Strategic

MUSUH BERSAMA INDONESIA

“Perang di era modern tidak lagi hanya menggunakan militer sebagai instrumen, tetapi menggunakan semua hal yang memungkinkan untuk mencapai tujuan baik menggunakan ideologi, politik, sosial, budaya serta pertahanan dan keamanan”

Pasca perang dingin, ancaman klasik yang berasal dari lingkungan strategis bagi kepentingan Indonesia tidak lagi berasal dari Amerika dan Uni Soviet, akan tetapi datang dari nilai-nilai yang mudah berinteraksi dengan bangsa Indonesia tetapi tidak sesuai dengan kehendak luhur dan cita-cita bangsa saat bangsa tersebut merdeka.

Bagi bangsa Indonesia, kehendak luhur menjadikan Indonesia menjadi negara jelas tertulis di dalam Pembukaan UUD 1945, “Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan”.

Kalimat tersebut adalah sebuah pernyataan, bahwa penjajahan adalah musuh bangsa Indonesia. Pada masa perang dunia kedua, penjajahan satu bangsa terhadap bangsa lain pada umumnya dalam bentuk penjajahan teritori, maka biasa disebut kolonisasi. Tetapi, tentu cara-cara seperti ini tidak dapat lagi dilakukan saat ini.

Robert D Blackwill and Jenefer Haris dalam bukunya War with Others Means, “Thus we define the phenomenon as follows: the used of economic instruments to promote and defend national interest and to produce beneficial geopolitical result; and the effect of other nation’s economic action on country geopolitical goals”. Buku ini menyebut dengan tegas penggunaan ekonomi dan instrumennya dipakai sebagai sarana untuk mencapai tujuan.

Di era modern, perang tidak lagi hanya menggunakan militer sebagai instrumen, tetapi menggunakan semua hal yang memungkinkan untuk mencapai tujuan baik menggunakan ideologi, politik, sosial, budaya serta pertahanan dan keamanan. Hal yang sama juga dinyatakan US Chief of Army tentang hybride war: “Diverse and dynamic combinations of conventional, irregular, terrorist and criminal capabilities”.

Oleh karena itu, nilai-nilai yang mudah berinteraksi dengan bangsa Indonesia tetapi tidak sesuai dengan kehendak luhur dan cita-cita bangsa saat merdeka merupakan musuh utama. Nilai dalam hal ini dapat terhubung kepada ideologi, politik, sosial, budaya dan militer.

Dalam konteks Indonesia saat ini, ada tiga pengaruh yang memberi impact kepada kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pengaruh tersebut datang dari Amerika dan negara Barat, Timur Tengah dan China. Ketiga kutub ini, berpengaruh luas sejak Indonesia belum merdeka hingga era kontemporer.

Dari Amerika dan negara Barat ancaman masih dalam bentuk kapitalisme global, sebuah ideologi penguasaan ekonomi dunia oleh para kapitalis. Dari Timur Tengah dalam bentuk ideologi Khilafah yang menghendaki Indonesia menjadi bagian dari Negara Islam menurut imaginasinya, dan dari China dalam bentuk serbuan liberalisasi ekonomi dan perdagangan yang memungkinkan China mengendalikan ekonomi dan perdagangan Indonesia apabila salah mengelolanya.

Paham Ideologi Kapitalisme global.

Pengaruh kapitalisme global dalam sejarah Indonesia dimulai sejak VOC. Pasca kemerdekaan, Indonesia dipaksa harus menerima RIS sebagai bentuk negara bukan NKRI. Sejak itu, praktis Indonesia menerapkan paham liberalisme.

Dengan paham liberal, Indonesia nyaris pecah akibat mekanisme ketatanegaraan yang liberal. Beruntung ada Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Pasca Dekrit, Indonesia justru condong ke arah komunisme. Poros Jakarta-Peking-Pyongyang menjadi blok utama, paradoks Indonesia pelopor negara Non-Block. Era komunisme ini berakhir pasca peristiwa G.30.S/PKI.

Pasca 1965, Indonesia mulai memasuki era kapitalisme baru, tepatnya sejak Kontrak Karya I tanggal 7 April 1967. Kontrak karya ini sendiri kemudian diikuti terbitnya UU No. 11 Tahun 1967, sebuah UU yang bertentangan dengan UU No. 5 /1960 tentang Ketentuan Pokok Agraria. Freeport memperoleh konsesi seluas 10.908 Ha yang kaya tembaga dan emas.

Sejak era tersebut sistem perekonomian Indonesia secara perlahan menuju kepada perekonomian kapitalis dengan berkuasanya Mafia Barkley. Indonesia sempat merasakan pertumbuhan ekonomi yang signifikan, tetapi saat yang bersamaan juga tumbuh konglomerasi yang pada akhirnya berujung pada krisis ekonomi dan bersandar kepada IMF dan World Bank. Kapitalisme kembali merusak Indonesia.

Paham Ideologi Khilafah.

Gerakan Pan Islamisme gagasan dan gerakan Jamaluddin al Afghani lahir untuk mempersatukan umat Islam dunia. Terbentuknya Muslim World Leage tahun 1962 merupakan bentuk nyata dari gerakan ini yang bertujuan membangun dunia Islam dalam satu pemerintahan dan mengusir penjajahan dunia Barat.

HOS Tjokroaminoto, KH Akhmad Dahlan, Haji Agus Salim adalah tokoh tokoh yang terinspirasi oleh pergerakan Pan-Islamisme Jamaluddin al Afghani. Inspirasi ideologi ini mengilhami pergerakan meluas di Nusantara melawan Belanda.

Di era kontemporer, Hizb ut-Tahrir sebagaimana disebut Wikipedia, adalah organisasi politik Pan-Islamisme yang menganggap “Islam sebagai ideologinya”, bertujuan membentuk “Khilafah Islam” atau negara Islam.  Kekhalifahan ingin menyatukan komunitas Muslim  di dalam negara Islam kesatuan dari negara mayoritas Muslim.

Mulai dari Maroko, di Afrika Barat, sampai ke Filipina Selatan di Selatan Asia Timur. Negara yang diusulkan akan menegakkan hukum Syariah Islam. Organisasi ini terlibat dalam “politik kebencian” dan intoleransi yang memberikan kebenaran ideologis untuk kekerasan serta memanfaatkan pelaku bom bunuh diri sebagai martir untuk mencapai kepentingannya.

Di Indonesia, kembali menjadi pembicaraan publik pasca reformasi, karena ketika muncul di era orde baru langsung dibasmi. Pasca kemerdekaan, kehendak untuk mendirikan Negara Islam Indonesia dilakukan oleh  DI/TII. Sekarang telah dibubarkan oleh pemerintah.

Apakah hanya Hizbut Tahrir yang memperjuangkan Khilafah di Indonesia? Negara patut menjelaskan agar tidak terjadi kecurigaan yang tidak perlu. Namun yang pasti gerakan yang bertujuan seperti ini terjadi dan menggunakan kekerasan terorisme. Kebenaran ideologis untuk kekerasan merupakan jalan untuk mencapai tujuan.

Korban yang diakibatkan cukup besar baik harta jiwa, harta benda, gereja serta tumbuh perilaku intoleran yang mengancam perpecahan bangsa. Radikalisasi agama terjadi dan meluas, sebagaimana survei LIPI 2017 menyebut 4,8% siswa dan 76% guru setuju penerapan Syariat Islam. Bahkan, sah melakukan kekerasan kepada mereka yang dinilai kafir dan thougut, dan 5% mendukung ISIS. Sedangkan survei Alvara 15 Oktober 2018, 19,6%  ASN dan 9,7% pegawai BUMN menyatakan Pancasila tidak relevan lagi.

Serbuan Liberalisasi Ekonomi China.

Sejak kebijakan OBOR dicanangkan Xi Jinping pada tahun 2013, China menyediakan pendanaan kepada negara yang terlibat tetapi tidak memiliki anggaran untuk membangun infrastruktur. Banyak negara yang memanfaatkan investasi inisiatif OBOR. Tetapi, dalam perjalanannya beberapa negara mengalami permasalahan.   

Ada empat negara yang gagal membayar hutang kepada China adalah Zimbabwe, Nigeria, Srilanka dan Pakistan. Konsekuensinya beragam mulai dari mengganti mata  uang menjadi Yuan hingga menukar pelabuhan dengan hutang seperti Srilanka yang harus menyerahkan operasional pelabuhan Hambantota. Sebuah jebakan hutang, padahal hutang Srilanka untuk Hambantota hanya sebesar USD 1.2 M.

Konsekuensi lainya adalah paket investasi dengan tenaga kerja, artinya setiap investasi akan diikuti oleh tenaga kerja China, seperti yang telah terjadi di Indonesia saat ini, sebanyak 32000 TKA China bekerja di Indonesia. Langkah ini adalah realisasi kebijakan “Law of the control of the exit and entry citizen”.

Melihat kepentingan China secara komprehensif, inisiatif OBOR harus disebut geopolitik dan geostrategi China, ditopang oleh kekuatan dan kemampuan angkatan bersenjata modern sedikit di bawah AS untuk mengontrol kawasan Laut China Selatan, Lautan Hindia dan wilayah Barat Pasifik.

Menurut TEMPO.CO tanggal 22 Maret 2018, per Januari 2018 hutang Indonesia ke China peringkat ke ketiga setelah Singapura dan Jepang, sebesar USD 16 M. Ada kenaikan signifikan sejak tahun 2013 yang hanya sebesar USD 7.87 M. Belum lagi rencana pembangunan di Sumut, Kalut dan Sulut yang ditawarkan lagi kepada China.

Implikasinya kepada Indonesia.

Ketiga pengaruh lingkungan strategis di atas memiliki pengaruh signifikan terhadap kehidupan bangsa Indonesia, bahkan sangat berbahaya apabila tidak mampu menentukan sikap yang tepat untuk menghadapinya.

Kapitalisme global merupakan ancaman yang sangat terkait dengan ideologi negara. UUD RIS 1950 merupakan pemaksaan liberal. NKRI nyaris bubar, beruntung ada Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Namun demikian, saat inipun sesungguhnya Indonesia menjadi negara berideologi liberalisme akibat dari amandemen UUD 1945. Pengelolaan negara tidak lagi sesuai dengan Pancasila. Hingar bingar pemilu 2019 yang meletihkan pikiran, perasaan dan membelah bangsa adalah akibat sistem yang tidak sesuai dengan budaya dan karakteristik bangsa Indonesia.

Tuntutan Khilafah bersifat ideologis yang mengancam NKRI dan Pancasila. Langkah dan fenomena yang dikembangkan merupakan strategi memanfaatkan sentimen agama. Ideologi ini dibanyak negara juga telah dilarang seperti di Jerman, Rusia, China, Mesir, Turki, dan semua negara Arab kecuali Lebanon, Yaman dan UAE. Selain menghasilkan kekerasan yang merugikan jiwa manusia, harta benda serta persatuan dan kesatuan bangsa, ideologi ini tidak sesuai dengan NKRI yang berdasarkan Pancasila, UUD 1945, dan Bhineka Tunggal Ika. Dengan fenomena yang ada, diyakini pemaksaan-pemaksaan akan terjadi atas nama hak mayoritas, yang berdampak pada meningkatnya intoleran.

Walaupun bukan ideologi, serbuan investasi China, memang menyisakan persoalan sejarah masa lalu terkait komunisme, tetapi kesadaran bangsa Indonesia terhadap bahaya laten komunis cukup tinggi. Tetap dibutuhkan kewaspadaan ideologi. Sedangkan terkait dengan investasi dan hutang sangat dibutuhkan kehati-hatian, walaupun masih 3% dari GDP atau 29.6 % dari PDB. Kewaspadaan pengeloaan investasi dan hutang jangan dinina bobokan oleh GDP atu PDB sebagai instrumen. Justru relasi check and balances antara pemerintah dan DPR terkait rencana hutang sangat dibutuhkan. Hal lain yang harus menjadi perhatian adalah adalah infiltrasi melalui TKA China, sebab banyak instrumen yang tidak memenuhi kehati-hatian.

Ketiga pengaruh lingkungan strategis ini perlu dievaluasi dengan baik. Ancaman terhadap ideologi, akan membawa perubahan terhadap perilaku ketatanegaraan yang jauh dari nilai Pancasila. Akibatnya pasti tidak sesuai. Demikian pula serbuan investasi, apabila tidak cermat mengelolanya, Indonesia dapat tidak berdaulat di negerinya sendiri.

Satu hal yang harus dipegang teguh dan telah ditetapkan dan menjadi konsensus nasional yang tidak dapat dirubah, yaitu Pembukaan UUD 1945 yang di dalamnya menetapkan Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila adalah ideologi negara. Oleh karena itu mempertahankan ideologi harus menjadi pilihan prioritas. Sehingga, menempatkan ideologi yang memusuhi Pancasila sebagai sebagai prioritas musuh bersama bangsa Indonesia saat ini.

Penulis: Letjen TNI (Purn) Bambang Darmono

Ketua Dewan Pembina IDESSS, Direktur Utama BWASS dan Ketua Bidang Pengkajian PPAD, serta; Mantan Kepala Unit Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat (UP4B), Sekjen Wantanas, Komandan Kodiklat TNI AD, Komandan Bantuan TNI Penanggulangan Tsunami, dan Pangkoops TNI Aceh.

Tags

Related Articles

Leave a Reply

Back to top button