Strategic

MISKIN TAKUT, KAYA TAKUT

Patut disimak pernyataan Mahatir Mohamad, Perdana Menteri Malaysia: “Ketika China miskin, kita takut terhadap China; Ketika China kaya, kita juga takut pada China; Kita harus menemukan cara untuk berurusan dengan China dengan tepat”.

China menyebut Indonesia sebagai salah satu negara yang memiliki kemudahan untuk berinvestasi dan berbisnis. Menurut Wang Liping, Perwakilan Kedutaan Besar China, Indonesia adalah satu negara yang memiliki kemudahan dalam berbisnis, seperti adanya tax holiday. Karena itu, China menjadi negara yang berminat untuk menanamkan modalnya di Indonesia.

Investasi China ke Indonesia terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Berdasarkan data statistik hutang luar negeri (SULNI) edisi Januari 2019, hutang dari Singapura sebesar USD 62.014 M, Jepang USD 29.770 M, China USD 17.351 M, Amerika Serikat USD 17.220 M dan Hongkong USD 15.272.

Angka-angka ini menunjukkan adanya kenaikan bila dibanding data Bank Indonesia pada 2014 sebesar USD 7.87 M; 2015 sebesar USD 13.6 M; 2016 sebesar 15.1 M dan Januari 2018 sebesar USD 16.M. Begitu pun angka ini belum termasuk rencana investasi yang ditawarkan oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman (Kemenkomaritim) ke China dalam KTT The Belt and Road Initiatives (BRI) di Beijing. Menurutnya, pada 11 Maret 2019 yang lalu, rasio hutang Indonesia masih di bawah 3%.

Angka sebesar USD 17.351 M ini sesungguhnya belum menunjukkan total hutang pemerintah kepada China secara keseluruhan, sebab investasi China juga melalui Hongkong dan Singapura. Tidak ditemukan data akurat yang menyebut besaran angka tersebut. Bahkan Data Bank Indonesia (BI) dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) berbeda, perlu dicari penyebabnya.

Hutang ini berwujud pinjaman Pemerintah, Bank Sentral dan Swasta. Tidak jelas besaran yang digunakan untuk investasi. Meski demikian, pengelolaannya harus baik, sebab hantu debt trap (jebakan hutang) sebutan untuk China telah populer dan menghantui, terutama yang concern terhadap negara dan hutang negara.

Mencermati investasi China tentu tidak dapat dipisahkan dengan The Belt and Road Initiatives (BRI). China memang mendorong dan menyediakan dana investasi infrastruktur kepada negara-negara yang dilintasi Jalur Sutra, dengan memberikan pinjaman investasi bagi yang tidak mampu. Patut dicatat, ada 66 negara dengan total 4.4 miliar penduduk dalam inisiatif tersebut, atau lebih dari 60% bagian dunia.

Akan tetapi, inisiatif ini telah mengakibatkan empat negara gagal membayar hutang kepada China untuk pembangunan infrastruktur, yaitu Pakistan, Nigeria, Zimbabwe dan Sri Lanka. Bahkan, beberapa negara segera menyusul seperti Djibouti, Maldives, Kyrgyztan, Laos, Mongolia, Montenegro dan Tajikistan yang memiliki setengah hutang luar negerinya berasal dari China.

Konsekuensinya beragam, seperti mengganti mata uang Renminbi (RMB) atau Yuan untuk pembayaran sebagaimana terjadi di Nigeria, hingga menyerahkan penuh pengelolaan pelabuhan kepada China untuk 99 tahun sebagaimana terjadi dengan Pelabuhan Hambantota di Sri Lanka dan Pireaus di Yunani.

Terkait dengan investasi, adalah tenaga kerja asing (TKA) khususnya China. Dari data-data yang ada, pada 2018 TKA yang bekerja di Indonesia masih didominasi dari China dengan jumlah 32.000 orang. Setelah itu berturut-turut, Jepang  sebanyak 13.897 orang, Korea 9.686 orang, India 6.895 orang, dan Malaysia 4.667 orang. Kenaikan jumlah TKA China ke Indonesia menurut beberapa sumber mencapai 3800 orang per tahun.

Bila dibandingkan, jumlah TKA China yang masuk ke Jepang, Malaysia dan Filipina, Indonesia tergolong sedikit. Sebagai pembanding, di Metro Manila saja mencapai 200.000 orang. Itu karenanya pada kesempatan kunjungan ke Filipina, Mahatir mengingatkan Presiden Duterte agar tidak jatuh ke dalam jebakan hutang China. Hutang Filipina ke China sebesar USD 108 M untuk infrastruktur.

Maka, tidak mengherankan apabila isu TKA China menjadi hot issue menjelang dan masa kampanye Pemilu 2019, khususnya opini yang dibangun melalui media sosial. Sejauh masuk akal dan sesuai dengan data yang dimiliki, semua isu yang dilempar hendaknya dilihat sebagai peringatan untuk mewaspadai serbuan investasi dan TKA China ke Indonesia.

Kementerian Keuangan mencatat poisisi hutang pemerintah per akhir Januari mencapai sebesar Rp 4.498,56 triliun. Angka ini meningkat 13,64% dibanding periode yang sama pada tahun sebelumnya Rp3.958,66 triliun. Hutang ini meliputi Surat Berharga Negara (SBN) Rp 3.702,77 triliun atau 82,31%, terjadi kenaikan 15.48% dari periode yang sama pada tahun 2018, serta Rp 195,79 triliun berasal dari pinjaman luar dan dalam negeri.

Namun demikian, presentasenya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) masih di angka 30.1%. Angka itu masih lebih rendah dibandingkan batas dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara sebesar 60% atau defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) masih terjaga kurang dari 3%. Artinya, PDB masih menutupi hampir 4 kali dari jumlah hutang. Tentu tak terbandingkan bila melihat Yunani yang memiliki hutang mencapai 312.7 miliar euro atau 174.7% diatas GDP.

Sesuai dengan perhitungan ekonomis, hutang pemerintah menurut Sri Mulyani di Situs Kementerian Keuangan (Kemenkeu), adalah sharing manfaat yang jauh lebih besar dibandingkan dengan sharing beban yang ditanggung. Dalam konteks perhitungan, defisit Indonesia saat ini rendah, sementara angka pertumbuhan ekonomi tinggi.

Artinya, tambahan hutang lebih kecil bila dibandingkan dengan tambahan manfaat yang diperoleh. Karena hutang dikelola dengan baik dan terjaga, terbukti rata-rata defisit Indonesia selama 10 tahun terakhir termasuk yang paling kecil di dunia.

Apabila angka investasi dan hutang di atas akurat, maka persoalan investasi dan hutang kepada pihak asing termasuk China masih dalam kategori aman. Tetapi, diperlukan kehati-hatian!. Abai dan keteledoran berdampak serius kepada negara dan masa depan bangsa.

Terkait dengan investasi China, yang justru harus mendapat perhatian adalah TKA China. Sebab, sejauh ini angka-angka yang ada masih meragukan banyak pihak. Jumlah yang ada diklaim jauh lebih kecil dari pada realita di lapangan. Sehingga, mudah digoreng menjadi isu politik pemilu.

Adalah realita bahwa Warga Negara China yang datang ke Indonesia dapat memanfaatkan fasilitas visa on arrival. Maka, tidak mengherankan bila banyak isu bertebaran jumlah TKA China sesungguhnya lebih besar dari data pemerintah.

Belum lagi isu  TKA China mendapatkan KTP. Di beberapa kota bahkan sempat tercatat di dalam DPT untuk Pemilu 2019. Apakah ini persoalan ketidaktelitian atas pelaksanaan Pasal 63 UU Nomor 24 tahun 2013 atau persoalan suap kepada pejabat pelaksana Aministrasi Kependudukan. Sebuah ironi yang memalukan dan memilukan.

Investasi dan hutang China belum mengancam. Tentu, sejauh pengelolaan keuangan negara berjalan baik. Tetapi, investasi yang dikaitkan dengan TKA tentu harus mendapat perhatian, karena membawa dampak terhadap lingkungan sosial dimana mereka bekerja, khususnya tingkah laku yang tak sesuai dengan nilai-nilai sosial masyarakat Indonesia.

Untuk diketahui bahwa kebijakan China mewajibkan investor asing membawa teknologi paling mutakhir. Alih teknologi menjadi keharusan. Kebijakan ini membuat Angkatan Bersenjata China saat ini lebih maju dari pada Amerika Serikat, dalam teknologi sistem persenjataan. Kapan Indonesia memiliki kebijakan seperti ini?.

Lebih dari itu semua, di era global saat ini, penjajahan terhadap satu bangsa tidak lagi menggunakan hard power, tetapi menggunakan soft power. Ketidakmampuan membayar hutang, bisa jadi pemicu proxy atau proxy yang direncanakan. Bukan mencurigai, tetapi mengingatkan kewaspadaan agar negeri tidak tergadaikan.

Penulis: Letjen TNI (Purn) Bambang Darmono

Ketua Dewan Pembina IDESSS, Direktur Utama BWASS dan Ketua Bidang Pengkajian PPAD, serta; Mantan Kepala Unit Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat (UP4B), Sekjen Wantanas, Komandan Kodiklat TNI AD, Komandan Bantuan TNI Penanggulangan Tsunami, dan Pangkoops TNI Aceh.

Tags

Related Articles

Leave a Reply

Check Also

Close
Back to top button