Security

VIRUS ABAI AKIBATKAN FREEDOM OF OXFORD

Walikota Oxford konsisten dengan rencananya untuk memberikan hadiah perdamaian kepada Benny Wenda pada 17 Juli 2019, sebagaimana dijanjikannya menurut siaran pers Oxford City Council pada 12 Juli yang lalu. Maka, Institute for Democracy, Security, and Strategic Studies (IDESSS) mengangkat artikel berjudul “Kado untuk Presiden Terpilih”.

Menurut Oxford City Council, “Benny Wenda is to be awarded the Honorary freedom of the City at a special meeting of the Full Council to be held in Oxford Town Hall, at 5 PM on 17 July”. Sekedar pengetahuan bahwa Wenda adalah orang yang mendapat suaka di Inggris dan menjadi penduduk Oxford.

Walikota Oxford ingin memberi penghargaan warga yang tinggal di kotanya dan dinilai patut dianugerahi Freedom of Oxford. Seperti kehadirannya pada pembukaan kantor atau markas kampanye Papua Barat Merdeka di Oxford, ia tidak mewakili negaranya.

Bagi orang Indonesia, tidak semudah itu mengaku tidak mewakili negaranya, sebab Oxford adalah kota di Inggris. Selain hal tersebut, yang mengeluarkan siaran pers pada 12 Juli 2019 adalah Oxford City Council, sebuah dewan kota Oxford. Ketika Dewan kota berbicara, tentu bukan atas nama pribadi.

Dalam salah satu siaran pers tersebut menyebutkan bahwa “Ever since Benny Wenda made Oxford his home and base for campaigning for the people of West Papua, Oxford resident and the City Council have taken his cause for their own. We are delighted to give this honor to an Oxford resident who has campaigned so tirelessly on behalf of his people.”

Sebuah pengakuan yang diberikan kepada seseorang yang membuat Oxford sebagai basis perjuangan untuk masyarakat yang diperjuangkan. Apapun nilainya, pengakuan tersebut diberikan oleh pihak kota Oxford yang sangat mungkin dapat memicu award lainnya. Semua hal harus diperhitungkan.

Sementara itu, dalam sambutan penyerahan Freedom of Oxford pada 17 Juli 2019, Lord Mayor Of Oxford Craig Simons said the accolade was “well-deserved” and Mr. Wenda was “contributing so much both locally and on the international stage”.

Seperti biasa, KBRI London mengecam keras pasca pemberian award tersebut. Pertanyaannya, apakah KBRI tidak mengetahui siaran pers Dewan Kota Oxford tanggal 12 Juli 2019?. Terkejut-kejut. Sepertinya lazim, bila sesuatu telah terjadi kecaman dilayangkan dan publik di tanah air baru mengetahui. Terlambat.

Pertanyaan berikut yang harus diajukan dalam kasus ini adalah apa saja yang dilakukan sejak 12 Juli 2019. Sebab, tidak banyak yang tahu dan nyaris tiada informasi dari KBRI London bagi masyarakat Indonesia. Kalau KBRI London melakukan counter resmi atau pernyataan. Ini baru keren.

Harus dikatakan, untuk kesekian kali, sejak Benny Wenda menjadi penduduk Oxford membuat kejutan. Slow but sure menjadi perhatian dunia. Bukan tidak mungkin dunia akan melihat lebih lanjut sepak terjang selanjutnya dan sangat mungkin mendapatkan award yang lebih mengagetkan. Nobel?.

Menurut Wikipedia, Penghargaan Nobel dianugerahkan kepada mereka yang telah berkontribusi luar biasa di bidang Fisika, Kimia, Sastra, Perdamaian, Fisiologi atau kedokteran dan ekonomi. Penghargaan Nobel selalu diberikan kepada mereka yang dinilai berjasa besar bagi kemanusiaan.

Faktanya Nobel Perdamaian yang sangat terkait dengan kemanusiaan telah berkali-kali keluar. Bahkan, Susilo Bambang Yudhoyono konon nyaris mendapatkannya pasca perdamaian di Aceh. Henry Dunan, Aung San Suu Kyii, Ramos Horta, dan Uskup Belo adalah orang-orang yang pernah mendapatkan Nobel Perdamaian.

Kalau melihat upaya yang dilakukan untuk menyatukan tiga kelompok milisi menjadi Tentara Nasional Papua, tujuan yang dinyatakan adalah perjuangan untuk kemerdekaan Papua Barat dengan mencegah pelibatan anak-anak dalam perjuangan bersenjata OPM. Sebuah upaya untuk mendulang empati.

Terkait dengan kemanusiaan, menurut Liputan6.com pada 19 Juli 2019, terdapat 130 orang meninggal akibat kelaparan selama berada di pengungsian Nduga. Keadaan ini diangkat Hipolitus dalam diskusi situasi Nduga di kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta Pusat, Kamis 18 Juli 2019, pengungsi yang meninggal sebanyak 129 orang, terakhir pagi ini terdapat anak berusia dua tahun baru meninggal di Wamena.

Kondisi kemanusiaan akibat konflik seharusnya ditangani secara baik. Ditangani secara baik saja menjadi perhatian internasional, apalagi tidak. Kalau benar yang dikatakan oleh Hipolitus, keadaan tersebut bukan hal kecil. Dimana Pemerintah Daerah atau Pemerintah memberi perlindungan terhadap warga negara?.

Sejak 1 Mei 2019, Indonesia terpilih menjadi Ketua Dewan Keamanan PBB untuk periode 2019-2020. Terpilihnya Indonesia, seharusnya dapat didayagunakan untuk diplomasi. Sayang, sejak 1 Mei 2019 banyak hal negatif terkait situasi Tanah Papua terjadi, termasuk kemajuan diplomasi Benny Wenda.

Langkah-langkah sistematis untuk mengikuti jejak Ramos Horta terlihat jelas dengan arah pencapaian tujuan dengan cara-cara damai dan demokratis. Penyatuan faksi-faksi yang ada merupakan langkah untuk hal tersebut, walaupun merupakan hal yang sangat sulit untuk dapat dilakukan Wenda.

Oleh karena itu, poros internasional dengan tema pelanggaran HAM merupakan poros yang terus diprioritaskan dan digalang dengan memanfaatkan empati kepada pihak inferior. Kepekaan terhadap langkah dan fenomena ini yang harus dicermati dan disikapi oleh aktor-aktor diplomasi Indonesia.

Tampaknya, ada penyakit kronis yang melanda aktor-aktor di pemerintahan, yaitu ABAI. Menurut Jenderal Purn. Widjojo Soejono, “Tidak ada pendadakan yang dapat terjadi kecuali abai”. Karena abai, langkah demi langkah diplomasi Wenda terlihat on the track pada arah yang mereka inginkan.

Abai mengakibatkan kehancuran. Bukankah virus abai yang berjangkit, apabila Indonesia memiliki kekuatan jauh lebih dahsyat di semua lini, tetapi trend peningkatan kampanye Wenda berjalan mulus-mulus saja. Ataukah para punggawa negara hanya sibuk mengurus kekuasaan?.

Penulis: Letjen TNI (Purn) Bambang Darmono

Ketua Dewan Pembina IDESSS, Direktur Utama BWASS dan Ketua Bidang Pengkajian PPAD, serta; Mantan Kepala Unit Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat (UP4B), Sekjen Wantanas, Komandan Kodiklat TNI AD, Komandan Bantuan TNI Penanggulangan Tsunami, dan Pangkoops TNI Aceh.

Tags

Related Articles

Leave a Reply

Back to top button