Democracy

KAMI TIDAK INGIN JADI SURIAH

Keterbukaan dan kebebasan berbicara yang dinikmati bangsa Indonesia sejak Reformasi 1998, telah meningkatkan dinamika perpolitikan Indonesia yang cenderung destruktif. Kini, nampaknya telah memasuki pada tahap yang sulit dikendalikan karena fragmentasi pasca Pemilu 2019 telah membelah secara absolut di tingkat elit dan sebagian masyarakat.

Perselisihan/konflik politik yang benar-benar menjadi santapan harian menjelang Pemilu seolah menjadi kebiasaan dan tabiat umum masyarakat. Akal sehat/rasional berpolitik telah tunduk dan menyerah pada sikap emosional dan fanatisme dukungan kepada calon yang diusungnya. Tak peduli track record apa yang menjadi latar belakang para calon, serta konsep yang ditawarkan.

Mereka-mereka yang dulu selalu mengatakan, “Mari kita tegakkan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berdasarkan UUD 1945 dan Pancasila”, sekarang telah terjebak pada politik kekuasaan jangka pendek yang menghalalkan segala cara. Bahkan, tanpa hirau masa lalu yang selalu berujar dan berjargon bertindak konstitusional. Munafik!

Sejak UUD 1945 diamandemen, kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara telah menjadi sangat liberalis. Jauh dari kehidupan bangsa yang dicitakan oleh founding fathers. Nilai-nilai persatuan dan kesatuan tertinggal oleh pesatnya ideologi sesat menghalalkan segala cara untuk menang.

Sebuah diskursus yang mengemuka di sebagian masyarakat bahwa people power merupakan langkah yang konstitusional. Benarkah pandangan tersebut?. Sebuah kebijakan, langkah dan tindakan akan dikatakan konstitusional bila berdasarkan hukum dasar yang disepakati bersama dan telah menjadi konstitusi negara.

Memang kalau merujuk pada sejarah kekuasaan di Indonesia pasca proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 tercatat, Presiden Sukarno jatuh karena people power dengan tuntutan Tri Tuntutan Rakyat (Tritura) dan Presiden Suharto juga jatuh karena people power yang disebut reformasi. Apakah cara-cara semacam ini harus berlanjut?

Dalam catatan sejarah jelas mengemuka bahwa mengapa terjadi people power yang mengakibatkan jatuhnya Presiden Soekarno? People power ini terjadi karena peristiwa G 30 S/PKI dan keadaan inflasi mencapai lebih dari 600%. Di penghujungnya, semua terakumulasi pada tiga tuntutan rakyat. Peristiwa ini jelas ada penyebab yang melatarbelakanginya.

Demikian pula catatan sejarah yang jelas dapat dibaca dan diikuti segenap masyarakat Indonesia, mengapa people power terjadi dengan tema reformasi untuk menjatuhkan Presiden Soeharto. Fakta sejarah juga menunjukkan adanya akumulasi dari krisis multi dimensional serta kekecewaan masyarakat yang memuncak karena otoritarianisme di bawah kepemimpinan Pak Harto.

Dari kedua catatan tersebut, terlihat jelas apa penyebab terjadinya people power sehingga keduanya terguling dan menyerahkan kekuasaan pemerintah dan negara kepada penggantinya. Disadari atau tidak, akibat dari keadaan tersebut dirasakan oleh masyarakat Indonesia berupa ketidakpastian dari trial and error yang dilakukan para elit yang merasa paling hebat dan paling benar.

Publik semua tahu, bahwa orang yang pertama kali yang menghembuskan isu people power pada Pemilu 2019 adalah Amien Rais yang juga mantan Ketua MPR. Amien Rais juga merupakan individu yang berperan besar mengamandemen UUD 1945, sehingga menjadi sangat liberal, bahkan keluar dari kehendak Pembukaan UUD 1945.

Mahkamah Konstitusi, melalui juru bicaranya, Fajar Laksono, sangat menyayangkan ancaman pengerahan masa yang dilakukan oleh Amien Rais. Ucapan tersebut sangat paradoks dengan ketika menjabat Ketua MPR dulu yang mengesahkan pembentukan Mahkamah Konstitusi.

Penyesalan lebih jauh adalah karena ucapan Amien yang mengatakan tak ada gunanya membawa perkara kecurangan ke MK. Fajar menilai ucapan tersebut sama saja dengan penghinaan terhadap Lembaga Peradilan. Amien telah melakukan contempt of court. Ucapan-ucapan Amien juga menafikan kerja keras seluruh komponen Mahkamah Konstitusi untuk menguatkan public trust.

Sungguh sangat disayangkan masih ada elit yang berfikir dan bertindak seperti ini yang juga merobohkan kepercayaan masyarakat kepada Lembaga Peradilan. Kalau masyarakat sampai hari ini masih percaya terhadap independensi dan netralitas Lembaga Peradilan sebagai pemutus perkara Pemilu, mengapa elit berfikir di bawah kemampuan berfikir masyarakat?

Terlepas dari persoalan kemampuan berpikir seorang Prof. Dr. Amien Rais, sesungguhnya trial and error apa lagi yang ingin dia lakukan atau sedang memanfaatkan keterbelahan masyarakat untuk mencari keuntungan diri? Hal yang harus disadari Amien adalah adanya kelompok yang menggunakan isu SARA dan berada dibelakangnya.

Kalau ini yang terjadi maka menjadi benar isu hangat yang berkembang di masyarakat tentang Suriahisasi. Menjadi benar pendapat banyak pihak ketika orientasi kekuasaan telah menjadi kepentingan tunggal seseorang, yang ada bukan kebenaran tetapi pembenaran. Menyedihkan.

Apa dampaknya kepada masyarakat? Tentu sangat mengkhawatirkan. Sebab, bumbu-bumbu politik identitas atas nama agama telah dibawa ke ranah publik yang mengakibatkan fanatisme berpeluang membakar suasana emosi publik. Sangat dan sungguh berbahaya bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara Indonesia.

Suriah terguncang dan menderita akibat peperangan yang telah memakan ratusan ribu korban jiwa manusia dan kerusakan serta kelaparan rakyat karena politik dan segmentasi agama. Tidakkah elit politik yang masih berkoar-koar untuk menyulut emosi rakyat menyadari akan dampak persoalan semua ini. Sadar kawan!

Rakyat Indonesia tidak menghendaki apa yang terjadi di Suriah bakal terjadi di Indonesia karena nafsu kekuasaan yang tidak pernah terbendung. Mereka akan mendoakan yang terbaik bagi masyarakat, bangsa dan negaranya. Sepatutnya elit bijak dan mau mendengar keluhan rakyat yang sangat mendambakan kehidupan yang lebih baik dan damai. Semoga.

Penulis: Letjen TNI (Purn) Bambang Darmono

Ketua Dewan Pembina IDESSS, Direktur Utama BWASS dan Ketua Bidang Pengkajian PPAD, serta; Mantan Kepala Unit Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat (UP4B), Sekjen Wantanas, Komandan Kodiklat TNI AD, Komandan Bantuan TNI Penanggulangan Tsunami, dan Pangkoops TNI Aceh.

Tags

Related Articles

Leave a Reply

Check Also

Close
Back to top button