Security

UUD 1945 TIDAK BERI PERHATIAN PADA KEAMANAN NASIONAL

Belakangan ini, khususnya pasca 215 dan 225, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) sering menyebut istilah keamanan nasional di ruang publik terkait dengan kondisi keamanan pasca Pemilu 2019. Istilah yang mengemuka di era kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk menggambarkan situasi dan kondisi keamanan bangsa dan negara.

Sebagai ingatan, upaya membangun Dewan Keamanan Nasional pun pernah disiapkan. Kementerian Pertahanan mendapat tugas dari Presiden SBY untuk menyiapkan RUU Keamanan Nasional, dan Dewan Ketahanan Nasional RI ditugasi untuk menyiapkan organisasi dengan Tugas pokok dan Fungsi (Tupoksi) Dewan Keamanan nasional.

Namun demikian, RUU Keamanan Nasional tidak dapat terwujud karena respon negatif pihak Polri, termasuk sebagian anggota DPR. Walaupun berulang kali telah dimajukan, faktanya tidak berhasil menjadi UU yang diperlukan untuk melakukan pengelolaan keamanan nasional. Lama tenggelam, istilah tersebut digunakan lagi.

Ketika reformasi mulai bergulir, culture shock menjadi konsekuensi dari perubahan yang terjadi. Pemisahan peran, fungsi dan tugas TNI – Polri membawa implikasi fisik dan psikologis. Istilah pertahanan keamanan berubah menjadi pertahanan dan keamanan, satu istilah yang sangat berbeda makna.

Secara konstitusional, pemisahan tersebut ditetapkan di dalam Batang Tubuh UUD 1945. Menurut Pasal 30 UUD 1945 ayat (3), TNI terdiri dari Angkatan Darat, Laut, dan Udara sebagai alat pertahanan negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara.

Tugas Polri ditetapkan di UUD 1945 Pasal 30 Ayat (4) Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum.

Menurut sejarah reformasi, tugas kedua lembaga ini sebelumnya berawal dari substansi pokok TAP MPR RI No. VI/ 2000 tentang Pemisahan Peran TNI dan Polri. Pasal 2 menyebut: (1) TNI adalah alat negara berperan dalam pertahanan negara, (2) Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berperan dalam memelihara keamanan, (3) Dalam hal terdapat keterkaitan kegiatan pertahanan dan kegiatan keamanan, TNI dan Kepolisian Negara Republik Indonesia harus bekerja sama dan saling bantu.

TAP MPR RI No. VII/2000 Pasal 2 menyebutkan: (1) TNI merupakan alat negara yang berperan sebagai alat pertahanan NKRI; (2) TNI, sebagai alat negara bertugas pokok menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara; (3) TNI melaksanakan tugas negara dalam penyelenggaraan wajib militer bagi warga negara yang diatur dengan UU.

Sementara itu, TAP MPR RI No. VII/2000 Pasal 6: (1) Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat; (2) Dalam menjalankan perannya, Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib memiliki keahlian dan ketrampilan profesional.

Euphoria yang terjadi di awal reformasi diyakini menjadi faktor yang ikut mendorongbiasnya UU turunan dari pasal 30 ayat (3) dan (4) UUD 1945. Kata keamanan menjadi kata yang sensitif di antara TNI dan Polri. Tafsir yang terus berkembang di masyarakat, pertahanan milik TNI dan keamanan milik Polri.

TAP MPR RI No. VI/2000 maupun TAP MPR RI No. VII/2000 adalah TAP MPR yang memisahkan peran TNI dan Polri secara kelembagaan. Peran pertahanan diberikan kepada TNI dan keamanan kepada Polri. Akan tetapi objek tugas TNI secara jelas disebutkan negara, sedangkan objek tugas Polri secara jelas disebutkan masyarakat selain penegakan hukum.

Pengertian negara, secara universal, dimaknai sebagai suatu wilayah yang di dalamnya terdapat warga negara/rakyat dan memiliki pemerintahan. Artinya, setiap negara akan selalu terdiri dari warga negara, wilayah, dan pemerintahan.

Oleh karena itu, apabila konsisten mengartikan peran dan tugas, baik yang diberikan kepada TNI maupun kepada Polri yang tertulis pada TAP MPR RI No. VI/2000 dan TAP MPR RI No. VII/2000 serta ditegaskan pada UUD 1945, Pasal 30 ayat 3 dan 4, dipastikan terdapat duplikasi/interseksi tugas terkait warga negara/rakyat. Duplikasi tugas inilah yang seharusnya tuntas di dalam UU.

Unfortunately, UU turunan dari UUD 1945, Pasal 30 ayat 3 menjadi UU No. 3 Tahun2002 tentang Pertahanan Negara dan UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI. Sedangkan Pasal 30 ayat 4 menjadi UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. UU Pertahanan Negara disiapkan, tetapi UU Keamanan Negara tidak.

Padahal UUD 1945 Pasal 30 ayat 2 menyebut tentang “Usaha pertahanan dan keamanan negara dilakukan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh TNI dan Polri sebagai kekuatan utama, dan rakyat sebagai kekuatan pendukung”. Pertanyaannya, “Bagaimana menyelenggarakan kehendak Pasal 30 ayat 2 ini?”, sementara UU nya tidak pernah ada dan tidak pernah dipikirkan.

Sejak beberapa tahun terakhir, muncul di ruang publik istilah sinergitas TNI Polri. Sinergitas berasal dari kata dasar sinergi. Menurut KBBI berarti membangun hubungan kerjasama yang produktif, kemitraan yang harmoni di antara pemangku kepentingan untuk menghasilkan kinerja yang bermanfaat dan berkualitas.

Dalam perspektif sistem pertahanan dan keamanan negara, TNI dan Polri merupakan subsistem yang mempunyai sistem mandiri, tetapi keduanya harus dapat berinteraksi dan bekerja sama harmoni, walaupun TNI berstatus combatant dan Polri non-combatant.

Sinergitas tidak dapat dipaksakan, apalagi harus melabrak UU yang ada. Benarkah Pemerintah dan DPR telah menjalankan UU No. 34/2004 tentang TNI sebagai instrumen untuk menggerakkan TNI dalam kasus 215 dan 225?.

Faktanya TNI dikerahkan, kasus inkosistensi terhadap instrumen pengerahan kekuatan TNI. Tetapi, dapat dipahami, karena kehadiran prajurit TNI di beberapa situasi dan lokasi demo anarkis dapat meredam anarkisme yang sedang terjadi.

Dari kasus-kasus pasca reformasi, baik untuk kepentingan keamanan masyarakat maupun keamanan negara, seperti demo dalam jumlah besar serta pemberontakan bersenjata di Aceh, Poso, dan Papua, ternyata diperlukan UU pertahanan dan keamanan negara sebagaimana kehendak UUD 1945 Pasal 30 Ayat 2.

Lebih dari dua dasawarsa pascareformasi, tentu menjadi keniscayaan untuk melihat persoalan pertahanan dan keamanan lebih jernih dan objektif (fair). Apa yang dilakukan oleh negara lain tidak serta merta harus ditiru Indonesia.

Faktanya, tidak semua negara mengonstruksikan sama dalam mengelola keamanan warga negara, masyarakat, bangsa, dan negaranya. Karena, setiap negara memiliki cara tersendiri yang sesuai dengan budaya dan kedaulatannya masing-masing.

Apabila jujur melihatnya, konsep keamanan nasional sangat dibutuhkan untuk melindungi warga negara, masyarakat, bangsa, dan negara sebagaimana salah satu kehendak tujuan bernegara yang disebutkan dalam pembukaan UUD 1945.

Sayangnya, tidak satu pun kosakata keamanan nasional disebut dalam UUD 1945 yang telah diamandemen.

Terkait dengan kebutuhan dan konsistensi terhadap UUD 1945 Pasal 30 Ayat 2, TAP MPR RI No. VI/2000, Pasal 2 serta TAP MPR RI No. VII/ 2000, Pasal 2 dan 6, secara konstitusional Indonesia membutuhkan UU Pertahanan dan Keamanan Negara, serta meng-update turunan UUD 1945 Pasal 30 yang sudah ada.

Penulis: Letjen TNI (Purn) Bambang Darmono

Ketua Dewan Pembina IDESSS, Direktur Utama BWASS dan Ketua Bidang Pengkajian PPAD, serta; Mantan Kepala Unit Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat (UP4B), Sekjen Wantanas, Komandan Kodiklat TNI AD, Komandan Bantuan TNI Penanggulangan Tsunami, dan Pangkoops TNI Aceh.

Tags

Related Articles

Leave a Reply

Back to top button