Democracy

KEKUASAAN DI INDONESIA: ADA GULA ADA SEMUT

Mahkamah Konstitusi (MK) telah mengambil keputusan terkait permohonan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) yang dimohonkan oleh Pasangan Capres Prabowo – Sandi pada 27 Juni 2019. Dalam putusan tersebut, MK tidak mengabulkan permohonan pemohon dan sebagaimana diketahui, keputusan MK bersifat final dan mengikat.

Keputusan final dan mengikat ini menutup semua peluang pasangan Prabowo – Sandi untuk mengajukan keberatan dengan dalih dan alasan apapun. Rumor yang muncul ke permukaan bahwa kuasa hukum Prabowo akan membawa PHPU ke Mahkamah Internasional adalah rumor sesat, kalaupun ya, pikiran sesat.

Klausul ini tertulis di dalam Pasal 10 Ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Final, dimaknakan keputusan ini langsung memeroleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan, dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Sedangkan, mengikat bermakna putusan MK tidak hanya berlaku bagi para pihak tetapi juga berlaku bagi seluruh masyarakat Indonesia

Keputusan yang bersifat final dan mengikat ini menjadi dasar hukum Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk membuat keputusan tentang penetapan Jokowi – Ma’ruf sebagai pasangan Presiden – Wakil Presiden periode 2019-2024, yang ditetapkan pada 30 Juni 2019.

Sejak keputusan tersebut, secara formal pasangan Jokowi – Ma’ruf ditetapkan sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2019-2024.

Pada 28 Juni 2019, Prabowo membubarkan koalisi Indonesia adil makmur. Partai-partai dalam koalisi tidak terikat lagi dan bebas menentukan apakah akan mengikuti koalisi pemerintah atau tidak.

Sepertinya, Prabowo sangat paham dengan realita koalisinya yang hanya terikat untuk kepentingan pemilihan presiden, karena ketentuan Presidential Threshold yang sangat tinggi. Belum lagi, dia telah merasakan ditinggal oleh Golkar dan PAN pasca kemenangan Jokowi pada 2014.

Pasca reformasi, praktik koalisi lebih dapat dikatakan sebagai koalisi pragmatis. Sebab, koalisi yang dibentuk tidak berdasarkan pada kedekatan ideologi partai, tetapi berdasarkan kepentingan para pembentuknya. Lihat saja manuver partai Golkar selama ini, serta partai Demokrat pasca Pemilu 2019.

Pragmatisme inilah barangkali yang menjadi penyebab koalisi partai-partai politik di Indonesia tidak kuat. Pembubaran koalisi Prabowo – Sandi ternyata hanya untuk kepentingan pilpres. Akan tetapi, kalau pasangan ini menang, sangat diyakini koalisi ini akan berlanjut pada koalisi pemerintahan.

Pembelotan politik memang menjadi lazim terjadi karena pragmatisme. Sebagai contoh istilah koalisi kritis yang dipakai Golkar dan PKS di masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Sikap ini terlihat jelas pada kasus Bank Century. Padahal, Golkar dan PKS adalah koalisi pemerintahan SBY pada masa itu.

Hal yang sama juga dilakukan oleh Golkar dan PAN, pasca Jokowi memenangkan Pilpres 2014. Kedua partai tersebut membelot dari koalisi partai Gerindra pada masa itu. Pragmatisme juga dapat dilihat dari perbedaan koalisi di pusat dan daerah. Aneh, akan tetapi inilah realita koalisi politik di Indonesia.

Ketika quick count memenangkan pasangan Jokowi – Ma’ruf pasca Pilpres 17 Mei 2019, tanda-tanda partai Demokrat menyebarang ke koalisi Jokowi terlihat sangat jelas. Bahkan, beberapa kader partai demokrat menyatakan koalisi dengan Prabowo – Sandi hanya sampai pilpres.

Barangkali, koalisi seperti ini terjadi karena masyarakat masih memandang kekuasaan adalah gula. Ketika gula terbongkar dari tempatnya, maka semut akan meringsek ke tempat tersebut. Pemenang pemilu didatangi banyak pihak, baik partai politik, business man, kelompok kepentingan maupun lawan politik.

Kerubutan terhadap gula ini mudah ditebak latar belakangnya, baik karena kepentingan jabatan, kedudukan lain dalam pemerintahan, kepentingan proyek pemerintah serta banyak lagi. Pihak yang kalah harus menerima keadaan akan ditinggalkan kawan koalisi hanya karena pragmatisme.

Merujuk pada realita politik Indonesia yang tidak kenal oposisi tetapi terbiasa dalam praktik, oposisi menjadi sepi peminat. Hanya sedikit partai yang mau berperan sebagai oposisi secara baik dan konsisten. Oleh karena itu, oposisi tidak berkembang dalam sistem demokrasi di Indonesia.

Lebih ekstrim, terstigma negatif melawan pemerintah. Pada kasus terakhir menjelang dan pasca Pilpres 2019 mereka disebut makar. Budaya politik semacam ini kemudian membuat oposisi tidak berkembang.

Kalaupun akhirnya ada yang mau menjadi oposisi, sesungguhnya dapat disebut sebagai kecelakaan politik karena kekalahan. Budaya yang tidak menguntungkan rakyat sebagai pemilik kedaulatan dan dapat melahirkan otoritarianisme.

Memahami realita selama ini, menjadi masuk akal ketika Sekjen PPP, Asrul Sani terlihat kurang ikhlas terhadap merapatnya partai-partai lawan politik pilpres kepada Jokowi. Barangkali, hilangnya kesempatan sejumlah peluang dan akan terbagi kepada kelompok yang tadinya lawan politik adalah hal yang dihadapi.

Tentu menjadi hak presiden terpilih untuk menentukan. The winner takes all. Atas nama persatuan dan kesatuan bangsa, dapat saja Jokowi melakukan kompromi politik untuk hal tersebut. Seperti wacana rekonsiliasi yang mencuat kepermukaan. Bukankah, bagi-bagi kursi juga dapat menjadi wahana untuk kepentingan persatuan dan kesatuan?

Pengalaman pemerintahan SBY di periode kedua perlu menjadi lesson learned. Dengan dalih koalisi kritis yang diungkapkan oleh anggota DPR, partai koalisi pemerintah, Pemerintahan SBY nyaris labil mendapat serangan keras dalam kasus Bank Century oleh anggota partai Golkar maupun PKS.  

Semua sangat tergantung pada president elected dan partai pengusungnya. Inilah realita kekuasaan di Indonesia, ada gula ada semut. Apakah model ini akan harmoni dan menjamin tidak ada gaduh politik?

Di era SBY terbukti terguncang dan di era Jokowi sesi pertama terlihat soliditas koalisi tidak cukup kuat, bahkan dirongrong oleh anggota partai yang tidak sesuai dengan garis DPP.

Patut dicermati dan dikritisi fenomena ada gula ada semut.

Penulis: Letjen TNI (Purn) Bambang Darmono

Ketua Dewan Pembina IDESSS, Direktur Utama BWASS dan Ketua Bidang Pengkajian PPAD, serta; Mantan Kepala Unit Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat (UP4B), Sekjen Wantanas, Komandan Kodiklat TNI AD, Komandan Bantuan TNI Penanggulangan Tsunami, dan Pangkoops TNI Aceh.

Tags

Related Articles

Leave a Reply

Check Also

Close
Back to top button