Democracy

JANGAN LABRAK SWEET EXIT STRATEGY

Rangkaian berita yang menimbulkan tanda tanya sejak kampanye Pemilu 2019 dimulai, mulai daftar pemilih tetap (DPT) invalid sebanyak 17,5 juta, ditemukannya surat suara yang tercoblos di dalam 7 kontainer di Tanjung Priok dan berita-berita hoaks lainnya yang mengarah pada delegitimasi Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Begitu pula framing kecurangan yang akan terjadi pada Pemilu 2019 terus dibangun sejalan dengan temuan terkait dengan DPT dan KTP warga negara China di beberapa daerah di Indonesia, serta temuan DPT invalid dan surat suara yang telah dicoblos.

Menjelang Pemilu, muncul pernyataan-pernyataan yang membuat masyarakat bertanya-tanya tentang bagaimana akhir pelaksanaan Pemilu 2019, sebab berbagai pernyataan, baik tentang people power yang kemudian berubah menjadi Gerakan Nasional Kedaulatan Rakyat (GNKR), serta pernyataan tidak ada perlunya menyelesaikan perselisihan pemilu di Mahkamah Konstitusi (MK).

Perhelatan Pemilu 2019 berujung pada peristiwa 215 dan 225 serta situasi chaos pasca pengumuman hasil pemilu oleh KPU. Terkait dengan peristiwa tersebut, beberapa orang ditangkap dengan tuduhan makar dan kepemilikan senjata ilegal dan berbagai cerita lain yang mengiringinya.

Walaupun situasi dapat dikendalikan, tidak urung korban jiwa manusia dan luka-luka sudah terjadi, serta beberapa perusuh telah ditangkap. Banyak kerugian terjadi karena peristiwa chaos tersebut. Untuk kesekian kalinya, sejarah perjalanan bangsa Indonesia harus ditebus dengan korban jiwa manusia untuk kepentingan kehendak pergantian rezim pemerintahan, apapun alasannya.

Bersyukur, karena pihak 02 mengurungkan niatnya untuk melanjutkan Gerakan Nasional Kedaulatan Rakyat (GNKR), sebuah nama yang menggantikan istilah people power. Dari yang semula pihak 02 menampik penyelesaian hasil pemilu melalui MK, kemudian menyatakan bahwa akan membawa penyelesaian di MK.

Atas nama kecurangan dan ketidakadilan, niat tersebut dibawa ke MK. Secara tegas pihak 02 pun tidak menghendaki pengikutnya untuk melakukan unjuk rasa dan pengerahan pengikut untuk demo di depan MK. Sebuah pernyataan yang patut diapresiasi dan dipuji bahwa langkah konstitusional yang menjadi pilihannya. Sikap mantan prajurit dan politisi yang memegang teguh UUD 1945.

Sejak 14 Juni 2018, sidang MK digelar untuk mengadili perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU), gugatan hasil Pemilu 2019 oleh pemohon dalam hal ini pihak 02, yang memang diamanatkan oleh UUD 1945.

Pada sidang ketiga yang diagendakan untuk mendengarkan saksi-saksi yang diajukan pihak pemohon, ternyata baru dapat diselesaikan subuh keesokan harinya. Sehingga, agenda mendengarkan kesaksian saksi yang diajukan pihak termohon baru dilaksanakan pada 20 Juni 2018.

Sebuah nilai juang yang patut diapresiasi telah ditunjukkan oleh para pihak yang menjalankan persidangan tersebut, mulai dari para Hakim MA, pihak pemohon, termohon, KPU, Bawaslu. Ketika Yusril, kuasa hukum pihak 01, mengingatkan bahwa waktu telah larut, Hakim Ketua memustuskan melanjutkan persidangan dan semua perserta sidang melanjutkannya dengan semangat.

Pada sidang ketiga, agenda digelar dengan mendengarkan keterangan saksi-saksi dan menguji alat bukti yang diajukan kuasa hukum pihak 02 sebagai pemohon. Dalam persidangan tersebut, kuasa hukum 02 mengajukan 15 orang saksi dan 2 orang saksi ahli. Walaupun secara fisik akhirnya hanya 14 saksi dan 2 saksi ahli.

Pada 20 Juni 2018, sidang keempat perselisihan hasil pemilihan umum digelar dengan agenda utama mendengarkan para saksi dan saksi ahli yang dihadirkan oleh KPU. Namun dalam sidang ini, KPU hanya menghadirkan seorang saksi ahli yaitu Prof. Marsudi Wahyu Kisworo ahli IT KPU, seorang ahli yang membuat Sistem Informasi Penghitungan Suara Komisi Pemilihan Umum (Situng KPU).

Kuasa hukum pemohon 02 Bambang Wijayanto menyentil keputusan KPU yang hanya menghadirkan satu saksi dalam persidangan keempat. Menurutnya, keputusan KPU kelewat percaya diri atau mereka terlalu sombong. Apapun komentar Bambang Wijayanto, adalah hak KPU yang percaya diri menghadirkan seorang saksi.

Dari semua kesaksian pada sidang ketiga hari Rabu 19 Juni 2018, yang berlangsung hingga subuh tanggal 20 Juni 2018, dapat terbaca dengan jelas dari seluruh kesaksian yang ada bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh pihak BPN belum atau bahkan tidak mampu meyakinkan pihak tergugat dan masyarakat.

Terkait dengan kesaksian, terminologi saksi menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah orang yang melihat atau mengetahui sendiri suatu peristiwa. Hampir semua saksi yang dihadirkan kuasa hukum pemohon tidak mampu memberi kesaksian dengan baik, bahkan kesaksiannya didasarkan pada laporan pihak lain atau analisis yang dilakukan. Makna melihat sendiri tidak dipenuhi.

Setidaknya, dua orang Ahli Hukum Tata Negara Indonesia yaitu Prof. Mahfud MD dan Prof. Raffli Harun memberikan penilaian yang sama walaupun dengan bahasa yang berbeda, yaitu game is over, hanya meninggalkan kasus kedudukan Cawapres 01 Kyai Makruf di salah satu Bank Syariah.

Hal terakhir yang mengemuka justru muncul di persidangan di mana saksi ahli yang diajukan oleh kuasa hukum TKN juga menyebut bahwa dalil-dalil yang diajukan oleh kuasa hukum BPN sama sekali tidak memenuhi syarat sebagai pelanggaran yang Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM).

Apapun dan komentar apapun dari banyak pihak, setidaknya rakyat Indonesia telah memiliki pandangan dan penilaian sendiri-sendiri. Dengan jelas para saksi yang telah dihadirkan pada sidang ketiga dan keempat telah memberikan kesaksian yang dapat dinilai oleh siapapun tentang kesaksiannya.

Pada hari Jumat, 21 Juni 2018, sidang MK telah berakhir dan hanya menyisakan agenda Keputusan MK pada hari Jumat tangal 28 Juni 2018. Terlepas pihak mana yang akan menjadi pemenang, baik pemohon maupun termohon, keputusan MK bersifat final dan mengikat.

Sidang terbuka yang ditampilkan oleh Mahkamah Konstitusi membuat rakyat Indonesia mengetahui mana yang kalah dan mana yang menang menurut persidangan. Kemelut dan ketidakpastian selama berbulan-bulan akan segera diakhiri dengan kondisi yang menghasilkan kemenangan rakyat Indonesia.

Adalah hal yang sangat sulit untuk diingkari oleh para pihak di akhir persidangan MK kelak. Sebab, rakyat Indonesia telah menilainya sendiri berdasarkan fakta persidangan. Diharapkan mobilisasi pendukung tidak terjadi untuk menentang keputusan MK, kecuali memprovokasi masyarakat.

Sebuah exit strategy yang bagus telah disediakan oleh UUD 1945 kepada para pihak yang bersengketa. Kalau para calon gubernur, bupati, dan walikota dapat menerima hasil sidang MK, mengapa calon presiden dan wakil presiden tidak dapat menerima dengan dalih keadilan, kecurangan, atau apapun.

Kalaupun benar, muncul berita yang ditulis We Online , Jakarta tanggal 20 Juni 2019 (http://id.opr.news/3ed992d8c1c4f080_id), Juru Bicara PA 212 Novel Bamukmin membenarkan bahwa pihaknya akan menggelar aksi pada putusan gugatan sengketa Pemilu Pilpres 2019 di MK pada 28 Juni 2018. Dalam situs berita tersebut inisiatornya adalah Amien Rais.

Rencana ini juga telah diketahui oleh HRS pimpinan FPI, di mana dalam aksi yang akan mengerahkan 100 ribu orang dengan tujuan mengawal sidang MK. Pertanyaannya, apa yang harus diamankan?. Bukankah aparat keamanan telah mengamankannya dan selama ini sidang berjalan baik-baik saja.

Amat disayangkan apabila sweet exit strategy menjadi chaos. Andai kata tidak terjadi chaos, pengambilan keputusan MK dengan kehadiran massa yang besar tetap saja dapat diinterpretasi sebagai tekanan kepada MK. Seharusnya, jangan ada lagi pihak-pihak yang terus menerus ingin melabrak konstitusionalitas proses Pemilu 2019.

Penulis: Letjen TNI (Purn) Bambang Darmono

Ketua Dewan Pembina IDESSS, Direktur Utama BWASS dan Ketua Bidang Pengkajian PPAD, serta; Mantan Kepala Unit Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat (UP4B), Sekjen Wantanas, Komandan Kodiklat TNI AD, Komandan Bantuan TNI Penanggulangan Tsunami, dan Pangkoops TNI Aceh.

Tags

Related Articles

Leave a Reply

Back to top button