Democracy

PEMILU 2019 : Kami bukan kelinci percobaan

Menurut kompas.com, KPU menyatakan bahwa hingga Kamis 22 April 2019, terdapat 225 orang anggota KPPS yang meninggal atau kurang lebih 28 kematian per hari dan sebanyak 1470 orang sakit. Angka ini merupakan angka yang luar biasa yang harus diatensi oleh semua pihak. Angka ini jauh lebih besar apabila dibandingkan dengan konflik Aceh yang berlangsung 30 tahun dengan korban sebanyak 15.000 orang, berarti setiap dua hari terdapat tiga orang yang meninggal dunia.

Jumlah korban akibat penyelenggaraan Pemilu 2019 merupakan angka yang tidak pernah terpikirkan oleh para perancangnya, maupun para aktor yang berada di dalamnya. Barang kali jumlah korban terbesar yang pernah terjadi di dunia dan diderita oleh penyelenggara pemilu sepanjang sejarah demokrasi, akibat keletihan yang luar biasa.

Frasa “tidak pernah terpikirkan” inilah yang harus diintrospeksi oleh sistem Pemilu yang diusulkan oleh Effendi Ghazali bersama “Koalisi Masyarakat untuk Pemilu Serentak” kepada Mahkamah Konstitusi pada 2013, agar Pemilu dilakukan serentak antara Pileg dan Pilpres.

Keputusan pelaksanaan Pemilu serentak ini berawal dari uji materi UU No. 42 tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. MK menyetujui dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 bahwa pengadaan Pemilu Legislatif dan Presiden  yang terpisah bertentangan UUD 1945, sehingga tidak bisa dijadikan penyelenggaraan pemilu.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 yang bersifat final dan mengikat inilah yang menjadi pedoman pelaksanaan Pemilu serentak. Petanyaannya adalah: “Apakah sebelum keputusan tersebut diambil oleh MK maupun para pengusungnya telah dilakukan simulasi dengan segala akibatnya?.

Inilah pertanyaan besar yang harus dijawab baik oleh para pengusung maupun Hakim Konstitusi yang memutuskan. Kalau tidak, keputusan ini adalah sebuah trial and error yang sedang dijalankan oleh mereka yang mengusung dan memiliki kewenangan. Sebab dari merekalah semua ini bermula.

Masyarakat Indonesia tentu tidak dapat menyalahkan penyelenggara pemilu atas musibah ini, dan bahkan tidak perlu mencari kesalahan mereka untuk kepentingan hal ini. Dari jumlah yang masif ini dan penyebab yang menurut pemberitaan adalah kelelahan berlebihan dan merupakan bukti bahwa sistem yang dipilih tidak sesuai dengan kondisi objektif.

Bangsa Indonesia harus berduka yang mendalam atas musibah ini dan pemerintah perlu mempertimbangkan hari berkabung nasional serta menetapkan para penyelenggara Pemilu yang menjadi korban keganasan sistem Pemilu serentak sebagai Pahlawan Pemilu.

Mengapa pemikiran ini mengemuka? Karena mereka telah gugur dalam menjalankan tugas negara yaitu melaksanakan tugas sebagai penyelenggara Pemilu. Bahkan, mereka adalah masyarakat Indonesia biasa, berbeda dengan militer yang memiliki resiko saat melaksanakan tugas negara. 

Kemudian, apakah mereka yang menjadi inisiator dan para pemutus hanya cukup menyampaikan duka cita yang mendalam? Tentu harus dilihat lebih cerdas dan mendalam. Yang jelas menurut Kitab Undang Undang Hulum Pidana (KUHP) terdapat pasal-pasal yang mengatur tentang hal tersebut.

Pasal 359 KUHP menyatakan, “Barangsiapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun”. Sementara Pasal 360 terkait dengan kealpaan yang mengakibatkan luka berat.

Mengapa musibah ini tidak cukup dengan hanya pernyataan turut berduka cita yang mendalam….dstnya?. Apabila satu atau dua orang dapat saja dimengerti, barangkali kondisi kesehatan yang bersangkutan tidak baik atau hal-hal lain yang mengakibatkan kematian.

Angka 225 kematian dalam delapan hari adalah angka yang masif bahkan melebihi korban jiwa manusia di daerah konflik. Bisa jadi 225 orang itu berpenyakit yang tidak layak menjadi anggota KPPS, tetapi persyatan anggota PPS, KPPS, dan PPK menurut Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) ialah, ”Mampu secara jasmani, rohani dan bebas narkoba”.

Dalam salah satu persyaratan yang ditentukan menurut Peratuan KPU, menyertakan, “Surat keterangan kesehatan dari Puskesmas atau Rumah Sakit setempat”. Kalau ini semua terpenuhi, maka para petugas dimaksud telah memenuhi persyaratan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam PKPU.

Menyimak peraturan yang melandasi keanggotaan seseorang sebagai anggota PPK, PPS dan KPPS diyakini setiap anggota bersangkutan pasti telah memenuhi persyaratan sebagaimana dikehendaki oleh PKPU. Apabila hal itu tidak dipenuhi, maka tanggung jawab ada di tangan KPU.

Masifnya angka korban baik yang meninggal maupun sakit ini menunjukkan bahwa sistem Pemilihan Umum serentak sesungguhnya secara kualitatif tidak dapat dilaksanakan dari aspek kesehatan rata-rata manusia Indonesia atau sistem ini tidak manusiawi.

Musibah ini harus menjadi studi kasus yang sangat mahal ditebus bangsa Indonesia. Sepatutnya semua pihak mawas diri dan menjadikannya sebagai pembelajaran yang sangat berharga untuk perbaikan sistem Pemilu yang akan datang. Kompleksitas yang dihadapi dan kemampuan manusia pendukungnya harus disimulasikan.

Sudah waktunya bangsa Indonesia tidak hanya menuntut tetapi harus bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan. Diyakini bahwa Koalisi Masyarakat Untuk Pemilu Serentak sangat bangga bahkan menepuk dada ketika judicial review mereka dimenangkan. Tapi apakah sejak berguguran korban anggota PPK, PPS dan KPPS mereka mengevaluasi diri?.

Apakah mereka tahu bahwa sebagian besar mereka yang gugur adalah tulang punggung keluarga?. Karena itu, aspek kriminal yang melekat patut diteliti. Tidak bisa atas nama UU, kemudian menjadikannya sebagai akibat sistem Pemilu. Artinya, semua pihak yang terlibat melahirkan hasil sistem Pemilu ini harus bertanggung jawab.

UU dibuat untuk mengatur kemaslahatan manusia, karena itu harus dipertimbangkan secara masak, bijaksana, komprehensif dan perlu disimulasikan agar masyarakat Indonesia tidak menjadi kelinci percobaan.

Penulis: Letjen TNI (Purn) Bambang Darmono

Ketua Dewan Pembina IDESSS, Direktur Utama BWASS dan Ketua Bidang Pengkajian PPAD, serta; Mantan Kepala Unit Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat (UP4B), Sekjen Wantanas, Komandan Kodiklat TNI AD, Komandan Bantuan TNI Penanggulangan Tsunami, dan Pangkoops TNI Aceh.

Tags

Related Articles

Leave a Reply

Back to top button