Security

TENTARA WEST PAPUA, ARAH BARU PAPUA MERDEKA

Kalau benar berita yang bertebaran di beberapa situs berita akhir-akhir ini, untuk pertama kalinya sayap militer dan organisasi politik pro-kemerdekaan Papua bergabung di bawah satu atap. Ketiga organisasi tersebut adalah Tentara Revolusi West Papua (TRWP), Tentara Nasional Papua Barat (TNPB), dan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB).

Seperti diberitakan Radio New Zealand (RNZ) pada Senin 1 Juli 2019, Benny Wenda menyatakan bahwa organisasi dan militer yang dibentuk adalah kesatuan militer dan politik yang sah. Sehingga, pemerintah Indonesia tidak bisa lagi melakukan stigmatisasi mereka sebagai separatis atau penjahat.

Menurut situs ULMWP, sejak 1 Mei 2019 tiga kelompok bersenjata pro-Papua merdeka menggabungkan diri di bawah satu payung bernama Tentara Papua Barat. Kesepakatan itu ditandai lewat Deklarasi Perbatasan Vanimo. Ketiga milisi kini akan beroperasi di bawah komando ULMWP.

Masih menurut situs ULMWP, deklarasi ini sengaja ditandatangani pada 1 Mei 2019, bertepatan dengan 56 tahun Indonesia merebut Papua Barat pada 1963. Peleburan ini dianggap sebagai langkah penting menuju kemerdekaan Papua. Sebab, selama ini perjuangan sulit dilakukan karena terpecah-pecah.

Penyatuan sayap militer pro-kemerdekaan diharapkan bisa mengakhiri praktik buram penggunaan anak-anak sebagai tentara. RNZ mengungkap Tentara Nasional Papua Barat merekrut anak kecil sebagai kombatan dalam operasi bersenjata, sesuatu yang dilarang ULMWP, klaim juru bicaranya Jacob Rumbiak.

Meski demikian, klaim yang dipublikasikan ULMWP dibantah Organisasi Papua Merdeka dan TPNPB pimpinan Jeffrey Bomanak. Sebagaimana dilansir oleh The Guardian. Kedua organisasi “menolak dan membantah klaim yang dibuat dalam pernyataan politik tentang penggabungan kekuatan militer”.

“OPM TPN bukan bagian dari ULMWP,” tegas Jeffrey dalam pernyataan tabloid Jubi. Dia meminta ULMWP berhenti menggunakan nama OPM TPN untuk mendapat legitimasi politik di level internasional. Bahkan, Bomanak juga menuduh ULMWP melakukan penipuan dan pemalsuan tanda tangan.

Dalam pernyataan Jeffrey kepada RNZ, dia mengaku pertemuan ketiga kelompok bersenjata di Papua pada bulan lalu berakhir dengan gamang, lantaran sejumlah pihak terlihat “tidak senang,”.

Keraguan serupa diungkapkan pengamat Papua di Chiang Mai University, Thailand, Boby Anderson. Kepada The Guardian, dia mengatakan Deklarasi Perbatasan Vanimo baru akan terbukti berhasil apabila ULMWP mampu mengoordinasikan operasi militer gabungan di Papua. Sesuatu yang mustahil.

Kepala Penerangan Kodam XVII Cenderawasih Kolonel Inf Muhammad Aidi menilai manuver tersebut tidak mengubah kondisi keamanan di Papua. Menurutnya, “walaupun mereka sudah bergabung, mereka tidak akan berani berhadapan langsung dengan kekuatan NKRI, dalam hal ini TNI”.

Penggabungan unsur-unsur  perlawanan, baik politik maupun militer dalam satu kendali Beny Wenda tampaknya menjadi manuver baru ULMWP. Sepertinya, mereka menyadari bahwa perjuangan yang terserak dalam kelompok-kelompok tidak akan memperoleh hasil maksimal.

Apabila benar apa yang dikatakan oleh Benny Wenda tentang Deklarasi Perbatasan Vanimo, suka tidak suka harus dilihat sebagai sebuah kemajuan konsolidasi perlawanan kelompok OPM. Di era dimana HAM dan diplomasi menjadi ujung tombak perjuangan, hubungan antara strategi dan langkah taktis yang dilakukan di lapangan harus dilihat secara cermat.

Penyatuan kelompok-kelompok perlawanan merupakan langkah strategis untuk menegaskan bahwa Benny Wenda mampu menyatukan perlawanan untuk mencapai Papua merdeka. Sebagaimana menurut Boby Anderson, apa langkah taktis yang akan segera mereka lakukan di lapangan?.

Pemerintah tidak boleh menganggap remeh perkembangan ini. Lebih jauh,ketegasan pemerintah harus diwujudkan di lapangan, baik terhadap unjuk rasa yang provokatif dan anarkis maupun perlawanan bersenjata yang dilakukan untuk melemahkan operasi yang dilakukan TNI.

Mencermati gerak aparatur keamanan, khususnya TNI pasca peristiwa Nduga, operasi menghadapi separatisme semakin menunjukkan arah yang tidak jelas.

Pernyataan Panglima TNI pada 8 Maret 2019 kepada Antara, yang mengatakan bahwa menangani separatis bersenjata tidak perlu dengan senjata. Betulkah?.

Ketika informasi dan berita beredar terbentuknya Tentara Papua Barat yang menyatu dalam ULMWP, dalam pernyataannya di Boyolali tanggal 4 Juli 2019, Panglima TNI menganggap bahwa pembentukan Tentara Papua Barat adalah gerakan separatis.

Terhadap hal tersebut akan dihadapi dengan operasi penegakan hukum. Sebuah pernyataan yang tidak jelas arah penanganannya. Bahkan, dari dulu tanpa ada penggabungan ketiga organisasi milisi mereka, OPM adalah separatis. Sebuah sikap aparatur keamanan yang tidak proporsional.

Terkait dengan operasi penegakan hukum, secara doktriner, TNI tidak disiapkan dan dilatih untuk tugas-tugas penegakan hukum, kecuali untuk kepentingan internal TNI. UU Nomor 34 Tahun 2004 juga tidak merinci kemampuan TNI dalam penegakan hukum. Sehingga, penugasan operasi jenis ini merupakan penugasan di luar kemampuan dan tidak sesuai dengan peraturan perundangan TNI.

Terkait pernyataan Panglima TNI, bahwa menangani separatis tidak perlu menggunakan senjata, dapat dipersepsi sebagai sebuah kegamangan TNI dalam menghadapi kekuatan bersenjata TPNPB. Mengapa harus gamang?, peraturan perundangan menyediakan referensi untuk hal tersebut. Semakin gamang semakin banyak korban. Karena prajurit di lapangan akan ragu bertindak.

Dari perkembangan pergerakan operasi penumpasan separatisme bersenjata di Papua yang tidak kunjung menunjukkan ketegasan sikap pemerintah, tentu sangat memberi peluang kepada ULMWP dan OPM terus mengonsolidasikan perjuangannya.

Apapun upaya diplomasi yang telah dilakukan pemerintah, realitanya pada tahun 2018 persoalan Papua berhasil dibawa ke Sidang Umum PBB. Sementara itu, kemajuan konsolidasi mereka hanya direspon dengan statement Panglima TNI bahwa ia akan melaksanakan operasi penegakan hukum.

Sebagai lesson learned, karena kegigihan Panglima Besar Sudirman bergerilya, eksistensi Republik Indonesia tetap diakui dunia. Haruskah ULMWP dan OPM yang mewarisi kegigihan perjuangan Panglima Besar Sudirman?.

Oleh karena itu, arah baru perjuangan ULMWP dan OPM harus disikapi oleh pemerintahan negara secara proporsional. Jangan pernah ragu berbuat untuk keutuhan dan kedaulatan Republik Indonesia.

Penulis: Letjen TNI (Purn) Bambang Darmono

Ketua Dewan Pembina IDESSS, Direktur Utama BWASS dan Ketua Bidang Pengkajian PPAD, serta; Mantan Kepala Unit Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat (UP4B), Sekjen Wantanas, Komandan Kodiklat TNI AD, Komandan Bantuan TNI Penanggulangan Tsunami, dan Pangkoops TNI Aceh.

Tags

Related Articles

Leave a Reply

Back to top button