Democracy

KEMANAKAH ARAH DEMOKRASI KITA?

The crisis consists precisely in the fact that the old is dying and the new cannot be born; in this interregnum a great variety of morbid symptoms appear”

Antonio Gramsci

Gagasan di atas ditulis oleh seorang filsuf terkenal pada akhir tahun 1920-an atau awal 1930-an di salah satu dari beberapa buku yang ia tulis selama masa penahanan di penjara Turi. Kata “interregnum” dipakai untuk menggambarkan krisis yang terjadi tatkala pergantian kekuasaan raja yang lama kepada penerusnya (Bauman, 2012). Gagasan tersebut cukup mewakili bagaimana krisis yang menimpa demokrasi di Indonesia belakangan ini. Krisis tersebut terjadi pada fase transisi demokrasi dari kekuasaan orde baru menuju konsolidasi demokrasi di era reformasi.  Fase tersebut merupakan zona abu-abu (grey zone) dalam proses pergeseran rezim oteriteristik dan sentralistik menuju rezim demokratis dan desentralistik.

Banyak studi yang berkesimpulan bahwa fase transisi cenderung lebih rentan dari bangkitnya unsur-unsur non-demokratis yang berpotensi menghambat proses pendalaman demokrasi. Berbagai isu politik yang bermunculan di Indonesia belakangan ini seperti diskriminasi rasial dan represi terhadap rakyat Papua, radikalisme, fanatisme kelompok, serta demonstrasi masa yang berujung anarkis, dapat menjadi contoh dari bangkitnya unsur-unsur non-demokratis. Peristiwa-peristiwa itu bukanlah hal yang baru bagi Indonesia sehingga tidak mengherankan apabila kemudian tumbuh kekhawatiran dan trauma publik  tentang “sejarah yang terulang kembali”.

Di saat kegaduhan politik di tanah Papua masih berkelakar dan tak kunjung menemui alternatif solusi, perjalanan demokratisasi di Indonesia semakin terseok-seok dengan mengemukanya berbagai permasalahan politik nasional. Di penghujung masa jabatan pemerintah periode 2014-2019, DPR dengan tergesa-gesa membahas revisi UU Nomor 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Langkah tersebut merupakan upaya pelemahan secara sistematis terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang notebene-nya merupakan lembaga yang paling dipercaya oleh masyarakat Indonesia untuk mewujudkan amanat reformasi yakni menghapus praktik korupsi.

Secara subtansial terdapat sejumlah poin yang menjadi sorotan publik terkait dengan upaya pelemahan tersebut (Ramadhan, 2019). Pertama, pemberian status ASN bagi pegawai KPK. Langkah ini dinilai akan mengancam independensi KPK. Kedua, pemangkasan kewenangan pengambilalihan perkara serta pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara (LHKPN) dan pembatasan proses penyadapan. Revisi UU KPK mengatur bahwa penyadapan harus melalui persetujuan Dewan Pengawas dan dibatasi dalam waktu tiga bulan. Alih-alih DPR diberikan otoritas untuk memilih Dewan Pengawas tersebut.

Ketiga, pembatasan sumber penyelidik dan penyidik yakni hanya berasal dari Polri dan PPNS. Poin ini berkontradiksi dengan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memberikan otoritas hukum kepada KPK untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan secara mandiri. Keempat, penuntutan perkara korupsi harus melalui proses koordinasi dengan kejaksaan. Selain akan melemahkan independensi KPK, poin ini akan berimplikasi pada semakin banyaknya prosedur yang harus ditempuh sehingga akan memperlambat proses penanganan kasus. Kelima, mengeksklusi peran masyarakat dalam pertimbangan suatu perkara.

Sebenarnya, wacana revisi UU KPK bukanlah hal yang baru dan telah terbentuk sejak jauh-jauh hari sebelumnya. Kali pertama usulan revisi dilontarkan pada tahun 2010 oleh Komisi III DPR RI masa pemerintahan SBY. Kemudian di tahun 2011 desakan usulan revisi tersebut kembali digaungkan dengan berfokus pada 10 poin revisi. Adapun poin-poin tersebut mencakup pembatasan kewenangan KPK untuk merekrut penyidik dan penuntut, kewenangan menyadap, surat perintah penghentian penyelidikan (SP3), serta kewenangan penyitaan dan penggeledahan (KPK, 2016).

Di tahun berikutnya, panitia kerja revisi UU KPK sepakat untuk menghentikan pembahasan revisi. Hal ini dilatarbelakangi oleh kuatnya penolakan publik dan didukung oleh Presiden SBY melalui pernyataannya. Wacana revisi UU KPK terus bergulir di tahun-tahun berikutnya. Hingga di akhir bulan September 2019, terjadilah aksi demonstrasi di berbagai daerah di Indonesia seiring dengan penolakan-penolakan terhadap sejumlah RUU lainnya yang membuat kekhawatiran publik semakin terakumulasi.

Gelombang demonstrasi pertama terjadi pada rentang waktu 19-20 September 2019. Selain revisi UU KPK, masyarakat semakin kecewa terhadap DPR yang dinilai melukai amanat reformasi melalui revisi RUU KUHP. Di samping merugikan kaum perempuan dalam sejumlah pasal, revisi RUU tersebut juga berkarakter represif. Pasal 218 ayat 1 tentang penghinaan Presiden dalam RUU tersebut berpeluang membatasi penyampaian aspirasi dan kritik untuk presiden (Asmara, 2019). Kemudian terjadi gelombang demonstrasi kedua yang terjadi pada tanggal 23-24 September 2019 dengan cakupan isu dan tuntutan yang lebih luas. Tuntutan tersebut menyasar pada UU Ketenagakerjaan Nomor 12 Tahun 2003, RUU perubahan atas UU Mineral dan Pertambangan (minerba) Nomor 4 Tahun 2009, RUU Pemasyarakatan Nomor 12 Tahun 1995, serta RUU Pertanahan. Kedua gelombang aksi demonstrasi mahasiwa tersebut dinilai sebaagi aksi protes terbesar sepanjang dua dekade terakhir ini (Syaiful, 2019).

Kondisi semakin memburuk tatkala perwakilan dari DPR tidak menepati janjinya untuk berdialog langsung dengan para pemimpin gerakan dari kelompok mahasiwa/pelajar. Terlebih, pelajar SMK juga turut terlibat langsung dalam demonstrasi hingga kericuhan pun tidak dapat dihindari. Terjadi bentrok fisik antara aparat kepolisian dan masa demonstrasi. Kamis, 26 September 2019, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) mengatakan sebanyak 50 hingga 100 mahasiswa hilang pasca demonstrasi di depan gedung DPR RI (Santoso, 2019). Bahkan  di Kendari, Sulawesi Tenggara, demonstrasi diwarnai dengan insiden tewasnya dua orang mahasiswa (Fua,  2019). Di Bandung, sebanyak 186 mahasiswa dari berbagai kampus setempat terluka akibat bentrok fisik dengan aparat kepolisian di depan gedung DPRD Jawa Barat (Simbolon, 2019).

Jagad media sosial seketika dibanjiri pro dan kontra. Bahkan muncul opini publik bahwa aksi demonstrasi telah dimanfaatkan oleh kelompok yang merasa kecewa dengan hasil pemilihan presiden. Sebagai perwakilan dari pemerintah Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia (Menko Polhukam), Wiranto mengklaim aksi tersebut telah ditunggangi oleh kelompok pericuh yang ingin menggagalkan pelantikan sang petahana, Joko Widodo, beserta Ma’ruf Amin sebagai pasangan presiden dan wakil presiden periode 2019-2024 (Makki, 2019). 

Aksi masa dan kericuhan dalam demonstrasi tersebut seolah membawa publik kembali pada ingatan kelam akan peristiwa demonstrasi yang terjadi pada tahun 1998 silam. Apabila ditelaah secara mendalam penolakan masa terhadap sejumlah RUU kontroversial tersebut terbentuk dari wacana yang sama sebagaimana demonstrasi mahasiswa yang terjadi di tahun 1998. Wacana tersebut yakni tentang bertahannya sistem oligarki. Sistem tersebut merupakan induk dari berbagai permasalahan politik yang menghambat proses pendalaman demokrasi di Indonesia saat ini. Hal ini tampak pada alasan yang memotivasi publik untuk melakukan aksi penolakan. Mereka menganggap bahwa revisi/pengesaan serangkaian RUU/UU kontroversial tersebut cenderung berpihak kepada kepentingan segelintir elit baik politik maupun ekonomi.

Di samping UU KPK yang akan menumbuhsuburkan praktik korupsi oleh penguasa, kuatnya nuansa politik oligarkis juga terlihat dalam pembahasan RUU Minerba Nomor 4 Tahun 2009. RUU tersebut cenderung berpihak pada pengusaha tambang dan bernuansa ekspoitasi sumber daya alam. Terlebih proses pembahasan draft RUU tidak dilakukan secara transparan dan hanya melibatkan akademisi dan pengusaha. Adapun perwakilan dari masyarakat sipil, mahasiswa, dan korban-korban eksploitasi sumber daya alam tidak dilibatkan dan forum (Alika, 2019).

Demikian juga dengan RUU Ketenagakerjaan yang dinilai terlalu memihak pengusaha dan cenderung merugikan kelompok buruh serta RUU Pertanahan yang dinilai berpihak kepada kelompok pemodal. Menurut Konsorsium Pembangunan Agraria (KPA) RUU tersebut berpotensi memarjinalisasi kepentingan para pemilik lahan terdampak pembangunan dan aktivisme organisasi agraria dalam mengadvokasi kasus penggusuran lahan. Pasal 91 RUU Pertanahan sangat mungkin digunakan sebagai alat untuk memidanakan korban penggusuran yang melawan proyek pembangunan. Bahkan gerakan aktivisme/organisasi masyarakat seperti serikat masyarakat adat dan petani sangat mungkin dikriminalisasi oleh kehadiran RUU tersebut khususnya pasal 95(Permana, 2019).

Jika dibandingkan, tuntutan dan isu yang digaungkan dalam demonstrasi dan aksi masa September 2019 lalu hampir sama dengan demonstrasi dan aksi masa yang terjadi pada tahun 1998. Adapun tuntutan dan isu tersebut yaitu korupsi, diskriminasi, dan penekanan terhadap kebebasan berpendapat yang berpeluang bangkit kembali. Kendati demikian, perbedaan ada pada persona di balik common enemy di mata publik. Pada masa orde baru common enemy ada di pihak pemerintahan Soeharto yang otoriter dan sentralistik. Sementara saat ini common enemy ada pada rezim demokratis dan desentralistis pemerintahan Joko Widodo beserta DPR RI.

Sepekan setelah kericuhan aksi demonstrasi September 2019, tepatnya pada hari Sabtu, 28 September lalu publik dibuat tercengang-cengang oleh publikasi laporan Dirreskrimum tentang penangkapan sejumlah oknum yang terdeteksi melakukan perencanaan membuat chaos mengunakan bahan peledak. Mereka berasal dari berbagai latar belakang seperti dosen dari Institut Pertanian Bogor (IPB),  wiraswasta, dan bahkan purnawirawan TNI Angkatan Laut (AL) (Putri, 2019). Ternyata mereka merupakan kelompok yang terafiliasi dengan gerakan ekstrimisme dan radikalisme islam. Salah satu dari oknum-oknum tersebut, Sugiono/Laode, berperan dalam mempersiapkan massa perusuh untuk mengikuti “Aksi Mujahid 212 Selamatkan NKRI” .

Oligarki dan anarkisme tampaknya masih menjadi pusaran permasalahan politik yang sangat pelik bagi perjalanan demokratisasi di Indonesia. Mungkin sepantasnya kita introspeksi diri, kemanakah arah demokratisasi yang sedang kita tuju? Apakah kita benar-benar siap dan dewasa dengan demokrasi yang kita anut saat ini? Ataukah mungkin hanya obsesi belaka?

Mungkin ada baiknya kita menimbang apa yang pernah dikatakan oleh Huntington bahwa :

“…The most important political distinction among countries concerns not their form of goverment but their degree of goverment. There is truth in the arguments. Its form of goverment is not the only the important thing about country, nor even probably the most important thing. The distinction between order and anarchy is more fundamental than the distinction between democracy and dictatorship.”

Samuel P. Huntington

Berpijak pada gagasan di atas, kita bisa menengok negara-negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura yang melakukan “modifikasi” khusus dalam mengadopsi dan menerapkan demokrasi agar lebih kompatibel dengan Asian Values sebagai konteks yang berlaku. Kedua negara tersebut memilih menerapkan demokrasi secara terpimpin agar partisipasi masyarakatnya dapat berjalan secara terarah dalam koridor yang kuat. Strategi ini diperlukan agar secara bertahap masyarakat dan para elit dapat mempelajari nilai-nilai dan rule of the game demokrasi dengan benar. Alhasil dinamika politik internal kedua negara tersebut berjalan secara kondusif dan target pembangunan nasional pun dapat dicapai. Hal ini dapat dilihat dari pencapaian pembangunan ekonomi yang sangat progresif di Malaysia dan Singapura dalam beberapa dekade terakhir ini (Mauzy, n.d.). Oleh karena itu mari kita satukan langkah agar arah demokrasi kita dapat membawa  Indonesia menjadi bangsa dan negara yang lebih baik. Kebebasan memang penting, tapi harus tetap diikuti dengan tanggung jawab.

Penulis: M. Imam Fitriantoro, S.I.P (Peneliti IDESSS)

Tags

Related Articles

Leave a Reply

Back to top button