Democracy

ADAKAH SKENARIO LANJUTAN 215 DAN 225?

Bukan rahasia umum bahwa dalam politik tidak ada kawan dan lawan yang abadi. Satu-satunya yang abadi adalah kepentingan. Itu karenanya, banyak politisi senang bermain di wilayah abu-abu. Bukan hal aneh apabila pandangan politik para politisi sangat mudah berubah.

Beberapa waktu lalu, mencuat informasi bahwa Prabowo akan memimpin demo tanggal 22 Mei 2019 untuk menolak hasil Pemilu 2019. Demo tersebut juga akan diikuti seratus purnawirawan TNI/Polri. Banyak yang menunggu peristiwa tersebut. Pasalnya, kalau dia turun ke jalan dan memimpin demo, kerusuhan 215 dan 225 mungkin saja tidak terjadi.

Pada kesempatan lain di kompleks DPR Senayan, Dewan Penasehat DPP Partai Gerindra, Raden Mohamad Syafi’i pada 15 Mei 2019 mengatakan bahwa pihaknya sudah tidak dapat mempercayai Mahkamah Konstitusi (MK). Oleh karena itu, pasangan calon presiden 02 tidak akan mengajukan gugatan ke MK pasca pengumuman hasil Pemilu 2019 oleh KPU.

Namun, kenyataan menunjukkan hal berbeda. Calon Presiden 02 mengajukan gugatan Ke MK pada last menutes, di tanggal 24 Mei 2019. Walaupun inkonsisten, masyarakat yang paham hukum tetap menyampaikan apresiasi kepada Prabowo yang menempuh jalur konstitusional untuk kepentingan gugatannya. Saluuuuuut !.

Akan tetapi, dengan pengajuan gugatan ke MK bukan berarti bahwa kerusuhan 215 dan 225 bisa dianggap usai. Benar, bahwa semua pihak menunggu dengan harap dan cemas apa keputusan MK. Tetapi, argo penyelidikan dan penyelesaian kerusuhan yang membawa korban jiwa tidak boleh berhenti.

Patutkah peristiwa yang merenggut korban jiwa manusia selama kerusuhan 215 dan 225 hanya dialamatkan kepada perusuh?. Bukankah perusuh yang datang ke Jakarta pasti ada yang mengaturnya?.

Lebih jauh, mengapa polisi yang menjadi sasaran utama para perusuh seperti yang terjadi di Tanah Abang?. Semua perlu penyelidikan dan pengungkapan yang transparan. Menemukan aktor intelektual akan lebih mengungkap tabir yang menyelimuti peristiwa tersebut.

Dalam konteks kerusuhan 215 dan 225 tentu tidak bisa hanya dilihat ujung dan kejadiannya semata. Hukum sebab dan akibat harus berlaku dalam kejadian ini. Sangat tidak mungkin kalau tidak ada yang mengatur, sebab banyak kelompok yang mengaku pendukung 02 dari daerah akan bergabung ke Jakarta. Kalau tidak dari Jakarta pengaturnya bisa jadi dari daerah.

Melacak peristiwa ini dari awal, tentu merupakan keniscayaan. Pasalnya menjelang 22 Mei 2019, banyak pihak mengatakan bahwa relawan dari daerah akan ke Jakarta untuk bergabung dengan Gerakan Nasional Kedaulatan Rakyat (GNKR). Artinya, GNKR adalah simpul hadirnya relawan dari daerah ke Jakarta.

Di depan sejumlah peserta Muktamar Pemuda Muhamadiyah XVII di Yogyakarta 30 November 2018, Amien Rais mengatakan bahwa tanggal 17 April 2019 adalah perang Bharata Yudha dan Armagedon. “Ini permainan memang tinggal empat setengah bulan lagi, 17 April 2019 adalah pertaruhan terakhir apakah unsur-unsur PKI akan menang atau sebaliknya” (Detik News).

Selanjutnya, pada 16 Januari 2019, Amien Rais mengatakan apabila tidak dicurangi atau tidak dinodai, maka Prabowo-Sandi akan memenangkan Pilpres 2019. “Insyaallah dengan doa dan usaha kita, pada Magrib 17 April  2019 kita akan syukuran, dan Prabowo-Sandi akan dilantik 20 Oktober 2019”.

Ucapan ini disampaikan Amien Rais dalam diskusi “Refleksi Malari, Ganti Nahkoda Negeri” yang digelar Sekretariat Nasional pemenangan Prabowo Sandi di Menteng, Jakarta Pusat. “Selama rentang 17 April sampai 20 Oktober, kita jadikan pak Jokowi seperti bebek lumpuh” kata Amien Rais (Warta Kota).

Menurut Tagar News, pada 1 April 2019 Amien Rais, Ketua Dewan Pembina PAN ini juga mengatakan bahwa akan melakukan people power kalau KPU melakukan kecurangan Pemilu. Amien Rais mengatakan,”Kalau nanti terjadi kecurangan, kita nggak akan ke MK. Nggak ada gunanya, tapi kita people power, people power sah”. Menurut Fajar, Juru Bicara MK, hal ini adalah tindakan Contempt of Court.

Pada 17 April 2019 pukul 16.57 di jalan Kartanegara, capres Prabowo dalam konferensi pers menyatakan bahwa berdasarkan exit pool  dan quick count internalnya, pasangan 02 menang. Dia meminta relawan mengawal kotak suara guna mencegah kecurangan. Ia juga meminta pendukungnya tidak terprovokasi.

Kemudian pada 17 April 2019 pukul 20.35, Prabowo mengklaim kemenangan versi real count yang dilakukan pihaknya sebesar 62%. “Saya mau ngasi update, bahwa berdasarkan real count kita, kita sudah berada diposisi 62%, ini adalah hasil real count” kata Prabowo. Perhitungan ini dari 300 ribu TPS. Atas hal tersebut, Prabowo melakukan sujud syukur bersama sejumlah pendukungnya.

Selanjutnya pada 14 Mei 2019, Prabowo mengklaim kemenangan 54% sementara real count KPU menunjukkan pasangan calon presiden nomor urut 02 meraih angka 43,81%. Prabowo kemudian meminta KPU untuk menghentikan perhitungan suara dan “menolak hasil penghitungan yang curang”.

Dalam acara di Hotel Sahid Jaya pada 14 Mei 2019, Amien Rais meminta para pendukung untuk tidak lagi menggunakan istilah people power, sebab pemakai istilah people power akan dijerat polisi dengan tuduhan makar, seperti Kivlan Zen, Eggi Sudjana, Permadi dan Lieus Sungkarisma. Istilah pengganti menurutnya adalah Gerakan Nasional Kedaulatan Rakyat.

Diksi dicurangi, pemilu curang yang TSM dan people power atau GNKR bukankah orientasi pengikat (reference intention) para pihak yang memiliki kepentingan yang sama?. Sebab. framing Pemilu curang ini sudah mulai bekerja sejak tuduhan adanya 17,5 juta DPT ganda oleh BPN dan 7 container surat suara tercoblos yang ada di Tanjung Priok.

Framing bahwa KPU tidak legitimate dengan mudah dapat dibaca sebagai strategi untuk menghasilkan diksi-diksi dicurangi, Pemilu curang yang TSM, dan People Power saat KPU akan mengumumkan hasil Pemilu 2019. Sepertinya, semua berjalan sesuai dengan yang sudah terencana.

Apapun pikiran yang berkembang, korban telah berjatuhan dan nyawa manusia tidak lagi dapat dikembalikan. Semua bangsa Indonesia berduka atas korban dalam peristiwa 215 dan 225. Masihkah kita harus menunggu serial lanjutan?,

Orientasi pengikat yang mengakibatkan kesediaan para perusuh datang ke Jakarta untuk membuat kerusuhan patut menjadi unsur-unsur utama keterangan yang wajib dicari pihak berwajib, agar dapat segera menuntaskan teka-teki masyarakat.

Sebab, belum tentu pihak yang mengajukan gugatan akan menerima keputusan MK. Beberapa pernyataan dari kubu 02 yang lalu, terlihat berniat melakukan tindakan Contempt of Court. Belum lagi pernyataan Ketua Tim Hukum 02, Bambang Wijayanto, yang ditafsir banyak pihak meragukan independensi dan integritas MK. Oleh karena itu, hal yang patut diantisipasi adalah skenario lanjutan pasca keputusan MK.

Semua pihak harus mempertanggung jawabkan perbuatannya. Kalau kubu 01 ternyata yang membuat kesalahan karena berkolaborasi dengan KPU, maka mereka harus bertanggung jawab. Tanggung jawab yang sama juga mengikat kubu 02. Siapapun mereka yang melanggar kehendak konstitusi harus diproses secara hukum.

Penulis: Letjen TNI (Purn) Bambang Darmono

Ketua Dewan Pembina IDESSS, Direktur Utama BWASS dan Ketua Bidang Pengkajian PPAD, serta; Mantan Kepala Unit Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat (UP4B), Sekjen Wantanas, Komandan Kodiklat TNI AD, Komandan Bantuan TNI Penanggulangan Tsunami, dan Pangkoops TNI Aceh.

Tags

Related Articles

Leave a Reply

Check Also

Close
Back to top button