applicable. Kalau tidak, isu kartel akan menguat.

Di samping penerbitan Tata Niaga Nikel, pemerintah juga harus dapat menjadikan Tata Niaga Nikel sebagai instrumen pemaksa yang memungkinkan hilirisasi nikel terwujud. Untuk itu, pemerintah harus mampu melakukan pengawasan dan pengendalian secara serius dengan integritas tinggi.

Semua pihak hendaknya memahami bahwa optimisme Presiden Jokowi terhadap hilirisasi nikel merupakan sasaran antara untuk melangkah menuju kemandirian bangsa Indonesia di sektor industri.

Oleh karena itu, bukan hanya penambang tetapi pemilik smelter dan seluruh stake holder nikel harus committed dan konsisten terhadap upaya hilirisasi yang dicanangkan oleh Presiden.

Komitmen para pendahulu bangsa sebagaimana Pasal 33 UUD 1945 hanya dapat diwujudkan apabila seluruh stake holder menjauhi sikap inkonsistensi karena kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan.

Sebaliknya, semua pihak wajib konsisten untuk mewujudkan adil yang berkemakmuran dan makmur yang berkeadilan di tengah defisit neraca perdagangan dan hutang negara yang terus membengkak.

naskah ini telah diterbitkan di Suara Pembaharuan, rmco.id, nikel.id, inisiatifnews.com, elshinta.com, beritasatu.com,  merahputih.com

Penulis: Letjen TNI (Purn) Bambang Darmono

Ketua Dewan Pembina IDESSS, Direktur Utama BWASS dan Ketua Bidang Pengkajian PPAD, serta; Mantan Kepala Unit Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat (UP4B), Sekjen Wantanas, Komandan Kodiklat TNI AD, Komandan Bantuan TNI Penanggulangan Tsunami, dan Pangkoops TNI Aceh.

Tags

Related Articles

Leave a Reply

Back to top button