Security

DEKOLONISASI PAPUA DAN ISU HAM?

Papua membara, itulah kata yang dapat diungkapkan pasca kerusuhan berdemensi rasis oleh ormas di Malang dan Surabaya. Sebagai reaksi, kerusuhan anarkis meledak di Manokwari, Timika, dan Sorong, di antaranya Gedung DPRD Manokwari dibakar.

Lukas Enembe, Gubernur Papua dalam Mata Najwa, “Sampai hari ini secara keseluruhan masyarakat Papua belum menerima rasa ke-Indonesiaan. Mereka masih merasa saya orang Papua”. Bahkan, Lukas juga menyampaikan akan membawa pulang seluruh mahasiswa Papua apabila tidak aman.

Pada Kamis 22 Agustus 2019, di Bandung mahasiswa Papua melakukan demo di Gedung Sate menuntut keadilan, kami harus bicara. Dalam orasinya, sang orator meneriakkan “Papua Merdeka”, lalu diikuti massa aksi dan Jokowi bohong, tidak ada kebebasan pers di Papua dan kecaman terhadap tindakan rasis.

Kontras kembali mengkritik pemerintah terkait dengan sejumlah aksi protes di Papua dan Papua Barat beberapa hari terakhir. Diketahui pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika memblokir akses internet di sana.

Akan tetapi, menurut Kapolda Jatim Irjenpol Luki di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Rabu 21 Agustus 2019, terkait kerusuhan di Surabaya, hasil interogasi terhadap 6 orang saksi dari luar menyebutkan bahwa terdapat dua warga Papua yang mematahkan bendera, akan tetapi saksi tidak melihat wajahnya.

Terkait operasi penegakan hukum di Papua, korban pihak aparat keamanan terus meningkat, baik dari TNI maupun Polri. Di pengungsian Wamena, terdapat 53, 139 bahkan 182 pengungsi dari Nduga yang dinyatakan meninggal dunia. Ini menunjukkan bahwa operasi penegakan hukum tidak berjalan efektif.

Apapun, kondisi di Provinsi Papua dan Papua Barat sungguh mencekam dan sangat mungkin melahirkan banyak interpretasi yang menyudutkan pemerintah dan negara dalam menangani Papua, baik di dalam maupun luar negeri, khususnya terkait pelanggaran HAM.

Merespons kasus yang berdemensi rasis dan mengakibatkan demo anarkis serta gelombang meminta Papua merdeka, Jokowi di Kompas TV pada 21 Agustus 2019 malam mengatakan bahwa karena ketertinggalan, dirinya ingin mendahulukan pembangunan di Provinsi Papua dan Papua Barat di segala bidang.

Pada tanggal yang sama, Jokowi juga memanggil Panglima TNI, Kapolri, dan Menkopolhukam Wiranto, membahas soal kerusuhan di Papua. Kastaf Kepresidenan, Muldoko mengatakan bahwa Jokowi meminta mereka tegas kepada yang diduga rasis terhadap mahasiswa Papua di Surabaya.

Sebagai follow up dari petunjuk Presiden, dalam pertemuan dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh pemuda di Manokwari, Menkopolhukam menyatakan, insiden yang menyebabkan kerusuhan murni ulah oknum tertentu.

Kita yakin bahwa insiden ini dipicu bukan karena kita tak menghormati saudara kita di Papua. Ini perbuatan oknum yang hobinya begitu. Bertahun-tahun kami hadapi orang usil di media sosial, karena memang medsos kita sudah terlalu bebas sekali.

Dari luar negeri dapat diungkapkan fakta kejadian yang semakin menunjukkan bahwa diplomasi Vanuatu dalam mendukung perjuangan Benny Wenda menguat secara siginifikan. Bahkan, dukungan negara kecil tersebut semakin bertaji, walaupun Australia memberikan dukungan kuat terhadap Indonesia.

Dalam perhelatan PIF di Tuvalu, menurut The Guardian, Benny Wenda akan menggalang dukungan negara-negara Pasifik bagi kemerdekaan tanah airnya, Papua. Benny akan berkampanye bagi lahirnya Resolusi Majelis Umum PBB untuk meninjau ulang Pepera 1969 yang memasukkan Papua ke dalam NKRI.

Pada rangkaian lobinya, Benny Wenda berkunjung ke Honiara dengan ditemani oleh Gubernur ibukota Papua Nugini (PNG), Governor Powes Parkop. Tidak diketahui apakah Parkop mewakili negaranya, walaupun berulangkali Perdana Menteri PNG mengatakan bahwa Parkop tidak mewakili negaranya.

Sepanjang proses menuju pertemuan tingkat tinggi PIF di Tuvalu, Australia tetap menjadi pendukung berat pemerintah Indonesia terkait isu kedaulatan Indonesia atas Papua. “Australia mengakui kedaulatan Indonesia atas Papua termaktub di dalam Lombok Treaty 2006”.

Menurut Johny Blades, penulis The Interpreter, pada 7 Agustus 2019, ia mengutip pernyataan juru bicara Departemen Luar Negeri Australia, Australia secara teratur telah mengangkat isu terkait HAM dengan Pemerintah Indonesia.

Mendahului Forum Kementerian di Suva, pada Juli 2019, terdapat pertemuan pejabat senior yang membahas resolusi untuk West Papua yang diajukan oleh Vanuatu. Pihak Australia berkeberatan dan terus baku tawar dengan pejabat Vanuatu, tetapi Vanuatu mendapat dukungan negara Pasifik lainnya.

Dalam pertemuan PIF pada 13 sampai 16 Agustus 2019, diperoleh keterangan bahwa keputusan PIF menegaskan, “Meminta PBB segera mendesak Pemerintah Indonesia mengizinkan Komisi HAM PBB mengunjungi Papua untuk melihat dan mendengar langsung situasi di sana”.

Sesuai dengan keputusan para Menlu PIF di Fiji, Pemimpin forum secara tegas memberi waktu kepada PBB hingga 2020 dengan menyatakan, “Hasil kunjungan Komisaris Tinggi HAM harus dilaporkan sebelum pertemuan PIF ke-51 pada 2020 mendatang”.

Pemerintah Indonesia berang dengan langkah Vanuatu yang mengikutkan salah satu tokoh Papua Merdeka Benny Wenda sebagai peserta Forum Kepulauan Pasifik (PIF) di Tuvalu, 13-16 Agustus 2019. Berang memang menjadi kewajiban konstitusional. Pertanyaannya, mengapa diplomasi Benny Wenda terus meningkat dan menohok?

Kasus berangnya Indonesia atas kehadiran Benny Wenda di PIF tidak berbeda dengan protes Indonesia atas penganugerahan Freedom of Oxford oleh Walikota Oxford pada 17 Juli 2019 yang lalu. Benarkah diplomasi luar negeri Indonesia untuk kepentingan Papua dalam NKRI berjalan?

Apabila dilihat secara menyeluruh terhadap fakta kejadian di atas, terlihat jelas bahwa konektivitas isu HAM dengan kepentingan tuntutan referendum di Papua konsisten dilaksanakan Benny Wenda. Sebab, sejak mula Benny Wenda memang menggunakan isu HAM menjadi center of gravity sebagai strategi perjuangan untuk merdeka melalui referendum.

Melihat rangkaian kejadian yang sistematis dan bertubi-tubi sejak Oktober 2018 terkait isu Papua dan keberhasilan diplomasi Benny Wenda di fora internasional, sepatutnya pemerintah fokus dan serius terhadap penyelesaian Papua. Kondisinya tidak bisa lagi hanya ditangani secara sambilan seperti yang terkesan selama ini.

Meski berulang kali Presiden Jokowi mengunjungi Papua, bahkan Lukas Enembe menjadi pendukung Jokowi dalam Pemilihan Presiden 2019, kondisi Papua bukannya membaik dari waktu ke waktu. Kenyataannya, tidak pernah lahir konsep strategis pembangunan yang menghasilkan pembangunan yang memberikan akses pemenuhan HAM masyarakat Papua.

Pemerintah tidak cukup hanya mengandalkan cara-cara bussiness as usual dengan mengatakan Resolusi PBB 2504 telah usai, dan melaksanakan pembangunan dengan cara dan metode yang sama dengan daerah lain, serta melaksanakan diplomasi luar negeri yang tidak didukung realita yang terjadi di Tanah Papua.

Apapun pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah, hal paling utama dalam pembangunan adalah berorientasi pada kebutuhan masyarakat, melibatkan partisipasi masyarakat, dan menghasilkan akses masyarakat terhadap pemenuhan HAM. Apalagi pembangunan di Provinsi Papua dan Papua Barat.

Sejak Otonomi Khusus Papua diundangkan hingga tahun 2017, jumlah anggaran pembangunan di Tanah Papua sangat besar. Apabila dijumlahkan, angka Dana Otsus, Dana Tambahan Infrastruktur, serta Dana bagi hasil SDA migas untuk Otsus mencapai Rp. 105.186.133,268,500,-.

Sebuah angka yang sangat besar, tetapi pembangunan yang berakses kepada pemenuhan HAM masih sangat jauh di semua sektor. Bahkan, isu yang berkembang di Papua, dana sebesar itu juga banyak yang kembali ke Jakarta dalam berbagai bentuk. Pak Jokowi boleh bangga bahwa PT Freeport telah diambil alih sebagian besar sahamnya, tetapi kenyataannya tidak berdampak terhadap situasi di Tanah Papua.

Pernyataan Jokowi yang ingin mendahulukan pembangunan di Tanah Papua di segala bidang, karena ketertinggalan, merupakan pernyataan yang harus dikritisi, dicermati, dan dikawal. Sebab, diskursus rencana pembangunan jalan tol yang panjangnya mencapai 3800 km sebagai Trans Papua tidak dibutuhkan orang Papua.

Lukas Enembe sinis dengan rencana tersebut dan mengatakan, “kami bukan butuh pembangunan tetapi butuh kehidupan”, sebuah pernyataan Orang Asli Papua yang sesungguhnya. Maka, tidak heran kalau kemudian muncul isu bahwa jalan dibangun hanya untuk menghabiskan kekayaan Tanah Papua.

Sejauh identifikasi masalah yang dilakukan penulis selama bertugas di Tanah Papua, ada gap mindset antara Jakarta dan Papua ketika berbicara Papua terkait pembangunan. Jakarta tidak peduli dengan status politik di Papua karena sudah usai, tetapi bagi sebagian orang Papua justru telah berubah menjadi ideologi.

Belum lagi sebagian orang Papua berteriak didiskriminasi dan dimarginalisasi. Sebab, pembangunan telah gagal karena akses kehidupan tetap saja susah. Pelanggaran yang mereka rasakan sebagai pelanggaran HAM juga tidak kunjung dituntaskan, walaupun Menkopolhukam berjanji akan menyelesaikannya.

Kalau benar ingin mendahulukan pembangunan di Tanah Papua, maka pemerintah harus berani fokus terhadap persolan Papua, yaitu membangun Tanah Papua yang berorientasi kepada terbangunnya akses pemenuhan HAM bagi rakyat Papua baik dibidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya.

Fokus juga berarti harus ada lembaga yang secara khusus membangun dan menangani persoalan Papua secara komprehensif serta mampu mendukung diplomasi Indonesia di fora internasional. Keberanian membentuk Lembaga Kementerian Urusan Papua merupakan alternatif untuk hal tersebut.

Penulis: Letjen TNI (Purn) Bambang Darmono

Ketua Dewan Pembina IDESSS, Direktur Utama BWASS dan Ketua Bidang Pengkajian PPAD, serta; Mantan Kepala Unit Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat (UP4B), Sekjen Wantanas, Komandan Kodiklat TNI AD, Komandan Bantuan TNI Penanggulangan Tsunami, dan Pangkoops TNI Aceh.

Tags

Related Articles

Leave a Reply

Back to top button