Security

DOC CHINA – ASEAN: REZIM YANG MENGUNTUNGKAN CHINA?

Pada Sabtu tanggal 27 April 2019 sekitar pukul 14.45 WIB, KRI Ciptadi 381 ditabrak oleh Coast Guard Vietnam saat hendak menangkap kapal ikan Vietnam BD 979. Yang patut dicurigai adalah apakah kejadian ini terkait dengan salah satu hal  yang bermasalah dalam Declaration of Concduct (DOC), yaitu isu kedaulatan yang dikesampingkan.

Pasca perang dingin, China melihat Asia Tenggara sebagai “Backyard Laboratory” untuk melakukan percobaan kebijakan luar negeri dan keamanan. Hal ini dimungkinkan karena di kawasan ini dinilai sebagai lahan yang baik untuk bereksperimen karena ketiadaan aktor hegemon yang mendominasi kawasan.

Kalaupun ada kekuatan eksternal dalam hal ini Amerika Serikat (AS), namun tidak satu pun aktor mendominasi bidang keamanan, ekonomi dan diplomasi. Di wilayah ini, China bereksperimen melakukan diplomasi multilateral melalui pendekatan hard and soft power.

Pada masa ini, secara makro fokus China diarahkan ke wilayah Asia dengan urutan prioritas ke Asia Tengah, Asia Timur baru kemudian ke Asia Tenggara. China menyebutnya ‘China’s New Found Asia Policy”.

Ada empat faktor yang mendasari, yaitu perlindungan keamanan internal dan perbatasan; upaya mempertahankan pertumbuhan ekonomi China; menanggapi kekuatan besar AS untuk mencegah AS masuk ke wilayah Asia, dan; perbaikan citra China di wilayah Asia, yaitu tidak perlu takut peningkatan kekuatan China.

Ke wilayah Asia Tengah China berhasil menciptakan confidence building measure (CBM), sebuah perjanjian perbatasan dan sengketa wilayah dengan negara Kazakhstan, Kyrgystan, dan Tajikistan, bahkan termasuk Rusia.

Sementara ke wilayah Asia Timur dan Semenanjung Korea, China melakukan dua langkah strategis yaitu “Two levels Balancing Act”, yaitu memoderatkan Korea Utara secara bersamaan membangun hubungan baik dengan Korea Selatan. Keduanya berhasil, sehingga tahun 1992 China memiliki hubungan diplomatik dengan Korea Selatan dan sekaligus menjaga hubungan dengan Korea Utara.

Dalam eksperimennya di Asia Tenggara, China menjalankan pendekatan hard and soft power. Slow Intensity Conflict (SLIC) strategy diadopsi untuk Laut China Selatan. Hasilnya, pasca konflik dengan Vietnam, Pulau Hainam menjadi bagian dari Provinsi Guangdon, konflik di Mischief Reef antara China dan Filipina dapat diselesaikan secara bilateral dan dibahas di ASEAN Regional Forum (ARF).

Muara dari strategi SLIC ini ditanda tangani Declaration of Conduct (DOC) di Laut China Selatan pada 2002 oleh China dan 10 Negara ASEAN.  Dokumen ini disepakati untuk menurunkan ketegangan di kawasan Laut China Selatan khususnya terkait tumpang tindih teritori dan klaim China atas Laut China Selatan.

Namun demikian harus menjadi catatan tinta merah, karena ada tiga keterbatasan yaitu: isu kedaulatan dikesampingkan; tidak ditentukan cakupan wilayah geografis dalam perjanjian, dan; perjanjian tersebut tidak mengikat secara hukum.

Benar, bahwa sejak DOC ditandatangani pada tahun 2002, situasi di Laut China Selatan dirasakan tenang oleh para pihak yang memiliki klaim atas wilayah tersebut. Gesekan yang terjadi dapat diselesaikan melalui forum bilateral antara para pihak yang berbenturan.

Di samping negara-negara ASEAN yang memiliki wilayah tumpang tindih, Taiwan yang dikatakan oleh China sebagai Provinsi China yang membangkang, juga mengklaim sebagian wilayah ini.

DOC, yang hendak disempurnakan menjadi Code of Conduct (COC) sedang dilakukan.  Walaupun terdapat riak selama beberapa dekade, para pihak yang bersengketa telah setuju secara terbuka untuk mengembangkan sejumlah prinsip dan norma mengatasi konflik di Laut Cina Selatan, yaitu penyelesaian melalui jalan damai.

Mereka juga setuju untuk mematuhi United Nations Convention on The Law of The Sea (UNCLOS) dan hukum internasional lain yang relevan. Selain itu, juga setuju menggunakan pendekatan bilateral apabila wilayah yang dipersengketakan melibatkan dua negara, dan pendekatan multilateral apabila area yang dipersengketakan melibatkan lebih dari dua negara.

Saat ini, belum dapat dipastikan seberapa cepat proses COC berjalan dan seberapa efektif dokumen COC dapat mengekang tindakan yang dilakukan oleh para pihak yang bersengketa. Walaupun menurut informasi yang disampaikan oleh Dirjen Kerja Sama ASEAN Kementerian Luar Negeri RI Jose Tavares tahun 2021 akan selesai.

Demi perdamaian dan stabilitas dalam jangka waktu panjang, memang sangat diperlukan dokumen COC untuk menjamin para pihak yang bersengketa mematuhi isi dokumen, mempromosikan dan membangun rasa saling percaya, serta melaksanakan kerja sama dalam lingkup kerja yang tidak sensitif.

Persoalannya justru pada pihak China, walaupun pada 12 Juli 2016 klaimnya dipatahkan oleh Mahkamah Arbitrase Internasional PBB yang menyatakan bahwa China tidak memiliki dasar hukum untuk mengklaim perairan Laut China Selatan. Namun, China tidak mengakuinya, bahkan membangunnya sejak 2012.

Terbangunnya konstruksi umum dan pangkalan militer di tujuh pulau artifisial di gugusan Spratly seperti Mishef, Fiery Cross dan Suby Riefs serta Woody Island, digunakan sebagai Power Projection Platform dan Early Warning System (EWS). Langkah ini merupakan inkonsistensi nyata China terhadap DOC.

Belum lagi klaim yang terus terjadi seperti benturan Coast Guard China di Laut Natuna Utara, ZEE Indonesia, serta peristiwa kapal Coast Guard Vietnam yang menabrak KRI Tjiptadi-381 saat melakukan penegakan hukum terhadap kapal ikan Vietnam BD 979. Mereka mengklaim berada di wilayah Vietnam, sebuah inkonsistensi terhadap DOC.

DOC yang sedang ditingkatkan dan dikonkretkan menjadi COC terdengar masih berjalan sebagaimana terbangun pada 2002. Namun, realitanya tidak efektif mengikat para penanda tangannya. Apa COC nantinya mampu menghentikan arogansi China yang dengan sengaja membangun pangkalan militer di wilayah Spratley?.

Dalam konteks Laut China Selatan, sesungguhnya kepentingan nasional China adalah energy security dan kontrol kawasan jalur perdagangan. Separuh LNG dan 30% minyak dunia ditransportasikan melalui jalur ini. Selain itu, kawasan ini juga memiliki kekayaan dan kandungan energinya yang besar.

Menurut penelitian The Committee for Coordination of Joint Prospecting for Mineral Resources in Asian Offshore Areas, Economic Commission for Asia and the Far East, sejak dasawarsa 1960-an telah ditemukan mineral potensial terutama minyak dan gas. Menurut perkiraan China tingkat produksi minyak Spratly mencapai 1,4-1,9 juta barel per hari. Selain kandungan minyak dan gas, Laut Cina Selatan juga berpotensi besar akan variasi jenis ikan.

Melihat gelagat China, konsep kepentingan nasional sangat penting untuk menjelaskan dan memahami perilaku internasional suatu negara. Kepentingan nasional juga merupakan dasar untuk menjelaskan perilaku politik luar negeri suatu negara. Apa yang dijalankan China di laut China Selatan adalah perilaku politik luar negeri China terkait dengan kepentingan nasional China.

DOC lahir oleh karena keberhasilan pendekatan soft power yang dilakukan China terhadap negara-negara ASEAN, agar penyelesaian konflik di Laut China Selatan berjalan damai. Dalam kedamaian itu pula, China ternyata memanfaatkan untuk membangun demi kepentingannya sendiri, tidak peduli dengan negara lain.

Walaupun COC tidak jauh dari prinsip DOC yaitu bertujuan meredam konflik dengan mengatur tingkah laku negara yang saling melakukan klaim, tidak berarti masalah kedaulatan harus dikesampingkan. Sehingga, isu kedaulatan harus dituntaskan agar tidak meninggalkan residu, walaupun membutuhkan cukup waktu.

Bagi Indonesia, ada falsafah yang selalu menjadi pegangan, yaitu “Bangsa Indonesia adalah bangsa yang mencintai perdamaian, tetapi lebih mecintai kemerdekaan”. Dalam hal ini, kedaulatan tidak boleh di-bargaining-kan.

Barangkali patut ditindak lanjuti judul artikel Le Hong Hiep di This Week in Asia, yang berjudul “Vietnam wants a South China Sea Dispute Resolution Pact with Teeth, Not More Politics”, agar kedamaian di laut China Selatan berjalan sesuai semangatnya.

Penulis: Letjen TNI (Purn) Bambang Darmono

Ketua Dewan Pembina IDESSS, Direktur Utama BWASS dan Ketua Bidang Pengkajian PPAD, serta; Mantan Kepala Unit Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat (UP4B), Sekjen Wantanas, Komandan Kodiklat TNI AD, Komandan Bantuan TNI Penanggulangan Tsunami, dan Pangkoops TNI Aceh.

Tags

Related Articles

Leave a Reply

Back to top button