Democracy

MENGHALALKAN SEGALA CARA

Sebuah istilah yang sangat populer di awal orde baru untuk men-cap PKI dalam upaya mereka merebut kekuasaan dengan cara-cara non-konstitusional. Mereka melakukan pembunuhan keji terhadap para pahlawan revolusi pada tanggal 30 September 1965 yang kemudian menjadi sejarah kelam bangsa Indonesia. Orde baru memberikan cap tersebut karena tindakan-tindakan PKI sejak kemerdekaan.

Sejak dua bulan lalu sejumlah berita, baik di media mainstream maupun media sosial, banyak mengulas hoaks terkait isu delegitimasi penyelenggara Pemilu 2019 dalam hal ini KPU dan Bawaslu. Mulai hoaks tujuh juta surat suara yang telah tercoblos dan masih berada di dalam container pelabuhan Tanjung Priok, serta pengiriman surat suara dari Tiongkok untuk Kabupaten Kulonprogo serta banyak lagi yang terus berjalan hingga kini.

Berdasarkan survei SMRC, ada 4% responden yang percaya pada hoaks tujuh kontainer berisi surat suara yang sudah tercoblos itu. Padahal, informasi tersebut nyata-nyata tidak benar setelah dilakukan pengecekan. Perlu diingat bahwa hoaks tersebut sempat menimbulkan kekagetan semua pihak. Angka 4% itu menunjukkan bahwa sekitar 7,7 juta penduduk yang memercayai hoaks tersebut. Sebuah angka yang sangat besar.

Berdasarkan survei SMRC terkait dengan hoaks yang ditengarai sebagai upaya mendelegitimasi KPU dan Bawaslu menyatakan bahwa 80% responden masih percaya KPU sebagai penyelenggara Pemilu. Namun, angka yang menyatakan tidak yakin cukup besar.

Apabila angka 80% tersebut dilihat dari pendekatan statistik, dipahami bahwa angka tersebut merupakan angka signifikan. Artinya sudah merepresentasi secara politik dan legitimasi rakyat. Selanjutnya 13% dari 20% yang tersisa menyatakan tidak yakin bahwa penyelenggara Pemilu akan netral.

Walaupun representatif, tetapi harus menjadi perhatian karena bila diproyeksikan ke dalam jumlah penduduk Indonesia yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), Pemilu 2019 yang jumlahnya mencapai 192 juta, angka 13 % menjangkau sekitar 24.96 juta orang. Sayang, dalam survei tersebut tidak menyebut jumlah orang tua yang mempunyai anak yang telah memiliki hak pilih pada Pemilu 2019.

Secara kultural, kehidupan keluarga di Indonesia mewajibkan anak patuh kepada orang tua. Hal tersebut tidak hanya terkait dengan kehidupan sehari- hari, bahkan dalam hal pilihan pun orang tua sangat dominan menentukan, seperti penentuan pasangan hidup. Maka, angka 13% yang menjangkau jumlah penduduk 24.96 juta akan menjadi lebih besar bila melihat perilaku hubungan antara orang tua dan anak sesuai dengan kultur Indonesia.

Dari beberapa pertanyaan yang diajukan kepada beberapa para pemilih muda terkait dengan kepatuhan anak kepada orang tua, mayoritas khususnya yang belum menikah menjawab bahwa mereka memilih menurut kehendak orang tua. Alasan utama pertimbangan mereka adalah kepatuhan kepada orang tua merupakan kewajiban yang berdasarkan moralitas.

Terkait perspektif daya kritis masyarakat, warga negara yang memiliki daya pikir kritis seharusnya bertanya-tanya bagaimana hal ini bisa terjadi. Tetapi kenyataan menunjukkan bahwa tidak semua masyarakat mau berpikir kritis.

Bukti akan hal tersebut adalah terus beredarnya berita-berita hoaks yang bertebaran di media sosial dengan berbagai jenis dan ragamnya. Keadaan ini juga menunjukkan bahwa supply and demand hoaks di Indonesia peredarannya sangat tinggi.

Terkait perspektif religiusitas masyarakat Indonesia, secara teoritis penyebaran hoaks dan kabar bohong seharusnya tidak terjadi. Kalaupun ada, jumlahnya tidak harus signifikan. Tetapi realitanya tidak demikian. Sepertinya tidak ada hubungan antara religiusitas dengansupply and demand berita hoaks.

Terlepas dari pemikiran religiusitas, banyak masyarakat mengatakan bahwa orang Indonesia suka “ngerumpi”. Sebagai rujukan, akun gosip yang bernama lambe_turah memiliki follower 6.4 juta, sementara akun infobmkg di instagram hanya di follow 1.5 juta. Realita tentang hal ini adalah orang lebih takut kehilangan info gosip dari pada info penting menyangkut keselamatan karena cuaca. Sebuah paradok kehidupan.

Tsunami hoaks barangkali sebuah kata yang dapat digunakan untuk memberikan komentar, walaupun banyak pihak mengatakan Indonesia telah memasuki darurat hoaks. Ungkapan darurat ini tentu merupakan keprihatinan terhadap realita supply and demand hoaks di Indonesia.

Hoaks yang beredar sejauh tidak mendorong delegitimasi penyelenggara Pemilu, resikonya tidak berbahaya terhadap kelangsungan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Namun. ketika fenomena hoaks terus berkembang dan dengan mudah dapat dipersepsi mengarah kepada delegitimasi tentu harus diperhitungkan secara cermat.

Hoaks yang ditujukan kepada kontestan lain pasti berdampak pada ketegangan di antara para kontestan. Tetapi hoaks yang diproduksi untuk mendelegitimasi penyelenggara Pemilu akan mengakibatkan masyarakat secara perlahan tetapi pasti untuk tidak meyakini bahwa penyelenggara Pemilu mampu menyelenggarakan tugas dan tanggung jawabnya untuk menyelenggarakan Pemilu.

Dalam kontestasi, hoaks atau bahkan kampanye hitam layaknya ditujukan kepada kontestan lawan, sebagaimana terjadi pada Pemilu banyak negara dan Pemilu di Indonesia pada waktu yang lalu. Sesungguhnya, menjadi kewajiban kedua kontestan untuk menjaga dan menguatkan KPU dan Bawaslu agar kemenangan yang dicapai legitimate.

Tren fenomena ini harus dicermati perkembangannya oleh semua masyarakat dan seluruh stake holder penyelenggaraan Pemilu dari waktu ke waktu. Pemerintah dalam hal ini penegak hukum dan Bawaslu harus aktif dan agresif melakukan monitoring, pencegahan, dan penindakan.

Harga yang harus ditebus bangsa Indonesia terlalu mahal apabila hal ini terjadi. Keinginan berkuasa tidak boleh menghancurkan negara dan kepentingan politik kekuasaan tidak boleh mengalahkan kepentingan politik negara.

Sebagai pengingat, sudah terlalu besar pengorbanan seluruh rakyat dan bangsa Indonesia untuk merintis, mempertahankan, serta mengisi kemerdekaan Indonesia. Syahwat kekuasaan harus dikendalikan agar masyarakat tidak terprovokasi sehingga korban masyarakat akibat Pemilu tidak terjadi. 

Apabila memperbandingan akibat yang ditimbulkan, kerepotan menghadapi tuduhan kecurangan Pemilu tidak ada apa-apanya dibanding dengan dampak delegitimasi penyelenggara Pemilu. Kalau hal ini terjadi, sepertinya perpecahan bangsa sulit dihindari.

Melihat dan mencermati dampak yang ditimbulkan, upaya dan tindakan dari kelompok manapun yang dengan sengaja mendelegitimasi penyelenggara Pemilu apapun alasannya, patut disebut sebagai upaya menghalalkan segala cara. Walaupun PKI telah dilarang, dan dibubarkan tetapi tindakan dan tingkah lakunya masih eksis.

Penulis: Letjen TNI (Purn) Bambang Darmono

Ketua Dewan Pembina IDESSS, Direktur Utama BWASS dan Ketua Bidang Pengkajian PPAD, serta; Mantan Kepala Unit Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat (UP4B), Sekjen Wantanas, Komandan Kodiklat TNI AD, Komandan Bantuan TNI Penanggulangan Tsunami, dan Pangkoops TNI Aceh.

Tags

Related Articles

Leave a Reply

Check Also

Close
Back to top button