Democracy

ACEH: REFERENDUM ATAU STRATEGI DI MK?

“Tetapi kalau abai, lambat dan salah menangani bukan tidak mungkin akan terjadi pemberontakan bersenjata baru. Jangan sampai sejarah berulang”

Sebuah perjalanan panjang dan berliku untuk mencapai kesepakatan antara Pemerintah RI dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) guna mewujudkan perdamaian di Aceh sejak munculnya pemberontakan GAM. Tidak kurang dari 15.000 jiwa melayang dalam konflik yang berlangsung selama 30 tahun tersebut.

Sebagai seorang prajurit TNI yang ditugaskan sebagai aktor kunci oleh negara sejak masa konflik dalam sesi Jeda Kemanusiaan, Cessation of Hostilities Agreement (COHA), Status Darurat Militer di Aceh, penanggulangan tsunami, Delegasi Indonesia di Helsinki serta Wakil Pemerintah Pusat di Aceh Monitoring Mission (AMM), tidak terlalu kaget mendengar pernyataan Muzakir Manaf tentang referendum.

Tidak terlalu kaget, karena sampai sejauh ini Muzakir Manaf memang terlihat belum ikhlas dengan proses penyelesaian Aceh melalui Memorandum of Understanding (MoU) Helsinki. Sebab, MoU Helsinki menghendaki pemerintahan rakyat Aceh dapat diwujudkan melalui proses demokrasi dan adil dalam Negara Kesatuan dan Konstitusi Republik Indonesia. Sementara perjuangan Muzakir adalah untuk Aceh Merdeka.

Mengingatkan semua pihak, bahwa MoU ini dapat terwujud oleh karena wisdom para pemangku politik kedua belah pihak yang menegaskan komitmennya untuk menyelesaikan konflik Aceh secara damai, meyeluruh, berkelanjutan, dan bermartabat bagi semua. Ini statement pertama dalam preambul MoU Helsinki.

Bahkan, karena MoU Helsinki, maka pemerintahan Aceh sejak tahun 2008 dipimpin oleh tokoh-tokoh GAM yang terpilih melalui pemilu demokratis yang berjalan di Aceh. Sesuatu yang mustahil terjadi sebelumnya.

Dalam konteks jabatan, Muzakir Manaf memang belum pernah menjadi Gubernur Aceh. Jabatan tertinggi yang diperoleh adalah Wakil Gubernur Aceh, ketika gubernur Aceh dijabat oleh Zaini Abdullah (2013-2018).

Ketika mencalonkan gubernur Aceh pada 2018, Muzakir berpasangan dengan TA Khalid, Ketua DPD I Partai Gerindra Aceh. Dalam kontestasi ini, dia dikalahkan oleh Irwandi Yusuf. Konon, isu dan narasi kampanyenya sering dikaitkan dengan kemerdekaan Aceh apabila dia dipilih dan berkuasa.

Sebagai pendukung pasangan 02 untuk wilayah Aceh, tentu ia sangat berharap Prabowo dapat terpilih menjadi Presiden RI, yang kenyataannya pupus, pasalnya keputusan KPU menetapkan kemenangan pasangan 01.

Hasil pahit berikutnya adalah dalam Pemilihan Legislatif (Pileg) 2019. Perolehan kursi Partai Aceh merosot. Berbagai sumber dari Aceh juga menyebut bahwa Muzakir lebih mengampanyekan Partai Gerindra daripada Partai Aceh. Padahal, dia adalah Ketua Umum Partai Aceh. Tidak ada yang berani protes kepadanya karena Muzakir mantan panglimanya, walaupun banyak kekecewaan terjadi di antara pendukungnya.

Tentu pukulan telak sebagai Ketua Umum Partai, ketika Partai Aceh tidak memperoleh jumlah kursi yang signifikan. Jumlahnya semakin menurun dari pemilu ke pemilu. Memperoleh 33 kursi tahun 2009, kemudian 29 kursi pada tahun 2014 dan 18 kursi pada tahun 2019.

Narasi kekecewaan tersebut tampak jelas ketika menyampaikan sambutan dalam peringatan Haul Wali Nanggroe, Alm. Tengku Mohamad Hasan Ditiro ke-9, sekaligus puasa bersama di Mel Convention Hall pada Senin 27 Mei 2019, dalam rangkaian kegiatan Dewan Pimpinan Komite Peralihan Aceh (KPA).

Dalam sambutannya, Muzakir Manaf mengatakan, “Alhamdulillah, kita melihat saat ini, negara kita di Indonesia tidak jelas soal keadilan dan demokrasi, Indonesia diambang kehancuran dari sisi apa saja, itu sebabnya, maaf pak Pangdam, ke depan Aceh kita minta referendum saja”.

Menurut Fahrul Razi, anggota DPD asal Aceh, Komite I DPD RI, “…ini adalah sikap politik yang tegas untuk menjawab quo vadis Aceh ke depan menghadapi Indonesia yang terus menuju pada kehancuran dan kegagalan berdemokrasi”. Masih menurutnya, bahwa demokrasi memberi ruang referendum sebagai hak politik rakyat dalam menentukan masa depannya dan meminta pemerintah pusat untuk bersikap dan memberikan perhatian serius jika saat ini rakyat Aceh meminta dilakukan referendum secara resmi.

Referendum pernah muncul ke permukaan pada tahun 2017, apakah isu referendum berhubungan dengan otonomi khusus (otsus) di Aceh?. Dalam pertemuan antara anggota DPRA dan fraksi Partai Aceh, Azhari Cagee, dengan Tim Pengawas Otsus DPRRI, Fadli Zon, 23 Oktober 2017 di Gedung Utama DPRA, ia menyampaikan kekesalannya kepada pemerintah pusat yang terus menggerus kekhususan Aceh.

Otsus Aceh diperoleh melalui UU Nomor 11 Tahun 2006, sebagai tindak lanjut MoU Helsinki 2005 untuk rekonsiliasi secara bermartabat menuju pembangunan sosial, ekonomi, dan politik di Aceh secara berkelanjutan.

Setelah lebih dari sepuluh tahun, pelaksanaan otsus ternyata kurang berjalan sesuai dengan harapan. Banyak penyimpangan dilakukan oleh penguasa terkait dengan pengelolaan dana otsus dan kekurang-mampuan elit-elit lokal dalam mengelola dinamika politik lokal secara baik.

Di bidang ekonomi, dana otsus tidak terkelola dengan baik, kesejahteraan masyarakat Aceh secara umum tidak mengalami perbaikan. Ditangkapnya Irwandi Gubernur Aceh terpilih Pilkada 2018 oleh OTT KPK terkait persoalan dana otsus Aceh memperburuk situasi politik.

Di bidang politik, partai lokal tidak mampu meredam potensi konflik yang ada, bahkan memicu konflik internal baru antara sesama mantan GAM. Friksi tersebut semakin merumitkan dinamika konflik di bumi Aceh.

Kegagalan pelaksanaan kekhususan bidang politik dan ekonomi, pada gilirannya mempersulit Aceh keluar dari “lingkaran setan” konflik sekaligus masalah kemiskinan. Realita inilah yang saat ini dihadapi oleh Aceh. Sehingga, kalau tuduhan dialamatkan kepada pemerintah pusat tentu tidak berdasar.

Melihat realita ini, keinginan referendum yang disampaikan oleh Muzakir Manaf tidak ada hubungannya dengan isu otsus, tetapi terkait dengan kekecewaan yang mendera Muzakir Manaf atas kegagalannya sejak Pilkada serentak tahun 2018 hingga kekalahan 02. Lagi-lagi tuduhan isu ketidak-adilan dalam demokasi.

Terkait dengan isu dan narasi selama kampanye Pilgub Aceh tahun 2018 yang banyak mengumbar bahwa MoU Helsinki merupakan jalan bagi kemerdekaan Aceh oleh cagub Muzakir Manaf, tentu merupakan hal yang tidak wajar, sebab dia sedang berkampanye untuk menjadi Gubernur Aceh bagian dari NKRI.

Bahkan, apabila melihat partai nasional yang mengusungnya, isu-isu dan narasi semacam ini tidak harus keluar selama kampanye untuk mendulang suara di wilayah yang dahulunya menjadi basis GAM. Apalagi calon wakilnya adalah Ketua DPD I Partai Gerindra.

Situasinya saat ini sungguh berbeda, karena di Aceh pasangan 02 memperoleh kemenangan telak sebesar 85,59%. Sebuah angka yang dapat diklaim bahwa rakyat Aceh tidak suka dengan rezim petahana, sehingga dapat menjadi referensi isu-isu yang aneh menguatkan keinginan referendum di mata rakyat Aceh.

Kalau melihat hubungan-hubungan yang ada, apakah permintaan referendum Aceh ini tidak berhubungan dengan proses pemilu yang masih ditangani oleh MK?. Banyak spekulasi yang dapat mencuat ke permukaan. Tetapi, jangan sampai pemberontakan bersenjata baru muncul kembali di Aceh.

Dalam konteks ini, elit politik di Jakarta harus menyadari bahwa gonjang ganjing politik tak berkesudahan memberi peluang elit daerah yang berspekulasi untuk kepentingan disintegrasi. Sebab, di mata rakyat, elit politik hanya berkepentingan dengan kekuasaan bukan kepentingan rakyat, apalagi bangsa dan negara.

Banyak pihak mengatakan bahwa tuntutan referendum di Aceh sebagai lelucon. Tetapi, tuntutan ini tidak boleh diabaikan. Semua skenario dapat dihubungkan, bahkan bisa saja menjadi skenario politik untuk menekan pihak yang sedang menyelesaian perselisihan pemilu di Mahkamah Konstitusi.

Referendum sulit diwujudkan. Kegagalan mewujudkan kesejahteraan rakyat kenyataannya akibat kesalahan mengelola otsus Aceh. Pemerintah pusat bukan penyebab utama. Dunia internasional juga tidak mudah dipengaruhi dalam hal semacam ini.

Apapun juga, pemerintah pusat harus memberi respons dan menjawab persoalan yang sedang mengemuka dengan lugas dan tegas. Reli-reli demo referendum akan terus bergulir dan pasti bermula dari Lhokseumawe. Isu sensitif ini tidak boleh diambangkan apalagi disepelekan walaupun sulit mereka wujudkan.

Tetapi kalau abai, lambat, dan salah menangani bukan tidak mungkin akan terjadi pemberontakan bersenjata baru. Jangan sampai sejarah berulang.

Penulis: Letjen TNI (Purn) Bambang Darmono

Ketua Dewan Pembina IDESSS, Direktur Utama BWASS dan Ketua Bidang Pengkajian PPAD, serta; Mantan Kepala Unit Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat (UP4B), Sekjen Wantanas, Komandan Kodiklat TNI AD, Komandan Bantuan TNI Penanggulangan Tsunami, dan Pangkoops TNI Aceh.

Tags

Related Articles

Leave a Reply

Back to top button