Democracy

PARADOKS PANCASILA

Benarkah Pancasila final dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegera bagi bangsa Indonesia? Final, karena Pancasila adalah dasar negara sebagaimana dituliskan di dalam Pembukaan UUD 1945. Tetapi realita dalam kehidupan sehari-hari menunjukkan hal yang berbeda, bahkan bertentangan.

Hal terakhir yang mencuat ke permukaan adalah tentang isu amandemen terbatas UUD 1945, sebagaimana diamanatkan oleh Kongres PDIP di Bali, serta kehendak untuk mengkaji ulang UUD 1945 yang didorong oleh Forum Komunikasi Purnawirawan TNI-POLRI (Foko).

Pro-kontra menghiasi wacana di media, baik mainstream maupun sosial. Sebuah wacana yang sehat dan dinamis di negara demokrasi untuk berargumentasi mencari titik singgung perbedaan pendapat dan pandangan terkait dengan wacana yang dimaksud. Rule yang harus berlaku adalah objektivitas.

Seorang pakar Hukum Tata Negara se kelas Rafly Harun berpendapat bahwa kehendak mengembalikan MPR menjadi lembaga tertinggi negara dan memberi kewenangan MPR untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dan menentukan GBHN merupakan sebuah langkah kemunduran.

Abdillah Toha dalam kicauannya di jejaring media sosial Twiter @AT_AbdillahToha, pada Kamis, 15 Agustus 2019, menilai GBHN merupakan akal-akalan partai yang ingin mengatur presiden. Dalam cuitan tersebut, Abdillah Toha meminta agar tidak mengganggu presiden terpilih. Kata Abdillah Toha, GBHN dulu ada karena presiden dipilih oleh MPR, sementara kini presiden dipilih rakyat.

Bahkan, Presiden Jokowi menyatakan ketidak setujuanya terhadap wacana agar pemilihan presiden dan wakil presiden dikembalikan lagi sebagai kewenangan MPR, bukan dipilih langsung oleh rakyat. Menurutnya, sistem pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung yang ditetapkan sejak tahun 2004 sudah tepat.

Benarkah pandangan dan pendapat tersebut?. Benar atau tidak, harus dilihat argumentasi dan dasar hukumnya. Apapun, hari ini UUD 1945 yang berlaku adalah UUD 1945 yang telah diamandemen ke empat kali pada tahun 2002, sehingga banyak pihak yang tidak sependapat mengatakan UUD 2002 yang berideologi Liberalis Kapitalis.

Secara hukum, argumentasi dari pendapat-pendapat yang menentang terhadap upaya menghidupkan kembali MPR sebagai lembaga tertinggi negara adalah UUD 1945 yang telah diamandemen hingga empat kali tersebut. Ini berarti bahwa pendapat tersebut sesuai dengan UUD 1945 hasil amandemen keempat.

Barangkali patut disimak mengapa kehendak untuk melakukan amandemen terbatas ataupun mengkaji ulang UUD 1945 dilihat dengan pikiran jernih dan berfikir “jangan sekali-kali melupakan sejarah”, sebuah petuah dari Presiden Soekarno, proklamator kemerdekaan Indonesia.

Patut dicermati buku “Lahirnya UUD 1945” karya R.M AB Kusuma. Para perancang konstitusi, seperti Prof. Soepomo sudah mengingatkan bahwa untuk memahami konstitusi tidak cukup hanya membaca teks yang tertulis pada pasal-pasalnya, tetapi juga memahami dan menyelami jalan pikiran perancang serta konteks sejarah yang legitimate untuk menafsirkan konstitusi.

Bila dipelajari secara mendalam, notulen lengkap rapat-rapat BPUPKI sekitar 11 sampai 15 Juli 1945 dan PPKI tanggal 18 Agustus 1945 yang terdapat di dalam Arsip AG Pringgodigdo dan AK Pringodigdo dapat diselami kedalaman founding fathers tentang sistem pemerintahan negara yang demokratis, yang dicita-citakan oleh perancang konstitusi.

Pada sidang-sidang tersebut, Prof. Soepomo, Maramis, Bung Karno, dan Bung Hatta mengajukan pertimbangan filosofis dan kajian empirik untuk mendukung keyakinan mereka bahwa trias politica ala Montesquieu bukanlah sistem yang cocok untuk menjalankan kedaulatan rakyat. Prof. Soepomo dan Soekarno menganggap trias politica sudah kolot dan tidak dipraktekkan lagi di Eropa.

Pada rapat panitia Hukum Dasar bentukan BPUPKI pada 11 Juli 1945 dicapai kesepakatan bahwa Republik Indonesia tidak akan menggunakan sistem parlementer seperti Inggris karena merupakan penerapan dari pandangan

Sistem ini dipandang tidak mengenal pemisahan kekuasaan secara tegas. Antara cabang legislatif dan eksekutif, terdapat fusion of power karena kekuasaan eksekutif sebenarnya adalah bagian dari kekuasaan legislatif. Perdana menteri dan para menteri sebagai kabinet kolektif adalah anggota parlemen.

Sebaliknya, sistem presidensial dipandang tidak cocok untuk Indonesia yang baru merdeka karena sistem tersebut mempunyai tiga kelemahan, yaitu resiko konflik berkepanjangan antara legislatif-eksekutif; kaku karena presiden tidak dapat diturunkan sebelum masa jabatan berakhir, dan pemilihan winner takes all seperti di Amerika Serikat bertentangan dengan semangat demokrasi.

Oleh karena itu, Indonesia yang baru merdeka menggunakan sistem sendiri sesuai usulan Dr. Soekiman, anggotan BPUPKI dari Jogyakarta, dan Prof. Soepomo, Ketua Panitia kecil BPUPKI. Sebuah terminologi yang berbeda untuk menamakan sistem khas untuk Indonesia.

Ismail Suni menyebutnya sebagai sistem quasi-presidential. Padmo Wahono menamakan sistem mandataris. Dalam klasifikasi Verney, sebuah sistem yang mengandung sistem presidensial dan parlementer yang kemudian disebut sebagai sistem semi-presidensial. Sistem ini mengenal pemisahan kekuasaan yang jelas antara cabang eksekutif dan legislatif, yang tidak boleh saling menjatuhkan.

Sistem pemerintahan khas Indonesia ini juga mengandung karakterisktik sistem parlementer, di antaranya MPR ditetapkan sebagai locus of power yang memegang supremasi keadaulatan tertinggi, seperti halnya parlemen dalam sistem parlementer. Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dijalankan oleh MPR sebagai perwujudan seluruh rakyat Indonesia.

Presiden menjalankan kekuasaan eksekutif yang menjadi mandataris MPR. Sedangkan DPR adalah unsur MPR yang menjalankan kekuasaan legislatif. Presiden tidak dapat menjatuhkan DPR begitu juga sebaliknya. Bersama-sama Presiden dan DPR menyusun UU.

Pada notulen rapat BPUPKI pada 11 sampai 15 Juli 1945 dan rapat PPKI pada 18 Agustus 1945 dapat diketahui perkembangan pemikiran kedaulatan rakyat yang dijalankan oleh MPR sebagai penjelmaan seluruh rakyat Indonesia yang memiliki konfigurasi sosial, ekonomi, dan geografis yang amat kompleks.

Dan karena itu pula MPR harus mencakup wakil-wakil rakyat yang dipilih, DPR, wakil-wakil daerah, serta utusan-utusan golongan dalam masyarakat. Dengan kata lain, MPR harus menjadi wadah multi unsur dan bukan wadah bikameral.

Bentuk MPR sebagai majelis permusyawaratan perwakilan dipandang lebih sesuai dengan corak hidup kekeluargaan bangsa Indonesia dan menjamin pelaksanaan demokrasi politik dan ekonomi untuk terciptanya keadilan sosial. Bung Hatta menyebutnya sebagai ciri demokrasi Indonesia.

Oleh karena itu, disepakati rumusan dasar bernegara pada 18 Agustus yang kemudian disebut sebagai Pancasila, sebagaimana tertulis di dalam Pembukaan UUD 1945. Sila-sila sebagaimana disebut dalam Pembukaan UUD 1945 itulah yang mendasari kesepakatan sistem pemerintahan sendiri.

Indonesia memiliki proclamation of independence dan sekaligus declaration of independence. Dengan proklamasi, bangsa Indonesia memberitahu kepada kita sendiri dan dunia bahwa Indonesia telah menjadi negara merdeka. Declaration of independence terlukis dalam UUD 1945 dan Pembukaannya, mengikat bangsa Indonesia sendiri dengan prinsip sendiri serta memberitahu dunia prinsip Indonesia.

Sadar atau tidak, amandemen UUD 1945 adalah pembubaran negara yang diproklamsikan pada 17 Agustus 1945. Sebab, pendiri Indonesia sudah membentuk negara yang berdasarkan Pancasila, sebagaimana alinea keempat Pembukaan UUD 1945 yang mempunyai prinsip sendiri dan mengikat.

Hal lain terkait dengan amandemen UUD 1945 adalah pelanggaran terhadap Kesepakatan MPR Nomor 9/MPR/1999. Tiga dari lima kesepakatan yang dilanggar adalah tidak menghilangkan/menghapus Naskah Penjelasan UUD 1945; perubahan dilakukan dengan cara adendum, serta; MPR berketetapan bahwa yang dianut adalah sistem semi presidensial.

Apabila disandingkan kedua produk UUD 1945 yang asli dan UUD 1945 hasil amandemen keempat, terlihat jelas bahwa yang terjadi adalah perubahan total dan mendasar terhadap semangat para founding fathers dalam merancang sistem pemerintahan di Indonesia.

Apabila jujur dan komitmen pada sistem sendiri, sistem negara berdasarkan Pancasila memiliki tiga ciri, yaitu adanya lembaga tertinggi negara yaitu MPR; adanya politik rakyat yaitu GBHN, dan; Presidennya mandataris MPR. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menyadiri jati diri dan budayanya.

Paradoks, itulah kata yang dapat diungkapkan apabila banyak pihak mengklaim diri sebagai orang atau pihak yang memegang teguh Pancasila. Akan tetapi, ketika muncul aspirasi untuk mengembalikan filosofi, semangat, dan kehendak founding fathers merancang sistem pemerintahan justru memberikan statement negatif.

Benar, bahwa tidak ada yang abadi di dunia, satu-satunya yang abadi hanyalah perubahan. Tentu menjadi tidak benar ketika perubahan dilakukan tetapi merobohkan bangunan yang sudah berdiri, tanpa mempertimbangkan semua yang dipertimbangkan mereka yang mendirikan dan menjadikan Indonesia merdeka. Dengan kata lain, membongkar negara.

Mengapa bangsa Indonesia selalu paradoks antara kata dan perbuatan?.

Penulis: Letjen TNI (Purn) Bambang Darmono

Ketua Dewan Pembina IDESSS, Direktur Utama BWASS dan Ketua Bidang Pengkajian PPAD, serta; Mantan Kepala Unit Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat (UP4B), Sekjen Wantanas, Komandan Kodiklat TNI AD, Komandan Bantuan TNI Penanggulangan Tsunami, dan Pangkoops TNI Aceh.

Tags

Related Articles

Leave a Reply

Back to top button