Security

KADO UNTUK PRESIDEN TERPILIH

Pada 1 Juli, Benny Wenda menyatakan bahwa organisasi dan militer yang dibentuk adalah kesatuan militer dan politik yang sah. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia tidak bisa lagi melakukan stigmatisasi mereka sebagai separatis atau penjahat.

Pernyataan ini baru ia sampaikan setelah 1 Mei 2019, tiga kelompok bersenjata pro-Papua Merdeka diklaim menyatukan diri di bawah satu payung bernama Tentara Papua Barat dalam sebuah Deklarasi Perbatasan Vanimo. Ketiga milisi kini akan beroperasi di bawah komando ULMWP.

Kalau dicermati, peleburan ini merupakan langkah penting upaya menuju kemerdekaan Papua, sebab selama ini perjuangan dilakukan terpecah-pecah. Akan tetapi, harus diakui bahwa mempersatukan kelompok-kelompok Papua Merdeka tidak semudah sebagaimana dibayangkan banyak orang.

Penegasan Jeffrey merupakan realita kelompok-kelompok perjuangan Papua Merdeka. “OPM TPN bukan bagian dari ULMWP,” tegas Jeffrey dalam pernyataannya di tabloid Jubi. Dia meminta ULMWP berhenti menggunakan nama OPM TPN untuk mendapat legitimasi politik di level internasional.

Belum genap satu bulan pernyataan Benny Wenda tentang penyatuan milisi, Oxford City Council membuat siaran pers pada 12 Juli 2019, “Benny Wenda is to be awarded the Honorary freedom of the City at a special meeting of the Full Council to be held in Oxford Town Hall, at 5 PM on 17 July”.

Dalam siaran pers tersebut, Wenda dipandang sebagai pemimpin dan diplomat Gerakan Papua Merdeka. “Sejak diberikan suaka politik di Inggris tahun 2002, Dia (Wenda) telah berjuang tanpa kenal lelah untuk penentuan nasib sendiri wilayah Papua Barat dari markas kampanyenya di Oxford, UK”.

Persoalan-persoalan di atas sesungguhnya bukan berdiri sendiri, tetapi rangkaian peristiwa yang digagas dan dijalankan oleh Benny Wenda sejak menjadi pimpinan ULMWP Desember 2014. Benar, dia gigih melakukan kampanye kemerdekaan Papua Barat dengan berbagai cara dan variannya.

Seperti diketahui, pada 2016 di dalam Sidang Umum PBB, Vanuatu bersama lima negara Pasifik lainnya meminta diadakan penyelidikan Dewan HAM PBB terhadap situasi di Papua. Tindakan ini berulang pada 2017 saat Vanuatu dan Solomon mengangkat isu yang sama dalam Sidang Umum PBB.

Selanjutnya, pada Sidang Umum ke-73 PBB yang berlangsung 25 September hingga 1 Oktober 2018, Perdana Menteri Vanuatu mengangkat persoalan pelanggaran HAM berat di Papua serta mendesak diberikannya kebebasan berekspresi bagi rakyat Papua. Vanuatu adalah negara dimana ULMWP bermarkas.

Tidak kurang, Wakil Presiden Jusuf Kalla yang memimpin delegasi Indonesia telah melontarkan kecaman bahkan ancaman terhadap Vanuatu untuk tidak mencampuri urusan kedaulatan Indonesia atas Papua. Begitu pula sanggahan dan kecaman Wakil Tetap Indonesia di PBB, Dian Triansyah Djani.

Masyarakat Indonesia kemudian dikejutkan oleh pembantaian karyawan PT. Istaka Karya oleh TPNPB OPM di wilayah Nduga pada awal Desember 2018. Setidaknya, terdapat 19 orang meninggal dan 3 prajurit TNI tewas pasca pembantaian tersebut. Kedaulatan yang tidak mewujud di Papua

Pada 28 Januari 2019, Benny Wenda menyerahkan kembali petisi Referendum untuk kemerdekaan Papua Barat kepada Komisi Tinggi HAM (KTHAM) PBB, Michelle Barchelet. Duta Besar RI untuk PBB di Jenewa mengatakan bahwa ini bukan petisi baru tetapi salinan yang pernah dibuat Benny tahun 2017.

Menurut pengakuan Juru Bicara Komisi Tinggi HAM (KTHAM) PBB, Ravina Shamdasani, Wenda disusupkan oleh delegasi Vanuatu. Semudah itukah penyusupan di KTHAM PBB?. Padahal masuk ke ruangan itu bukan hal yang mudah. Peristiwa ini harus dilihat sebagai hal aneh yang dilakukan oleh KTHAM PBB.

Di samping dari Walikota Oxford, internasionalisasi persoalan Papua oleh Wenda juga mendapat dukungan dari International Lawyer. Dukungan ini memberi peluang Benny Wenda untuk membuka kantor Free West Papua Campaign di Kota Oxford, Inggris, yang pembukaannya dihadiri oleh Walikota Oxford, walaupun atas nama pribadi.

Rangkaian peristiwa sejak pembukaan kantor Free West Papua Campaign di Kota Oxford, Inggris, telah memberikan gambaran betapa cepat dan signifikan perkembangan diplomasi Benny Wenda dalam mengampanyekan persoalan Papua di fora internasional.

Diplomasi Indonesia seolah tidak mampu membendung langkah maju Benny Wenda. Memang harus diakui, bahwa ketika inferior melawan superior, empati dan simpati tidak tertuju kepada pihak superior, akan tetapi kepada pihak inferior. Sebuah tantangan diplomasi Indonesia.

Sejak tahun 2001, pendekatan penyelesaian Papua difokuskan pada pendekatan kesejahteraan. Hanya pada 2012 sampai 2014, pendekatan sosial politik dan budaya dikehendaki dilakukan oleh Unit Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat (UP4B), di samping pendekatan sosial ekonomi.

Itupun patut disayangkan, pendekatan sosial politik dan budaya yang baru dijalankan pada 2012 dicabut kembali secara lisan. Padahal, pendekatan kesejahteraan ditolak mentah-mentah oleh gerakan kemerdekaan untuk Papua Barat, baik di Papua maupun di luar Papua.

Menurut mereka, Orang Asli Papua (OAP) tidak butuh kesejahteraan. Bagi kelompok Gerakan Pembebasan Papua Barat, persoalan Papua adalah persoalan politik dan sejarah Papua, mereka butuh penyelesaian status politik melalui pendekatan sosial politik, bukan kesejahteraan.

Apapun pendekatan yang dilakukan pemerintah sah-sah saja. Akan tetapi, ketika keluaran (output) pendekatan tersebut tidak menghasilkan perbaikan, evaluasi harus dilakukan. Apalagi, yang ajek dari kebijakan tersebut hanya pendekatan kesejahteraannya, tetapi secara substansial kebijakannya diskontinuitas.

Waktunya pemerintah harus meletakkan penyelesaian persoalan Papua menjadi top prioritas. Kebijakan yang diskontinuitas harus ditinggalkan, jangan pula kebiasaan politisi yang konsisten hanya inkonsistensi berlanjut. Pelaksana dan rakyat Papua hanya menjadi objek trial and error.

Kalau Lukas Enembe di awal kekuasaannya di Provinsi Papua mengusulkan adanya jabatan Gubernur Jenderal, barangkali sesuatu yang tidak proporsional karena banyak hal yang ditabrak. Esensi utamanya tidak mengubah otonomi khusus, dan hal tersebut sudah berjalan.

Menguatkan dan mengintensifkan kebijakan untuk pembangunan Papua, baik di bidang sosial politik dan budaya maupun di bidang sosial ekonomi yang berkelanjutan, sudah waktunya pemerintah terpilih yang diberi kado oleh Benny Wenda dari Oxford membentuk Kementerian Urusan Papua.

Menteri Urusan Papua akan bertanggung jawab langsung kepada Presiden RI terkait dengan kebijakan pemerintah yang dikehendaki oleh Presiden terpilih. Bahkan, kedudukan kementerian akan jauh lebih kuat, memiliki posisi tawar dalam koordinasi di dalam pemerintahan, serta hanya memfokus pada tugas penyelesaian Papua. New Zealand berhasil menangani persoalan Maori.

Pemerintah harus memberikan atensi tinggi kepada diplomasi luar negeri. Suka tidak suka, sejak Desember 2014 trend perkembangan diplomasi Benny di fora internasional meningkat pesat. Hasilnya, dunia internasional semakin aware terhadap persoalan Papua. Sebaliknya, diplomasi kita terasa kedodoran.

Kebiasaan trial and error dan kebijakan yang diskontinuitas hanya membuat bingung pelaksana di level bawah dan rakyat, sementara hasilnya selalu mengecewakan.

Penghargaan dari Walikota Oxford kepada Benny Wenda yang rencana akan diberikan tanggal 17 Juli 2019, merupakan kado untuk presiden terpilih yang harus disikapi sebagai tamparan yang memilukan.

Penulis: Letjen TNI (Purn) Bambang Darmono

Ketua Dewan Pembina IDESSS, Direktur Utama BWASS dan Ketua Bidang Pengkajian PPAD, serta; Mantan Kepala Unit Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat (UP4B), Sekjen Wantanas, Komandan Kodiklat TNI AD, Komandan Bantuan TNI Penanggulangan Tsunami, dan Pangkoops TNI Aceh.

Tags

Related Articles

Leave a Reply

Back to top button