Democracy

KAU YANG MEMULAI DAN KAU YANG MENGAKHIRI

Kalau sekarang Amien Rais mengatakan penyelesaian sengketa pemilu tidak perlu melalui MK tetapi melalui people power, artinya Amien Rais telah menghancurkan bangunan reformasi, padahal dirinya dikenal sebagai tokoh reformasi.

Pada 31 Maret 2019 Dewan Pembina Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Amien Rais, membuat pernyataan tentang people power di Masjid Sunda Kelapa, Menteng, Jakarta Pusat. “Kalau sampai nanti terjadi kecurangan yang sifatnya terstruktur, sistematis dan masif, ada bukti, kita enggak ke MK, enggak ada gunanya, tapi kita langsung people power!” kata Amien Rais.

Sebuah pernyataan yang bernada mengancam, entah siapa yang diancam. Walaupun dapat ditafsirkan kepada siapa ancaman tersebut ditujukan. Namun demikian, pernyataan itu sendiri menyisakan pertanyaan besar, sebab sistem pemilihan umum di Indonesia telah menyediakan instrumen untuk menyelesaikan sengketa pemilu.

Secara konstitusional, semua hal terkait pelanggaran atau kecurangan pelaksanaan pemilu ada instrumen yang mengatur dan menyelesaikannya. Walaupun harus juga diakui bahwa setiap anggota penyelenggara pemilu juga memiliki orientasi politik sendiri, yang memungkinkan masyarakat memberikan persepsi terkait.

Apabila mencermati pernyataan demi pernyataan di ruang publik sejak Januari 2019, khususnya terhadap penyelenggara pemilu, dapat dikesankan adanya upaya delegitimasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) melalui hoaks. Peringatan agar anggota KPU bekerja dengan tingkat kehati-hatian merupakan hal yang sah dan patut diapresiasi apabila melalui cara-cara yang konstitusional.

Ketika arah tembakan terus menerus ditujukan kepada KPU, dengan mudah dapat dipahami bahwa sasaran yang ingin dicapai adalah apapun keputusan KPU tidak sah. Sebuah framing negatif terhadap KPU. Itu karenanya, modus ini terus berlanjut dan secara perlahan masyarakat akan mempercayainya.

Pernyataan BPN bahwa mereka telah dicurangi sejak hari pelaksanaan pemilu, menyisakan pertanyaan kritis apakah pernyataan tersebut menggambarkan hal yang mereka rasakan atau lanjutan framing kepentingan delegitimasi KPU?. Tuduhan seperti ini harus disertai berbagai bukti yang menurut hukum dapat dibenarkan.

Benarkah telah terjadi kecurangan sebagaimana disebut Amien Rais sebagai kecurangan yang terstruktur, sistematis dan masif (TSM)?. Tentu perlu penyelidikan dan bukti yang konkret. Kita sebagai bagian dari masyarakat tentu boleh mempertanyakan intensi di balik tuntutan semua ini.

Pada 3 Oktober 2015, menurut Mahfud MD, Ketua Mahkamah Konstitusi, telah mendeskripsikan enam pelanggaran (kecurangan) Pemilu termasuk Pilkada, yaitu: pelanggaran politik uang; penghadangan, pemaksaan, atau teror kepada pemilih agar memilih atau tidak memilih calon tertentu; pemalsuan dokumen pemilihan, termasuk kartu-kartu pemilih yang diselundupkan secara borongan kepada seorang pemilih; penyalahgunaan jabatan oleh aparat; pelanggaran dilakukan oleh KPU, KPU Provinsi/Kabupaten/Kota yang terang-terangan memihak calon; mutasi yang tidak wajar pada Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau aparat birokrasi yang tidak mendukung petahana.

Apakah hal-hal sebagaimana dinyatakan oleh Mahfud MD telah dilanggar KPU?. Bahwa telah terjadi beberapa kesalahan terkait penyelenggaraan di sejumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan kesalahan input data telah diakui KPU, dan dilakukan koreksi sehingga input datanya benar. Pengakuan dan langkah atas kesalahan ini harus diapresiasi.

Dari cara-cara dan tindakan yang dilakukan, sepertinya aksi-aksi yang sedang berjalan dan berlangsung terlihat jelas pemaksaan mind set Pemilu telah dicurangi, framing yang muaranya delegitimasi KPU. Kalau upaya ini berhasil, ada alasan pembenar people power sebagaimana dikehendaki Amien Rais.

Harus diapresiasi kehendak banyak pihak untuk melakuan rekonsiliasi, begitu pula niatan Jokowi baik dalam kapasitasnya sebagai Presiden RI maupun Petahana yang belum mengklaim kemenangan untuk melakukan rekonsiliasi. Kehendak yang sangat luhur guna mencegah perpecahan bangsa.

Tentu tidak satu pun anak bangsa menghendaki perpecahan bangsa Indonesia karena Pemilu. Sebab, Pemilu sesungguhnya bukan untuk memecah bangsa tetapi untuk memilih pemimpin. Sebagaimana Pasal 22 E, UUD 1945 ayat (5): “Pemilihan umum diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri”. Artinya, penyelenggaraan menang dan kalah yang menentukan hanya KPU.

Sebagai masyarakat bangsa Indonesia yang berfikir konstitusional, maka segala hal terkait dengan penyelenggaraan Pemilu adalah menjadi kewenangan KPU. Karena konstitusi telah memberikan mandat tersebut kepada KPU. Sehingga, masyarakat bangsa Indonesia harus memberi kepercayaan kepada KPU.

Begitu pula bila terjadi sengketa atas pelaksaaan Pemilu ada instrumen yang mengaturnya. Quick count bukan rujukan, bahkan real count juga bukan alat untuk memutuskan menang dan kalah. Tetapi hitung manual merupakan rujukan utama untuk menentukan kalah dan menang hasil pemilu, yang hanya dimiliki oleh KPU.

People power bukan solusi, sebab cara memecahkan permasalahan telah diatur menurut UUD 1945. Mahkamah Konstitusi (MK) mendapat mandat memutus perselisihan hasil Pemilu sebagaimana ketentuan Pasal 24 C, ayat (1) UUD 1945, yang dijabarkan melalui UU Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konsititusi.

Pelaksanaan Pemilu sebagaimana berjalan sejak tahun 2004 hingga kini merupakan pelaksanaan UUD 1945 yang telah diamandemen. Amien Rais adalah Ketua MPR yang melakukan amandemen UUD 1945. Demikian pula, keberadaan MK dalam UUD 1945 yang diamandemen adalah produk Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang dipimpin Amien Rais.

Kalau sekarang Amien Rais mengatakan penyelesaian sengketa pemilu tidak perlu melalui MK tetapi melalui people power, artinya Amien Rais telah menghancurkan bangunan reformasi, padahal dirinya dikenal sebagai tokoh reformasi. Maka tidak salah apabila ada lagu yang berlirik “Kau yang Mulai dan Kau yang Mengakhiri”.

Sebagai masyarakat bangsa Indonesia, kita tentu sangat bangga memiliki Calon Presiden yang berjiwa ksatria, yang pada masanya mengakui kemenangan yang ditetapkan melalui keputusan KPU, atau melalui keputusan MK yang bersifat final dan mengikat apabila terdapat pelanggaran dan kecurangan yang diajukan.

Penulis: Letjen TNI (Purn) Bambang Darmono

Ketua Dewan Pembina IDESSS, Direktur Utama BWASS dan Ketua Bidang Pengkajian PPAD, serta; Mantan Kepala Unit Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat (UP4B), Sekjen Wantanas, Komandan Kodiklat TNI AD, Komandan Bantuan TNI Penanggulangan Tsunami, dan Pangkoops TNI Aceh.

Tags

Related Articles

Leave a Reply

Check Also

Close
Back to top button