Democracy

KEKUASAAN : AMANAH ATAU PEMAKSAAN

Siapapun pemenang yang ditetapkan sesuai dengan UU Pemilu Nomor 7 tahun 2017 dan UUD 1945 adalah mereka yang mendapatkan kekuasaan yang konstitusional. Mereka adalah yang terpilih mendapatkan amanah untuk memimpin Indonesia sampai dengan tahun 2024.

Menurut Montesquieu, kekuasaan menurut konsep demokrasi di dalam negara dibagi menjadi tiga pilar. Walaupun dibagi menjadi tiga, namun setiap pilar memiliki tingkat yang sejajar serta tugas yang saling melengkapi satu sama lain guna membangun negara. Ketiga kekuasaan tersebut adalah kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif.

Secara teoretis, pembagian kekuasaan menurut konsep Trias Politica bertujuan untuk : mencegah tindakan sewenang-wenang (otoriter); menciptakan kepentingan umum bagi kesejahteraan rakyat; mencegah penyalahgunaan kekuasaan; menyinergikan fungsi kekuasaan, dan; mempermudah dan mengoptimalkan kinerja suatu badan pemerintah.

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, kekuasaan diartikan sebagai kewenangan untuk menentukan sesuatu. Dalam konteks negara dan pemerintah, kekuasaan dapat dimaknai sebagai kewenangan untuk menjalankan semua hal yang dimiliki oleh pihak eksekutif, legislatif dan yudikatif.

Dalam negara demokrasi kekuasaan yang didapat oleh seseorang, siapapun mereka, harus mendapat legitimasi rakyat agar hak kekuasaan yang didapat melalui proses yang demokratis dapat didaya-gunakan untuk mengatur dalam lingkup kewenangan yang diberikan terhadap kekuasaan tersebut.

Pada Pemilu 2019, justru terjadi fenomena yang patut dicermati pasca 17 April 2019, khususnya tentang bagaimana kekuasaan tersebut pasca 22 Mei 2019. Dari fenomena yang mencuat kepermukaan, ada yang mengekspresikan suka cita karena tergambar oleh media bakal mendapat kemenangan.

Namun, tidak demikian bagi kubu pesaing. Dengan jelas dan tegas menyatakan tidak dapat menerima, walaupun sikap ini seharusnya telah dapat diperkirakan sebelum hajatan Pemilu pada 17 April 2019 dilaksanakan. Baginya, Pemilu 2019 adalah gelar kecurangan dan ketidak-adilan.

Bagi masyarakat banyak khususnya dilapisan akar rumput, melihat situasi ini dengan wajah serta pikiran bingung, bahkan galau dan mungkin takut dengan keadaan yang akan terjadi. Tetapi, juga ada yang mencermatinya sebagai ketoprak Van Java dimana para elitnya sulit untuk dicontoh dan diteladani.

Mengapa sulit dicontoh dan diteladani? karena fenomena kelakuan para elitnya justru mencontohkan kemunafikan dan menafikkan jalur hukum konstitusional. Apapun argumentasinya, kepatuhan terhadap konstitusi adalah solusi bersama, karena konstitusi adalah kesepakatan bersama yang menjadi hukum dasar.

Bahkan, langkah yang ditempuhpun juga menunjukkan paradoksal. Mengapa?, karena waktu, DPT, penyelenggara, TPS, KPPS, Bawaslu dan DKPP nya sama. Bahkan para pihak yang terlibat juga memiliki saksi pada setiap tahapan rencana dan pelaksanaan. Paradoks, karena menolak Pilpres tetapi dapat menerima Pileg.   

Efek sikap tidak menerima, memunculkan rencana-rencana yang berseliweran, beredar luas video yang memposting rencana pengepungan dan pendudukan KPU, Istana negara dan DPR oleh seorang purnawirawan TNI AD. Apakah itu rencana kudeta atau makar? Istilah yang sedang diperdebatkan di ruang publik.

Bagi kelompok yang “merasa menang”, wajah-wajah mereka menyiratkan ekspresi suka cita. Mereka mengajak pihak kubu sebelah dan masyarakat lainnya untuk menunggu hasil perhitungan suara manual dan pengumuman KPU. Tetapi, persoalannya adalah framing dicurangi telah dibentuk sejak pelaksanaan Pemilu.

Terlepas benar atau tidak terjadinya kecurangan, menafikkan keberadaan KPU sebagai penyelenggara Pemilu adalah inkonstitusional, sebab KPU yang diberi mandat penyelenggara Pemilu. Karena itu, pernyataan Prabowo yang meminta relawannya mengawal kotak suara merupakan langkah yang harus diapresiasi.

Di tataran lapangan muncul istilah perang total untuk menghadapi gerakan kubu 02 yang mengumandangkan people power. Ngeri-ngeri sedap sebagaimana satire alm. Sutan Batugana, merupakan kondisi yang relevan untuk saat ini. Sebuah respons yang berlebihan, karena hukum di Indonesia masih tegak.

Berbeda keadaannya dengan masyarakat awam yang hanya mengikuti berita baik di media sosial maupun media mainstream. Rasa was-was dan galau terhadap kondisi pasca 22 Mei 2019 menjadi persoalan tersendiri, khususnya di media sosial.

Walaupun berkecamuk perang psikologis di media sosial dan terkadang mencuat ke media main stream, tetapi sesungguhnya tidak tertransformasi ke dalam tindakan masyarakat. Kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keadaan  negara oleh pemerintah masih tinggi.

Kepercayaan ini terlihat dari tidak adanya tanda-tanda akan terjadi rush dalam bentuk menarik dolar dan tabungan dalam jumlah besar, jumlah booking ticket ke luar negeri meningkat tajam, menimbun bahan makanan dalam jumlah besar, para pengusaha bersiap membekukan aset, serta tidak terlihat tanda-tanda investor menarik investasinya secara mendadak.

Secara formal sebelum 22 Mei 2019,  belum ada pihak yang terpilih dan tidak terpilih. Yang terjadi adalah prediksi dan perkiraan. Landasan hukum keterpilihan bukan  quick count dan bukan pula situng KPU. Menurut UU Nomor 7 tahun 2017, keterpilihan calon ditentukan oleh perhitungan manual KPU.

Secara umum, ketiga kondisi di atas merupakan kondisi objektif masyarakat saat ini. Apapun hiruk pikuk yang sedang terjadi, semua pihak tidak boleh abai terhadap wilayah yang bergejolak seperti Papua. Instabilitas politik pasca Pemilu akan memberi peluang konsolidasi kepada kelompok perlawanan.

Dari berbagai literature yang ada, ciri masyarakat bangsa yang hidup dalam negara demokrasi (bukan demo crazy), konstitusi dan hukum merupakan rujukan utama dan bersama. Apapun keruwetan dalam penyelenggaraan negara harus dapat diselesaikan secara konstitusional. Ruang tersebut telah disediakan.

Keberadaan Mahkamah Konstitusi (MK) adalah lembaga untuk menyelesaikan perselisihan hasil Pemilu. Menafikkan keberadaan MK berarti tidak menghormati konstitusi atau sikap inkonstitusional. Dalam konteks lembaga peradilan, tindakan melecehkan MK adalah tindakan Contempt of Court.

Kekuasaan yang diperoleh secara konstitusional adalah kekuasaan yang sah menurut konstitusi. Kekuasaan yang konstitusional memiliki legitimasi untuk menjalankan pemerintahan dalam kondisi apapun. Pemilu di Indonesia diadakan untuk memperoleh kekuasaan yang dilegitimasi rakyat Indonesia, bukan kekuasaan yang didapat dengan cara lain.

Kekuasaan yang konstitusional adalah kekuasaan yang jauh mampu memberi jaminan stabilitas bukan kekuasaan yang dijalankan untuk trial and error. Kekuasaan yang konstitusional juga merupakan kekuasaan yang akan mendapat pengakuan dunia internasional.

Siapapun pemenang yang ditetapkan sesuai dengan UU Pemilu Nomor 7 tahun 2017 dan UUD 1945 adalah mereka yang mendapatkan kekuasaan yang konstitusional. Mereka adalah yang terpilih mendapat amanah untuk memimpin Indonesia sampai dengan tahun 2024.

Dengan kata lain, kekuasaan yang tidak diperoleh melalui cara-cara yang konstitusional adalah kekuasaan ilegal. Disebut ilegal karena kekuasaan tersebut diperoleh dengan segala cara di luar cara-cara konstitusi untuk merampas kekuasaan pihak lain. Semoga ilusi ini tinggal sebagai ilusi.

Penulis: Letjen TNI (Purn) Bambang Darmono

Ketua Dewan Pembina IDESSS, Direktur Utama BWASS dan Ketua Bidang Pengkajian PPAD, serta; Mantan Kepala Unit Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat (UP4B), Sekjen Wantanas, Komandan Kodiklat TNI AD, Komandan Bantuan TNI Penanggulangan Tsunami, dan Pangkoops TNI Aceh.

Tags

Related Articles

Leave a Reply

Back to top button