Strategic

PEMILU 2019 DI DUA NEGARA BERTETANGGA

“Untuk mencegah terpilihnya caleg/partai ekstrim yang ingin mengganti Ideologi Pancasila dengan misalnya mendirikan Negara Kesatuan Republik Indonesia Syariah ataupun Republik Rakyat Indonesia yang berhaluan komunis atau fasis.”

Pemilu 2019 di dua negara bertetangga

Australia dan Indonesia tahun ini menyelenggarakan pemilu yang hanya berlangsung selama satu bulan, hasilnya Perdana Menteri petahana Scott Morrison (ScoMo) dan Presiden petahana Joko Widodo (Jokowi) terpilih kembali. Koalisi pendukung mereka, Koalisi Liberal-Nasional pendukung ScoMo dan koalisi yang dipimpin PDI Perjuangan pendukung Jokowi juga sukses menguasai mayoritas kursi di DPR masing-masing.

Hasil Pemilu Australia mengejutkan karena sebelumnya prediksi yang berkembang di berbagai lembaga survey adalah Scott Morrison dan Partai Liberal akan dikalahkan oleh Bill Shorten dan oposisi Partai Buruh. Di Indonesia sebaliknya, prediksi yang berkembang sejak tahun lalu adalah Joko Widodo dan partai koalisi pendukungnya yang dipimpin oleh PDI Perjuangan akan menang dan menguasai Parlemen. Itu sebabnya, lawan politiknya, Prabowo Subianto dan koalisi pendukungnya yang dipimpin oleh Partai Gerindra, berusaha seperti layaknya pihak oposisi mengkritik track record program pembangunan yang sudah berhasil dicapai oleh pemerintahan Jokowi, bahkan menghalalkan segala cara dengan menggunakan sentimen primordial seperti SARA (suku, ras dan agama) dan memanfaatkan kelompok radikal agama yang mendekat ke kubu mereka. Selain itu, kubu Prabowo mengeluh soal peliputan media yang dinilai berat.

Di Australia tidak ada yang terkejut ketika Bill Shorten dan Partai Buruh, yang diprediksi pasti menang oleh berbagai lembaga survey, langsung menerima kekalahan mereka bahkan memberikan ucapan selamat kepada ScoMo dan Koalisi Liberal-Nasional bahkan sebelum perhitunganresmi diumumkan. Dalam pidatonya, Bill Shorten mengatakan “setelah kontes berakhir, kita semua memiliki tanggung-jawab untuk menghormati hasilnya, menghormati keinginan rakyat Australia dan untuk menyatukan bangsa kita.” . Pidato yang patut dibanggakan.

Sebaliknya di Indonesia, Prabowo Subianto dan Koalisi pendukungnya menolak hasil perhitungan resmi KPU terkait Pemilu Presiden tapi menerima hasil Pemilu Legislatif. Tahun 2019, Indonesia pertama kali menyelenggarakan Pemilu Presiden serentak dengan Pemilu Legislatif. Sejak awal kampanye sudah diposisikan bahwa penyelenggara dan proses pemilu curang memang sudah dibangun dengan terstruktur, sistematis dan masif. Beragam kecurangan terhadap sistem kenegaraan tanpa memberikan bukti yang substantif dilempar. Suasana diperkeruh dengan aneka macam hoax dan hasutan yang disebarkan lewat media sosial. Namun demikian pada akhirnya dan sesuai jalur konstitusi, kubu ini melayangkan gugatan kecurangan pemilu ke MK yang memang merupakan haknya. Namun sebelumnya, tanggal 21-22 Mei 2019, satu hari setelah pengumuman resmi disampaikan KPU, massa pendukung dan simpatisan yang sering terlihat berada di belakang kubu Prabowo melakukan unjuk rasa yang berakhir dengan tindakan anarkis. Tindakan ini menyebabkan paling sedikit enam orang meninggal, ratusan orang terluka, ratusan tersangka provokator ditahan, pembakaran mobil di Asrama brimob, perusakan fasilitas umum dan merugikan negara sebesar 500 milyar rupiah.

Agak sulit membayangkan ketidak-dewasaan politik seperti ini terjadi di Australia. Yang paling mendekati suasana demikian di Australia adalah Pemilu tahun 1975 yang menyusul pemberhentian Pemerintah sesaat oleh Gubernur Jenderal. Namun setelah hasil pemilu diumumkan, hasilnya diterima pihak yang kalah dan Pemerintah terpilih yang baru langsung mulai bekerja.

Pasca pemilu, Koalisi Liberal-Nasional pemerintahan ScoMo diprediksi akan stabil dengan konfigurasi sama seperti pada waktu kampanye. Sebaliknya koalisi yang dipimpin PDI Perjuangan pendukung Jokowi diprediksi agak sulit untuk menjadi stabil dan konfigurasinya kemungkinan besar.  Yang jelas, salah satu partai pendukung Jokowi, Partai Hanura, gagal melampaui ambang batas parlemen. Sedangkan, Partai Demokrat dan Partai Amanat Nasional sudah memberi sinyal untuk pindah ke kubu pemenang walaupun sebelumnya mendukung Prabowo.

Politik pasca pemilu di kedua negara kemungkinan tidak berubah jauh. Kedua negara tetap harus mengatasi tantangan utama yang sama, yaitu kenaikan biaya hidup dan kesulitan untuk mencari kerja yang layak. Masalah Australia ditambahkan mulai dari penanganan jumlah imigran yang tinggi walaupun pertumbuhan ekonomi sudah melambat, tindakan konkrit dan memadai untuk menghadapi tantangan lingkungan hidup dan pemanasan global sampai dengan partisipasi politik dan kepemimpinan perempuan. Sedangkan untuk Jokowi, masalah terberat yang harus dihadapi masih terkait dengan isu SARA dan pemaksaan/radikalisasi agama karena kuatnya infiltrasi ideologi kewarga-agamaan bukan lagi kewarga-negaraan yang berasal dari Timur Tengah yang bergerak semakin subur sejak 10 tahun terakhir masa Presiden Soeharto dan makin intens sejak era Reformasi. Tapi, kedua negara tidak akan dapat menghindar dari dampak globalisasi, terutama dampak pertikaian perang dagang antara Amerika Serikat dan Cina serta kebangkitan Cina sebagai kekuatan multi-dimensional di Kawasan Asia-Pasifik.

Sistem Pemilu DPR Australia

Untuk mengisi kursi di House of Representatives (DPR), Australia menerapkan sistem preferential voting, berbasis perwakilan tunggal. Pemilih di setiap dapil mendapatkan satu orang wakil. Sistem perwakilan tunggal seperti ini juga dikenal di Amerika, India dan Malaysia. Tapi berbeda dengan negara-negara tersebut, pemilih Australia tidak hanya nyoblos satu caleg saja. Pemilih harus menyusun ranking (pengurutan) setiap caleg dari yang paling disukai sampai dengan calon yang paling tidak disukai. Misalnya, kalau ada tujuh caleg, maka harus mengurut dari satu (caleg paling favorit) sampai ke tujuh (caleg paling tidak favorit). Dampak dari sistem ini adalah pihak yang menang belum tentu yang paling favorit. Calon yang menang adalah calon yang paling bisa diterima oleh pemilih dengan suara di atas 50%.

Contoh paling nyata tentang keunggulan sistem pemilihan preferential voting untuk menjamin kemenangan untuk calon yang paling bisa diterima, bukan hanya yang paling populer sebagai berikut:

Contoh ini adalah dari Dapil Blair di Negara Bagian Queensland pada Pemilu 1998.

Hasil dari Dapil Blair di Pemilu Nasional Australia 1998. Tabel di sebelah kiri adalah perhitungan suara pertama, dan di sebelah kanan adalah hasil hitungan terakhir yang menunjukkan kemenangan Thompson atas Hanson. (Photo credit: ABC)

Mengingat tidak ada calon yang menunjukkan tingkat dukungan di atas 50% maka suara dari caleg yang mendapatkan suara paling sedikit didistribusikan di antara caleg lain. Proses tersebut diulang sampai akhirnya mendapatkan caleg yang menunjukkan tingkat dukungan di atas 50%.

Untuk Dapil Blair pada Pemilu 1998, akhirnya yang menang adalah caleg dengan suara awal hanya 21,7%.  Mengapa dia bisa menang?

Di Dapil Blair pada Pemilu 1998, pemilih Partai Buruh lebih suka mendukung caleg dari Partai Liberal dibandingkan dengan Partai One Nation walaupun Pauline Hanson dari Partai One Nation mendapatkan suara tertinggi pada perhitungan suara pertama (36,0%).

Pauline Hanson sejak awal dikenal sebagai politisi rasis karena mendukung berbagai kebijakan dan sentimen diskriminatif, terutama kebijakan imigrasi, terhadap ras minoritas di Australia. Karena menempatkan diri di kutub ekstrim politik, sikap publik terhadap Hanson adalah antara “cinta” dan “benci”. Hanson mendapatkan 36% suara pada perhitungan suara pertama. Tapi Hanson tidak bisa keluar sebagai pemenang dengan suara di atas 50% karena pemilih dari partai-partai lain tidak menempatkan Hanson sebagai caleg favorit mereka. Virginia Clark dari Partai Buruh mendapatkan suara 25,3%, nomor dua tertinggi setelah Hanson. Tapi, Clark bernasib sama dengan Hanson. Clark tidak bisa keluar sebagai pemenang dengan suara di atas 50% karena pemilih dari partai-partai lain (terutama dari Partai Nasional) tidak menempatkan Clark sebagai caleg favorit mereka. Partai Liberal, selama lebih dari 70 tahun, selalu berkoalisi dengan partai Nasional. Sehingga tidak heran bila pemilih Partai Nasional lebih menyukai caleg dari Partai Liberal dibandingkan calon dari Partai Buruh.

Pemenangnya adalah, Cameron Thompson dari Partai Liberal, walaupun hanya urutan ketiga (21,7%) pada perhitungan suara pertama. Nampak jelas bahwa pemilih Partai Nasional menempatkan Thompson sebagai favorit mereka setelah dalam hitungan kembali suara dengan preferensi pemilih caleg lain Brett White/Partai Nasional tidak bisa mengalahkan mitra koalisinya dari Partai Liberal. Mereka juga menempatkan Thompson sebagai lebih favorit dibandingkan dengan Clark/Partai Buruh. Sehingga pada hitungan terakhir, tingkat dukungan untuk caleg dari partai Liberal melampaui tingkat dukungan untuk caleg Partai Buruh dan juga calon Partai One Nation.

Sistem pemilu gaya Australia ini sangat efektif untuk mencegah caleg atau partai yang dianggap ekstrim sehingga sangat sulit buat mereka untuk menang kursi di DPR. Sistem ini sering ditawarkan untuk diterapkan di negara-negara yang mudah terfragmentasi dan rawan konflik. Karena sistem ini bisa mendorong caleg/ partai ekstrim untuk berubah menjadi lebih akomodatif dan moderat bila ingin menang pemilu, atau kalau tetap mempertahankan garis keras, harus siap kalah terus. Sistem ini juga bisa mengurangi konflik karena mampu mendorong caleg/partai mempersempit jarak ideologi atau tata kampanye mereka. Mungkin sistem ini cocok diterapkan di Indonesia, terutama untuk mencegah terpilihnya caleg/partai ekstrim yang ingin mengganti Ideologi Pancasila dengan misalnya mendirikan Negara Kesatuan Republik Indonesia Syariah ataupun Republik Rakyat Indonesia yang berhaluan komunis atau fasis.

Pemilu 2019 melanggar pakem dan tanda-tanda

Pakem dalam perpolitikan Australia adalah partai yang pecah (fragmented) tidak akan menang pemilu. Selama empat tahun terakhir ini Partai Liberal dipimpin tiga orang. PM Tony Abbott dijatuhkan oleh Malcolm Turnbull. Tony Abbott tampaknya tidak ikhlas karena setelah tidak menjabat, Abbott menjadi  pengkritik efektif PM Turnbull, padahal masih merupakan anggota Koalisi yang berkuasa. Sampai akhirnya pertengahan tahun lalu Turnbull mundur dan digantikan dengan ScoMo. Pergantian sangat cepat antara Abbott-Turnbull-Morrison menunjukkan bahwa ada perpecahan tajam dalam tubuh Partai Liberal; antara faksi progresif (didukung Turnbull) dan faksi ultra-konservatif (didukung Abbott). Morrison merupakan tokoh yang relatif netral di antara kedua kubu ini. Pergantian ini mencerminkan “kelabilan” dalam tubuh partai pemerintah, dan ini dianggap tanda “kejatuhan” pemerintahan partai tersebut. Tanda-tanda tersebut, diikuti tanda-tanda lain. Diantaranya, koalisi Partai Liberal dan Partai Nasional kehilangan satu kursi di Parlemen, yaitu: kursi yang ditinggalkan mantan PM Turnbull. Kursi kosong tersebut berhasil direbut oleh caleg independen, Kerryn Phelps. Ini mengejutkan karena dalam sejarah perpolitikan di Australia, Partai Liberal tidak pernah kalah di Dapil tersebut. Tanda lain muncul ketika Barnaby Joyce pemimpin Partai Nasional, sekaligus wakil PM Australia, dipaksa mundur karena kasus integritas.

Walaupun partainya pecah dan tanda-tanda kejatuhan muncul, PM Scott Morrison tetap percaya diri dan bersemangat memimpin kampanye. PM Morrison berkampanye seperti calon yang bertarung dengan sistem pemilu majoritarian: every vote counts. PM Morrison rajin blusukan dan pandai menjual keberhasilan pemerintahan yang dia pimpin walaupun baru seumur jagung. Jajak pendapat memang memperlihatkan sejumlah ketidakpuasan rakyat Australia terhadap PM Morrison. Tapi, PM Morrison masih lebih disukai dibandingkan pemimpin kubu oposisi yang berasal dari Partai Buruh, Bill Shorten.

Nampaknya pemilih Australia tidak lagi menghirau pakem dan tanda-tanda. Mereka tetap memilih Morrison sebagai PM dan tetap setia mendukung Koalisi Liberal-Nasional. Sukses pemilu adalah suksesnya Morrison. Pasca pemilu juga akan menjadi suksesnya Morrison. Mengingat Koalisi pendukung PM Morrison berhasil menguasai kursi mayoritas dan tidak ada lagi mantan perdana menteri di Parlemen, maka PM Morrison akan mendapatkan keleluasaan dalam mengendalikan arah kebijakan Pemerintah.

Kemenangan Koalisi Liberal-Nasional atas mayoritas kursi di House of Representatives sudah dipastikan oleh AEC (KPU Australia). Pembagian kursi akan sebagai berikut:

Lain cerita di Senat 2019

Senat (atau di Indonesia sering disamakan dengan DPD) terdiri dari 76 senator. Masing-masing dari enam negara bagian di Australia mengirimkan 12 senator untuk periode jabatan enam tahun. Meskipun demikian, setiap tiga tahun terdapat sistem rotasi, bahkan separuh dari total senator bisa diganti. Empat senator lainnya, masing-masing dua orang mewakili kawasan Ibu Kota Australia dan Kawasan Utara, dipilih berbarengan dengan DPR untuk masa jabatan tiga tahun. Di Pemilu 2019, Koalisi Liberal-Nasional hanya menguasai 33 atau maksimal 34 kursi senat. Padahal diperlukan 39 suara senator bila ingin meloloskan RUU dengan mulus. Partai Buruh menguasai jumlah kursi yang lebih sedikit daripada kubu Koalisi di Senat. Partai Hijau, yang pro-lingkungan hidup dan cenderung bersifat progresif, akan menguasai enam kursi. Sisa kursi dikuasai partai-partai kecil.

Sebetulnya kerja sama antara Koalisi dan Partai Hijau sudah cukup untuk menjamin agenda Pemerintah. Namun demikian, mereka hampir tidak pernah menyepakati agenda apapun. Kebutuhan untuk menegosiasi setiap RUU dengan Senat akan mengurangi kapasitas Pemerintah Koalisi untuk bertindak terlalu jauh.

Antony Green dari ABC, tokoh televisi yang populer dan analis pemilihan yang bertanggung jawab atas prediksi hasil pemilihan mereka. (Credit: ABC)
Bangkitnya faksi ultra-konservatif

Faksi ultra-konservatif mulai bangkit pada masa kepemimpinan John Howard dan bergerak sangat agresif pada periode PM Tony Abbott. Sejak itu, Partai Liberal mulai kelihatan terpolarisasi. Sikap tidak peka terhadap partisipasi politik perempuan, sikap yang masih pro-monarki dengan kembali diadopsinya gelar keningratan yang sudah ditanggalkan puluhan tahun sebelumnya, sikap tidak mau menerima adanya efek perubahan iklim, sikap tegas terhadap manusia perahu (boat people), diprediksi lambat laun menyebabkan penolakan dari pemilih Liberal yang moderat meningkat.

Pada Pemilu 2013, petahana Liberal di Dapil Indi yang merupakan kursi sangat aman untuk Liberal dikalahkan oleh Kathy McGowan seorang calon independen. Di Pemilu 2019, McGowan mengundurkan diri dan digantikan oleh independen lainnya, Helen Haines. Kemudian pengganti Turnbull di Dapil Wentworth adalah Kerryn Phelps caleg independen. Dapil Mayo, kursi aman untuk Liberal di Australia Selatan dimenangkan oleh Rebekha Sharkie caleg dari partai kecil. Pada Pemilu 2019, Tony Abbott akhirnya menghadapi nasib yang sama. Di dapilnya Warringah, yang sangat aman untuk Liberal, mantan PM Abbott dikalahkan oleh Zali Steggall caleg independen. Semuanya perempuan. Hal ini memperlihatkan bagaimana menguatnya posisi perempuan dalam politik, bahkan mereka sukses bertarung melalui jalur independen yang relatif lebih membutuhkan keberanian dan kekuatan. Ini juga memperlihatkan bahwa banyak pemilih di dapil aman untuk Liberal mengalihkan suaranya dari Partai Liberal kepada caleg yang mencerminkan nilai-nilai moderat dalam Partai Liberal walaupun caleg tersebut bukan anggota Partai Liberal.

Fragmentasi politik Australia

Sejak akhir Perang Dunia II hanya ada tiga partai yang pernah berkuasa di Australia, yaitu Partai Buruh dan Partai Liberal bersama mitra juniornya Partai Nasional (dulu bernama Partai Rural). Koalisi ini berhasil mempertahankan solidaritasnya biarpun Partai Liberal sudah menang cukup banyak kursi untuk berkuasa sepihak. Sumber stabilitas dalam Koalisi dibentuk karena masing-masing anggota Koalisi memfokuskan diri pada wilayah berbeda. Liberal memfokuskan diri di wilayah perkotaan sedangkan Partai Nasional memfokuskan perhatian di wilayah pedesaan.

Namun demikian, selama 20 tahun ini, telah muncul beberapa partai sempalan dari kedua partai Koalisi. Dari Partai Liberal telah muncul One Nation, Partai Konservatif, Palmer United Party (sekarang United Australia Party) dan Partai One Nation. Dari Partai Nasional telah muncul Partai Katter Australia. Masing-masing cenderung merupakan “fan club” terhadap para tokoh pendiri, misalnya, Pauline Hanson, Cory Bernardi, Clive Palmer dan Bob Katter. Namun perlu dicatat bahwa partai sempalan ini merupakan pecahan dari faksi ekstrim Partai Liberal, bukan dari sayap moderatnya.

Pada saat yang sama, Partai Buruh sendiri tidak bebas dari perpecahan. Walau pecahan terakhir terjadi pada pertengahan 1950an, namun suara pemilih dari sayap kirinya juga menurun terutama kepada pemilih Partai Hijau. Sebagai contoh, 50 tahun lalu sebanyak 47% pemilih memilih Partai Buruh sedangkan 43% pemilih memilih anggota Koalisi. Dengan demikian hanya 10% pemilih memilih partai lain.

Hasil sementara Pemilu 2019, Partai Buruh meraih 34% suara sedangkan Koalisi meraih 41% suara. Dengan demikian diperkirakan ada 25% pemilih memilih partai di luar kedua kubu politik. Partai kecil berhaluan tengah-kanan mungkin meraih 10% sedangkan yang berhaluan tengah-kiri meraih 12% termasuk 10% untuk Partai Hijau. Calon independen meraih sisanya. Angka-angka ini memperlihatkan politik Australia semakin terfragmentasi. Dibandingkan Indonesia, sesungguhnya partai politik Indonesia lebih terfragmentasi dengan tidak adanya partai yang mendapatkan suara diatas 20%. Dengan partai politik yang semakin terfragmentasi, peran pemimpin pemerintahan sangat diperlukan sebagai pengayom bangsa. Dengan demikian penting sekali, PM ScoMo dan Presiden Jokowi dapat menjaga kebhinekaan politik dan aliran yang ada di masing-masing negara.


Penulis: Reni Suwarso Ph, D dan Kevin Evans

Reni Suwarso Ph, D Sebagai Direktur IDESSS, Komisaris Utama BWASS, Ketua Klaster Demokrasi dan Kewarganegaraan UI, Ketua Klaster Air UI, dan Dosen Ilmu Politik FISIP UI.

Kevin Evans sebagai Indonesia Director The Australia-Indonesia Centre

Artikel ini sudah diterbitkan di https://australiaindonesiacentre.org/pemilu-negara-bertetangga-two-neighbours-polls-2019/#english

Tags

Related Articles

Leave a Reply

Back to top button