Democracy

SIPIL RASA MILITER

Trend mode berpakaian terus bergerak seiring zaman, “Army Look Style” ternyata tidak lekang oleh waktu. Berpakaian ala militer tetap memiliki daya tarik tersendiri, selain mudah didapatkan, berpakaian ala militer harus diakui terlihat lebih maskulin dan gagah seperti halnya seorang anggota tentara.

Beberapa hari yang lalu, tanggal 3 Juli 2019 TribunSumsel.com menulis artikel tentang “Tanda Pangkat PNS/ASN Lengkap dengan Penjelasan Simbol dan Golongan Jabatan”. Gubernur Sumatera Selatan, Herman Daru, mengeluarkan Surat Edaran Nomor 1337/SE/IV/2018 tentang Pemakaian Tanda Pangkat Jabatan pada Pakaian Dinas Harian di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

Pada 2015, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengeluarkan peraturan pemakaian tanda pangkat berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 19 Tahun 2015 tentang Pakaian Dinas Harian Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kemenhub. Dalam aturan ini, bahkan disebut tanda pangkat bintang yang hanya dipakai oleh mereka yang di Jabatan Pembina Utama Muda (IV C) hingga Menteri.

Memang tanda pangkat bintang di Kemenhub berbeda dengan di TNI yang menggunakan lambang bintang berwarna emas lima sudut. Di TNI AU hampir mirip dengan yang dibuat Kemenhub. Bintang satu untuk Marsekal Pertama, berturut-turut hingga bintang empat untuk Pati TNI AU berpangkat Marsekal.

Menurut Detik News (9/1/2016), TNI AU menilai, sebaiknya penggunaan seragam militer oleh sipil dihentikan. TNI AU menilai seragam militer yang dipakai sipil, baik perorangan, instansi, ataupun ormas, bisa membahayakan keselamatan. Karena kalau terjadi konflik militer, mereka bisa menjadi sasaran kelompok militer.

Memang para pihak yang menggunakan tanda kepangkatan pada seragamnya dengan gampang akan berkilah, bahwa seragam yang dipakai lengkap dengan kepangkatan bukan seragam militer, tetapi seragam instansi yang bersangkutan. Apalagi tidak setitikpun dalam tanda tersebut tertulis TNI.

Realitanya, aksen atribut militer tidak utuh lagi milik TNI di Indonesia. Pada 1997-1998 aksen pakaian bergaya militer ini cukup mendapat cibiran. Sejak tahun 2015, ternyata berpakaian gaya militer kembali diminati masyarakat, khususnya Instansi Pemerintah dan Ormas.

Meski tak persis, gaya militer ini memang sukses membuat orang dan pihak lain takut dan menggeneralisasi bahwa pakaian ala militer merupakan anggota TNI yang mulai berekspansi melakukan tugas-tugas penjagaan umum hingga kegiatan kemasyarakatan. Masyarakat awam nyaris sulit membedakan.

Terkait dengan militer dan non militer (sipil), Konvensi Jenewa secara tegas juga telah meletakkan prinsip dasar perlindungan bagi masyarakat sipil ketika terjadi konflik bersenjata. Di dalamnya juga memuat secara tegas tentang keharusan pemakaian atribut militer bagi anggota tentara di dalam konflik bersenjata.

Dalam kaitan ini, sesungguhnya pemakaian seragam militer dan atribut sangat terkait dengan hak-hak dan perlindungan bagi para pihak yang sedang berkonflik, serta kewajiban memberikan perlindungan kepada masyarakat sipil (non combatan) yang ada di dalam wilayah konflik tersebut.

Apakah masyarakat sipil dilarang memakai sergam militer lengkap dengan atribut militer yang melekat? Menurut Pasal 59 Ayat 1 (b) UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Penggunaan Atribut Militer, warga sipil maupun ormas dilarang menggunakan pakaian atau seragam menyerupai pakaian dinas militer.

Merujuk pada UU Nomor 17 Tahun 2013, sesungguhnya seluruh instansi pemerintah pusat dan daerah harus memahami ketentuan tentang hal ini. Keluarnya Peraturan Daerah dan Peraturan Kementerian terkait dengan seragam PNS/ASN yang menyerupai militer seharusnya tidak terjadi.

Memang harus pula diakui, akibat dari perturan-peraturan tersebut, tumbuh wira usaha di bidang pembuatan dan penjualan tanda pangkat di kementerian dan pemerintahan daerah tumbuh menjamur. Bahkan, mulai menggeser para penjual atribut militer.

Apakah mungkin kegemaran memakai seragam dan atribut ala militer di Indonesia terkait dengan istilah pemerintah yang melekat pada pegawai di pemerintahan?. Sebab, kata “pemerintah” tersebut punya makna “tukang memerintah pihak lain, penguasa”, dan karena itu perlu disegani atau bahkan ditakuti.

Nama memang acap kali sangat terkait dengan sikap dan tingkah laku, apalagi dilengkapi dengan pakaian dan atribut. Barangkali kata-kata William Shakespeare “What is the Name” ada benarnya. Orang yang dinamai “gombloh”, walau kurus tingkah lakunya manjadi gombloh, padahal gombloh identik gemuk.

Walaupun ada ketentuan melarangnya, karena karakter penguasa, maka muncul arogansi kekuasaan. Image yang ingin dibangun adalah sikap dan penampilan yang perlu disegani bahkan sangat perlu ditakuti agar aparatur pemerintah berwibawa.

Paradoks, sebab aparatur negara sesungguhnya harus dibangun dan dirancang agar memiliki jati diri sebagai public services, bukan penguasa. Bahkan, di dalam pemerintahan sering menjadi diskursus, mana yang benar, pangereh praja atau pamong praja?. Barangkali perubahan ini revolusi mental yang sesungguhnya.

Paradoks, sebab reformasi diharapkan mampu mengusung masyarakat yang lebih civilized, tetapi yang lahir justru menonjolkan kembali gaya-gaya militer dalam kehidupan para birokrat di pemerintahan dan masyarakat, khususnya organisasi kemasyarakatan.

Paradoks, karena memaknai ketegasan hanya dapat dilakukan oleh mereka yang berseragam, bukan karakter yang dibentuk pada mereka yang harusnya melayani masyarakat. Bahkan, yang berseragampun banyak pula menunjukkan sikap ketidak-tegasan.

Masyarakat bangsa Indonesia seharusnya merelakan gaya-gaya militer yang hanya menjadi dan dimiliki oleh mereka yang mengabdikan diri bekerja di sektor pertahanan, keamanan dan penegakan hukum, agar mereka bangga dengan profesinya dan mudah diketahui masyarakat mana kala mereka tidak mampu menjalankan tugasnya.

Pemerintah harus melihat persoalan ini sebagai persoalan yang serius dan melakukan pembinaan yang serius agar para birokrat kita disegani, dihormati dan bersikap civilized.

Penulis: Letjen TNI (Purn) Bambang Darmono

Ketua Dewan Pembina IDESSS, Direktur Utama BWASS dan Ketua Bidang Pengkajian PPAD, serta; Mantan Kepala Unit Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat (UP4B), Sekjen Wantanas, Komandan Kodiklat TNI AD, Komandan Bantuan TNI Penanggulangan Tsunami, dan Pangkoops TNI Aceh.

Tags

Related Articles

Leave a Reply

Back to top button